Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:Hal

No. 329 K/Pid.Sus/2017(lima puluh juta rupiah) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena telah menjatuhkan pidana denda di bawah minimal yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29September 2016 yang membatalkan

48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

PUTUSANNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL, S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jikabeberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau) kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umumsecara terusmenerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannyaatau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

PUTUSANNomor : 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :YETRO,SE BIN DARDAUL NGANDOH ;NamaTempat Lahir : Telekoi (Pendang) ;Umur/ tanggal lahir : 37 tahun /11 Nopember 1975 ;Jenis Kelamin

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangkarayasejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berturutturut :a.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13Agustus 2013 Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangkaraya Nomor:25/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Agustus 2013tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

WATI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/dtanggal 10 Januari 2012 ;e Penetapan No : 34/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG tanggal 15 Desember 2011 untukTerdakwa.VI, GUSMAN EFENDI sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10Januari 2012 ;2222554 Penangguhan Penahanan 5Untuk Terdakwa IV (SUSI SUHENI, S.Kh) di tangguhkan Penahanannya berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 4 Januari2012 sampai dengan sekarang ;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Padang ;Penetapan

No : 03/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PDG tanggal 4 Januari 2012 untuk Terdakwa.I,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 10Januari 2012s/d tanggal 10 Maret 2012 ;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang ;Penetapan No : 36/Pen.Pid.K/2012/PT.PDG tanggal 5 Maret 2012 untuk TerdakwaI,Terdakwa.II, Terdakwa.III, Terdakwa.V dan Terdakwa.VI sejak tanggal 11Maret 2012s/d tanggal 9 April 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Padang

Bunda II B No. 11 Ulak Karang, Kota Padang.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20Desember 2011 Nomor : 22/XH/SK/Pid/TPK/2011 dan berdasarkan Penetapan MajelisHakim tertanggal 21 Desember 201 1.Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tersebut ;Telah membaca ; == 222 n nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Padang No : 19/Pid.B / TPK /2011/PN.PDGtanggal 13 Desember

Mengenai penerapan hukum Bahwa Terdakwa Judex Facti keliru menerapkan Pasal 2 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 (UndangUndang Tipikor)tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana substansipenerapan Pasal 2 UndangUndang Tipikor tersebut, diperuntukkan bagisetiap orang yang tidak terikat dengan suatu hubungan pekerjaan secaraHal. 66 dari 70 hal.

Put.No. 2211 K/PID.SUS/2014formiil dengan negara, hal ini merupakan perbedaan substansi antaraPasal 2 dengan Pasal 3 UndangUndang Tipikor; Bahwa Judex Facti keliru menempatkan peristiwa hukum, yang menjadidasar pertimbangan untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa,terlihat dari pertimbanganpertimbangan fakta, yang menjadi dasarpertimbangan Judex Facti merupakan suatu peristiwa administrasi danteknis, serta hubungan keperdataan.

,M.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu. oleh Frensita Kesuma Twinsani,S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Panitera PenggantiOleh karena Hakim Ad.Hoc. Tipikor: Dr. H. Surachmin, S.H.

Tipikor: Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H., selaku Hakim Pembaca ;Jakarta, 2015Ketua Mahkamah Agung RIProf. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.,Hal. 70 dari 70 hal. Put.No. 2211 K/PID.SUS/2014

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin Hj.

Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

bahwa unsur melawan hukum dalam DakwaanPrimair tidak dapat diterapbkan kepada Terdakwa sehingga unsurtersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut: Apabila dibaca dan dicermati kembali, pertimbangan yangdijadikan dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamayang diambil alin oleh Pengadilan Tipikor

Berdasarkan 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/MSGKW/II/2010 tanggal 09 September 2010 pembayaran termin III 40%atas pekerjaan pengadaan angkutan pedesaan dengan jumlahsebesar Rp862.240.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah); sehingga dengan demikianMampetua Hutapea telah menerima dana sebesarRp2.155.600.000,00 (dua miliar seratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah);(Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamahalaman 55 sampai dengan halaman

Judex Facti berpendapat bahwa PeraturanPresiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas KeputusanPresiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/JasaPemerintah adalah kurang relevan dan amat subjektif apabila ditafsir dandijadikan dasar sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Dakwaan Primair, karena Peraturan Presiden tidak dapat dijadikan dasarhukum untuk menguji perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Tipikor yang menganut asas legalitas

dalam hukum pidana(vide, putusan PN. hal 61);Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapuramempertimbangkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentangPerubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat lebih objektifapabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan ataukedudukan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwayang melanggar Keppres atau Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum, sehingga terhadap perkara Terdakwa dapat diterapkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum, karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telahterungkap faktafakta sebagai berikut:1.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.kKdi., tanggal 01 September2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, SP. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 12November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Hal. 45 dari 69 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada duatingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid Tipikor/2015/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolomengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

Dengan demikian putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/TIPIKOR/2015/PT.

