rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

Bahwa selain halhal tersebut di atas, Tergugat pada tahun 2015diketahui telah menjual aset Turut Tergugat yaitu persil yang terletakdi Jalan Raden Patah Nomor 179, Semarang, tanpa didahului RUPS,perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 102ayat (1) UUPT:Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atauD.hieeestttteeeeeeeees 23.

Bahwa merupakan hal yang aneh karena penjualan aset TurutTergugat dilakukan tanpa RUPS terlebih dahulu dimana sudahseharusnya apabila Tergugat hendak menjual aset Turut Tergugat ,terlebih dahulu diadakan RUPS untuk menentukan apakah aset TurutTergugat disetujui untuk dijual atau tidak.24.

Bahwa RUPS LuarBiasa PT. Petudunganini SAH karena dihadiriLEBIH DARI 50 % atau % dari seluruh saham sehingga sesuai Pasal 86ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatasdisebutkan:(1) RUPS dapat dilakukan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar12.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, APAKAH KUORUMPENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS INI ADALAH SAH???

PETUDUNGAN(Turut Tergugat 1) dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak,maka ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahuluyaitu melalui RUPS(baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB), dalam artibahwa apakah keputusan yang diambil oleh Tergugat selaku Direksi yangmewakili Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII dan Tergugat VIII dalamRUPSLB PT.

Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya samajumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karenapenetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yangpenyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitarbulan Mei Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yangdiputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorariumdewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf.

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, RencanaDeviden USD 69,986,000, jml lembarsaham 49.900 atau USD 1,400/sahamHasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600Realisasi Deviden (87,25% dari lababersih)Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, RencanaDeviden USD 79,984,000, jml lembar49.990 atau USD 1,600/sahamPerhitungan Honorarium dan Bonus :a.

Honor Komisaris :Diakru dan dibiayakan pada tahun 2008 :Deviden/saham USD 1,400 maka HonorKomisaris dihitung dan dibiayakan padaTahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x100/90 x 10% x 10.950 ()Realisasi di tahun 2009 :Sesuai RUPS tanggal 05052009 Deviden/saham atas laba tahun buku 2008 USD1,600, maka Honor Komisaris dihitung dandibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x10% x 10.950 (2)Kekurangan Beban Honor Komisaris(12)b Bonus Staf :Diakru dandibiayakan padatahun 2008 (1)Realisasi jumlahBonus Staf(2)Kekurangan

Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :Honorarium KomisarisBonus StaffBonus Non Staff= Rp.85.149.633.333,00= Rp. 124.529.225.722,00= Rp. 47.696.106.824,00 bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus danHonorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dandibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorariumuntuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS

, karena penetapan dividenfinal per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelahtutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei Juni).berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS,maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang jugaberpengaruh kepada bonus staf.

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

Bahwa namun sejak tahun buku 2006 sampai dengan 2011 TERGUGAT tidak lagi membagikan Dividen dari Net Income (Laba Bersih) kepadaPENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.663.797.558,Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 11.815.571.039,Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 14.253.933.857,Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan

Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 7.280.021.917,Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 20.405.166.722,Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Net Income (LabaBersih) sebesar Rp. 21.339.131.537,Hal. 3 dari 91 hal.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta haknya berupadeviden yang telah di tentukan dalam RUPS pada tahun 2006 2011, jelas Penggugat telah keliru atau memang sengajamengaburkan fakta adanya RUPS yang seolaholah telah terjadidari tahun 2006 2011.Faktanya RUPS yang pernah diadakan adalah hanya untuk tahun2006 dan 2008.

Pasal 79ayat (1) UUPT yang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPSTahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS, di mana Pasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

dalam Tergugat memiliki peranan besar dalam menentukan besaran dan cara pembayarandividen dalam sebuah RUPS Tahunan.

