Ditemukan 19088 data
56 — 41
Ds.BaleadiKec.Sukolilo Kab.Pati ; Agama Islam ;Pekerjaan : Perangkat Desa ;Pendidikan SMP;e Penuntut Umum sejak tanggal O01 Pebruari 2011 sampaidengan 09 Pebruari 2011 di Pati;e Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampaidengan 11 Maret 2011 di Pati;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Maret2011 sampai dengan 10 Mei 2011 di Semarang; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor
pada PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan09 Juni 2011 di Semarang ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2011Sampai dengan 09 Juli 2011 di Semarang ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 13 Juli2011 di Semarang ; e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Juli 2011Sampai dengan 11 September
tahun 2007berdasarkan Surat Tanda Pengangkatan Anggauta Pamong Desakabupaten Daerah Tingkat II Pati Kec.Sukolilo Desa Baleadi yangdibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 September 1977 olehKepala daerah Tingkat Il Kabupaten Pati ROESTAMSANTIKA, padahari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antaratahun 1987 sampai tahun 2007, bertempat di desa Baleadi Kec.Sukolilo kab.Pati atau setidaktidaknya ditempat tertentu lainnyadalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Pengadilan TIPIKOR
Tipikor Smg, tidak bisadipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Bandingakan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimanadisebutkan dibawah ini: Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan darisegala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197ayat (1) dan (2), maka hakhak terdakwa harus dipulihkan dalamkemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, sedangkanbiaya perkara dibebankan pada negara ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka sesuaiketentuan
Darni istri Suharto tertanggal 27Juli VGA, genet erencebarang bukti tersebut nomor 5) sampai dengan nomor 11)tetap terlampir dalam berkas perkara ie Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilankepada negara ; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding pada hari KAMIS,tanggal 11 AGUSTUS 2011 oleh kami KORNEL SIANTURI, SH.MHsebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SHdan Hj.
126 — 24
75 — 28
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 4April 2016 Nomor Register Perkara:PDS04/Q.2.17/Ft.1/11/2015 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa Drs.
51 — 46
Menerima permintaan banding dari Terdakwa NIKEN INDAYANINGSIH; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 10 Agustus 2011 Nomor : 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.
(lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Niken Indayaningsih Binti Sastro Waluyoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI ; 22222222 2222 ee en eee2.
Jo 23/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg. permintaan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 23 Agustus 2011 ; 2n nn enn nce reeceMenimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwatersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarangtelah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaHal 32 dari 39 hal, put.no. 13/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 23 AgustusMenimbang, bahwa
pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus olehMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, baikJaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan MemoriBanding ataupun Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor
Tipikor Smg. yang dimintakan bandingtersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai : pernyataan tidak terbuktinyadakwaan primair, dan pembebasan terdakwa dari dakwaan tersebut, sertakualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana akantercantum dalam amar putusannya nanti ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; 22220 ono no nnn nnn n ncn nn nnn ec en nc nnneneMengingat UndangUndang No. 31 Tahun 1999
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sertaUndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danperaturan perundangundangan yang bersangkutan lainnya ; MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa NIKENINDAYANINGSIH 22222222222 22 222222 22=e Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Pengadilan Negeri Semarang
58 — 34
Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7Oktober 2014 ;9.
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Oktober 2014sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID RAMBANG, SH,& ASSOCIATES beralamat di TC Cempaka Mas Lantai 9 No. 16A JalanLetjen SupraptoSumur Batu Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palangka Raya, di bawah Nomor Register264/IX/2014/SK/
Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22September 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 September 2014, danmemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 22 September 2014;.
1 Oktober 2014, dankontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 1 Oktober 2014;Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkasberkas perkara kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing tertanggal 22September 2014 Nomor : W16U1/185/HK.01/TIPIKOR/IX/2014 yangmenerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7hari kerja terhitung mulai tanggal 23 September 2014 sampai dengantanggal 1 Oktober 2014 ;Hal. 78 dari 82 Hal.
WAHJONO, SH, M.HumINTAN WIDIASTUTI, SH, M.KnPanitera Pengganti WAYAN WASTA, SHUNTUK SALINAN RESMI :Pengadilan TIPIKOR Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka RayaPanitera,Drs. PHILIP, SHNIP. 195706261981031005Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TPK/201 4/PT.PLK
52 — 40
07/TIPIKOR/2013/PTY
PUTUS ANNomor: 07/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : HERIBERTUS SAMBUDISOEHARYANTO Bin CELSIUSSASTRO UTOMO ;Tempat lahir : Kulon Progo ;Umur atau tanggal lahir: 57 tahun / 04 Mei 1955.;Jenis kelamin : Lakilaki.
Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan Kajari selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni2012 sampai dengan 03 Agusrus 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan02 September 2012 ;Perpanjangan II Ketua PN Wates, sejak tanggal 03 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan20 Nopember 2012 ;e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
pada pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Deember 2012 ;e Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 11Pebruari 2013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Pebruari2013 sampai dengan 13 Maret 2013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Maret 2013 sampaidengan 12 April 2013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 April 2013sampai dengan tanggal 01 Mei 2013
;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 Mei2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ;e Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013No.07 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untukmengadili perkara ini;e Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal
141 — 63
65 — 35
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Nabire tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 2/Tipikor/2014/PN.Jpr. tanggal 03 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 23/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 17 Juni 2014,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini ;ll. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 23/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAP. tanggal20 Juni 2014;lll.
Menetapkan agar kepada Para Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor2/Tipikor/2014/PN.Jpr tanggal 03 April 2014, Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Klas IAJayapura, pada tanggal 08 April 2014, pernyataan banding tersebut telahdisampaikan secara patut kepada para Terdakwa melalui Pengadilan NegeriNabire
, pada tanggal 02 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pe ngadilan TipikorHalaman 517 dari 53 Hal.Put.No.2/Pid.SusTPK/2014/PT JAP.52pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Nomor 2/Tipikor/2014/PNJpr tanggal 03 April 2014, memori banding, kontra memori banding serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis
Hakim Tipikor tingkatbanding sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama di manaTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majleis hakimTipikor tingkat pertama sudah tepat dan benar maka Majleis Hakim Tipikortingkat banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umummaupun Kontra Memori banding dari para Terdakwa haruslah dikesampingkan;Menimbang
, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, makapertimbangan tersebut diatas diambil alin oleh Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas sudahtepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapatbahwa putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor:2/Tipikor/2014/PN.
119 — 66
Kelurahan 9 llir Kecamatan llr Timur Il Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1Maret 2017 dengan Register No.14SKPidTPK2017;Pengadilan Tinggi tersebut, Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 3/PEN.PID.SUSTPK/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor
,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasing sebagaiAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada Hari Rabu,10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Halaman 74 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUSTPK/2017/PT. JMBAFRILINDRU, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. WALFRED PARDAMEAN, SH, PURWONO, SH, MH.2. ARONTA, SH. M.PA.
89 — 34
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal12 Juni 2017 Nomor6/PID.SUS.TPK/2017/ PT. PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa SelotS.Kep,NS.M.E Bin Watel dan Terdakwa Il Dr. Waja Jenan Dulin,S.ST.,M.Si Bin Jenan Dulin tersebut di atas;2.
Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 12 Juni 2017 Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;3.
ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr.Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin Jen Dulin selaku Ketua STIKES telahdivonis diidana penjara oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Palangka Raya ;3. Bahwa Terdakwa Efraim bukan penerima dana hibah dan hanyamelaksanakan pekerjaan atas permintaan Dr. Waja Jenan Dulin, S.ST., Msi. bin Jenan Dulin alias Dr. Waja J Dulin, S.ST., Msi. bin JenDulin selaku penerima hibah dan diketahui oleh Selot, S. Kep. Ns, MEbin Watel ;4.
Bahwa pelaksanaan dana hibah oleh STIKES Kuala Kurun telahsesuai dengan tujuan peruntukannya;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa ,mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 33/Pid.SusTPK/PN Plktertanggal 10 Oktober 2017;2.
Putusan No. 14/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK Bahwa mengenai keikut sertaan Terdakwa Il telah dipertimbangkansecara lengkap oleh majelis hakim Tipikor tingkat pertama dalamputusannya (lihat halaman 159 putusan); Bahwa oleh karena itu Majelis hakim tipikor tingkat banding tidaksependapat dengan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa ll;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan diatas dansetelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan cermat dan
42 — 34
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor 25 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., yang dimintakan banding tersebut ; -------------------------------------3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Semarang, sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d 14 Maret 2012; =5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012;6 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012;7 Perpanjangan (IJ) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012; 8 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejaktanggal 05 Juli 2012 s/d 03 Agustus
2012 ;9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 04 Agustus 2012 s/d 02 Oktober 2012 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca: 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2012 No.Reg.
Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor Semarang masingmasing bertanggal 13 Juli 2012 yangmenerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasperkara di Pengadilan Tipikor Semarang sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Tipikor Semarang ; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukandengan cara serta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang
Tingkat Bandingpada dasarnya sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum HakimTipikor Tingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum tersebutdiambil alih sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 03 Juli 2012 Nomor 25 /Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., yang dimintakan banding tersebut haruslahdikuatkan ; Menimbang,
Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku. Hakim Ketua Majelisdengan H. ABDUL ROCHIM, SH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dan Hj. ELISRUSMIATI, SH, MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangselaku.
