JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

HARDLENT MEDIKAHUSADA Nomor : 57 tanggal 13 Februari 2009.Fotocopy Surat Keputusan Menkumham Rl NomorAHU15209.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 April 2009.Fotocopy Surat Kuasa LISA MEGAWATI kepada SUSY SANDRAWATI,SH tanggal 12 Maret 2012.Fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret 2012.Fotocopy Notulen RUPS PT.

Nomor 17 tertanggal 17 Maret 2012 tentang AktaPernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.Hardlent Medika Husada yang secara jelas dan terfaktakan adanyarangkap kewenangan yang dimiliki Terdakwa menimbulkan konflikkepentingan, bahwa Terdakwa menyelenggarakan RUPS LB dengankewenangannya sebagai anggota Komisaris dalam susunan DewanKomisaris PT. Hardlent Medika Husada sehingga dalam prosesberjalannya RUPS LB tersebut yang mana Terdakwa juga sebagaipemegang saham PT.

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa telah mendaftarkan Akta BeritaAcara RUPS LB ke Kementerian Kehakiman sedangkan sebenarnyaTerdakwa tidak berhak untuk menyelenggarakan RUPS LB tersebutmengingat Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti setor saham/penyertaan sahamnya atas PT. Hardlent Medika Husada sehinggasebenarnya Terdakwa dalam Rapat/RUPS LB tersebut bertindak adanyarangkap kewenangan sebagai Dewan Komisaris dan juga sebagaipemegang saham PT. Hardlent Medika Husada, sedangkan saksi DR.

HARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 83tanggal 11 November 1994, yang dibuat oleh Notaris INDRAWATISETIABUDHI.Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan

yang berwenang, atau asli suratpernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatanganioleh direksi Perseroan;. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:1. salinan akta penggabungan Perseroan;2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangpersetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akanmenggabungkan diri maupun yang menerima penggabunganPerseroan;3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhirdari setiap Perseroan

yang akan melakukan penggabungan; dan4. pengumuman dalam 17 (satu) surat kabar mengenai ringkasanrancangan penggabungan Perseroan.Halaman 20 dari 65 halaman Putus an No.234/G/2014/PTUNJKTf, pembubaran Perseroan berupa:1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPSatau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan danbukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar,jikapembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangkavaktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT. J.

Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dan dimuat dalam Akta Nomor 58 tanggal 21 Agustus 2014 ; bahwa undangan untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah dikirimkankepada para pemegang saham dan agenda pokok RUPS Luar Biasa tersebutadalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ;Halaman 47 dari 65 halaman Putusan No.234/G/2014/PTUNJKTbahwa Marry Pardede dan Drs.

Akta Berita Acara RUPS LB No.58, tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa ParaPenggugat mempunyai keterkaitan dengan PT.

pelaksanaan RUPS, hal ini sangat bertentanganmanakala telah terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan padahal tidaksekalipun pernah diadakan RUPS dan terhadap dokumen yang diajukan olehSdr.

ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkankeikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semuapeserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit */3 (dua pertiga) bagian dari jumlah

seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit */3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor :80/G/201 7/PTUNJKT.12.Bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pemegang saham tidak pernahmengadakan RUPS sebaliknya yang terjadi adalah manipulasi dokumen yangseolaholah

Eksepsi Kompetensi Absolut.Bahwa Penggugat mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Eka Bumi Indonesia tanggal 21 September 2015 yangmendasari terbitnya kedua objek sengketa dan mendalilkan adanya dugaanpemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT. Eka BumiIndonesia tanggal 21 September 2015. Oleh karena Notulen RUPS PT.

., dan AktaNotaris Nomor 2 tanggal 6 Januari 2016 sehingga mempunyai kekuatan pembuktiansempurna, maka inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang mempersoalkankeabsahan RUPS dan Akta Notaris adalah terkait sengketa keperdataan, sedangkandugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT.

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

., MR,Notaris di Jakarta, yakni, "Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin olehDirektur Perseroan", maka dengan demikian seharusnya dalam RUPS tanggal15 Juni 2016, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 05 Tanggal 15Juni 2016 Tentang Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa "Perseroantersebut mestinya dipimpin oleh TEUKU ISKANDAR MARKAM, S.E., yangjuga hadir pada RUPS tersebut, dan bukannya dipimpin oleh NICOLSONRODNEY PHILIP (TERGUGAT Ill), selaku anggota Dewan Komisaris"Perseroan", sebagai PEMBERI KUASA,

Akta Berita Acara Rapat (Akta Notaris) telah pulamemenuhi ketentuan dalam UndangUndang nomor 30 tentang JabatanNotaris juncto Undangundang nomor 2 tahun 2014 dan dalampembuatan Akta Berita Acara Rapat tersebut (Sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya), Tergugat melaksanakan peraturan hukum danketentuan hukum, yang mengatur tentang RUPS yaitu Undang undangNomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan AnggaranDasar Perseroan.Kedudukan Tergugat dalam RUPS tanggal 15 Juni2016 adalah karena melaksanakan

