KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

Diantaranya menetapkan Tergugat Il dan Tergugatlll sebagai STANDBY BUYER padahal sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (3) menyatakan;RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujul penambahan mata acara rapat, dan selanjutnya Pasal 75 ayat(4) menyatakan; Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkanharus disetujui dengan suara bulat..

Dankeputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalam mata acara lainlainsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat 3 UndangundangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebut RUPSdalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan, karenakeputusan RUPS tersebut masih termasuk dalam upaya pemegang sahamdalam memenuhi setoran modal inti sebagaimana telah diagendakansebelumnya, sehingga dengan demikian keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang SAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Bank Liman International) yang menyebutkan: RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPS tersebut telahdihadiri oleh Penggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baikTergugat Il dan Tergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugattersebut. Dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Ill sudah hadir jugaNomor 37 dari 70 Perk.No.567/Pdt.G/2014/PN Jkt.Selsebagai pemegang saham bersama Penggugat dengan tidak mempersulitPenggugat, dan Tergugat Il dan Tergugat Ill juga bersedia menyetujuirencana penjualan saham Penggugat tersebut.

DirekturUtama, secara ex officio memimpin rapat RUPS adalah perintahAnggaran Dasar yang bertindak dan berbicara diantara para pemegangsaham dalam lingkungan perseroan. Dalam kegiatan ini Direktur Utamatidak bertindak dan mewakili perseroan dalam lingkungan Pengadilan,sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Penggugat;b.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS;Lazimya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utama danmemberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpin RUPS apabilaDireksi berhalangan hadir;1213b.

,yang didalamnya menurut keterangan saksi ahli, Mohammad Sumedi,SH,MH yang mengatakan bahwa apabila RUPS suatu perseroan tidakdihadiri atau dipimpin oleh Direktur Utama, maka hasilnya dianggaptidak sempurna, kemudian ahli tersebut juga menyatakan bahwa apabiladalam pelaksanaan RUPS ada salah satu anggota Direksi merasakeberatan terhadap hasil RUPS tersebut, maka ada 2 (dua) cara untukHal. 23 dari 32 hal. Put.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS (Bukti P2);Lazimnya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utamadan memberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpinRUPS apabila Direksi berhaiangan hadir;b).

Pasal 77 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yangdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta;b.

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

Soetjipto, S.H. dengan Nomor Akte : 117 tertanggal 29 Januari 2001,yang tertera dalam Pasal 97, Ayat 5 ( a), ( b ), bahwa dalammenjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan yangtelah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati hatian untukkepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidakdapat dipertanggungjawabkan kerugian dan hal ini dapat dibuktikandengan adanya Akte RUPS Nomor : 04, tanggal 04 April 2005 yangdibuat oleh Notaris Surabaya, Sutjipto, S.H. dan RUPS telahmenyatakan

Bahwa, KUAT DUGAAN AUDIT YANG DIMINTA oleh PENGGUGATTIDAK DISERTAI DATA DAN INFORMASI YANG BENAR dan DIDUGAPENGGUGAT telah MENYEMBUNYIKAN FAKTA FAKTA HUKUM sertaTIDAK MEMBERIKAN DATA YANG SEBENARNYA KEPADA AUDITOR,sehingga audit yang dilakukan oleh Budiman, Wawan Parmudji & RekanRegistered Public Accountants, Jakarta, tertanggal 02 Pebruari 2010untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 tidak dapat menjadidasar gugatan dan mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenahasil RUPS tertanggal 4 April 2005

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan dalam RUPS;3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimanadimaksud dalam ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi;4.

KencanaTeknikatama Sentosa pereode tahun 2001 s/d2004;Menimbang, bahwa sesuai pasal 56 UU No.1 th 1995 laporan tahunan dibuatdalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup danDireksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,sehingga Penggugat selaku pemegang saham lebih dari 1/10(satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yangsah dapat minta diadakan RUPS dengan disertai alasannya dan jikaRUPS tahunan tidak diselenggarakan, maka Penggugat selaku 1

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

Akta Berita Acara RUPS No. 42 tanggal 23 Desember 1994 yang dibuatdihadapan HARYATI SURACHMAN, Notaris Pengganti di Jakarta,d. Akta Berita Acara RUPS No. 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuatdihadapan ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H., Notaris di Semarang,Dimana perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri KehakimanRI berdasarkan Surat Keputusan No.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencanapelaksanaan RUPS tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 yanghalaman 5 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut karena tidak pernah menerima undangansecara sah dan patut untuk menghadiri RUPS;9.

yang dilakukan setelah RUPS tanggal 25Agustus 2006 antara lain :(i) RUPS tanggal 10 Juli 2008 berikut akta No. 25 tahun 2008 tanggal 10Juli 2008(il) RUPS tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalamAkta No 8 Tahun 2013(iii) RUPS tanggal 20 Desember 2013 sesuai Akta No 50 tahun 2013tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris IlmiawanDekrit Supatmo S.H.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya.13.

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segalaKeputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya.19.

• 1 (satu) bendel copy Legalisir Akta pendirian perseroan terbatas PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Rossulliati, SH Jl.Brawijaya No.164 Kec.Pungging Mojosari Mojokerto
• 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen nomor AHU-47923.AH.01 tahun 2011 yang dikeluarkan Mentri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI
• 1 (satu) bendel copy legalisir copy akte akta berita acara RUPS

;

akte akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 21 Nopember 2017 PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI yang dibuat oleh Notaris LILIK RAHAYU, SH.M.Kn

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Walaupun faktanya,Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melaluiTergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaanusaha, keadaan keuangan Tergugat , neraca dan perhitunganlaba rugi Tergugat selama tahun buku terhitung sejak pendirianPerseroan (/n Casu: Tergugat I) kepada Penggugat.2.