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Barartiharus dilakukan RUPS persetujuan pemindahan/penjualan saham terlebihdahulu, baru kemudian dilakukan pelaksanaan jual beli saham selambatlambatnya 90 hari sejak persetujuan tersebut diberikan (bandingkandengan Pasal 59 UU No.40/2007) ; Dengan demikian, di samping RUPS Persetujuan Penjualan Saham, harusdilakukan lagi RUPS mengenai pelaksanaan jual beli saham yangkemudian dituangkan dalam Akta jual beli saham ; Yang terjadi pada RUPS tanggal 8 April 2003 hanyalah RUPS PersetujuanPemegang Saham

untuk menjual saham itu kepada Termohon Kasasi dan bukan mengenai pelaksanaan jual beli saham yang seharusnyadilakukan RUPS lagi khusus untuk pelaksanaan jual beli saham ini ; Oleh karena RUPS tentang pelaksanaan jual beli saham tidak atau belumada, maka jual beli saham dengan Akta No.37 telah melanggar prosedurjual beli saham, sehingga Akta No.37 tidak sah dan batal demi hukum atauharus dibatalkan ;.

Bahwa judex facti telah keliru menerapkan RUPS Persetujuan PenjualanSaham, kekeliruan mana dapat dijelaskan sebagai berikut : Pasal 52 UU No.1/1995 menyatakan : pemberian persetujuan ataupenolakan pemindahan hak atas saham, memerlukan persetujuan organperseroan. Berarti jual beli saham harus mendapat persetujuan dari paraHal. 15 dari 21 hal. Put.

RUPS tak mungkinmenjual saham, karena jual beli saham dituangkan dalam akta otentik, apabilapenjual mendalilkan bahwa pembeli belum membayar harga saham, makapenjual wajib membuktikannya ;Hal. 19 dari 21 hal. Put.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

Pertama (I), yakni :a) Tidak adanya RUPS Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud.Bahwa kemudian hasil RUPSLB Kedua (Il) tersebut dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPSLB PT.

(Turut Tergugatl); (copy Bukti P9terlampir); Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam suratPanggilan dan Pemberitahuan RUPSLB, tertanggal 7 Juli 2014, yangditandatangani oleh Tergugat Il, selaku Direktur, dengan izin PengadilanNegeri Medan untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga (III) (vide PenetapanNo. 115/Pdt.P/2014/PN.Mdn, tertanggal 7 Juli 2014) telah dilaksanakanRUPSLB Ketiga (Ill) PT.

RCAF di Medan dengan agenda yang sama denganagenda RUPSLB Pertama (lI) dan Kedua (Il), yakni: (copy Bukti P10terlampir);(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah) ;(3) Pengangkatan Komisaris.Bahwa Penggugat melalui kKuasanya, masih tetap menolak acarapenambahan modal tersebut dengan alasan karena :a) Tidak adanya RUPS Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak

Pasal 78 ayat (2) UUPT yang menyatakan,(2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.2. Pasal 100 ayat (1) huruf (6) UUPT yang menyatakan,(1) Direksi Wajib :a. b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan; danGn.3.

Dalam RUPS Tahunan :a. Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untukmendapat persetujuan RUPS; Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;Bahwa dengan alasan adanya aturan perundangundangan yang dilanggar,Penggugat menolak usulan untuk menaikkan modal perseroan, namunselanjutnya dalam RUPSLB Ketiga (III), pimpinan rapat memaksa melakukanvoting (pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara) dankemudian dari hasil voting diputuskan PT.

;Pasal 113:Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggotaDewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, besarnya gaji dan tunjangan maupunhonorarium untuk Direksi/Komisaris adalah ditetapkan oleh RUPS;Bahwa berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaNotaris Lina Herawati Tjondro Nomor 01 tanggal 2 Mei 2008 tentangPernyataan Keputusan Pemegang Saham Pemohon Banding, kelima warganegara asing tersebut di atas adalah merupakan Direksi

dan Dewan Komisarisdari Pemohon Banding yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai denganAkta Notaris;Bahwa Pemohon Banding dapat mengemukakan fakta sebagai berikut:Bahwa tidak ada keputusan RUPS yang menetapkan besarnya gaji dantunjangan maupun honorarium untuk Direksi/Komisaris warga negara asing ditahun 2008;Halaman 5 dari 28 halaman.

Selain itu, ketentuan Pasal 96 UndangUndangPerseroan Terbatas juga mengatur bahwa gaji dan tunjangandireksi dan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa pembayaran gaji kepada direksidan komisaris asing tidak pernah dicantumkan dalam RUPS,namun juga tidak disebutkan dalam RUPS bahwa kepada direksidan komisaris asing tidak diberikan gaji.

