CHANDRA JAYA TRANSPORT tidak memenuhipersyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 Tahun 2003Pasal 11, yaitu CV.

No. 2374 K/Pid/2006persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 tahun 2003pasal 11, yaitu CV.

CHANDRA JAYA TRANSPORT tidak memenuhipersyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 Tahun 2003pasal 11, yaitu CV.

No. 2374 K/Pid/2006barang dan jasa sesuai Keppres No. 8 tahun 2003 pasal 11 huruf d, karenasemua dokumen penawaran darl PT. MITRA MAJU MOBILINDO ditandatangani oleh ROBBY HARTONO ALS.

/IV/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang isinya menyebutkan bahwa padaprinsipnya dapat menyetujui penunjukan langsung sewa sedan PON XV12004sepanjang sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 atau ketentuan lain yangberlaku dan proses pelaksanaan harus secara efektif, efisien, manfaat,transparan dan akuntabel ;Bahwa menurut Keppres No.80 Tahun 2003 suatu kegiatan pengadaanbarang atau jasa dapat dilakukan penunjukkan langsung dalam hal memenuhikriteria sebagai berikuta. Keadaan tertentu, yaitu :1.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :Pasal 9 ayat (3) huruf c Keppres No. 80 tahun 2003 Jo Peraturan Presiden No. 8 tahun2006 yang menyatakan : Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaanbarang dan Jasa adalah Menetapkan dan Mengesahkan Harga Perkiraan sendiri, Jadwal,tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia ;Pasal 13 ayat 1 , 2 dan 3 Keppres No. 80 tahun 2003 Jo Peraturan Presiden No. 8 tahun2006 yang menyebutkan :a Pengguna barang/jasa wajib memiliki

GARDIS SANI FENAT selakukuasa Direktir CV.OELNUSA untuk pekerjaan pembuatan sumurgali dan menara air termasuk pompa dan instalasinya 1 (satu)paket tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesarRp.725.999.000 (Tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratussembilan puluh sembilan rupiah) dan jangka waktu 90 hariterhitung sejak ditandatangani Surat perintah melaksanakan tugasyaitu tanggal 20 Juni 2009 ;Bahwa perbuatan ANGELINA HILDA GARDIS SANI FENATtersebut, bertentangan dengan : Pasal 5 huruf C Keppres

diterimasebesar Rp.276.506.620 yang diterima pada tanggal 24 Nopember 2009 sesuai SP2DNomor : 234051N/039/111 tanggal 25 Nopember 2009; Pem ranPembayaran retensi 5 % sebesar Rp.36.299.950 dengan nilai bersih yang diterima setelahdipotong pajak sebesa Rp. 32.339.596 pada tanggal 24 Nopember 2009; 12Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan serah terimapekerjaan padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum dilakukan 100% serta menyetujui untuk dilakukannya pembayaran bertentangane Pasal 36 ayat 1,2,3 Keppres

No.80 tahun 2003 Jo Keppres No. 8 tahun2006 Tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah sebagai berikutb.Menetapkan....b Menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;c Menetapkan dan Mengesahkan harga Perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan

Menandatangani., .....Menandatangani Pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasadimulai ;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyekpembangunan sumur gali dan menara air termasuk pompa daninstalasinya 1 (satu) paket di Bandar Udara Terdamu Sabuberdasarkan Pasal 9 ayat 5 Keppres No.80 tahun 2003 Jo Keppres No.8 tahun 2006 Tentang perubahan keempat atas Keputusan PresidenNo.80 tahun 2003 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah bertanggungjawab dari

Kemudian Siti Fadilah Supari selakuMenkes RI menyetujui pengadaan tersebut dilakukan dengan metodepenunjukkan langsung sesuai surat rekomendasi penunjukan langsungdari Menkes RI Nomor:409/Menkes/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, Halini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No. 80 tahun 2003yang menentukan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa padaprinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dan Lampiran Ihuruf C.l.a.4 Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukanpenunjukkan langsung hanya

Tatan Saefuddin,Sp.Rad selaku ketua panitia pengadaan, hal inibertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan PresidenRepublik Indonesia (Perpres RI) No. 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang menentukan bahwaPPK yang seharusnya menetapkan dan mengesahkan HPS yang disusunpanitia pengadaan dan Pasal 13 ayat (1) Keppres RI No. 80 Tahun 2003yang menentukan bahwa pengguna barang/jasa wajib memiliki HPSyang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data