Dimana bilaterjadi pemberhentian sementara kepada Direktur, maka dalam waktu30 hari Perseroan wajib untuk menyelenggarakan RUPS.

untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saharn(RUPS) dalam waktu paling lambat 30 hari merupakan amanat(perintah) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007.Sehingga dasar untuk di laksanakannya RUPS telah sesuaidengan undangundang yang berlaku khususnya Undangundang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dankarenanya Tergugat dalam menjalankan jabatannya selakuNotaris yang hadir dalam Rapat pada tanggal 15 Juni 2016 tidakmelanggar ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya tidakada perbuatan melanggar

Bahwa Penggugat faktanya teiah menandatangani dokumennotulensi (minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan capjempol ibu jari tangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinyasecara hukum Pengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPStersebut, Pemberian tanda tangan dan cap jempol adalah merupakanbukti yang kuat dan cukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujuidokumen RUPS dan hasil RUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kemukakan dalameksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka

Pengunduran diri Penggugat II selaku Komisaris dan perubahansusunan pengurus perseroan;18.Bahwa atas usulan tersebut, Tergugat tetap mengadakan RUPS,walaupun Penggugat juga pada dasarnya menolak dilakukan RUPS.Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3244 K/Pdt/2013Akhirnya RUPS tetap terlaksana pada tanggal 12 Mei 2009 dan akandilaksanakan lagi pada tanggal 2 Juni 2009.

Namun pada tanggal tersebuttidak jadi dilakukan RUPS akibat persoalan intinya tidak terpecahkan;19.Bahwa persoalanpersoalan diantara Para Penggugat dengan ParaTergugat mengenai kewajiban pembayaran hutang dan belum jelasnyakeuangan perseroan terus berlanjut antara Para Penggugat dan ParaTergugat utamanya saling mengajukan RUPS.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mau melaksanakan dan tundukterhadap isi dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTManggala Puri Sakti, tanggal 12 Mei 2009;5.

tanggal 20 Maret2012, dimana dalam agenda RUPS tersebut tidak ada agendamembicarakan pergantian pemegang saham.

ada kejanggalan dan rekayasa pembuatan penetapansampai adanya RUPS tanggal 20 Maret 2012.

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT.

Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) danoleh karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karenamengandung cacat hukum ; Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2011Jo.

,khususnya pasal 77 ayat (2, 3 dan 4) yang mengatur tentangPERSYARATAN KUORUM RUPS ;; Bahwa RUPS PT.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT. Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) dan olehHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 22/G/2012/PTUN.JKT.24karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karena mengandungcacat hukum ; .

Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23Pebruari 2011 Jo.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris.

RUPS. Seorang Direksi ataupun Komisaris mengundurkan diri merupakanhaknya, akan tetapi harus ada mekanisme RUPS yang menetapkan danperubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Ham; Bahwa, selama tidak ada RUPS, Direksi/Komisaris masih menjabat; Bahwa, sebelum tahun 1995, Akta cukup sebagai bukti setoran saham,namun sejak tahun 1995 sampai sekarang harus ada bukti berupa uang danlainlain.

Direksi harus melaksanakan RUPS diminta atau tidak diminta setiaptahun.

Kalau habis seharusnyaDireksi menyatakan tidak mau lagi; Bahwa, Pemegang Saham dapat menjadi Komisaris; Bahwa, Pertanggungjawaban Direksi tetap melalui RUPS, kalau tidakdilakukan RUPS maka dapat menggugat Direksi; Bahwa, kalau tidak ada RUPS menjadi tanggungjawab pribadi Direksinamun dalam hal ini Komisaris dalam melakukan pengawasan juga lalai; Bahwa, tanpa RUPS Direksi dan Komisaris masih tetap; Bahwa, perusahaan yang berdiri sebelum tahun 1995, setelah tahun 1995dibebani tambah setor.

UNITED GRAMIDO Laporan Tahunan danKeuangan Tahun Buku 2017 yang telah diselenggarakan padatanggal 27 Mei 2018, maka RUPS Tahunan PT.

(tanggal 27) bulan Mei 2018,adapun kenyataannya kemudian, RUPS Tahunan TERGUGATHal 26 dari 57 hal Put.

tanggal 17 Maret 2019 yang juga dihadirioleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, pada saatpembagian dividen (interim) tersebut dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam RUPS Tahunan untukTahun Buku 2018, tenyata telah disahkan oleh RUPS;Hal 30 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKIperbuatan PARA PENGGUGAT yang di dalam suratsurattersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya memintadiadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawanketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun2007, karena berdasarkan ketentuan ini, PemegangSaham hanya dapat mengajukan permintaanpenyelengarakaan RUPS apabila la minimal Pemegang1/10 (10%) Saham, sedangkan jumlah saham gabunganPARA PENGGUGAT hanya antara 1/14 1/15 bagiansaham atau

No. 426/Pdt/2020/PT DKI34.2.34.3.34.4.dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI didalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018, tenyata telahdisahkan oleh RUPS;Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang didalam suratsurat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnyameminta diadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawan ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007, karena berdasarkanketentuan ini, Pemegang Saham hanya dapat mengajukanpermintaan

2012tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama TommyJingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatanDirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut.e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirutberdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.e Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.e Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari

2012 tetapiSaksi tidak hadir.e Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22Februari 2012.e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalahBapak Soehandoyo Komisaris PT.

