Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jis. Pasal 6dan Pasal 11 (2) e UUHT;2. Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHT jo. Pasal14 (2) dan (3) UUHT;3. Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal 20 (2)UUHT jo.

Pasal 20 (3) UUHT;Dalam penjelasannya:a)Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggungan Jenis eksekusiparate (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalam Pasal 20 (1) aUUHT Sebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muataneksekusi parat secara sistimatis dan terpadu. Dalam pengaturan yangsistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi parat obyek haktanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut didalam Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.

Prosedureksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHT jo. Pasal 6 UUHTtersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual atas kKekuasaan sendiri obyek haktanggungan apabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas, pengaturanHalaman 20 dari 60 halaman Putusan No. 74/Pdt/2017/PTSMRmateri muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHT juga diatur secarasistimatis dan terpadu.

Seluruh jenis eksekusi dalam UUHT (eksekusi parat,eksekusi pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan di bawah tangan) belumberlaku karena belum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.

PUTUSANNomor: 116/ Pid.B/ 2013 / PN.Mgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara ParaT@rdakwa 222222 nn nnn nn nnn nnn cnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een cen neneeeAGUS SUSANTO alias GONDES Bin1.

Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang,sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal26 November 2011 ; Para Terdakwa tidak didampingi oleh PenasehatHukum ; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkaranya ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi danketerangan ParaT@rdagKWa SH so 5 ese sane ones See SHE See SHR Some Ss eee eee SeSetelah meneliti barang bukti dan surat surat buktiyang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umumyang pada

Nomor 1946 K/Pdt/2017Memiliki Parat Eksekusi (kekuatan Eksekutorial): Sertifikat Hak Tanggungan memuat irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berlakusebagai pengganti Grosse Akte Hypotheek sepanjangmengenai hak atas tanah, Obyek Hak Tanggungan dijualmelalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan untuk pelunasanpiutang pemegang

Hak Tanggungan Tingkat Pertama denganhak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya; Perjanjian hutang piutang memiliki kekuatan Parat Eksekusimemenuhi syarat mutlak Pasal 224 HIR dan harusdilaksanakan atas perintan Ketua Pengadilan Negerisetempat:; Parat Eksekusi/kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untukmenjual lelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutangatas kekuasaan sendiri apabila Debitur cidera janji(wanprestasi) melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil

TimPada tanggalPenyerahan Turunan :Rp. 1.500,Pencatatan : Rp. 10.000,Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 17.500,(Parat Kasir)(Paraf Penerima)Pen. No.721/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim Hal 3 dari 3 hal

Berkas Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2013/PN.Brob, atas nama TerdakwaMUHAMMAD WAIS AL KARNI Bin RAMLI, DKK, beserta seluruhlampirannya;Telah mendengar keterangan saksi saksi, para terdakwa serta orangtua dari paraT@PO RWG as22=

. : KK/17/4135/N/01/SMF yang langsungmenempuh upaya Lelang Eksekusi Parat (Parate Excecutie) melalui TurutTergugat terhadap obyek jaminan milik Penggugat .

Oleh karena itutindakan Tergugat bekerja sama Turut tergugat a quo juga termasuk perbuatanmelawan hukum dalam arti luas.Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UUHT ( UndangUndang HakTanggungan ) No.4 Tahun 1996, Proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasobyek jaminann kredit dimungkinkan melalui 2 (dua) metode, yakni melaluiEksekusi Parat ( Parate Execitie ) dan melalui Fiat Penetapan/ Perintah KetuaPengadilan, maka khusus terkait kasus ini telah ditetapkan para pihak melaluimetode yang kedua yaitu

Buktibukti T11, T17, T18 Jo. bukti Turut Tergugat TT9a dan TT9b.3.Tuntutan terjadinya perbuatan melawan hukum pelanggaran terhadapPerjanjian Kredit terkait pilihan Metode Eksekusi jaminan dalam hal terjadiwanprestasi Debitur/ Penggugat II, yang seharusnya melalui Fiat PenetapanKetua Pengadilan Negeri Makassar berlandaskan kekuatan ekxecutorial padaSHT, bukan metode Eksekusi Parat berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT yangditempuh sepihak Tergugat bekerja sama Turut Tergugat (Vide Posita Gugatanbutir