RI no. 80 tahun2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh penggunabarang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No. 80tahun 2003 yang menentukan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa padaprinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dan Lampiran I hurufC.1.a.4 Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan penunjukkan langsunghanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu atau dalam

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Pasal 3 huruf c dan eKeppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan mengenai prinsip dasarpengadaan barang/jasa yang wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing sertaprinsip adil/tidak diskriminatif serta Pasal 5 huruf c, e, dan g Keppres RI no. 80tahun 2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi olehpengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf cdan e Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan mengenai prinsip dasarpengadaan barang/jasa yang wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing sertaprinsip adil/tidak diskriminatif serta Pasal 5 huruf c, e, dan g Keppres RI no. 80tahun 2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi olehpengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres

Keppres 80 Tahun 2003, Lampiran I, Bab ILA.1.j, tentang: PengumumanPemenang Lelang.Bahwa sesuai Pengumuman Pemenang Pelelangan No.32/Pan/2008, tanggal 4Nopember 2008, Penggugat memenangkan Ielang paket pekerjaan jembatanLokidong dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.983.784.000, (satu milyarSembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu).Bahwa sesuai surat No.050/1252, tanggal X Nopember 2008, perihal: Suratpenunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), penggugat telah ditunjuk sebagai

tanggal 24 Desember 2008, tanpa seijin dan sepengetahuanpenggugat, tergugat dengan surat Nomor: 050/2084, perihal: PembatalanPelelangan; menyatakan pelelangan Jasa Pemborongan Pembangunan JembatanLokidang dinyatakan gagaV/batal dan tidak dapat dilakukan penandatangananperikatan perjanjian, dengan alasan adanya sistim kontrak tahun jamak tidakdapat disetujui, adalah alasan yang tidak benar.Bahwa sistim kontrak tahun jamak, merupakan salah satu sistimkontrak yang diperkenankan oleh pasal 30 ayat (8) Keppres

80 Tahun 2003,oleh karena itu alasan tidak dapat dilakukan penandatangan perikatanperjanjian adalah bertententangan dengan pasal 30 ayat (8), Keppres No. 80Tahun 2003 adalah alasan yang tidak benar dan hanya dibuatbuat sajadengan sengaja, untuk sangat merugikan penggugat, baik materiil 10.11.12.13.maupun moril.Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2009 ini, dengan surat nomor: 513/Pan.Lig / 2009, tanggal 15 April 2009, penggugat dinyatakan sebagaipemenang lelang atas: Paket PekerjaanPembangunan Jembatan

Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ), penggugat diterimapenawarannya, sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan jembatanLokidang, senilai Rp. 1.574.500.000,(satu) milyar lima ratus tujuh puluhempat juta lima ratus ribu).Bahwa penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untukpekerjaan pembangunan jembatan Lokidang, melalui PT.Bank Jatengcabang Kebumen sesuai Garansi Bank PelaksanaanNo.Pe1/364/BG/V/2009, tanggal 05 Mei 2009, senilai Rp. 79.000.000,(tujuh puluh Sembilan juta rupiah), sesuai Keppres

No. 80 Tahun 2003,yang berbunyi : Apabila ternyata sanggahan banding ternyata benar, maka prosespemilihan dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, ataudilakukan pembatalan kontrak, ~ Menimbang, bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat poin 12 = yangmenyatakan bahwa Pembatalan SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa) bertentangandengan Keppres No. 80 Tahun 2003, oleh karena pembatalan SPPJ sudah sesuai denganPasal 27 ayat (7) Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut; ~ Menimbang, bahwa

Altriz Auliatama yang mendasarkan padaketentuan Pasal 11 ayat a KEPPRES No.80 Tahun2003. Sebagaimana dimaksud dalam sanggah bandingPT. Altriz Auliatama yang menyatakan PT.Adjisaka Konsultan Teknik dengan jelas tidakmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal11. ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003 tersebut,dimana segala perubahan perubahan susunanpengurus yang telah dilakukan oleh PT.

