Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang , sejaktanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 ;4.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi PenasehatHukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1ATanjungkraang Nomor : 11/Pen.Pid.Tpk/2014/PN.Tk, tanggal 30 Januari 2014tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraterdakwa ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri TipikorYogyakarta telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakartaharus dikuatkan", sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;2.

Bahwa Judex Facti telah telah salah menilai putusan a quo PengadilanNegeri Tipikor Yogyakarta dengan tidak memberikan alasanalasan danHal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2148 K/PID.SUS/2014pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undangundang;3.

Tanah tersebut di luar HPL Perum Perumnas dan tidak sertamerta HPL berlaku lagi atas dasar Putusan Tipikor;Putusan Tipikor bukan memberikan hak atas tanah, walaupun SertifikatHPLnya terbit terlebin dahulu dan faktanya tanah HPL tersebut habistidak ada sisa. Namun tanah tersebut secara melawan hak, serta mertadikuasai dan dianggap tanah HPL tanpa dasar hak kepemilikan yangsah dengan mengganti rugi.

PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri olehPenuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,d.t.o d.t.o1. Suyadi, S.H., Ardy Djohan, S.Hd.t.o2. DR. Syahrul Machmud, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,d.t.oTarmizi,S.H.Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNAHalaman 18 dari 17 Putusan Nomor 246/PID/2018/PT.BNA

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akanmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PTAMB tanggal14 Januari 2022 tentang HariSidang;3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Ambonatas nama Tersangka IR.

,M.H) dalam hal ini berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selakau Kepala kepemerintahan Desa yangmerangkap menjadi Raja dalam melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan jabatan yang diembannya, yang olehkarenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga mengakibatkan kerugian Negara; Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah tepat terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum

Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat kepentingan, yang apabila adasesuatu,Terdakwa akan didakwakan denganbentuk alternatif,akan tetapi

kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikutipola pendakwaan secara subsidair, maka apapun yangdidakwakan karena dakwaan Primer Pasal 2 UndangUndangTipikor, maka otomatis dalam unsur melawan hukum Pasal 2UndangUndang Tipikor semua sudah tercakup melawan hukum,termasuk dalam hal ini menyalahgunakan wewenangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBBahwa ketidakkonsitenan

),karena untuk itulah penyalahgunaan wewenang sebagaiperbuatan melawan hukum khusus (species) diatur secarakhusus (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipkor;Bahwa terlepas dari kontroversi politik hukum pembentukanundangundang tipikor, penyalahgunaan wewenang khusus(species) diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor mempunyaimakna tersirat, bahwa apabila pejabat atau penyelenggaraNegara yang mempunyai wewenang melakukan korupsi akandihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalam penegakanhukum,

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Re@dakSi oo... cece cee cee eee eee eees Rp. 10.000,JUMI AN... ccc cccccccceeeeeeeeeees Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (SRI RAHAYU).Banda Aceh, 29 April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP . 19610712 198203 1 004 Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2016.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari FAUZAN ROSMAN,(Pemohon).BandaAceh, Mei 2017Untuk

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor,d. Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e. Melakukan monitorterhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;Bahwa karena Tergugat Ill dan IV tidak melaksanakan tugasnyasebagaimana diamanatkan undangundang sebagaimana telah disebutkandiatas, khususnya terhadap pengelolaan Kantor Bersama Samsat di Kab.Madiun yang intinya mendapatkan pemasukan berapa dan dikeluarkanuntuk apa saja.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Kasasi,No.17/PID.SUS/2012/PT.MDO jo No.03/PID.SUS/2012/PN.MDO yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai

Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiManado telah salah melakukan :a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidakmenerapkan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ;Hal.19 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012b.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Pebruari2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri, sejaktanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 19Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 16Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 15Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;12.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan.Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No:11/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. telah salah dan keliru menerapkan hukum dalammemutus perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan saksisaksi :a.

II/TIPIKOR/2014/PT. Bdg, telah salah dan keliru dalampenerapan hukum.Bahwa, saudara Jaksa Penuntut Umum juga telah mengakui dalamtuntutannya pada halaman 208, bahwa Koperasi KPRI Kantor DinasKesehatan Kabupaten Subang, telah membayarkan ke bank BMI KalimalangBekasi sebesar Rp. 3.149.776,. Dan ini telah dipertimbangkan oleh HakimPengadilan Tinggi Bandung..

AHPUD ROHIMANtersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 11/TIPIKOR/2014/PT.Bdg tanggal 17 September2014;MENGADILI SENDIRI:1.

PUTUSANNomor : 873 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZULKARNAIN Bin BAHRITempat lahir : Bengkulu;Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 05 Januari 1960;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.

diuraikan di atas dakwaanJaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatifKesatu melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atau keduamelanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkanterhadap Terdakwa dakwaan alternatif kesatu, bahwa berdasarkanpertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIOPRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm.

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIO PRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 21 Mei 2018;IV.

Akta Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09Mei 2018 dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHalaman 8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT BJMSATRIO PRAYITNO, S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., tanggal 2 Mei 2018, dan

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PLH. PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H.M. JAILANI,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2018;VI.

tidak boleh disimpangi, karena Undangundang Tipikor tidak mengenal pidana percobaan yang hanya mengedepankankepentingan rasa bagi keadilan Terdakwa, tetapi mengesampingkan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Undangundang Tipikoroleh pembuat Undangundang sudah ditentukan adanya pidana minimum khususyang mengatur pidana yang harus dijatuhkan oleh pengadilan sudah sangat jelas,dan mudah dimengerti serta mengikat dan tidak perlu lagi ditafsirkan, sehinggapenjatuhan pidana

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNip. 19600613 198503 1 002 Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2603 K/Pid. Sus/2018

XXX/Pid.Sus/20XX/PN.Tipikor.Smg dipengadilan tipikor Semarang dengan vonis 4 tahun 6 bulan;4. Bahwa selama mempunyai tanah dan bangunan seperti terurai padaposita no. 2, bahwa buku sertifikat hak milik no.XXXX atas nama penggugatdi bawa oleh istri syah dari penggugat;5.

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGJL. L.L.R.E. MARTADINATA 7480 Telp. (022) 4231827 Fax.(022) 4217945 Bandung40114Web Site : www.pnbandung.go.id Email : pnbdg@yahoo.com PUTUSANNomor :1255/PID.B/2014/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri KL.IA Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara terdakwa :WM PWNPNama lengkap : KUSNADI Als.

(enam ratusmeter perseg));Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 9

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya;Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah menguatkanputusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan oleh karena itu adalahberalasan untuk mengajukan permohonan kasas! ini;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dirasa tidakmemenuhi rasa keadilan, dimana sumber dana yang disalangunakanmerupakan dana bantuan bencana alam;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtelan salah melakukan dalam hal yaitu tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan perkaraatas nama Terdakwa tersebut di atas:Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah

Perbuatan Terdakwa menyebabkan sarana dan pra sarana yang seharusnyadiperbaiki dan dapat dipergunakan menjadi terhambat karena dana yangdiperuntukan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik olehTerdakwa:Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna

Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna., tanggal9 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, sehingga