2016 atas terlampauinya target laba dan pemberianTunjangan Hari Raya tahun 2016 secara penuh.Atau setidaktidaknya menyatakan Keputusan Rups dalam Akta No 8Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK SULUTGO,tanggal 03 Maret 2017, di buat dihadapan Notaris di Kota Manado, MichielSaltiel Errol Pangemanan, SH dalam putusan yang KETIGA point (qd)berbunyi:Tantiem bagi pengurus atas pelaksanaan rencana bisnis Tahun Buku2016 di berikan kepada pengurus yang menjabat pada penutupantahun buku 2016 (

Akta No. 8 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTBANK SULUTGO tanggal 3 Maret 2017 (bukti P 11 = bukti T 4), RUPS telahdilakukan sesuai dengan ketentuan AD Perseroan (bukti T1) dan Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di lakukan di tempat kedudukanperseroan yaitu di Kota Manado, cara dan waktu pemanggilan RUPS telah sesuaidengan ketentuan, para pemegang saham yang hadir mencapai 100% dari jumlahselurun saham yang dikeluarkan oleh karenanya rapat telah memenuhi persyaratankorum

, dan keputusan diambil dengan suara bulat, sehingga tidak ada alasan untukmembatalkan Keputusan RUPS Akta No.8 Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan PT BANK SULUTGO tanggal 3 Maret 2017 termasuk didalamnya putusanKETIGA point d.

;Menimbang bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur tentangpenggunaan laba bersih perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan wajib dan cadangan lain, hal tersebutdiputuskan RUPS (Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan penjelasannya), demikian pula dalamAnggaran Dasar Perseroan pasal 19 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwadalam RUPS Tahunan di putuskan penggunaan laba perseroan (bukti

T 1), olehkarena itu penentuan siapa saja yang mendapat tantiem dan berapa besarnyaadalah kewenangan RUPS.

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalamhal yang mendesak, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan

Berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,maka pada pasal 86 disebutkan jika:Ayat (2)Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.Bahwa Direksi PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapan, pada tanggal 28 Mei2015 membuat panggilan/ undangan RUPSLB ke II (dua) melalui 2 suratkabar, yaitu Harian Nasional Suara Karya halaman 10(Bukti P6) danharian lokal Wawasan halaman 23 (Bukti P7) kepada Para PemegangSaham

memohon kepada Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapandapat

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari '% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Unr.Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

Sintai IndustriShipyard ( TERGUGAT I ) yang termuat dalamAkta Notaris No. 7 tanggal O07 Januari 1997( Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan NotarisSoehendro Gautama, S.H. di Batam jugamenyatakan bahwa : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Be Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengaturtentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlakupada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan,terdapat juga ketentuanketentuan

Sintai IndustriShipyard (TERGUGAT I) yang termuat dalamAkta No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( ADyang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yangdibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. dimenyatakan : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diaturdalam UU No. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 7 tanggal 07Januari 1997 maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS.4.

Sudarmono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan;e Bahwa Saksi sebagai Admin Manajer setelah tahun 2005;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Diadakan di Jakarta;e Bahwa saksi diberitahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Membicarakan tentang pengangkatanDirektur Utama yakni Bapak Hendarto Achmad, menggantikan Cheng Yong Chien;e Bahwa

Sintai Industri Shipyard, setelah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);e =Bahwa Saksi tidak tahu bukti dan Surat Kuasa Penggugat;e =Bahwa Sejak tahun 2002 saya bekerja di PT.

TATO) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010. Dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ; 5.

TATO berhak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):yakni meminta pertanggung jawaban hukum tergugat dan tergugat II yang berkaitan denganLaporan/Data Keuangan PT. TATO.

dan turut tergugatIl segera dalam waktu 8 (delapan) hari memberikan salinan resmi Laporan Keuangan Tahunan,dokumen Keuangan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TATO, terhitungsejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini.

TATO, dst,124.Bahwa jelas tindakan Penggugat yang meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) berkaitan dengan laporan/data kKeuangan PT.

Dalam hal Direksi tidak meiakukan pemanggilan RUPS,makapemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;0Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakutersebut

di atas, maka permintaan Penggugat agar diadakannya RUPS dengan agenda pertanggungjawaban Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT.

Tngmengembalikan sertifikat rumah orang tua saksi setelah jaminan berupapabrik sudah bersertifikat;Bahwasaksi seringkali meminta sertifkat tersebut kepada Terdakwa akantetapi sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan olehTerdakwa;Bahwa saat akad kredit tahun 2013 saksi hadirdi Bank sedangkan untuktahun 2014 saksi tidak hadir dan tidak mau memperpanjang kredit, selainitu pada tahun 2014 saksi tidak pernah menghadriri RUPS,menandatangani risalah RUPS dan persetujuan Dewan direksi;Bahwanilai

bahkan sejak didirikanbelum pernah diadakan RUPS;Bahwa perpanjangan kredit dilakukan setiap tahun dan pada tahun 2015saksi hadir dan menanda tangani risalah RUPS;Bahwasaksi tahu persyaratan dari Bank Mandiri untuk mencairkan danatersebut harus diadakan RUPS;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan di dalam risalahRUPS;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapisebagai berikut:Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN.

direksi dan dalam risalah RUPS;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencucian uang yang dilakukan olehTerdakwa, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Ruby Narzudi dansaksi tahu ada keterangan tersebut setelah seluruh keterangan itudibacakan oleh penyidik;Bahwa mengenai keterangan saksi hal.3 alenea 5 tersebut, itu bukanketerangan saksi, saksi hanya bertanda tangan saja;Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang memalsukan tanda tangan didalam surat persetujuan direksi dan dalam Risalah RUPS;Bahwa keterangan

Tngpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS yang telah ditanda tanganioleh para direksi PT Tehnopak;Bahwa kedua persyaratan tersebut wajib ada karena mengacu padaUndangundang PT Nomor 40 tahun 2007 dan jika tidak ada persyaratanpersetujuan dari direksi dan risalah RUPS, maka kredit tidak bisadicairkan;Bahwa surat persetujuan direksi dan risalah RUPS tersebut dibawaTerdakwa ke bank;Bahwarisalah RUPS itu diwajibkan karena nilai kredit lebih dari 50% dariharga permegang saham;Bahwa pihak bank tidak

TngBahwa kredit investasi bangunan jangka waktunya 7 tahun sedangkanuntuk investasi mesin selama 5 tahun;Bahwa pada tahun 2014 tidak dilakukan perpanjangan kredit karena telahterjadi perpecahan didalam perusahaan;Bahwa keretakan terjadi sejak order top one tidak terealisasi kirakira tahun2013 sedangkan cicilan perbulan sebesar Rp.370juta;Bahwa RUPS itu syarat dari Bank untuk dilakukan perpanjangan kredit,maka dilakukan RUPS di kantor Bank Mandiri;Bahwa Terdakwa sudah menghubungi via telepo, SMS tapi

Surat Tergugat tersebut tertanggal 16 Agustus 2011 yangisinya:"Sesuai Keputusan RUPS PT.

Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS pemberhentian Penggugatdan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut, sehingga Penggugattidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatan untuk membela diri).Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut diatas terdapat kejanggalankejanggalansehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai DirekturTergugat merupakan rekayasa dari Dewan Komisaris Tergugat untukmemberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dari Tergugat.Bahwa terhadap surat Tergugat

(sesuai denganaslinya);Bukti P6 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 September 2011,perihal permohonan rapat umum pemegang saham (RUPS). (sesuai denganaslinya);Bukti P7 : Tanda terima surat dari Tergugat kepada Penggugat yangPenggugat terima tanggal 14 September 2011. (sesuai dengan aslinya);Bukti P8 : Surat dari tergugat kepada Penggugat, hal : RUPS PT MegagunaUsaha Bersama tertanggal 16 Agustus 2011.

Perseroan Terbatas(UU Nomor 40 tahun 2007) yang menyebutkan anggota Direksi dapat diberhentikansewaktu waktu, berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Menimbang bahwa namun demikian dalam ketentuan pasal 105 ayat 2menyebutkan keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.16Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 ayat 4menyebutkan pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal,yang

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.Menimbang bahwa dari bukti berita acara rapat dalam akta tersebut ternyataPenggugat tidak pernah diundang dalam RUPS, Pengugat tidak pernah diberikesempatan untuk membela dir, dan Penggugat ternyata keberatan denganpemberhentian sebagai direksi tersebut.Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T2) aktaNotaris yang dibuat oleh Heru Warsito, SH berupa catatan hasil RUPS PT.

BPRPesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017 bersamalampirannya, Undangan Rapat RUPS Tahun Buku 2017, Surat Otoritas JasaKeuangan (OJK) Perwakilan NTB : Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. MFahri Aminy, SE Sebagai Komisaris. Kejadian dan peristiwa RUPS TahunBuku 2017 PT BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tersebut telah melanggarketentuan dalam Pasal 9 (Tempat, Pemanggilan Dan Pimpinan RUPS) Ayat(1) Ayat (2) dan Ayat (3);.

:Ayat 2 : RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatatdan/atau dengan iklan dalam surat kabar;Ayat 3 : Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.8. Bahwa undangan RUPSLB tanggal 6 Maret 2018 beragendakanpengangkatan diri Sdr. H. Zasari H. Zainuddin, SE sebagai Direktur Utamadan Sdri. Ir. Hj.

BPR Pesisir Akbar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat(3), dimana dalam Pasal 82 Ayat (3) Undangundang Persero dalampanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapatdisertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan;Demikian pula berdasarkan POJK No. 20 Tahun 2014 menyatakan bahwaPemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS harus disertalalasan ;Jadi dapat disimpulkan

bahwa agenda RUPS Tahun Buku 2017 dijadikanajang RUPSLB karena agenda utamanya adalah memberhentikan saya(Penggugat) dari Jabatan Komisaris tanpa perlu adanya alasan yang melatarbelakangi, cukup dengan penambahan LB dibelakang RUPS sudahmemberikan legalitas dan legitimasi bahwa Sdr.

BPRPesisir Akbar kabupaten Bima diputuskan oleh RUPS (Bukan olehTERGUGAT2 dan/atau TERGUGAT3 sebagai pribadi atau sebagaiKomisaris Utama dan/atau Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar KabupatenBima), dan dalam RUPS tersebut telah dibahas alasanalasan yang menjadidasar keputusan untuk tidak memperpanjang masa jabatan PENGGUGATsebagai Komisaris PT.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan RUPS-LB tertanggal 29 November 2012 tidak sesuai dengan Anggaran dasar PT. Future Agropia Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;3. Menyatakan Keputusan Rapat tertanggal 29 November 2012 yang dituangkan dalam Akta No. 118 tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Badan Hukum Indonesia yangtelah melaksanakan RUPS LB di Hotel Aston Paramont sesuai AnggaranDasar Pendirian PT. FAI, sesuai dengan amanat dan hasil RUPS LBdiputuskan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonpensi,sehingga telah sah sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (7) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (3)Anggaran Dasar PT.

Future Agropia Indonesia adalah sah karena agenda RUPS LBtersebut telah dicatatkan dan didaftarkan dalam akta nomor 118 tanggal 12Desember 2012 oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR,, S.H.

Future Agropia Indonesia mengaturbahwa RUPS (termasuk RUPS LB) diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat lain yang disetujui bersama ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk sahnya penyelenggaraanRUPS LB bilamana dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatlain yang disetujui bersama dan dalam perkara ini RUPS LB PT.

Future Agropia Indonesia, apalagi dalam perkara initerdapat perbedaan pencantuman tempat penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) antara yang tercatum dalam AktaNo. 118 dengan dengan fakta yang sebenarnya, sehingga rapat RUPS LB PT.Future Agropia Indonesia Indonesia tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, olehkarena rapat RUPS LB PT.

diri dalam RUPS LB;Menimbang, bahwa dari risalah rapat RUPS LB yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

SSI).Bahwa selain RUPS, pada Pasal 21 ayat 9 AD PT.

UU 40 Tahun 2007;Bahwa dalam hubungan hukum yang dilakukan PMA adalah hubungahukum antara korporasi, sehingga yang bekerja dalam hubunganhukum tersebut adalah korporasi, bukan indvidu atau pemilik saham;Bahwa setiap keputusan RUPS terkait dengan jalannyakepengurusan dan pengelolaan PI yang wajib dimintakanpersetujuan RUPS.