Bukan melaluiEksekusi Parat berdasarkan Pasal 6 UUHT seperti yang dilakukan secarasepihak oleh Tergugat bekerja sama Turut Tergugat dalam perkara ini.Dalam hal ini tindakan para Tergugat a quo jelas melanggar kesepakatan yangtelah ditetapkan dalam Pasal 4 butir 4.5 dari bukti P2 = Bukti T1 (PerjanjianPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 29 Agustus 2017 No. :KK/17/4135/ N/O1/SMF) yang diperkuat dalam Bukti P4 = Bukti T3 dariTergugat.4.

Menyatakan pula tindakan Tergugat bekerja sama Turut Tergugat yanglangsung melakukan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kreditPenggugat Il pada saat belum ada penentuan jumlah yang pasti dari sisahutang kredit debitur/ Penggugat II yang akan diselesaikan melalui hasilpenjualan lelang eksekusi hak tanggungan adalah termasuk perbuatanmelawan hukum;9.Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukum proses lelangeksekusi parat atas obyek jaminan kredit Penggugat II melalui KPKNLMakassar

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHTjis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT;2. Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHTjo. Pasal 14 (2) dan (3) UUHT;3. Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal20 (2) UUHT jo.

Pasal 20 (3) UUHT;Dalam penjelasannya:a) Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggungan Jeniseksekusi parat (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalamPasal 20 (1) a UUHT Sebagai suatu undangundang, UUHTmengatur materi muatan eksekusi parat secara sistimatis danterpadu.

Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, makaketentuan eksekusi parat obyek hak tanggungan dalam Pasal 20hal 19 dari 59hal, putusan No.142/PDT/2017/PT.SMRb)(1) a UUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 danPasal 11 (2) e UUHT. Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Prosedureksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHT jo. Pasal6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.

Pasal 14 UUHT.Seluruh jenis eksekusi dalam UUHT (eksekusi parat,eksekusi pertolongan hakim, dan eksekusi penjualandi bawah tangan) belum berlaku karena belum adaPeraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) aUUHT jis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.Menurut Pasal 20 (1) ajo. Pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1)a UUHT jo.

Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabiladebitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.

Perihal :Pencabutan Gugatan Perdata, yang pada pokoknya menyatakanmenyampaikan permohonan pencabutan perkara gugatan perbuatanmelawan hukum yang didaftarkan pada tanggal 10 Agustus 2015 denganNomor Register: 487/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, dengan alasan telah terjadiperdamaian antara para pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalamtahap pemanggilan para pihak, sehingga pencabutan perkara yangdilakukan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari ParaT

,Jumlah : Rp. 17.500,(Parat Kasir)(Paraf Penerima)Hal. 3 Pen. No.331/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim

Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak adamasyarakat yang mempermasalahkannya;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohonll berstatus perawan;Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa Pemohon tidak punya isteri lain selain Pemohon Il danPemohon Il juga tidak ada suami lain selain Pemohon ;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak mendapatkan AktaNikah karena tidak didaftarkan oleh parat

tidak ada halangan perkawinan serta tidak adamasyarakat yang mempermasalahkannya; Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohonll berstatus perawan; Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa Pemohon tidak punya isteri lain selain Pemohon Il danPemohon Il juga tidak ada suami lain selain Pemohon ; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak mendapatkan AktaNikah karena tidak didaftarkan oleh parat

;Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganEksekusi parat obyek hak tanggungan diatur pasal 20 (1) aUUHT jis.

Pasal 6 dan pasal 11 (2) e UUHT ;Menurut pasal 20 (1) a jo pasal 6 UUHT, apabila debitorwanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu ;Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh pasal 20 (1) aUUHT jo pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek

hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop)sebagaimana diatur dalam pasal 11 (2) e UUHT ;Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.

