dan Tergugat;Bahwa kerugian materiil dari Penggugat semakin bertambah dengantimbulnya biayabiaya pengeluaran dalam rangka melakukan langkahlangkah dan konsultasi hukum, serta penyiapan dan pembuatan berkasgugatan perkara a quo dimana kerugian ini sebesar Rp. 50..000.000, (limapuluh juta rupiah);Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pdt/2019/PT MDN21.22.23.24.25.Bahwa Penggugat didukung alat bukti yang tidak dapat disangkalkebenarannya serta secara hukum (Conditio sine quanon) membuktikanhubungan causal

Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul harus adahubungan sebab akibat (causal) ;Bahwa perbuatan hukum dari PARA TERGUGATsebagaimana yang telahdiuraikan tertulis di atas, tentunya BUKAN hanya memenuhi 1 (satu)unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi telan memenuhiKESELURUHAN dari unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdata ;Bahwa KEBENARAN dari uraian pendalilan yuridis tertulis di atas,DIBUKTIKAN kembali dengan bersesuaian berdasarkan

Menghilangkan Nyawa Orang LainMenimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut.

Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest

Penerapan azas causaliteit yang kabur.Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteitdengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolaholah PemohonKasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai.Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causaldengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal denganperbuatan.

Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukummengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukanPemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatuanalisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahanakibat ke sebab (a posteriory);Bahwa jika dilinat dari pengertian a priory dan a posteriory, makaPemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatukeadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan jugaperbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan

perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yangsalah, yang dapat berupa kealpaan dan kesengajaan ;Ada kerugian: Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain,kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau moril, Kerugian Materiiladalah kerugian berupa materi seperti : rusaknya barang, tidak diperolehkeuntungan, hilangnya benda/barang dll, sedangkan kerugian morilmenyangkut kehormatan, harga diri dll dan ditafsir nilainya dengan uangsesuai status sosial Penggugat;Adanya hubungan causal

: Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah adahubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yangdiderita Penggugat.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antaraperbuatan dengan akibat yang ditimbulkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiaptiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapat untungtergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih ataulebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengajamengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umun disini tidakperlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturanperundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secarajelas bentuk organisasi apa yang Para Pemohon wakili, concern di bidangapa organisasi tersebut, adakah hubungan sebabakibat (causal verband)antara organisasi tersebut dengan berlakunya Peraturan Menteri KesehatanNomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan,adakah kerugian yang diderita oleh organisasi tersebut atas berlakunyaPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VII/2010 tentangPenyaluran Alat Kesehatan

Putusan Nomor 39 P/HUIM2012apakah Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan yangdimohonkan untuk diuji;6. Selain itu pula Para Pemohon tidak jelas (obscuur libe/s), utamanya dalammenguraikan/menjelaskan Peraturan yang dijadikan batu uji dalampermohonan a quo.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secarajelas bentuk organisasi apa yang Para Pemohon wakili, concern di bidangapa organisasi tersebut juga tidak jelas (bukti P2A, P2B, P2C dan P2D).Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara organisasitersebut dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1191/MENKES/ PER/VIIV2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentangPenyaluran Alat Kesehatan, dan tidak ada bukti nyata kepentingan ParaPemohon yang dirugikan karena pemberlakuan

Sedangkandakwaan eks pasal 378 KUHP (penipuan) telah ditegaskantidak terbukti oleh Majelis Hakim PN Palu (vide bukti PutusanPN Palu No. 30/Pid.B/2004/PN.PL. tgl. 30 Agustus 2004),putusan tersebut justru. telah memberikan penguatan bahwahubungan causal Penggugat dengan Tergugat I dalam konsteksobyectum litis adalah peminjam (debitur) dan yangmeminjamkan (kreditur), bukan penjual dan pembeli ( buktiterlampir) ,"6 Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang didasarkan padaputusan pidana jelas sangat tidak

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji; dane. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi..

011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap olehPemohon telah dirugikan oleh suatu undangundang yang diuji;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hakkonstitusional dengan undangundang yang dimohonkan pengujianBahwa karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohonyang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial makasudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugianyang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya PasalPasal a quo.e.

Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadiBahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) makasudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa punpada para Pemohon.

;Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,Penggugatmempunyai kedudukan hukum dan hubungan hukum (causal verband)dalam mengajukan Gugatan ini.