Altriz Auliatama yang didasarkan padaketentuan Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (3)dan Lampiran Bab II Bagian A angka 1 huruf mbutir 1) e dan butir 1) h) KEPPRES No.80 Tahun2003 telah nyata dan jelas' melanggar ketentuanperundang undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan = dan12telah menyalahi ketentuan KEPPRES No.80 Tahun2003 itu sendiri dan atau bertentangan asas asasUmum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diaturdalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsim, Kolusi dan Nepotisme, yaitu AsasKepastian Hukum.

Altriz Auliatama tidak sesuaibertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat(1) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, oleh karenanyasudah semestinya sanggah banding tersebut14ditolak. Dengan dikabulkannya sanggah bandingPT. Altriz Auliatama oleh Tergugat denganmenerbitkan Objek Sengketa I! berarti ObjekSengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal27 ayat (1) KEPPRES No.80 Tahun 2003.

BAB IIBagian A huruf mangka 1) e) dan 1) h) adalahbertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.80Tahun 2003 lampiran BAB II Bagian B angka 1huruf n.,

Bangun Jaya untuk mengajukan KMK Pola Keppres padaPT. Bank ...PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya : Nama Direktur No. Surat TanggalPerusahaan Permohonan Permohonan LokasiKMK Pola KMK Pola ProyekKeppres KeppresCV.Bangun Mohammad ...

adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasapengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktumaksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yangtercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaianadministrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, danjaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama danjaminan tambahan ; 272222 on 2 one one one eeBahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang

BANGUN Pamekasan 16 Maret 2011 2.000.000.000, 2.000.000.000,JAYA (4) (117 )Mojokerto 2 Maret 2011 Permohonan 2.000.000.000,(17) tidak ada nilai nominal Lamongan ... 2011(31) Lamongan 02 Maret 2011 Permohonan 1.900.000. 000,(16) tidak adanilainominal Bahwa 4 ( empat ) Permohonan KMK Pola Keppres yang diajukanoleh terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH. tersebut hanyamelampirkan dokumendokumen sebagai berikut : .

Agunan tambahan ; 222 2n one son one cen nnn nen nne nnBahwa dokumendokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMKPola Keppres oleh kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan padakenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberiankredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT.

BPD Jatim Nomor043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang PedomanPelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal KerjaPola Keppres, pada Bab VIll, bagian penjelasan, pada point 2.9tentang : Pencairan Kredit , pada huruf (a) dijelaskan bahwa : Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tatacara sebagai berikut : 202+ 0 02 202 202 222a.

Bahwa pembebasan tanah tersebutdilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo.

hari;Bahwa tuntutan ini jelas sama sekali bertentangan dan bertolak belakangdengan konstruksi hukum pembebasan tanah menurut Keppres Nomor 55Tahun 1993 jo.

Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 55 Tahun1993 jo. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994, maka tidak dikenaladanya tuntutan dari pemilik tanah berupa penyerahan tanahdimaksud kepada pemilik tanah.

Bahwa pembebasan tanahtersebutdilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo. PermenAgraria Nomor 1 Tahun 1994;Bahwa dalam pembebasan tanah berdasarkan Keppres Nomor 55Tahun 1993 jo.

Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanahdan Panitia Pengadaan Tanah (Pasal 8 angka 5 Keppres Nomor55 Tahun 1993 jo. Pasal 14 Permen Agraria Nomor 1 Tahun1994);Hal. 22 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/201413.12.0. Membayar uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atastanah (Pasal 8 Angka 6 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo. Pasal28 Ayat 2 Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994);12.c.

berkadar alkohol/ethanol (C2H5O0H)dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) termasuk dandigolongkan dalam minuman keras golongan B, sedangkan untuk minumankeras dengan 55 % (lima puluh lima persen) termasuk keras golongan C ;Bahwa usaha para Pemohon dalam jual beli minuman keras golongan Atermaksud, sudah berjalan cukup lama tanpa gangguan dan juga tidakmelanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, khususnyasebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia(KEPPRES

