Menimbang, bahwa terdakwa islah didakwer oleh pentuntut umum dengan dak. . hi n dakwaasebagai berikut; pen eweTe een mma nme DiKwWAaN ; Behwa terdakwa MUHAMMAD BIN DARIS, pada hari Jumtat tanggal 2Juni 2007 sekira pukul 23.00 wIB, atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Juni 2007 bertempat didalam pondok (rumah kecil) di Desa.Betung kec. gemendawai Parat Kab.

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jis. Pasal 6dan Pasal 11 (2) e UUHT;Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHT jo. Pasal 14(2) dan (3) UUHT;Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal 20 (2) UUHTJo.

Pasal 20 (8) UUHT;Dalam penjelasannya:a.Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggunganJenis eksekusi parat (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalamPasal 20 (1) a UUHTSebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muatan eksekusiparat secara sistimatis dan terpadu.Dalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi parat obyek hak tanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT,dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 (2) eUUHT.Menurut Pasal 20 (1)

Eksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggunganEksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggungan diatur Pasal 20 (1) bUUHT.Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas, pengaturan materimuatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHT juga diatur secarasistimatis dan terpadu.Halaman 15 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2015/PN KdsDalam pengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi pertolongan hakim obyek hak tanggungan Pasal 20 (1) b UUHTdiatur lebih lanjut dalam Pasal

Dengan kata lain penjualan di bawah tangan dilakukanbilamana diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan ataupenjualan di muka umum melalui eksekusi parat atau eksekusi denganpertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) a dan b UUHT tidak akanmencapai harga tertinggi.

UUHT di dalamprkatek.e Bahwa sebagai sumber hukum berlakunya eksekusi parat UUHT,PMK No. 93/PMK.06/2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT BENTUKHUKUM yang dimaksud UUHT jucties UU No. 10 Th 2004 dan UUNo. 12 Th 2011 yang menentukan bentuk hukum peraturanpelaksanaan eksekusi obyek HI adalah PERATURANPEMERINTAH;Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2015/PN Kdse Bahwa selain tidak memenuhi syarat bentuk peraturan pelaksanan,sepanjang tentang eksekusi obyek HT, PMK No. 93/PMK.06/2010melampaui

penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung;b) Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukkan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut;c) Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap tanah sekarang SuratPemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau Akta Pemberian HakTanggungan (APHT);d) Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notariil dengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;4) Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan:Memiliki Parat

Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap yang berlaku sebagaipengganti grosse akte Hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah, Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak TanggunganTingkat Pertama dengan hak mendahulu dari pada krediturkreditur lainnya;b) Perjanjian hutang piutang memiliki kKekuatan Parat

Eksekusimemenuhi syarat mutlak Pasal 224 HIR dan harus dilaksanakanatas perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat;c) Parat Eksekusi/Kekuatan Eksekutorial hak Kreditur untuk menjuallelang eksekusi benda tetap hak tanggungan hutang ataskekuasaan sendiri apabila Debitur cidera janji (wanprestasi)melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut melalui tata cara dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;d) Pelanggaran Pasal 224 HIR Juncto Pasal 20 ayat (2

KUSPIYATI Bin SUGIYO ; 02 ene ennene nenJenis kelamin : Perempuan, Umur : 43 tahun, Pekerjaan : Tani,Alamat : Dusun Mulungan RT. 02 RW. 03 Desa Jatilor,Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor :04/KV2014/PN.Pwd. tanggal 11 Juni 2014 yang bersangkutanbertindak selaku kuasa dari : Sugiyo Bin Kromo Seman (Ayah Kandung) ; Supangat Bin Sugiyo (Kakak Kandung) ; Sulasmi Bin Sugiyo (Adik Kandung) ; Semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Turut ParaT

Berikutini dibahas setiap permasalahan tersebut:a) Jenis eksekusi yang diatur di dalam UUHTEksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jis.Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e;Sebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muataneksekusi parat secara sistematis dan terpadu. Dalampengaturan yang sistematis dan terpadu, maka ketentuaneksekusi parat obyek hak tanggungan dalam Pasal 20 (1) aUUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 6 danPasal 11 (2) e. Menurut Pasal 20 (1) a jo.

Pasal 6 UUHT,apabila debitor wanprestasi maka kreditor pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumdan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu.Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) aUUHT jo.

Apabilahasil lelang setelah dikurangi seluruh biaya dan pelunasanutang kepada para kreditor masih ada sisa, maka sisa tersebutharus diserahkan kepada pemberi hak tanggungan.Eksekusi Pertolongan Hakim obyek HT; Pasal 20 (1) b UUHT jo.Pasal 14 (2) dan (3);Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat diatas,pengaturan materi muatan eksekusi pertolongan hakim olehUUHT juga diatur secara sistematis dan terpadu.