Panca Logam Makmur tertanggal 30Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepadaTerdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambatlambatnyadua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.e Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbuktimenguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atauRUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasitersebut perusahaan PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direksi.e Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajibmembuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yangdi dalamnya juga terdapat laporan keuangan.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;4. IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

AMT tanpa mengundang para pemegang saham adalah tidak sah sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam pasal 75 pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10Anggaran Dasar PT.

AMT padahal ia telah diberhentikandalam keputusan RUPS tanggal 15 Juli 2010 yang ditegaskan kembalidalam RUPS tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan akta Notaris No. 4 tanggal09 Agustus 2011 ;IR. SUPARDI menghadiri RUPSLB sebagai yang mewakili PT.Pembangunan Sumbar juga tidak sah karena legalitas PT.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroaanke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroaan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS,Direksi dan / atau Dewan Komisaris;2.

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Diantaranya menetapkan Tergugat Il dan Tergugatlll sebagai STANDBY BUYER padahal sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (3) menyatakan;RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujul penambahan mata acara rapat, dan selanjutnya Pasal 75 ayat(4) menyatakan; Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkanharus disetujui dengan suara bulat..

Dankeputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalam mata acara lainlainsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat 3 UndangundangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebut RUPSdalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan, karenakeputusan RUPS tersebut masih termasuk dalam upaya pemegang sahamdalam memenuhi setoran modal inti sebagaimana telah diagendakansebelumnya, sehingga dengan demikian keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang SAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Bank Liman International) yang menyebutkan: RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPS tersebut telahdihadiri oleh Penggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baikTergugat Il dan Tergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugattersebut. Dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Ill sudah hadir jugaNomor 37 dari 70 Perk.No.567/Pdt.G/2014/PN Jkt.Selsebagai pemegang saham bersama Penggugat dengan tidak mempersulitPenggugat, dan Tergugat Il dan Tergugat Ill juga bersedia menyetujuirencana penjualan saham Penggugat tersebut.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.

Jangka waktu pelaksanaan RUPSLB ke Ill menyalahi UndangUndangPerseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yakni melebihi tenggangwaktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 86 ayat 9 "RUPS keduadan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelan RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Sementara undangan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) ke Ill PT.

Wahana Komunikatama (PT.WKT) tetanggal 1 Mei2012, menyebutkan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggat 10Mei 2012, sedangkan undangan RUPS dari Direksi PT.WahanaKomunikatama tanggal 22 Juni 2011 kepada semua pemegang sahamuntuk hadir dalam RUPSLB ke Il pada tanggal 30 Juni 2011 berartiHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 6 K/Pdt/2014demi hukum sudah lampau wakiu selisih 10 bulan 10 hari, karenajangka waktu yang diberikan Undang Undang menurut Pasal 86 ayat 9di atas adalah maximal 21 hari semenjak tanggal RUPS kellberlangsung;4.

keduasebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapatmemohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonan perseroan agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga, dan ayat 9 RUPS kedua danketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yangmendahuluinya dilangsungkan;Bahwa RUPSLB ke II PT.Wahana Komunikatama dilangsungkan padatanggal 30 Juni 2011,

ke II (RUPS yang mendahuluinya);Oleh karena merasa dirugikan oleh penetapan dari Judex Facti padaperadilan tingkat pertama, disamping Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengaturnya, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007, makaselanjutnya Pemohon Kasasi dan II (Para Pembanding/Para Terlawan/Para Termohon semula) melakukan upaya hukum perlawanan atasHal. 10 dari 16 hal.

President Taksi dari 26 Oktober 2008 s/d tanggal 21Juli 2011 Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS untuk pemilihankembali sebagai pengurus ; 220220 2222. Bahwa Tergugat yang diangkat oleh sdr. Arnold Gultom (Alm) adalahuntuk mengisi jabatan selaku Direktur Utama periode 2005 s/d 2008sesuai dengan Surat sdr.

Bahwa Tergugat Ivan Doli Gultom bertindak untuk dan atas namaperseroan selaku Direktur Utama yang permohonannya telah dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penetapan No. 03/Pdt.P/RUPS/PN.Jkt.Tim tanggal 29 September 2011 telah melaksanakanRUPSLB Ketiga tanggal 12 Oktober 2011, dengan Penetapan tersebutTergugat telah mengkukuhkan dirinya selaku Direktur Utama tanpa dipilihkembali melalui hasil RUPS yang sah berarti mereka yang duduk padaKepengurusan periode 2005 s/d 2008 telah diaktifkan

kembali sebagaipengurus tanpa dipilin melalui RUPS yang sah, sehingga Kepengurusanmereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilantersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusan yang tidakSAN. n 2a n nnn nn nnn nn nnn n=7.

Soepriyadi MM., CSsebagai Para Penggugat, sedangkan Objek gugatannya antara lainadalah sama tentang penyelenggaraan RUPS PT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.