) No. 3 Tahun 1997 ;Bahwa pasal 3 ayat (2) jo. pasal 5 KEPPRES No. 3 Tahun 1997, hanyamengatur mengenai minuman keras golongan B dan minuman keras golonganC, yang termasuk kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran danpenjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Oleh karena itu para Pemohonadalah termasuk sebagai kelompok masyarakat yang berkepentingan, sehinggamereka memiliki legal standing untuk bertindak selaku Pemohon (vide pasal 1butir 7 PERMA No. 1 Tahun 1999) ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan dalam tenggangwaktu 180 hari oleh para Pemohon yang memiliki kapasitas untuk itu, makasecara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Keppres RI No. 3 Tahun 1997tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadarethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 % ;Bahwa pasal 3 ayat (2) Keppres tersebut mengatur bahwa minumanberalkohol golongan B dan C baik produksi, pengedaran dan penjualannyaditetapkan sebagai barang dalam pengawasan ;Menimbang, bahwa rumusan dan pengaturan pasal 3 ayat (2) KeppresNo. 3 Tahun 1997 tersebut bersifat limitatif dan hanya berlaku bagi minumanberalkohol golongan B dan golongan C saja, sedangkan minuman beralkoholgolongan

pertimbangan tersebutmaka permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka Termohon adalah pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum pulauntuk membayar biaya perkara ;Mengingat UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, Keppres No. 3 Tahun 1997,PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari

Bahwa Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana sertapenunjang Operasional RSUD Soreang TA 2002 tersebutdiatas, dilaksanakan dengan cara pelelangan yangpelaksanaannya mengacu' kepada Keppres No. 18. tahun2000 ~=s tentang Pedoman pelaksanaan Barang / JasaInstansi Pemerintah, yang mana berdasarkan ketentuandalam Keppres No. 18 tahun 2000 tersebut, Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab Pemimpin Proyek, BagianProyek Panitia Pengadaan ditetapkan sebagai berikutPasalTugas7Tayat (3) Keppres No. 18 tahun 2000Pokok

Siti FatimahDimana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagaiberikutPasal 8 ayat (2) Keppres No. 18 tahun 2000 : 1.

Permasalahan adalah apakah terdapat kesengajaan perbuatan terdakwa dalammenyusun HPS / OE, yang menurut Penuntut Umum terlalutinggi (mark up), di dalam menjalankan Keppres No. 18tahun 2000, yang bersifat melawan hukum ?.Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat, Keppres No. 18tahun 2000 merupakan peraturan regulasi pengadaan barang146dan jasa bagi proyek pemerintah, dengan demikian aturantersebut merupakan peraturan administrative yang tidakmemuat sanksi pidana, (Administrative Non Penal).

yang ditetapkanrekanan tersebut dengan harga yang ditetapkan pabrikan.6Persoalan hukumnya adalah apakah Keppres No. 18 th.2000 mewajibkan panitia lelang untuk menentukan hargaHPS/OE berdasarkan harga pabrikan atau distributor ?

Tidak dapat menyebutkan adanyakewajiban dari terdakwa selaku panitia lelang untukmenentukan HPS/OE berdasarkan harga pabrikan,berdasarkan bab I point 6 huruf F Keppres No. 18 th.2000.Dengan kata lain ............Dengan kata lain Keppres No. 18 th. 2000 membolehkanterdakwa untuk menggunakan harga berdasarkan penawaranrekanan disamping harga pabrik.

Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasilpenyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munirsebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres NomorHalaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.6.26.3111.

111Tahun 2004 dan memberikan penjelasan atas alasan pemerintah belummengumumkan hasil penyelidikan dimaksud, tidaklah terpenuhi unsurunsur sebagai suatu sengketa informasi;Bahwa Keppres bukanlah suatu peraturan perundangundangansebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Hal inidibuktikan dengan adanya suatu Keputusan Presiden selaku KepalaPemerintahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun2004 (vide surat P12).4.63 Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Keppres Nomor 111Tahun 2004 Majelis berpendapat bahwa Keppres tersebut merupakankebijakan Kepala Pemerintahan yang memiliki dampak bagi keadilandan kepentingan publik, maka Keppres a quo merupakan bagian darikebijakan publik yang wajib diketahui oleh publik sebagaiman diaturdalam ketentuan Pasal 3 huruf a UU

Artinya, segala dokumen yang akandiserahkan kepada Presiden harus melalui Pemohon Keberatan dahuluTermohon Informasi secara administratif;Bahwa TPF KMM dengan jelas dan terang dibentuk berdasarkanKeputusan Presiden (Keppres) No 111 tahun 2004 tentang Tim PencariFakta Kasus Meninggalnya Munir.