SSItidak memiliki Direktur legal, maka sctiap perubahan Direksi, PerubahanAkta dan RUPS yang dilaksanakan kami (PT.

akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS

RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008 328.185.000,00 lain 5 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 62.100,00tat6 Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs 257.615.681,0(16825 x Rp.3859,/99) 07 Pembuatan HG 23.500 Pcs (23.500 x Rp 10.962,37), FR 16.825 Pcs 64.944.319,00(16825 x Rp. 3.859,$98 Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs 241.512.589,069 Pembuatan HG 24.229 Pcs & Foot Ring 19.500 Pcs 68.441.663,0010 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91

sehingga Majelis dapatmeyakini transaksi ini kecuali atas transaksi yang tertera pada nomor urut 10 dan 11 tabel aquo sebesar Rp.91.325.748,00 yang tidak didukung dengan buktibukti yang dapatmeyakinkan Majelis sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.91.325.748,00 tetapdipertahankan;bahwa dari koreksi Terbanding atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 menurutMajelis koreksi sebesar Rp.750.165.348,00 sudah tepat dan harus dipertahankan denganrincian: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Sisa Persediaan dari PT RUPS

RUPS, koreksi persediaan BDP Agustus 2008 328.185.000,003 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 1.812.500,00lain4 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 595.000,00lain5 Sisa persediaan PT RUPS, jurnal: pembelian pada Pendapatan Lain 62.100,00lain10 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR(17.500 61.422.006,00x Rp. 3.509,83)11 Pembuatan 3000 Pcs Hg (3000 x Rp.9.967,91), 17.500 Pcs FR(17.500 29.903.742,00x Rp. 3.509,83) 750.165.348,00

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita angka 13 dan angka 14halaman 5 serta angka 15 halaman 6, pada intinya mendalilkan yangberwenang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama danpemanggilan RUPS,. ;26.

Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat tersebut, karena padasaat RUPS pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 turut dihadiriPenggugat hadir pada saat RUPS tersebut, sehingga SAH dan beralasanhukum RUPS sebagaimana diatur UU PT No.40/2007 Pasal 106 ;27, Bahwa Penggugat telah mengakui mendapatkan undangan RUPStanggal 15 Desember 2019 via email, tentang RUPS dilaksanakan padatanggal 30 Desember 2019, karena sebagian besar pemegang sahamtidak bisa hadir maka RUPS diundur tanggal 16 Januari 2020.

Tidakberalasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan RUPS penuhrekayasa karena saat RUPS tanggal 16 Januari 2020 dihadiri juga olehHalaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN BtmPenggugat. Oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan RUPStersebut penuh rekayasa, maka Penggugat yang harus membuktikannya(Vide KUHPerdata Pasal 1865) ;28.

I, Il 16, 18) keterangan saksi T.I, Il bernama Ganiyang menerangkan bahwa pada RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri olehselurunh pemegang saham (sebanyak 10 orang pemegang saham termasukdidalamnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il), dipimpin oleh Komisaris(Eko Syaiful Arifin), akan tetapi dalam RUPS Luar Biasa tersebut Penggugatkeluar dari rapat (walk out) karena terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan peserta rapat/para pemegang saham yang lain dapat diperoleh faktadipersidangan yang pada pokoknya

RUPS keputusan yang diambil adalah suaradari para pemegang saham, yang jumlahnya telah ditentukan dalam anggarandasar, sehingga apabila Penggugat (sebagai Direksi) merasa keberatanterhadap keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2020 yangmemberhentikan dirinya sebagai Direktur PT.

Dispensasi penyelenggaraan RUPS TahunanRapat Perseroan untuk tahun buku yang berakhiryaitu untuk tahun buku 2013 sampai dengan20172. Pemberian Acquit et de charge kepadaAnggota Direksi dan Dewan Komisaris yangtelah berakhir masa jabatannya3. Perubahan susunan Anggota Direksi danDewan Komisaris.Tempat : Kantor Operasional PT Gorby Energy/ PT AtlasResources Tbk, Jl. Kemang Raya No. 48,Jakarta Selatan.Komposisi Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisarismenjadi sebagai berikut:i.

