dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

PLAY TIME tidak pernah mengadakanRUPS baik RUPS Tahunan dan/ ataupun RUPSLB sebagaimana dimaksudpada Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanterbatas (UU PT);Pasal 78 UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(1) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;(2) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(3) RUPS lainnya dapat diadakan

PLAY TIME memiliki kewajiban untuk segera melakukanpemanggilan RUPSLB, namun Fakta yang terjadi, hingga saat ini Direksi PT.PLAY TIME tidak melakukan kewajibannya tersebut;PASAL 79 Ayat 5 UU PTDireksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 ayat (6) UU PT, PEMOHONkembali mengirimkan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada DewanKomisaris PT.

(Bukti P9);Pasal 79 Ayat 6 UU PTDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5):a. Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksudpada ayat (2)huruf b;Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas (VideBukti P9) telah dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat PT. PLAYTIME di Jalan M.H.

PLAY TIME wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal surat telah diterima;Pasal 79 ayat 7 UU PT Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal PERMOHONAN ini dibuat,PEMOHON masih belum mendapatkan adanya panggilan dari DewanKomisaris PT.

PLAYTIME tidak pernah mengadakan RUPS baik RUPS Tahunan dan/ataupun RUPSLBHal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 346/Padt.P/2019/PN. Tngdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi dan dewan komisarisperseroan tersebut;Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, pemohon mengutarakansebagai direktur PT.

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap dokumen yang diajukan oleh sdr.

Tomy kepada Tergugatsangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruhpemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakanRUPS;10.Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuanPasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengarsecara langsung

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTFem 4~ Berita acara fapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution) RUPS( 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar~) b, Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4i. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS( a. Untuk Perubahan Data Perseroani.

Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar) b. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii. Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisah. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d.

Dewan Komisaris;Pemohon mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Maret 2014 kepadaTermohon (vide, Bukti P1). Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Nomor 1253 K/Pdt/2015untuk memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan RUPS.

Nomor 1253 K/Pdt/201562.63.sesuai dengan permohonan Pemohon, serta menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS di Kantor Perseroan;Menimbang, bahwa yang berkewajiban untuk menyiapkan bahanbahan yang akan dibicarakan dalam RUPS adalah pihak yangmenyelenggarakan RUPS yang dalam hal ini Direksi PT MowilexIndonesia dan bukannya Pemohon sebagai Pemegang SahamMayoritas yang memohon untuk diadakannya RUPS.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilalihan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undangini atau anggaran dasar; dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;69.

RAS adalah merupakanbadan hukum yang mengambil keputusanberdasarkan RUPS dan sahnya RUPS ditentukanoleh suara yang mewakili jumlah sahamnya. Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS. Jika TergugatIl tetap mengundang Tergugat I, maka Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan NegeriPekanbaru karena nama Tergugat ada tertulisdalam Badan Hukum Tergugat Il. SedangkanTergugat Il berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru;Hal. 4 dari 18 hal Put.

Riau Anugerah Sentosamaupun dalam RUPS PT. Riau AnugerahSentosa;Menghukum Tergugat untuk tidak menghadirirapatrapat PT. Riau Anugerah Sentosa maupundalam RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa baikdiundang Tergugat II maupun tidak diundang;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai PemegangSaham di badan hukum PT. RAS;Menyatakan komposisi Pemegang SahamPenggugat dalam badan hukum PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS.

Atasperbuatan Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il memaksakan membuat RUPS, makatanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasimenyampaikan surat pengaduan kepada MenteriHukum dan HAM RI (bukti dengan tanda P.11)agar Berita Acara PT. RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin dan/atau Hak dan/atau Wewenang untuk memanggil sendiri dan/atau Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RUPS LB) atas PT CRISTIAN PUTRA;
3. Pemberian izin untuk PT CRISTIAN PUTRA agar dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa meskipun tanpa kehadiran PARA TERMOHON dan/atau AHLI WARIS yang mewakili PT CRISTIAN PUTRA;
4. Menetapkan mengenai

batas waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CRISTIAN PUTRA.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

Bahkan berdasarkan buktibukti dalam pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh Tergugat telahmengundang Penggugat yang mengetahui tentangpenyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagian besar diantaranyadihadiri oleh Penggugat dapat dilihat dari dokumen akta notaris,antara lain sebagai berikut :1)2)3)4)RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2010sebagaimana diuraikan di dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Konversi hutangini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal29 November 2006 (RUPS LB 29 November 2006).