Tindakan ataupelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabila debitorwanprestasi. Begitu debitor wanprestasi, maka kreditorpemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHT untuklangsung mohon lelang kepada kantor lelang negara diajukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL). Karena di dalam akta pemberian hak tanggungantercantum klausula : dalam hal debitor wanprestasi, kreditorpemegang hak tanggungan berwenang menjual atas kekuasaansendiri.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDANyangmengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaT@PGAKWa, =ssesseeeeemncn ne cnet nineteen ne cee ner ee nn tee1.Nama Lengkap JHON HITLER DAULAYTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan2.NamaLengkapTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanNama LengkapTempat

penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian HakTanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil dengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;4) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagaipengganti grosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah, Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak TanggunganTingkat Pertama dengan hak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya;b) Perjanjian hutang piutang memiliki kKekuatan Parat

Eksekusimemenuhi syarat mutlak Pasal 224 HIR dan harus dilaksanakanatas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat;c) Parat Eksekusi/Kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untuk menjuallelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutang ataskekuasaan sendiri apabila Debitur cidera janji (wanprestasi)melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut melalui tata cara dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;d) Pelanggaran Pasal 224 HIR Juncto Pasal 20 ayat (2

bungkusnya, kurang lebih 0, 38gram beserta bungkusnya , dimana setelah dilakukan interogasi terhadapterdakwa maka terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari NURUK(DPO) dengan harga Rp. 1. 200.000, per gramnya akhirnya terdakwa danbarang bukti di bawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;Keterangan Terdakwa; Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmanimaupun rokhani; Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh parat

, dimana setelah dilakukan interogasi terhadapterdakwa maka terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari NURUK(DPO) dengan harga Rp. 1. 200.000, per gramnya akhirnya terdakwa danbarang bukti di bawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksiyang dihadirkan dalam persidangan, serta mendengar keterangan Terdakwa,maka, Majelis hakim telah menemukan fakta fakta yang ada di persidangan yaitu; Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh parat

Pam. parat 3) eetIMenerangkan sbb : benar pada hai... Polo Tangge QeSekira jam.l'2.Wib, ea telah...

Smdgharapan hidup rukun jagi dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalampasal 19 huruf (f) Parat = uran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116Huruf f Kompilasi Huku tilslam;Bahwa berdasark an alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim P ejngadilan Agama Kias A Sumedang yang memeriksadan mengadili perkarai ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagaiberikut:1. Menerima daifi mengabulkan gugatan Penggugat2.

Menimbang, bahwa terdakwa islah didakwer oleh pentuntut umum dengan dak. . hi n dakwaasebagai berikut; pen eweTe een mma nme DiKwWAaN ; Behwa terdakwa MUHAMMAD BIN DARIS, pada hari Jumtat tanggal 2Juni 2007 sekira pukul 23.00 wIB, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Juni 2007 bertempat didalam pondok (rumah kecil) di Desa.Betung kec. gemendawai Parat Kab.

(seratus enam puluh tujuh meter persegi)terletak di Dusun Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Propinsi JawaTimur milik Penggugat, dalam praktek yang akan dilakukan oleh Tergugat Atas Permohonan Tergugat II melalui Turut Tergugat pada tanggal 06Februari 2014, dilakukan melalui eksekusi parat berdasar Pasal 6 UUHTtanpa Fiat Ketua Pengadilan Negeri Tuban, menjadi tidak Sah sehinggaharus dibatalkan;Bahwa, Eksekusi obyek Hak Tanggungan oleh UndangUndang HakTanggungan (UUHT) diatur secara sistematis

Dilihat dari segiprosedur ada tiga jenis eksekusi obyek HT, yaitu 1. eksekusi parat Pasal 20(11.a) jis. Pasal 6 dan Pasal 11(2) e UUHT, 2. Eksekusi pertolongan hakimPasal 20 (1) b UUHT Jo. Pasal 14 (2) dan (3) UUHT, 3. Pasal 20 (2) dan (3)UUHT.

Nomor 146 K/Padt./201611.12.13.14.15.eksekusi parat yang ketentuan dasarnya diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT.Dengan kata lain, pandangan Para Tergugat tentang lelang eksekusimerupakan pandangan yang parsial, bukan pandangan terpadu yangmemandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yangsaling kaitmengait satu sama iain.