Sel.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapiDireksi Termohon menolak untuk melaksanakan usulan dan/ataupermintaan dari Pemohon tersebut dikarenakan Direksi Termohon telahhabis masa jabatannya sehingga tidak berwenang untuk melakukanpemanggilan RUPS.

Hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPerseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang menyebutkan:Ayat 1 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;Penjelasan: Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organPerseroan lainnya atau pihak lain;Ayat 3 Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembaliPenjelasan: Persyaratan pengakatan anggota Direksi untuk jangkawaktu tertentu, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masajabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan

Bahwa sebelum permohonan a quo diajukan oleh Pemohon, antaraTermohon dan Pemohon telah melakukan musyawarah yang cukupterkait dengan usulan penyelenggaraan RUPS tersebut di atas denganhasil kesepatakan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah adanya Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pemanggilan RUPStersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU Perseoran Terbatas;.

pemanggilan RUPS, selanjutnyaantara Pemohon dengan Termohon telah bermusyawarah dengan hasilkesepakatan Termohon bersedia untuk melaksanakan usulanpenyelenggaraan RUPS dari Pemohon jika telah ada Penetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

) PT AbdiMakbul tidak pernah terlaksana karena ketika PARA PEMOHON menginginkandiadakannya RUPS namun ditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham TuanMUHAMMAD SALEH BAMADHAY.

ABDI MAKBUL masingmasing tertanggal 28 April 2014 dantanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidakdihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukanPermohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) PT.

ABDI MAKBUL (TERMOHON) di TanjungSelor, akan tetapi RUPS LB itu harus pula berakhir tanpa ada keputusan oleh karenapemegang saham kubu Alm MUHAMMAD SALEH BAMADHAY., DAN KAWANKAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan perubahan terhadap AktaPendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikiansudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT.

Sudah pernah dilakukan RUPS LuarBiasa pada sekitar tanggal 5 Maret 2015 yang lalu, tetapi tidak membuahkan hasil karenapemikiran yang tidak sejalan dan kepentingan yang tidak searah.4. Bahwa pembubaran perusahaan PT Abdi Makbul adalah jalan yang terbaik bagi kedua belahpihak.

Tjs., tertanggal 11 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberiPenetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 9 dari 148 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT.

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.

MENGADILIDALAM KONVENSI DALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat IIRekonvensi seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-ll tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonpensi sebagai stand by buyer; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual

Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 40 tahun 2007, TentangPerseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat".

Menyatakan, keputusan RUPS LB kelIl tertanggal 27 Desember 2010yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BY BUYER" tidak sah menurutNUKUM 5 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncnc acne3. Menyatakan, membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal 27Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BYBUYE R"50 222202222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nc ncnee4.

;Bahwa karena RUPS tanggal 6 Desember 2010 tidak kuorum, makadilakukan RUPSLB kell tanggal 20 Desember 2010. Namun Penggugattidak menaruh perhatian terhadap kelangsungan usaha Tergugat Il,sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan ternyataRUPSLB keII tanggal 20 Desember 2010 memutuskan untuk menundapelaksanaan RUPS menjadi tanggal 27 Desember 2010.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat4 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danPasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar perseroan RUPS adalahsah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yangSafest eee27. Bahwa oleh karena RUPS tersebut diatas adalah sah dan dapat mengambil28.29.keputusankeputusan yang sah, maka dengan demikian jual beli sahamdalam portepel antara Tergugat dengan Tergugat II adalah SAH menuruthukum.

Sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UndangUndangNo. 40 tahun 2007 dan Pasal 10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasarperseroan RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusanyang sah.

Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhiketentuan Pasal77 yang menyatakan :(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalamPasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektroniklainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihatdan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusanadalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UndangUndang

inidan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserla RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Halaman 11 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KT(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS.Pasal88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat

Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS(1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS,(2. Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk sotiap agenda rapat) a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar ( b, Untuk Perubshan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3ii.

Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarc. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li. Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS() a.

perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.