LB tanggal 29 November 2006 dan Konversi HutangTahun 2006 yang merupakan hasil dari RUPS LB tersebut.

hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUNo 1. tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, yaitu"Pemanggilan RUPS dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, ...

Kehadiran Penggugat dapat dilihat pada risalahrisalah dan notulennotulenRUPS Tergugat I, antara lain dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Agustus 1999,RUPS Tahunan tanggal 24 Januari 2003, RUPS Tahunan 29 Juni 2006, danRUPS tanggal 25 Juli 2011 dimana Penggugat hadir melalui kuasanya danmenandatangani risalah atau daftar kehadiran RUPS tersebut.Berikut kami kutip contoh bukti kehadiran dalam RUPSRUPS tersebut: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MultigambutIndustri Nomor 13 tanggal 20

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);b. Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;c. Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;d. Tidak pernah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT AKES;e. Tidak pernah dibuat Neraca dan Laba dan Rugi PT AKES;f. Tidak pernah dibuat Audit Keuangan PT AKES;7.

Bahwa P7 yang sesuaidengan aslinya tersebut merupakan "Surat Jawaban dari AdeKornelius tanggal 27 Juli 2015 kepada PTI BVP, Perihal:Kewenangan Penyelenggaraan RUPS LB dan PertanggungjawabanDireksi PT AKES.

Terbukti bahwa sejak didirikan sampai dengan diajukannyaPermohonan ini Direksi PT AKES (Turut Termohon Kasasi/TurutTermohon) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Akta PendirianPT AKES Nomor 06/2011 juncto Pasal 100 juncto Pasal 66 UndangUndang Perseroan Terbatas, khususnya tidak pernahmelaksanakan:1) Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunanmaupun RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa);2) Tidak pernah dibuat Laporan Kegiatan PT AKES;3) Tidak pernah dibuat Laporan Tahunan PT AKES;4) Tidak pernah

Perseroan Terbatas, perseroandapat dibubarkan tidak harus melalui RUPS, tetapi juga dapatberdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pemegangsaham, dipertegas oleh Ahli Prof.

Nomor 1618 K/Pdt/2016usulan permohonan pembubaran PT kepada RUPS, sedangkanPasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang Undang Perseroan Terbatas,hak tersebut diberikan kepada Pemegang saham untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT kepadaPengadilan Negeri;D.

Terbatas, menyatakan bahwa "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili daiam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat".

Dengan demikian seharusnya RUPS tersebuttidak dapat mengambil keputusan untuk menetapkan Tuan Syaiful Amir(dalam hal ini Tergugat ) dan Tuan Andre Mirza Hartawan sebagai stand bybuyer, karena hal itu tidak pernah diagendakan sebelumnya dalam rapattersebut. Karena terbukti rapat tersebut telah memutuskan apa yang tidakdiagendakan sebelumnya maka dengan demikian putusan RUPS tersebutHal. 4 dari 17 hal. Put.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan RUPS LB keIl tertanggal 27 Desember 2010 yangmenetapkan Tergugat selaku "stand by buyer" tidak sah menurut hukum;Menyatakan membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "stand by buyer";Menyatakan jual beli saham portepel antara Tergugat dengan Tergugat Ilsenilai Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus ribu rupiah) adalah cacathukum;Menyatakan batal jual beli saham portepel antara

Nomor 1549 K/Pdt/20156.1 Untuk menetapkan seseorang sebagai standby buyer, tentunya harusditetapkan terlebin dahulu dalam suatu RUPS sebelumnya, bukanditetapkan oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.

dianggap sebagai penambahan agenda lainlain.Maka secara hukum juga tidak dapat dibenarkan, karena sesuai denganketentuan Pasal 75 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, bahwa penambahan agendalainlain dalam RUPS hanya dapat dilakukan apabila disetujui olehseluruh pemegang saham dengan suara bulat.