;Bahwa perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat , Tergugat Il,dan Turut Tergugat danTurut Tergugat IIMenciptakan resiko pusaranlingkarankerugian bagi Penggugat,dan bisa menimbulkan kerugian bersifatpublik,bila tidak di hentikan atau di nyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum untuk di berlakukan Hakhak atas tanahnya,dan secarahukumtelahmemenuhi klasifikasi hubungan hukum,hubungan Kerugian,hubunganPerbuatan hukum dalam sebab = akibat (causal verband)denganPenggugat,untuk di ajukannya dalam perkara

proyek lain terhadap Tergugat, olehkarenanya sangat beralasan untuk Tergugat tetap memegang Izin UsahaPerdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian materiil sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) merupakan bukan tanggung jawabTergugat dan tidak ada campur tangan Tergugat di dalamnya serta tidakHalaman 9 putusan perdata Nomor 366/Pdt.G/2020/PN Mdn10.memunculkan sebabakibat (causal

Peristiwa perdata ini dapatberupa jual beli, tukar menukar, hibah (schenking) Pasal 584 KUH Perdatamenganut stelsel causal, artinya keabsahan penyerahan (levering) tergantungpada keabsahan peristiwa perdatanya dan penyerahan itu harus dilakukan olehorang yang mempunyai hak secara sah, tidak dipenuhinya syarat ini membawaakibat secara yuridis tidak dapat dilakukan penyerahan yang sah, kalaupun tetapdilakukan penyerahan, sementara dua syarat tersebut tidak dipenuhi makapenerima penyerahan hak tidak

Nomor 3411 K/Pdt/2015Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari perbuatan melawan hukumtersebut adalah sebagai berikut: Ada kesalahan; Ada kerugian; Harus ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa setiapperbuatan melawan hukum harus ada kesalahan yang menimbulkankerugian kepada pihak lain;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikankesalahan Tergugat pada gugatan Para Penggugat pada halaman 4,kesalahn Tergugat II

Adanya hubungan causal ; Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelanggar Hukum dan sebagai akibatnya Penggugat menderita kerugian dan direndahkan martabatnya, maka gugatan perdata ini adalah bertujuan mendapatkanpenggantian kerugian serta penyerahan Obyek sengketa dari Para Tergugat yangmendapatkan hak daripada Obyek Sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat ;Bahwa karena keadaankeadaan yang sedemikian rupa itulah, Penggugat terpaksa harusmenempuh upaya hukum

Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dankerugian.Penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifat kumulatifdan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatan melawanhukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapat diputusatas dasar perbuatan melawan hukum.Oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan Tergugatyang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak dapatmenguraikan unsurunsur perbuatan melawan hukum tersebut, makasudah seharusnya

Kamindo PrimaUnggul;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agungmenilai Para Pemohon tidak memiliki kKedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan permohonan a quo, karena tidak terdapat adanya kerugian hakpublik atau hak normatif yang diberikan oleh undangundang yang bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, juga tidak adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak

MHML300DP5R329379, Nosin : 4D56CA45919, beserta STNKHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Tmgternyata berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi MANIJAN binSUTARMAN PRAWIRO KISUT yang dikelola oleh Terdakwa denganmembayar setoran per hari, dan Terdakwa sama sekali tidak memberitahukepada saksi Manijan, bahwasanya Truck tersebut akan digunakan untukmengangkut kayu illegal, maka merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 1KUHP dalam perkara ini, dan ternyata tidak terdapat hubungan sebab akibat(Causal

Dengan demikian layakkah dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum yang kabur (obscuur libels) dikarenakan tidak adanya hubungan sebabakibat (causal verband) yaitu: tiadanya sinkronisasi/linieritas antara premispremisdalam unsurunsur tindak pidana yang didakwakan dengan conclusinya dalam surattuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2012, menjadikan Terdakwa(UNTUNG MULYONO Bin SOAMIN) dipidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umumyang sangat memberatkan bagi Terdakwa.

rumah tangga yang bahagia dansejahtera seperti rumah tangga lain padaumumnyYa 5Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal diatas ini pula menurut Majelis, bahwa meskipunperubahan sikap Tergugat yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga itu telah berlangsunglama dan sudah berakibat fatal sekalipun, namun jika sepanjang Penggugat belum dan tidak dapatmembuktikan secara hukum tentang adanya latar belakang (faktor penyebab) terjadinya perubahansikap Tergugat beserta segala akibatnya dalam hubungan causal