Pemerintah RepublikIndonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikanTim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat, dan 2).Alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan ehasilpenyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimanatercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres Nomor: 111 Tahun 2004tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, tidakada pada Pihak Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;3.

Proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan Keppres No.80Tahun 2003 dan harus diumumkan, disosialisasikan pada 1 (satu)halaman besar diharian Media Indonesia.f. Menetapkan dalam rapat untuk menggugankan 1 (satu) set spesifikasiproduk.g. Proses dan prosedur pengadaannya dilaksanakan dengan lelang umumdimasingmasing satuan kerja (BPPLSP) yang didahului dengantahapan aanwajzing/penjelasan dokumen lelang.h.

yang baik agar dapat mengantisipasi kemunglinanpenyelewangan/KKN, maka saya minta kepada Ketua Panitia agar setiap sayamenandatangani Kontrak/SPMK dilampirkan Surat Pernyataan yang menyatakanbahwa setiap yang melaksanakan proses lelang tidak melanggar Keppres No.80 TahunHal. 18 dari 27 hal.

fakta dan bukti hukum yangmenyesatkan, yang berakibat/menimbulkan persepsi /opini negatif terhadap prestasiPemohon Kasasi dalam pelaksanaan pengadaan pencetakan Ijazah, Surat KeteranganHasil Ujian Nasional dan pengadaan buku tahun 2007, yang nyatanyata sudahberdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003, UndangUndang No. 1 Tahun 2004.Penggugat dalam hal pelaksanaan Pelelangan bertanggung jawab langsung kepadaDirektur Jenderal Pendiddikan Luar Sekolah selaku atasan langsung Penggugat.

Djaya Putra S, MBA, MM, dalamPersidangan pada Tingkat Pertama, bahwa proses prosedur penyusunan HPS/OE untukpengadaan percetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaanbuku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,sudah berdasarkan pada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, bahkan sdr. Ir.

DjayaPutra S, MBA, MM, menyatakan bahwa seluruh proses/tahapan, tahapan prosedurpelaksanaan pelelangan sudah berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003.Lebih lanjut dinyatakan dalam Persidangan bahwa dal Keppres No.80 Tahun 2003,HPS/OE digunakan, 1). Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga. 2). Menetapkanbesarnya nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan. 3). Tidak daapat digunakan untukmenggugurkan penawaran.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
74. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.

CV MEDIA SARANA PUSTAKA ;
1 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek " KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
2 Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500305, Nama proyek KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana

Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku PanduanPendidikSD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
2. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab.

4. CV KHARISMA PEMBINA ILMU ;
1. Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya ;
5. PT CIPTA INTI PARMINDO ;
1. Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,OOO,000,OOO Nomor loan 06500046 IIKMK Keppres (Batola Kes SMP

Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (Sumba Barat Daya) Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR.

CIP juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya ituuntuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. MuhammadSurabaya, yaitu : Nama Direktur No. Surat p Tanggal LokasiPerusahaan Permohonan KMK ermichianan ProyekPola Keppres KMS. PolatKeppresPT. Cipta Inti Saksi Yudi 24/CIP/VI/2010 10/03/2011 PamekasanParmindo Setiawan 52/CIP/XI1I/2010 24/12/2010 LamonganCV.

BPD Jatim Cabang H.R.Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikandi 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan,Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaantersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit ModalKerja Pola Keppres tersebut;Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPDJatim Cabang H.R.

Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMKPola Keppres kepada PT.

; Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratandalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE.

,Transaction Amt Rp.2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKPMojokerto;. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal31 07 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.

Kepentingankepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah /penghuni bangunan.e Pasal 5 Keppres RI.

No. 32/1979, pasal 5 Keppres RI. No. 32/1979 dan pasal 24 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 24/1997 dan tidak cukup memberi pertimbanganhukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 41 alineaterakhir sampai halaman 42 baris 1 sampai dengan 9 karena :a setelah diundangkannya UU No.5 Tahun 1960, maka tanah eigendommenjadi tanah Negara, bahkan dikuatkan dan diakui oleh TermohonKasasi sendiri dalam Sertifikat Hak Milik No. 618/Kel.