Penggugat seharusnya dapatmengemukakan buktibukti adanya keuntungan Tergugat sebesarRp24.871.841.346, jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung buktibuktiberupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat tahun 19962018 yangtelah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikianhanyalah sekedar khayalan belaka.

Dalam perkara a quo organ Tergugat adalah terdiridari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagaipihak karena Tergugat bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiriakan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat .

Penggugat seharusnya dapat menyampaikanfakta dan buktibuktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba RugiTergugat sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuanpemegang saham dalam RUPS Tergugat I.

Organorgan tersebut terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4,angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organtersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

kepada Pemohon (Royal Cocoa Company Ltd) untuk memanggil sendiri dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Labuantirta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Tidak Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UntukMemberikan Persetujuan PENGGUGAT Sebagai Penjamin UtangTURUT TERGUGAT!

Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengantegas mengatur mengenai kewajiban perseroan memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroanmaupun untuk memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnyakami kutip sebagai berikut:Pasal 102 ayat (1):Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a.

dari hasil RUPS menyetujui ataumenolak pemberian jaminan tersebut;Hal 5 dari 81 Hal.

Sel.Dengan demikian, berdasarkan halhal sebagaimanaPENGGUGAT~ sampaikan diatas, TERGUGATI telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam halmenandatangani Surat Jaminan dan Ganti Rugi tanpasepengetahuan anggota Direksi PENGGUGAT selainTERGUGATI dan TANPA ADANYA PERSETUJUAN RUPS;B.

(Rapat Umum Pemegang Saham)dan tidak mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang sahamdan Direksi dari PENGGUGAT;Bahwa Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengan jelas mengatur tentang bagaimana tata cara suatu Perseroan dalam mengalihkanmaupun memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnya kami kutipsebagai berikut:18.19.Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk:a.

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat atau memproseslebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris, dimana terdakwamenambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, kemudian terdakwa menggunakan BeritaAcara RUPS tersebut di Notaris, sehingga terbitlah akta Nomor 120 tanggal 31Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT.

Samyang IDB;Bahwa terdakwa kemudian menambahkan (satu) agenda dalamBerita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernahdibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, dan kemudian terdakwamenggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,SH. yangmemuat mengenai adanya jual beli saham dari PT.

dihadapan Notaris telah menambahkan satu agenda rapat dalam BeritaAcara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya yaitumengenai penjualan sebagian saham milik PT.IDB Bio Research Development sebanyak90.500 lembar saham atau sebesar Rp851.152.500, yang dijual pada Samyang GenexCorporation; Padahal dalam RUPS tidak ada keputusan mengenai jual beli sahamtersebut;Hal 41.dari 43 Hal.Put.No.1356/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa berita acara RUPS

Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menghadiri, menandatangani RUPS dalam meminjam dan menjaminkan asset, menandatangani Akta Subordinasi serta hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. DASA TIGA PUTRA dan PT. DASA PRIMA;-------------------------------------------------------- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah);

DASAPUTRA, tersebut ;6 Bahwa saat ini perusahaan pemohon tersebut memerlukan tambahan modal usahaguna mengembangkan dan meningkatkan pruktivitas perusahaan, sehinggapemohon memutuskan untuk mengajukan pinjaman uang kepada lembagakeuangan ;7 Bahwa karena ketiga Anak pemohon belum dewasa/belum cakap hukum, makauntuk mengurus hakhak yang berkaitan dengan hukum perlu diwakili olehwalinya , dengan demikian perlu ditetapkan wali ketiga anak tersebut untukmenghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalam rangka

DASA TIGA PUTRA,tersebut ;8 Bahwa untuk itu pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga Anak kandungpemohon tersebut diatas yang belum dewasa, pemohon, memohon untukditetapkan sebagai wali untuk menghadiri RUPS, menandatangani RUPS dalammeminjam, menjual dan menjaminkan asset, menandatangani akte subordinasidan hak hukum lainnya yang berkaitan dengan PT.

DANIK, jenis kelamin perempuan lahir di Malang, padatanggal 21 Maret 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1584/1993 ;b NAUFAL NABILLAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta, padatanggal 22 Februari 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6312/U/JS/1996; 222 n nnn enec REOOFA RULA LARASATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakartapada tanggal 01 Januari 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :660/U/JS/2004; 3 Menetapkan memberi izin kepada pemohon DAWAM SUROSO untukmenghadiri RUPS

, menandatangani RUPS dalam meminjam,menjual danmenjaminkan asset, menandatangani subordinasi dan hak hukum lainnya yangberkaitan dengan PT.

FH.No.1Rt.012/028 Kelurahan Mekarjaya,Kecamatan sukamajaya, Kota Depok;Bahwa benar saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agarditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan anakanaktersebut adalah pemegang saham di perusahaan milik Pemohon yaitu PT.DASAPRIMA dan PT.DASA TIGA PUTRA;Bahwa benar tujuan Pemohon agar di tetapkan sebagai wali terhadap anakanakPemohon dikarenakan mau mengadakan RUPS untuk membahas pengajuan pinjamanke lembaga keuangan ( Bank) dengan