Menetapkan

• Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
• Menetapkan bahwa putusan RUPS kedua PT. New Castle Abadi Prima telah memenuhi kuorum;
• Menetapkan keputusan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kedua PT.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

Patra Drilling Contractor ;Bahwa mengingat sampai dengan hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima oleh PT.

Patra Drilling Contractor, Penggugattidak juga melakukan panggilan RUPSLB, maka sebagaimana diatur dalam Pasal79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menyatakan sebagai berikut :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat5 :a Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, atau ;b Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2

PatraDrilling Contractor ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (7) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Dewan Komisariswajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Maka Presiden Komisaris PT.

Patra Drilling Contractor, yang menyatakan sebagai berikut :1 RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat Perseroan melakukan kegiatanusaha ;2 RUPS diselenggarakan dengan melakukanpemanggilan terlebih dahulu kepada parapemegang saham dengan surat tercatat ataudengan iklan dalam surat kabar dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan ;3 Panggilan RUPS harus mencantumkan hari

biasa ; Bahwa menurut ahli apabila Direksi tidak hadir dalam RUPSLB maka hakhaknya otomatis menjadi hilang ;e Bahwa RUPS harus diadakan pada setiap tahun ;e Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalahDireksi ;e Bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan dalam hal atas permintaan RUPS tidakdiselenggarakan oleh Direksi sesudah lewat 6 (enam) bulan tahun buku dari tanggalyang telah ditentukan untuk RUPS ;e Bahwa tahun buku menurut UndangUndang Perseroan Terbatas adalah sejakbulan Januari

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 sertamandat business plan PLNBB dan RJPP PLNBB tahun 2011,Direksi PLNBB telah menyampaikan pertanggungjawabannyadalam RUPS dan telah diputuskan olen RUPS dalam KeputusanRUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan PengesahanLaporan Keuangan selanjutnya disingkat LPT tahun 2011tertanggal 17 April 2012 yang menerima pertanggung jawabanDireksi serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi jo Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal28 Juni 2013

jawabkan pula oleh Direksi kepadadalam RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni 2015 dimanaKeputusan RUPS LPT tahun 2014 menyetujui menerima danmengesahkan laporan keuangan tahun 2014.

TME diberi tanda P21;Fotocopy dari copy Pembayaran sebesar Rp 477 Milyar adalah pembayaranUang Muka Pengikatan Cadangan berdasarkan RUPS RKAP 2011 jo.RUPS Sirkuler 23 Agustus 2011 dan RUPS RKAP 2012.

Pembayarantersebut merupakan pembayaran uang muka pengikatan cadanganberdasarkan perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan denganKSO diberi tanda P22;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2011 tertanggal 17 April 2012diberi tanda P23;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal 28 Juni 2013diberi tanda P24;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2013 tertanggal 13 Oktober 2014diberi tanda P25;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni2015 diberi tanda P26;Fotocopy

Jadi penegak hukumtidak bisa langsung masuk kecuali ada laporan dari RUPS walaupunsahamnya itu bersumber pada APBN dan lainlain; Bahwa hanya RUPS lah yang dapat melaporkan kepada penyidik untukdilakukan investigasi.

:Pasal 1 angka4 UU PT:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wevenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.Hal. 30 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa

RUPS sebagai Organ Perseroan, berbeda dengan denganpemegang saham.

PNN,berwenang meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS dan seandainya Direksi atau Dewan Komisaristidak melakukan pemanggilan RUPS, maka Penggugat selaku pemegangsaham dapat mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilannegeri untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi/DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;Hal. 59 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 79 ayat (2) dan (6) jo.

Dewan Komisaris.(6)Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

dan Pasal 98 ayat(1);(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;(6)RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;(8) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.