Pasal 1 ayat 1 Keppres RI. No. 32/1979 :Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konvensi hakbarat, yang jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal24 September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Pasal 1 ayat 2 huruf e Keppres RI.

Pasal 5 Keppres RI.

RI No.32/1979 aquo yang menyatakan :Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hakbarat, yang jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara.Karena maksud dari Pasal 1 ayat 1 Keppres RI.

No 55tahun 1993 ;Bahwa, berdasarkan konsultasi denganKepala BPN (Bapak Supramono Suwito)bahwa pembelian tersebut tidakberdasarkan Keppres No. 18 tahun 2000tetapi berdasarkan Keppres No. 55tahun 1993 ;Bahwa, pembayaran uang muka sebesar30% tersebut berdasarkan perintahPimpinan yaitu) Herman Kusnadi (KabagTata Pemerintahan) dengan total uang27muka Rp. 2.250.000.000, (dua milyardua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa, laporan rincian ataspembayaran uang muka sebesaar 30%tersebut dibuat oleh Bendahara

GEGER TEGUH YUWONO, A.Ptnh, dibawah sumpah memberikanketerangan sebagaiberikutBahwa, ahli tidak kenal denganterdakwadan tidak ada hubungan keluargamaupun hubungan pekerjaan ;Bahwa, ahli bekerja di Kantor PertanahanKabupaten Pamekasan sejak 4 September492009 ;Bahwa, menurut Keppres No. 55 tahun 1993Jo.

/Walikomadya tetapi jika sudahtercantum dalam Perda dan memiliki IMBmaka penentuan lokasi tersebut tidakdiperlukan lagi ;Bahwa, Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum tidakdigolongkan sebagai pembelian barangsebagaimana diatur dalam Keppres No.18tahun 2000 tetapi diatur dalam Keppres5010.

DESI NAVITRI,berikutNo.55 tahun 1993 ;Bahwa, Keppres No.55 tahun 1993 masihrelevan dan bisa digunakan dalampembelian tanah oleh instansi Pemerintahpada tahun 2003;Bahwa, menurut Keppres No.55 tahun 1993apabila harga tanah telah dibayar dansudah ada Akta Pelepasan Hak maka tanahtersebut sudah sah menjadi milikPemerintah dengan Hak Pakai ;Bahwa, ketentuan dalam Keppres No.55tahun 1993 lebih mengatur kepada Pembeliatau Instansi Pemerintah ;Bahwa, atas keterangan ahli tersebutterdakwa tidak berkeberatan

EMANUEL SUJATMOKO, SH., MS (Ahli) , dibawah sumpah memberikanketerangan sebagaiberikutBahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa,tidak ada hubungan keluarga dan hubunganpekerjaan ;Bahwa, Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umumberpedoman pada Keppres No. 55 tahun 1993dan tidak tunduk pada Keppres No. 18tahun 2000 karena pengadaan tanah tidaktermasuk dalam kategori barang ataupunjasa ;Bahwa, Keppres No. 55 tahun 1993 tidakada aturan tentang batas terendah maupuntertinggi berkait

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

74. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.

Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500305, Nama proyek KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana ----

Penunjang ......

Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku PanduanPendidikSD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;

2. Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab.

proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya"Nilai Proyek Rp.1,131,576,600;

4. CV KHARISMA ......

loan 06500046 IIKMK Keppres (Batola Kes SMP)Pengadaan Alat Peraga IPA Matematika, IPS, Kesenian& OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp.4,592,700,OOO,-;

6. VISI NARA UTAMA ;

1 Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,- ;

CIP juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya ituuntuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. MuhammadSurabaya, yaitu : Nama Direktur No. Surat p Tanggal LokasiPerusahaan Permohonan KMK ermichianan ProyekPola Keppres KMS. PolatKeppresPT. Cipta Inti Saksi Yudi 24/CIP/VI/2010 10/03/2011 PamekasanParmindo Setiawan 52/CIP/XI1I/2010 24/12/2010 LamonganCV.

BPD Jatim Cabang H.R.Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikandi 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan,Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaantersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit ModalKerja Pola Keppres tersebut;Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPDJatim Cabang H.R.

Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMKPola Keppres kepada PT.

; Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratandalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE.

,Transaction Amt Rp.2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKPMojokerto;. 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal31 07 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.