44 — 30
.; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2012 Nomor : 91 / Pid.Sus / 2011 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ;-------------------------------- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.;----------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
Hakim, sejak tanggal 17 November 2011 s/d tanggal 16 Desember2011 ;4, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal17 Desember 2011 s/d tanggal 14 Februari 2012 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal15 Februari 2012 s/d 15 Maret2012 :6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 16Maret2012 s/d 14 April 2012 ;7.
Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejaktanggal 9 April 2012 s/d 8 Mei 2012 ; Hal 1 dari 32 Halaman Put.No.20/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, sejak tanggal 9 Mei 2012 s/d 7 Juli 2012 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh MOCHAMAD ROFIAN,SH. MH., EDY MULYONO, SH., SUNARNO, SH., YUDA BIMAPUTRA,SH., ARIESANTO E. NUGROHO, SH. masingmasing Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada LBH DR. H.
;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2012 Nomor : 91/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, tertanggal 16 Nopember 2011 Nomor : Reg.
Panitera Muda Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang masingmasing pada tanggal 10April 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 28 /Banding / Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. dan Nomor : 28 / Banding /Akta.Pid / 2012 / PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 10 April 2012 dan24 April 2012 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
MH.Hakim Tinggi Tipikor dan Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tipikorpada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor: 20 /Pen.Pid.Sus /2012 /PT.
84 — 41
Muchtar, M.Si,sehingga dalam melasanakan paket pekerjaan pengadaan Diklat tersebutmereka hanya koordinasi dengan saksi Yunire, SE selaku PPTK dan tidakpernah Koordinasi dengan Terdakwa selaku Kepala Badan Diklat PropinsiKalteng dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA);Bahwa atas alasan keberatan tersebut diatas Penasehat hukumTerdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding untukmembebaskan Terdakwa Drs. H.
., dari segala tuntutanhukum ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tipikor tingkat Bandingperlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :1.Bahwa menurut Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding keberatan yangdiajukan dalam memori banding tersebut tidak beralasan;.
tingkat Pertama yang menyatakan perbuatanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum,tetapi Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding akan memperbaiki mengenailamanya pidana penjara yang dijatunkan kepada Terdakwa yang akandiuraikan dalam pertimbangan dibawah ini karena dinilai masih terlalu ringan;Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat ProvinsiKalimantan Tengah dan selaku Pengguna Anggaran (PA)
, maka lamanya penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwaperlu ditambah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaPutusan Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN Plk tanggal 14 Mei 2018harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjarayang dijatunkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapatdikuatkan yang Amarnya berbunyi sebagimana tersebut
dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat Banding terdakwaberada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, makamajelis hakim tipikor tingkat banding memerintahkan agar terdakwa tetapditahan ;Halaman 580 dari 582 hal Put No.4/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK.Menimbang, bahwa karena ternyata terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan ;Memperhatikan
152 — 62
Tipikor/2015/PN.Amb.Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret2016 yang diterima oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon padatanggal 29 Maret 2016 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori bandingnomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Ambo dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana suratpemberitahuan dan penyerahaan memori banding
Tipikor / 2015 /PN. Amb.
Keberatan tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon yang berpendapat bahwa unsurunsur pasal dakwaan primair telahterbukti pada diri terdakwa;Ill. PermohonanHal. 30 dari 39 Halaman. Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.Berdasarkan uraian dari penasihat hukum terdakwa dalam memori banding makamohon agar Majelis Tipikor pada Pengadilan Tinggi ambon menjatuhkan PutusanSebagai berikut :MENGADLLI1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;2.
Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal28 Januari tahun 2016 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/2015/PN Amb yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan batal atau setidaktidanya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidakbisa diterima;2. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk penahanan;3. Memulihkan hak terdakwa dari segala bentuk penahanan;4.
,M.H Hakim Tinggi dan Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Maret 2016Nomor 6/PID.TPK/2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukaHal. 38 dari 39 Halaman.
144 — 25
PT Bumi Swarga Loka.x. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03, tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.02-3-0120, tanggal 23 Januari 2013, ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.
CAMARU, SH kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukumberkedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, KotaGorontalo, tanggal 16 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadalilan Negeri/Tipikor Gorontalo bernomor : W20U1/24/AT.03.06/III/2015, tanggal 16 Maret 2015; Pengadilan Tipikor tersebut :Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor : 06/Pid.SusTpk/2015/PN.Gto, tanggal 11 Maret 2015, tentang PenunjukanMajelis
PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.858.192.6038.000, an.
