Ditemukan 3400 data
75 — 18
Rainy Tierlin, sebelummereka di PHK sekitar bulan Februari, dan ketika peminjaman adapersetujuannya dari kedua belah pihak dengan bunga 20% dalam jangkawaktu bulan ;Bahwa benar saksi telah meminjam sudah lima kali ;Bahwa awalnya peminjaman saksi tidak keberatan akan tetapi kalau paspembayaran sedang tidak ada uang baru keberatan ;Bahwa benar ada serikat Pekerja yang diketuai oleh Pak Martinus ;Bahwa setahu saksi dalam Pasal 160 karyawan yang melakukan renternirakan dikenakan sangsi yaitu PHK tanpa
Saksi SUNARNI ;Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Citra Abadi Sejati di bagian kualitikontrol ;Bahwa saksi kenal degan para Penggugat karena samasama bekerja di PT.Citra Abadi Sejati tapi beda bagian ;Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan perusahaan ada masalahmengenai renternir ;Bahwa saksi tahu adanya renternir diPerusahaan karena saksi juga pernahmeminjam uang dan kena SP 2 juga ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sangsi dari Perusahaan karena saksitidak tahu aturannya ;Bahwa saksi sebagai anggota
132 — 80
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan terhadapMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang20pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwatetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan padadiri Terdakwa.2.
42 — 17
danditandatangani oleh atasan atau Pejabat yang diberi delegasi pada suatuKantor (satuan kerja) bukan dibuat dan ditandatangani PNS yang akanmelangsungkan perceraian, oleh karenanya dengan keberanian Pembandingmembuat dan menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraianHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Bjmtersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika Pembanding sudahmengetahui akibat bercerai tanpa ijin atasan dan Pembanding bersediamenerima resiko/sangsi
8 — 0
wajibkepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisamemenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Tergugat mempunyai WIL(Wanita Idaman Lain) yang WIL dengan alamat di Desa Sedadi yangsekarang sudah mempunyai 1 orang anak yang berumur 3 bulan danPenggugat juga sudah sering menasehati akan tetapi Tergugat tetapmengulangi perbuatan tersebut hingga terakhir pada tanggal 16Desember 2014 antara Tergugat dan WIL (Wanita ldaman Lain)tersebut kepergok oleh warga dan sehingga Tergugat mendapatkan sangsi
10 — 0
Dimana hal itu justru berakibat Pemohonjatuh wibawa dan diberikan sangsi berupa dirumahkan selama satubulan (Juni 2013) oleh pimpinan dimana tempat bekerja Pemohon.Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu,Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yangberkepanjangan, Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkanketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidakberhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina danmelanjutkan rumah tangga dengan TermohonHal. 3 dari
41 — 7
Bahwa TERGUGAT tidak masuk kerja secara berlurut turut selama 5 ( lima ) harikerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 13Agustus 2010, pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataandiantara lain isinya " Jika saya melanggar saya bersedia menerima sangsi lebih beratyaitu dikeluarkan dari Perusahaan tanpa mendapakan apapun dari Perusahaan..........dst... dst ". ( Bukri P 1 dan P 2 ) ; Bahwa TERGUGAT kembali tidak masuk kerja secara berturut turut selama
11 — 8
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pemah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakimtelah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasilkarena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikanpermasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;Menimbang, bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperingatkan oleh MajelisHakim tentang sangsi
19 — 11
Poin No Lima Bahwa tidak benar atau fitnah bahwa saya menikahdengan perempuan di jakarta, saya siap dengan sangsi tapi dia sendiri(Istri saya yang main dengan seorang lelaki nama KB anak desa xxxxxkabupaten tegal. Bahwa menurut kabar Dia Sering pergi keluar bersama;. Poin nomor enam tidak benar, bahwa saya masih memberi nafkahhanya terakhir sekitar 15 hari tidak memeberi nafkah karena diamenolak;.
9 — 1
Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkaraini diperiksa dengan tanpa surat ijin tersebut dan Penggugat bersediamenanggung semua sangsi dari atasnyanya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I berupa kutipan akta nikahPenggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 50 PK/TUN/2005Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 466/148/322/X/PHK/42000 tanggal 12 April 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antara Penggugat dengan saudara Slamet Widodo dan kawankawan (24 orangyang tersebut dalam surat gugatan) ;Bahwa pada tanggal 8, 9 dan 10 Nopember 1999 telah terjadi unjuk rasamenuntut agar Manager Produksi (Saudara Jumeri dan Beni) untuk diberhentikansesuai dengan sangsi yang
56 — 36
warna dimasyarakat Adat, mengharuskan dan/ ataumewajibkan dilakukan upacara keagamaan ( menurut Adat dan Agama :Skala dan Niskala ), sebagaimana orang dan/ atau keluarga yangdihormati, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan terhinadan/ atau mengotori ( istilan adat : NGELETEHIN ) kepada PenggugatRekonpensi dan Keluarga Besar Penggugat Rekonpensi,maka kepadaHalaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrTergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar hukuman, sangsi
Rekonvensiadalah sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensihendaknya dimasukan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajarigugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang padapokoknya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan didalam gugatanHalaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrRekonvensi adalah menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patutmembayar sangsi
144 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan ternyata dari sejak dibukanya kelas jauh di Kendalpada tahun 2000 memang tidak ada izinnya baik dari KopertisWilayah VI Jawa Tengah maupun Dirjen Dikti Depdiknas, maka jelasterbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti DepartemenPendidikan Nasional RI No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22September 2000, tentang larangan kelas jauh, yang dilanjutkandengan Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan NasionalRI No.2814/D/T / 2004, tanggal 22 Juni 2004, tentang peringatanmengenai kelas jauh, dan sangsi
MUSTAFID,M.Eng.PHD, dari Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah diSemarang, yang samasama menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa tidak ada sangsi lain yang dapat dikenakanselain sangsi administratif kepada perguruan tinggi yang melanggarsurat Dirjen Dikti Depdiknas RI tersebut (putusan hal.85 alinea 5) ;Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata ParaTerdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan = yaknimenyelenggaraan pendidikan kelas jauh S.1 dan S.2 di Kendal yangmengastanamakan
14 — 7
Put.No. 161/Pdt.G/2016/PA Wtptidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patutdinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalahPenggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak adakeharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisinan terus menerus' karenaTergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Bone disebabkan Tergugatdiberi sangsi hukuman pidana karena peminum narkoba;Menimbang, bahwa berdasarkan
42 — 11
Menyatakan Pihak TERGUGAT dikenakan sangsi administrasi sesuai UndangUndang Republik Indonesia No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 60ayat 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).4. Menyatakan Pihak TERGUGAT untuk menerima Pelunasan sebesar Rp25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah)5.