Bahwa apabila benarDireksi/Komisaris tersebut tidak diberikan gaji, harus diungkapkanjuga di dalam RUPS. Dengan demikian, menurut PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dimaksudHalaman 20 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1386/B/PK/PJK/201 711.10.11.11.bukanlah "kalau ada gaji, dibuatkan di RUPS", tetapi "harusdibuatkan di RUPS" dan dalam RUPS yang tidak mencantumkanketentuan mengenai gaji bukan berarti RUPS tersebut cacathukum;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) jugaberpendapat bahwa karena bentuk perusahaan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa grup, dimana head office memiliki kKewenangan untuk menempatkankaryawannya di anak perusahaan mana saja, maka PemohonPeninjauan

., dimana Penggugat jugamempertanyakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Megalestari Unggul yang diselenggarakan pada tanggalPAGE28 Januari 2013 ;b. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilaibenar atau tidaknya Akta Nomor 258 tanggal 31 Januari 2013tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megalestari Unggul yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;Cc.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (6) UU PT, disebutkanDalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikiantanpa adanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPSsudah mengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;d.

TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atautidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh parapenghadap ; Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadapkebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakahmekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham adalahsejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak

Bahwa PENGGUGAT di dalam posita mencantumkan adanya pemalsuantanda tangan dalam RUPS dan pengakuan Notaris tentang kebenaranmateriil RUPS, padahal materi keduanya adalah ranah peradilan umum yangsemestinya dibuktikan di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata UsahaNegara iBerdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalahkabur atau Obscuurlibe!

Bahwa yang didalilkan olen Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyaadalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengadaan RUPS yangdilakukan oleh Perseroan, dan karenanya yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Akta sebagaimana RUPS yang telah diadakan tersebutadalah Pengadilan Negeri;5.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

MENGADILIDALAM KONVENSI DALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat IIRekonvensi seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-ll tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonpensi sebagai stand by buyer; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual

Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 40 tahun 2007, TentangPerseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat".

Menyatakan, keputusan RUPS LB kelIl tertanggal 27 Desember 2010yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BY BUYER" tidak sah menurutNUKUM 5 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncnc acne3. Menyatakan, membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal 27Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BYBUYE R"50 222202222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nc ncnee4.

;Bahwa karena RUPS tanggal 6 Desember 2010 tidak kuorum, makadilakukan RUPSLB kell tanggal 20 Desember 2010. Namun Penggugattidak menaruh perhatian terhadap kelangsungan usaha Tergugat Il,sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan ternyataRUPSLB keII tanggal 20 Desember 2010 memutuskan untuk menundapelaksanaan RUPS menjadi tanggal 27 Desember 2010.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat4 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danPasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar perseroan RUPS adalahsah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yangSafest eee27. Bahwa oleh karena RUPS tersebut diatas adalah sah dan dapat mengambil28.29.keputusankeputusan yang sah, maka dengan demikian jual beli sahamdalam portepel antara Tergugat dengan Tergugat II adalah SAH menuruthukum.

Sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UndangUndangNo. 40 tahun 2007 dan Pasal 10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasarperseroan RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusanyang sah.

Adapun yang akan menjadi mata rapatpembicaraan pada RUPS LB tersebut adalah :1. Penjualan yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham2. Pergantian susunan struktur perusahaan3. Hak dan kewajiban dari masingmasing pemegang saham serta direksi dankomisaris.Yang kemudian Penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 telah memberikantanggapan atas surat undangan RUPS LB dari Tergugat yang pada pokoknyamenolak dengan tegas undangan RUPS LB yang dimaksud.

Sehinggamengingat ketentuan dan peraturan Anggaran Dasar Perusahaan RUPS LBtersebut tidak terlaksana.6.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direkturyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menadi batal.i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa terhitung sejak tanggal 10102016 setelah Rapat Umum Luar BiasaPara Pemegang Saham, yang pada intinya mengangkat Kembali Direkturdan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal572016 sampai dengan 582021, Tergugat Rekonvensi tidak lagi pernahmenerima, mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), baik RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya;11.Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menjadikan status aquo terhadap