Dengankata lain penjualan dibawah tangan dilakukan bilamanadiperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan ataupenjualan di muka umum melalui eksekusi parat atau eksekusidengan pertolongan hakim yang dimaksud Pasal 20 (1) adan bUUHT tidak akan mencapai harga tertinggi.

Seluruh jenis eksekusidalam UUHT (eksekusi parat, eksekusi pertolongan hakim, daneksekusi penjualan di bawah tangan) belum berlaku karenabelum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.

Tjg Halaman 3 dari 10 halaman Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon ; Bahwa parat Pemohon menghadap di persidangan ini untukmengesahkan pernikahannya; Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Pemohon II; Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah Pemohon II; Bahwa kalau tidak salah Pemohon menikah Pemohon II pada tahun2003; Bahwa Pemohon menikah Pemohon II menikah di Desa SambangDede, Kabupatren Barito Timur; Bahwa yang menjadi wali nikah

Tjg Halaman 4 dari 10 halamandi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut;Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II sebagai tetangga;Bahwa parat Pemohon menghadap di persidangan ini untukmengesahkan pernikahannya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Pemohon II;Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah Pemohon II;Bahwa kalau tidak salah Pemohon menikah Pemohon II pada tahun2003Bahwa Pemohon menikah Pemohon II menikah di Desa SambangDede, Kabupatren Barito

Islam, tidak ada halangan perkawinan serta tidak adamasyarakat yang mempermasalahkannya;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohonll berstatus perawan;Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa Pemohon tidak punya isteri lain selain Pemohon Il danPemohon Il juga tidak ada suami lain selain Pemohon ;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak mendapatkan AktaNikah karena tidak didaftarkan oleh parat

tidak ada halangan perkawinan serta tidak adamasyarakat yang mempermasalahkannya; Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohonll berstatus perawan; Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa Pemohon tidak punya isteri lain selain Pemohon Il danPemohon Il juga tidak ada suami lain selain Pemohon ; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak mendapatkan AktaNikah karena tidak didaftarkan oleh parat

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT jis. Pasal 6dan Pasal 11 (2) e UUHT;112. Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHT jo. Pasal 14(2) dan (3) UUHT;3. Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal 20 (2)UUHT jo.

Pasal 20 (3) UUHT;Dalam penjelasannya:a) Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggungan Jenis eksekusiparat (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalam Pasal 20 (1) aUUHT Sebagai suatu undangundang, UUHT mengatur materi muataneksekusi parat secara sistimatis dan terpadu. Dalam pengaturan yangsistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi parat obyek haktanggungan dalam Pasal 20 (1) a UUHT, dikaitkan dan diatur lebih lanjut didalam Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT.

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas, pengaturanmateri muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHT juga diatur secarasistimatis dan terpadu.

Dengankata lain penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana diperkirakan bahwapenjualan melalui pelelangan atau penjualan di muka umum melaluieksekusi parat atau eksekusi dengan pertolongan hakim yang dimaksudPasal 20 (1) a dan b UUHT tidak akan mencapai harga tertinggi.

Seluruh jenis eksekusidalam UUHT (eksekusi parat, eksekusi pertolongan hakim, daneksekusi penjualan di bawah tangan) belum berlaku karenabelum ada Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.

tetapi tidak hadir;

Menghukum kepada Penggugat dan Parat Tergugat untuk tunduk dan taatpada putusan ini;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp629.000, (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);8.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2001, tanggal 12 Maret 2001,dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang KabupatenSubang, telah dicocokan dengan aslinyua dan ternyata sesuai bermateraicukup dan di parat (Bukti2.

Smdgharapan hidup rukun jagi dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalampasal 19 huruf (f) Parat = uran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116Huruf f Kompilasi Huku tilslam;Bahwa berdasark an alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim P ejngadilan Agama Kias A Sumedang yang memeriksadan mengadili perkarai ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagaiberikut:1. Menerima daifi mengabulkan gugatan Penggugat2.

ABDUL KARIM, desa Pasucen RI 007 RW 003 Kecamatan TrangkilKabupaten Pati, sebagai Para Tergugat Il;Selanjutnya disebut sebagai PARAT PARA TERGUGAT/ PIHAK KEDUA;Menimbang, bahwa Para Pihak tersebut menerangkan jika mereka bersediauntuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimanatermuat dalam Gugatan Sederhana Penggugat bertanggal 21 Mei 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor20/Pdt.G.S/2018/PN Pti., tanggal 30 Mei 2018;Menimbang, bahwa

Eksekusi Parat obyek HT diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHTjis. Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT;2. Eksekusi pertolongan hakim obyek HT Pasal 20 (1) b UUHTjo. Pasal 14 (2) dan (8) UUHT;3. Eksekusi penjualan di bawah tangan obyek HT diatur Pasal 20(2) UUHT jo.

Pasal 20 (8) UUHT;Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN PliDalam penjelasannya:a) Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggungan Jeniseksekusi parat (eksekusi langsungparate executie) diatur di dalamPasal 20 (1) a UUHT Sebagai suatu undangundang, UUHTmengatur materi muatan eksekusi parat secara sistimatis danterpadu.

Prosedureksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHT jo. Pasal 6UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual ataskekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.

Sebagaimana halnya dengan eksekusi parat di atas,pengaturan materi muatan eksekusi pertolongan hakim oleh UUHTjuga diatur secara sistimatis dan terpadu. Dalam pengaturan yangsistematis dan terpadu, maka ketentuan eksekusi pertolonganhakim obyek hak tanggungan Pasal 20 (1) b UUHT diatur lebihlanjut dalam Pasal 14 (2) dan (3) UUHT.

Pasal 14 UUHT.Seluruh jenis eksekusi dalam UUHT (eksekusi parat,eksekusi pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan dibawah tangan) belum berlaku karena belum adaPeraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26UUHT.

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 10(sepuluh) Bulan dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ParaT erda kwateta p d ita h an; 7 =6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat,1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Amstrong Warna Putih, UangTunai sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikankepada saksi Kiki Ristiana ; 4.

Terlawan II langsung mengajukan kepada Kantor KPKNL Semaranguntuk melakukan pelelangan guna membayar pinjamanPembanding/Pelawan adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan yaitumendalilkan Pasal 6 UUHT dan Pasal 20 UUHT adalah tidak benar, hal inikami membantah dengan alasan:Eksekusi adalah bertitik tolak pada jenis eksekusi objek hak tanggunganmenurut prosedurnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 UUHT;Di dalam pasal ini diatur ada tiga (3) jenis eksekusi objek hak tanggunganyaitu Eksekusi Parat

Selanjutnya berdasarkanpemikiran terpadu maka masingmasing ketentuan tentang jenis eksekusitersebut harus dikaitkan dengan ketentuanketentuan lain dalam UUHT yangmengatur hal yang sama atau yang mengatur pelaksanaan yang lebih lanjut;Eksekusi parat yang diatur dalam Pasal 20 (1) a UUHT harus dihubungkandengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT, ketentuan tentangeksekusi dengan pertolongan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 (1)b UUHT harus dihubungkan dengan ketentuan dengan penjelasan

Hipotik yang diatur dalam kedua (2)Reglement tersebut berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;Dari bunyi ketentuan tersebut diketahui bahwa ketentuan tentang eksekusihak tanggungan yang diatur dalam UUHT memerlukan peraturanpelaksanaannya, peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan disini adalah yangmengatur tentang prosedur atau tata cara eksekusi objek hak tanggungan;Beberapa pasal dalam UUHT yang mengatur tiaptiap jenis eksekusi (Pasal20 (1) a UUHT Jis, Pasal 6 dan Pasal 11 (2) e UUHT untuk Eksekusi Parat

Lalu Ketua Majelis diberi parat dantanggal serta diberi tanda P.1 dan terhadap alat bukti tersebut,Tergugal mengakul Kebenaraniny a.

Usman Bakar, didepan persidangandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen nen nnn nn cnn cence cnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh

Nur, didepan persidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen nen nnn nn cnn cence cnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima Puluh KotaPe

Julianti Br Silaban Alias Juli, didepan persidangan berjanji padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungandengan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh ParaT@rdakwal j2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nnn nn cnn cence nnn nenneeBahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senintanggal 4 November 2013 sekira jam 01.00 Wib bertempat di DinastyPujasera Sedap Malam Jalan Kuantan Raya Kecamatan Lima

tetapi tidak hadir;

.;18. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Atas nama EKO LAKSONO P;20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi : a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

.;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tok. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z.NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK3318021805780002Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ptib).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Alas nama EKO LAKSONOP.;18.1 (satu) bendel fotocopy yang distempel,ditandatangani dan di parat olen PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a.1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas namaSUWARNO NIK 3318021 8057800021 (satu) lembar fotocopy Surat Izin MengemudiNo.

Atas nama EKOLAKSONOP;20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel,ditandatangani dan di parat oleh PT.BFI Finance Indonesia,Tok. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi:a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atasnama SUWARNO NIK 3318021805780002;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin MengemudiNo.

Atas nama EKOLAKSONOP.;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z.NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK3318021805780002b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No.

Atas nama EKOLAKSONO P;1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dandi parat olen PT.BFI Finance Indonesia, Tok. Cabang Kudustanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIKSHOLIHATIN Z. NIK 331802491 1820002 dan KTP atasnama SUWARNO NIK 3318021805780002;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM:770414361123 atas nama SUWARNO1 (satu) lembar fotocopy Kartu.

ANWAR ROSIDI masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapanmana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu olehKHOIRUL ANAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan paraT@rmonhon 5 222 nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cane nana nanan nena ne nnnKetua Majelis Hakim,ttdDrs. TOHIR, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,tid tid1. Drs. MIFTAKHUL HADI, S.H., M.H. 2. Drs. H.