102 — 60
DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 13.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas obyeksengketa, maka jelaslah bahwa perbuatan Tergugat memasang PapanTanda Hak Milik atas nama dirinya di atas obyek sengketa adalah perbuatanmelawan hukum, yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;14.Bahwa tergugat harus dihukum untuk segera mencabut
DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 4.Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugatyang menyangkut obyek sengketa, dalam bentuk dan dengan cara maupunalasan apapun;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris Lie Njioek Hiong adalahsah sebagai satusatunya pihak yang berhak
Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan Papan Namadiatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BINIDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUNPontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor :01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidanajo pasal 385 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;6.
88 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji;2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/XI/2015 terkaitmogok nasional;3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok;4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikutiaksi mogok;5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor keMyanmar sehingga menyebabkan kerugian;Halaman 6 dari 33 hal.Put.
Bahwa baik pemberian alasan tertulis dan lisan bertentangan dengankenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain:a) Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat 9 butir c menekankanketidakhadiran sedangkan faktanya Para Penggugat tetap hadir danmelakukan absensi pada tanggal 24 November 2015;b) Sangsi pada Surat Edaran Bupati tersebut tidak ada memuat tentangpemberian Surat Peringatan terkait mengikuti Aksi Mogok Nasional 24November 2015.
Pemberian sangsi maksimum pada SE Bupati tersebutadalah pemotongan upah pada hari mogok;c) Pemberian SP 1 begitu diskriminatif karena tidak diberikan kepada pekerjanonserikat yang mengikuti aksi mogok nasional, bahkan upahnya puntidak dipotong;d) Tidak ada anggota serikat yang tidak ikut mogok selain sekuriti dan yangtidak masuk;e) Tidak ada kegiatan produksi ekspor pada hari Selasa tanggal 24November 2015 dan juga pada Minggu tersebut;6.
29 — 22
SmgHalaman. 3 dari 8 HalamanMenimbang, bahwa perihal tidak adanya ijin untuk bercerai bagi Terbanding dariinstansi tempat Terbanding bekerja, Majelis Hakim telah menegurnya dan memberikesempatan kepada Terbanding untuk mengurusnya dengan surat Ketua PengadilanAgama Jepara kepada Kepala Kepolisian Resort di Jepara, tanggal 19 Juni 2013,dan Terbanding pada sidang tertanggal 30 Oktober 2013 telah menyampaikan suratpernyataan yg menegaskan bahwa ia bersedia menerima sangsi apapun sehubunganTerbanding
13 — 0
diurungkan oleh Penggugatkarena Tergugat meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan danberjanji tidak akan mengulanginya lagi , Penggugat berharap rumahtangganya akan kembali utuh dan bahagia sebagaimana yangdiamanatkan oleh Lembaga Perkawinan membentuk keluarga yangsakinah;e Bahwa dengan adanya perilaku tergugat yang memunyai wil teman satukantornya, maka Penggugat pernah melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu kantor imigrasi jember, namun sampai dengan saat initidak ada tanggapan dan atau sangsi
9 — 0
Surat Pernyataan Termhon siap menerima sangsi kepegawaiansehubungan belum turunnya surat Ketarangan ijin perceraian dari Bupati,yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (buktiP.3);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon jugamenghadirkan saksi masing masing bernama :Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 0038/Pat.G/2015/PA. Bla.1.
KOPERASI SIMPAN PINJAM MEGAH ARTHA JAYA SUMBERAYU
Tergugat:
1.IRWAN MAHMUDI
2.NUNUK SETIYANI
32 — 5
selanjutnya pihak Penggugat telahmengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada Tergugat untukPenyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat, Bukti P10 Surat peringatankedua tanggal 06 Maret 2021, Bukti P11 Surat peringatan Pertama tanggal 24Pebruari 2021,Bukti P12 Surat peringatan Ke tiga tanggal 26 Maret 2021,dan BuktiP13 Surat peringatan Ke empat tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan Bukti P13Tergugat memiliki tunggakan angsuran dari bulan Nopember 2018 sampai denganJanuari 2020 dan sangsi