Ditemukan 6388 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-07-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 8 Desember 2014 — Drs. HUSBA ARIF, M.Si alias HUSBA
52 — 27
52 — 27
diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 30 April 2015 — Firdaus. K, SE, M.SI
84 — 22
84 — 22
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Wali kota Padang mengetahui harga tanahtersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Wali kotaPadang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
114 — 76
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
114 — 76
pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
106 — 18
106 — 18
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN SERANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg Tanggal 30 Juni 2020 — - BAKHRUDIN, SE MM
282 — 211
282 — 211
rancangan Kontrak Membuat usulan lelang kepada Ketua ULP, Surat Pengatara dariKepala Dinas, mengajukan usulan lelang ke ULP dengan melampirkanSurat Permohonan lelang dari PPK ke Ketua ULPNhSurat pengantar permohonan lelang dari Kepala Dinas ke UlpoO))) Rancangan Kontrak) Owner Estimate (OE)/HPS) Gambargambar yang akan dikerjakan)))Oo ooLDP dan LDKSyaratsyarat umum kontrakCO NSyaratsyarat khusus kontrak .Bahwa Terdakwa lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasapemerintah saat berlakunya Keppres
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
931 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
931 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi (TKP)BUMN dan KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atasKeppres No. 122 Tahun 2001:Dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan tersebut di atas,Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DepartemenDepartemen yangterkait melaksanakan amanat privatisasi ternadap BUMN, termasukdiantaranya PT. Indosat, Tbk. Privatisasi terhadap PT.
Pasal 27(a) ini sudah jelas, dan oleh karenaitu, sesuai hukum yang berlaku, Termohon tidak bisa menafsirkan Pasal 27(a)di luar artinya yang sudah jelasnya.Putusan KPPU yang antara lain mewajibkan Telkomsel untuk mengurangitarifnya setidaktidaknya 15% jelasjelas bertentangan dengan hukum karenaamar yang demikian telah melampaui kKewenangan Termohon yang diberikanoleh UndangUndang Antimonopoli dan Keppres 75/1999.Termohon sudah jelasjelas tidak mempunyai kewenangan menilai danmenentukan tarif pada
UndangUndangAntimonopoli maupun Keppres 75/1999 tidak memberikan kewenangantersebut kepada Termohon, melainkan berdasarkan hukum Indonesia,kewenangan tersebut diberikan kepada Dirjen Postel.Hal. 412 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200994.95.Dalam hal ini, Para Pemohon merujuk kepada pendapat ahli Prof. Dr. PhillipusM.
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — Ir. YUSEP WAWAN WASTIA bin AEP WASTIA
73 — 22
73 — 22
SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;169Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
108 — 19
108 — 19
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
130 — 44
130 — 44
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
108 — 90
108 — 90
pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KAIadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebih tinggijauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPS ulang dandilakukannya turun volume (Quantum) ;Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah Adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel ;Bahwa benar Keppres
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
112 — 65
112 — 65
KETUTGARA, S.IP karena terdakwa memandang yang bersangkutan memilikikecakapan dalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunanHPS yang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang danjasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey daritiga perusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 30 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
77 — 30
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
77 — 30
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orangtidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkankarena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatukebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis)yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnya melanggar Keppres
Register : 12-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 25 Juli 2012 — IR. RENDRA FRISTOTO, MM
74 — 20
74 — 20
Ade Charge/Ahli DANI SUDARSONO, Ak di bawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli adalah mantan PNS pada BPKP ;Bahwa BPKP sejak tahun 2001 tidak lagi mempunyai kKewenanganuntuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001.
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb Tanggal 25 April 2016 — HARDO
91 — 42
91 — 42
karena inprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
Register : 13-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
301 — 122
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
301 — 122
kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
195 — 32
195 — 32
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
165 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
Putus : 29-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg Tanggal 29 Juni 2016 — JATININGSIH, ST binti KUSNOWIYOTO
80 — 21
80 — 21
AHLI ADE KRISTIAWAM ,SE, Disumpah, dibacakan BAP nya dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mengenal dengan lakilaki dengan Terdakwa IDA RAHAYUWIDOWATI dan Ahli juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.Bahwa Peraturanperaturan yang dijadikan dasar / pedoman dalam kegiatanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diaturdalam:a) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Pepres No. 79 Tahun 2009
Putus : 08-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 8 Juli 2014 — NURâÂÂAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. alias NANI
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajinkepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003
No. 793 K/Pid.Sus/2014puluh milyarenam ratus empat puluh sembilan jutaenam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumberdari DPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai denganTahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003
Pekerjaan itu berupa penunjukan langsung tidak menggunakan tahaplelang seperti disyaratkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 20;Bahwa SPK yang dilampirkan dalam SPM untuk tamu tamu, seharusnyakuasa pengguna anggaran mengajukan penyediaan dana pada sub keuangan,sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD).