., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pangraed VIII le Mesen Kayee Adang Kecamatan Syiah KualaKota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 24 April 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Bna tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaPutusan No.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5.

permohonan kasasi padatanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiI/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa HakimMajelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang yaitu dengan sama sekali tidakmempertimbangkan Memori Banding dan hanya mempelajari dan menelitiputusan Pengadilan Negeri Singkil sesuai putusannya dalam halaman 19(sembilan belas) putusan tersebut.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehnyatanyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan olehkarena putusan dimaksud cacat hukum.Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkatpertama harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berpendapat paraTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara terangteranganbersamasama menggunakan kekerasan terhadap barang .Menimbang, bahwa alasanalasan

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;Halaman 17 dari 38 HalamanPutusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11;3. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 dan PPNo.11 Tahun 2017.

Perpanjangan .......6 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28Agustus 2014 ;7 ~~ Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 27September 2014 ;8 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 September 2014 s/dtanggal 08 Oktober 2014 ;9 Penahanan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07Desember 2014 ; Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Melianus Naat, SH,Advokat yang beralamat di Jalan Prof.

Memperpanjang Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai tanggak 01 Januari 2017Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHARMA PUTRASETIAWAN, SH., HAFIS TOHAR, SH dan FAKRY FIRMANTO, SH,Halaman dari 88 halaman Putusan No. 48Pid.SusTpk/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 48/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr, tanggal 05September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, tanggal05 September 2016 tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir di dala@mnyal ja een as se arses esceecenn4.

VIII/PB/2014dan No. 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan PelaksanaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimanatelan diubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 46 Tahun 2013, Tentang JabatanFungsional Dosen Dan Angka Kreditnya tanggal 12 Agustus2014, (print out);: Surat Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor4/M/RHS/IX/2018 tentang Penegakan Disiplin ASN yangtersangkut Tipikor

Nomor 164/G/2019/PTUNJKTtidak seperti dengan Pemberhentian Dengan Hormat, jadi ada 2 caramenghukum pertama bersifat final dan bersifat pembinaan, yang bersifatfinal termasuk dalam konteks yang kita sidangkan (PTDH) dan kalau PTDHtidak harus dipanggil dulu, tidak diperiksa, setelah ada putusan inkrachtmaka dia harus dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkatkesalahannya, yang membedakan cuma kalau yang kejahatan diluar jabatanitu tidak divonis atau lihat dulu berapa vonisnya seperti korupsi (Tipikor

) tapikalau yang lain selain tindakan jabatan itu kita linat vonis, seperti contohmisalnya Tipikor diputus 1 tahun 8 bulan itu tidak lihat vonis kejahatanjabatannya, tapi kalau yang 1 tahun apakah dia berencana atau tidak danlainlain ini memang ada perhitungan secara norma menurut UndangUndang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017;Bahwa pengertianpengertian tindak pidana kejahatan apakah sama dengankorupsi, Ahli akan menjawab sesuai dengan referensi Ahli, kalau pengertiantindak pidana kejahatan sama dengan

melakukan penjatuhanhukuman disiplin terhadap bawahannya dan kepadanya dikenakan hukumanyang sama, Ahli tidak menilai karena memang ditentukan di Pasal 253 PPNo. 11 Tahun 2017, karena kalau yang final itu Sudah jelas; Bahwa sebetulnya di PP 53 Tahun 2010 itu tidak ada final yang adapembinaan, dalam PP 53 itu tujuannya adalah memang pembinaan judulnyaitu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, UndangUndang tidak harusdibaca tapi dia sebagai filosofisnya, landasannya mengapa kalau di UndangUndang Tipikor

Bapak Pirman dansetelah ada Putusan pernah ada pertemuanpertemuan dengan Pak Pirman;Bahwa tentang proses pengusulan, pada saat konsep surat itu Saksiposisinya masih staf pada pertengahan 2018, dan Saksi diangkat diKepegawaian itu tahun 2019, sehingga yang mengusulkan konsep Surat ituKepala Bagian dan konsep surat itu diketahui oleh pimpinan yang baru,konsep masuk dalam domain tentang pengusulan pertama, surat masuk ditanggal 21 September 2018 tentang disiplin ASN yang sudah melakukantindak pidana Tipikor

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;5.