/2015/PT.KDI, tanggal 12November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 24/Pid/TIPIKOR/2015/PN.kKdi. tanggal1 September 2015 ;MENGADILI SENDIRI :1.

(Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Bna

telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, NIK 1871084902930005, umur 25 tahun, agamaIslam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempatkediaman di Kecamatan Teluk Betung Timur KotaBandar Lampung, disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat kediamansemula bertempat tinggal di Kecamatan Teluk BetungSelatan Kota Bandar Lampung, namun sekarangberada di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui KotaBandar Lampung (Tipikor

PUTUSANNomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama Lengkap : SATRIA Bin SUNARYO. ~~Tempat lahir : PersatuanAsahan (Sumut). QRUmur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Juli 1989. YWJenis Kelamin : Lakilaki.

ATK Rp. 50.000.Jumlah Rp.151.000.Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 11 (Sebelas) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hari Purwanto, SH Advokatpada kantor Hukum Adhi Soghata, Jacob Antolis, SH & Rekan yang berkantordi Jalan Astasura No. 18 Benaya Peguyangan Denpasar Bali, berdasarkanSurat Penetapan No. 07/Pidsus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal Juni 2013; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca suratsurat/berkas perkara;Telah mendengar

PUTUSANNomor 3/PID/TPK/2018/PT BBLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa:1. Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO;2. Tempat lahir : Pangkalpinang;3. Umur/tanggal lahir : 88 Tahun/16 April 1979;4.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Maret 2018 Nomor:3/Pid/TKP/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDIBin HARSONO tersebut di atas;2. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraini serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Maret 2018 Nomor:19/Pid.

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum:Bahwa Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan hukumsebagaimana mestinya, yakni dalam hal:Bahwa putusan yang telah dijatunkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Langsa terhadap Terdakwa sangatlah keliru karena secara jelas dannyata Majelis

berat keseluruhan 5kg (lima kilogram) ditemukan oleh Saksi Faisal, Dedi Suriono dan JakaFitrah Ahmad di bawah tempat tidur kamar Terdakwa yang dirancangkhusus oleh Terdakwa untuk menyimpan SabuSabu tersebut:Namun kedua hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraini:Oleh karena tidak dipertimbangkannya kedua hal yang PenuntutUmum sebutkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsamaupun Pengadilan Tinggi / Tipikor

masih dalampencarian;Bahwa hal mana senada dengan pendapat beberapa pakar Sarjana Hukum atauPara Doktrin yaitu :AKP e AKP Gede Arimbawa, SE.MH ( Penyidik/Panit Reskrim Dit Reskrim PoldaNTDB ); 22 222222 222 oon nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnee AKBP Made Suarta Yasa, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( II ) Dit Intelkom PoldaNTDB ); 29 222222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn enna nnn nae eeee AKBP I Dewa Putu Gede Artha, SH.MH ( Penyidik/Kasat ( IT ) Dit ReskrimPolda Sumatra Selatan Palembang ;e Anwar, SH.MH ( Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat );e = Zuliadi,SH ( Mantan Kasi Pidum Kejari Praya dan sekarang menjabat sebagaiJaksa Tinggi Pungsional pada Kejati NTB );Dimana semua para doktrin tersebut di atas mempunyai pandangan yang samadengan mengatakan pada pokoknya bahwa syarat mutlak untuk dapatdimasukkannya seseorang dalam daftar pencarian orang atau untuk dapatdikatakan masih dalam pencarian haruslah terlebih dahulu mengetahui nama atauidentitas seseorang dengan tujuan sematamata untuk mencari pelaku

No. 03/SK/Pid.TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 9 Februari 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Februari 2016 Nomor1/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Halaman 1 dari 19 halaman Pts.

FIRDAUS, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, Halaman 18 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiHal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1400 K/Pid/2014Sugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .

Husni Hardinata (DPO) yang mengatakan bahwa ia bergabungdi Tipikor pangkat Kombespol dan yang akan memasukkan anak saksiSugimun adalah kakaknya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. HusniHardinata (DPO) ;Bahwa pada tanggal 24 januari 2012 saksi Sugimun ditelepon olehTerdakwa .