Kekayaan dalam arti ini tidak sematamata berupa benda atau uang saja, tetapi segalasesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak; Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dianut UndangUndang Tipikor itu sifatnyastrict (kaku), dan juga menganut ajaran sifat melawan hukum formil, maka sekalipun dalam halitu Terdakwa tidak ada maksud sebagai sikap batinnya (mens rea) untuk melanggar UndangUndang Tipikor, atau tidak tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur seperti itu, makakepadanya juga bisa dimintai
PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.y.aa.bb.cc.dd.ee.ff.2831 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.
Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10..000,(sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal, 4 Juni 2015 oleh SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua Majelis,ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal 5 Juni 2015 oleh
85 — 39
cePUTUSANNomor: 20/TIPIKOR / 2011 / PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : OKTOVIANUS KAWER, S.Pd;Tempat lahir : Biak;Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 22 Nopember 1956 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jin.
Terdakwa menyuruh saksi DIN H.AHMAD yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai Bendahara BOS pada saat ituPutusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPRuntuk membuat kwitansi tanggal 15 Januari 2007 dan menandatanganinya sertamenyuruh saksi YAPIT UMBU KATANGA agar bukti kwitansi tanggal 15Januari 2007 tersebut dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana BOS.Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada UD.
Rekening45Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPR90023.30.0227470.8 An. SMP NEG. II NBR.
Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Hukum PidanaIndonesia adalah subyek hukum siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat53Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPRdipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
AHAB PALORA, S.H., 81Putusan No. 20/TIPIKOR/2011/PNJPR
89 — 60
Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini. 1.
Penahanan Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 14 Oktober2011 s/d 12 Nopember 2011 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejaktanggal 13 Nopember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ;5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ;6.
Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d tanggal 11 maret2012 ; 7. Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Maret2012 s/d 3 April 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 4 April 2012 s/d 2 Juni 2012 ; Hal.1 dari 47 Halaman Put.No.16/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.
PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarangtanggal 2 Maret 2012 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dalam perkaraterdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan dakwaan No.Reg.Perkara PDS01/Pmala/Ft.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011, sebagai berikut: DAKWAAN : Primair : Bahwa
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.
Hakim Ad Hoc padaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang tanggal 17 April 2012 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya putusantersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUS AGUSWIDOYOKO, SH.
66 — 35
danPembangunan) di Desa Wiladeg, KecamatanKarangmojo, Kabupaten Gunungkidul /(Bendahara Komite Pembangunan SaranaOlah Raga di Desa Wiladeg, KecamatanKarangmojo, Kabupaten Gunungkidul) ;Pendidikan : SMK;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh : Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 Nomor : PRINT 674/ 0.4.11/Ft.1/ 07/ 2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal18Agustus 2015; Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
56 — 40
Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum ;--- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2012 Nomor. 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ;------ Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---------------------- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanTinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa INMbSHA LI, S.Pd bin MUSTARI Als.
Yusup No.373 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 AprilPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13Maret 2012 Nomor : 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. dalamperkara terdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, tertanggal 7 Nopember
Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor 25/Banding/Akta.Pid /2012/PN TipikorHal. 123 dari130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada para Terdakwa masingmasing pada tanggal 26 Maret2012 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtertanggal 30 Maret 2012
Pengadilan TinggiSemarang untuk memperbaiki putusan Nomor. 83/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg, tanggal 13 Maret 2012Hal. 125 dari130 Halaman Put.No.18/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.sebagaimana dengan tuntutan pidana yang telahdiajukan ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding JaksaPenuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan KontraMemori Banding pada tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya adalahmohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semaranguntuk menguatkan putusan Nomor
No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan UndangUndang No. 8 tahun 1981tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan yang bersangkutanlainnya ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13Maret 2012 Nomor. 83/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR
222 — 61
Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) JutaRupiah.Oleh karenanya, untuk perkara aquo Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Tipikor, makadengan nilai kerugian Negara sebesar Rp.114,500,000, (seratus empat belas jutalima ratus ribu rupiah), maka termasuk dalam Kategori Paling Ringan (Pasal 6 ayat(2) Perma No. 2 tahun 2020); Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 memberikan pedoman agarmempertimbangkan
ROBERT PASARIBU, S.H., M.H., masingmasing adalahHakim Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh MajelisHakim tersebut dengan dibantu oleh ARTJI JUDIOLRS LATTAN, S.H., M.H., PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang,serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO SANTOSO, S.H., PRAMUDANI WIDYASANI,S.H., ADI WIRATMOKO, S.H. dan BIMO BAYU AJl KISWANTO, S.H., PenuntutUmum pada Kejaksaan