., & REKAN beralamat di Jalan Sutanegara No. 15Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2014 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hariRabu tanggal 08 Oktober 2014 dibawah Nomor : 292/X/2014/SK/TIPIKOR/PN.Plk;seas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya tersebut ; Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN Plk tanggal 29September

Adalahn Pengurus Serikat PekerjaDanamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI sejak tahun 2010 sampai denganpada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, KabupatenTemanggung, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI, sejak tahun 2010 sampai denganpada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten.Temanggung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor.

PUTUSANNomor : 11/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Drs. H.

ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Penuntut Umum TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menahanTerdakwa dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05Januari 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2012 ; Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal : 08 Pebruari 2012Nomor : 16/Pen/ Tipikor

Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTahun Anggaran 2008 bersamasama dengan saksi DJOKO PRIHATNA KADIR selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi MIMIN MARGIJO selaku Pemeriksa Barang/Jasapada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alunalun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukumPengadilan Tipikor

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan TRWANRAMBE, SH., MH. hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung tanggal 20 Pebruari 2012 No. 06/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG. ditunjuk selakuMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.

.::::::00eseeeeee .Rp. 50.000,PEEP er serseanee anes srs srr sara sem seme A SSS Rp. 10.000,RECAKSI 0... ..ccccececeeceeecceeeeeeeueeeueceeeeueeaueeeneeeees Rp. 10.000,M@tell ......ccccccecccceceeeeeeeueeeueeceeeeeesaeeeaueeeeeeeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

RedakSl..............ccseeeeeeeeeeeesereeeeee ~RP 10.000,00Jumlah Nomor : W1.U1// F280 $/90 R099(dudRitis SHAPAbWangiaaPMa, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon ( Nurhayati )Banda Aceh, 10 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERANASM AD LRRD EPPFaRR Nomor 175/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2017terdaftar dibawah Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN Gto pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon pada tanggal 17 September 1994 telah melangsungngkanperkawinan

2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor

Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Tergugatsaat ini dipenjara dan Tergugat sekarang berada di RUTAN KotaSamarinda, Tergugat dinyatakan bersalah atas kasus TIPIKOR dan telahdivonis 12 (dua belas) tahun lamanya;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat dan Tergugatberpisah karena Tergugat ditahan dan sejak saat itu antara Penguggatdan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangansuami Istri yang sah;6.

Bahwa pada awal Januari 2015, ketika Penggugat masihmenjabat sebagai staf pada Sekretariat Kecamatan BlangPidie, Penggugat tersandung kasus korupsi dan kemudianpasca putusnya persidangan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh sebagaimana terdapat dalam perkaraNomor : 31/Pid.SusTPK/2015/PNBNa, dan majelis hakimPengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana kepadaterdakwa selama satu tahun enam bulan dan denda sebesarRp. 50.000.000, subsider kurungan 2 bulan, dan mulai ditahanterhitung sejak

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat pengantar Salinan petikan Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, serta Petikan Putusan Nomor :28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA (fotokopi Ssesuai aslinya);Putusan Mahkamah Agung Nomor : 766 K/PID.SUS/2016,(fotokopi Sesuai salinan);Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 527Tahun 2016, tertanggal 24 Oktober 2016, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Daerah Atas Nama Rusdi Arsyad S.Hut,NIP.19760613 200312 1 004, (fotokopi sesuai

Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terbit putusan Nomor: 28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari 2016 yang isinya menguatkanputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan Nomor:31/PID.SUS/2015/P. TIPIKORBNA tanggal 27 Oktober 2015 (vide bukti P4);6.