Ditemukan 8648 data
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maksud ketentuan Pasal 1 angka 3adalah untuk mengetahui apakah subjek yang diadili adalah orangperseorangan atau badan hukum, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruandalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidana dimaksud (error inpersona);Bahwa disamping hal tersebut, kata setiap orang dimaksudkan untukmenentukan kualitas subjek pelaku tindak pidana, apakah subjek pelakunyaadalah pegawai negeri/penyelenggara negara/pemangku jabatan publik ataukahpartikulir/swasta ataukah badan hukum
70 — 20
Cirebon atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenangmemeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan57Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai negeri atau penyelenggara
Negara yangmenerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satibdengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan olehPemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama PerusahaanDaerah Tanah dan Bangunan
Tony Indra
Terdakwa:
AJAY MUHAMMAD PRIATNA
346 — 47
1 (satu) lembar copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020.
DIKEMBALIKAN KEPADA FEBRIANTO NUGROHO.
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 23-09-2014Putusan PN BANDUNG Nomor 54 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HERMAWAN HERIANTO Als H. USMAN NULKARIM Alias HERI Bin H. ADANG
53 — 18tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanpegawai negeri atau penyelenggara
negara yakniterdakwa selaku Kaur Kesra DesaMekarwangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur berdasarkan SK Kepala DesaMekarwangi Nomor : 141/01/SK09/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang PengangkatanKAUR KESRA DESA dan EMUS MUSTARMAN Bin.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-07-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 573 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — LUTHFI AHMAD bin (Alm) MUHAMMAD BADJURI
87 — 65 — Berkekuatan Hukum TetapdiKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku PegawaiNegeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara Periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
85 — 33Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Register : 28-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 03-11-2021Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 4 Agustus 2021 — - Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
120 — 34Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupunpegawai negeri/penyelenggara negara;2.
Putus : 06-05-2014 — Upload : 21-11-2014Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — Hj. LILIK HANDAYANI, SE
61 — 18Negara, Semua Kekayaan Negara baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak yang bersumber APBN maupun APBD ;8 Bahwa ketika ada perbuatan yang Kerugian Keuangan Negara, Untuk menentukankerugian keuangan Negara harus dilakukan Audit oleh pihak audit yang berkopenten,yang dalam hal ini seperti BPK atau BPKP ;9 Bahwa selain BPK atau BPKP untuk menentukan kerugian keuangan Negara, adalembaga lain yang diberikan oleh UndangUndang untuk menentukan kerugian Negara,Terkait dengan keuangan Negara seperti penyelenggara
Negara, peraturannya banyaksekali semua hal yang berkaitannya dengan banyak sector banyak sekali ;10 Bahwa yang dimaksud dengan jabatan umum, Di dalam referensi yang ada itu sering kalidisebut jabatan publik seperti di dalam putusan Mahkamah Agung R.I.No. 009 04/ tahun 2005 jabatan umum orang yang menjalankan jabatan itu disebut jabatanumum atau Publik Ofisio ;11 Bahwa yang dimaksud Publik ofisio, Orang / pejabat yang berdasarkan Undangundangditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada publik ;12
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
90 — 17Pegawai negeri menerima hadiahatau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan ;Bahwa selanjutnya pegawai negeri atau penyelenggara Negara atauhakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negerimemaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan,menggunakan tanah Negara dan turut serta dalam pemborongan(Pasal 12). Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerimagratifikasi (Pasal 12B). Suap pada pegawai negeri dengan mengingatkekuasaan jabatan (Pasal 13).
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
332 — 216 — Berkekuatan Hukum TetapKhusus bagi KPK,sesuai dengan Pasal 6 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan instansiyang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 6huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002).Dalam Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
113 — 71orang perseoranganatau termasuk korporasi, dalam rumusan setiap tersebut tidak disyaratkanadanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku ;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orangdalam pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut,menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karenakedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/penyelenggara Negaramaupun bukan Pegawai Negeri/penyelenggara
Negara ;Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telahdihadapkan seorang yang bernama Drs.
Register : 06-12-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 26-04-2017Putusan PN KUPANG Nomor 82/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — FHAIDI IDA, ST
76 — 40PutusanMahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa 132 saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka ataudidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggaraNegaramaupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
85 — 64Alasanalasan yang dapat digunakan gugatan sebagimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a) Keputusan tata usaha negera uang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlakub) Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asasasas sebagimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikorupsi,kolusi, dan neporisme
Register : 23-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 28-02-2018Putusan PT JAKARTA Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — BUDI SUPRIYANTO
218 — 129Bahwa terhadap perkara Korupsi Khususnya perkara menerima suap ataupenyuapan, berpotensi menumbuhkan budaya mengedepankankepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan Negaraterlebih dilakukan penyelenggara negara dalam perkara a quo yaitu olehTerdakwa Budi Supriyanto selaku anggota DPR Rl,sehingga sangat riskanbila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan padapelaku tindak pidananya.
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-10-2013Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — METTIUS NEHRIR
101 — 148 — Berkekuatan Hukum TetapBalai PustakaTimur No. 39 Jakarta Timur, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima pemberian atau janji, karena atau berhubungan dengan sesuatuyang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
362 — 293baik berkaitan dengan Agama,moral , adat istiadat, kebiasaan, maupun nilainilai lainnya ;Selain itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangandengan Azas keterbukaan yang pada prinsipnya melayani Masyarakatmendapat akses dan infromasi yang benar, jujur, tidak diskriminatifdalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;Azas akuntabilitas yang menekankan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai pemegangkedaukatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku ;Azas tertib penyelenggaraan Negara yang mengkehendaki adanyaketeraturan, ketertiban, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara, dan bertentangan dengan Azas kepastianhukum, Azas Proporsionalitas dan Azas Kecermatan yang merupakanAzasazas Umum Pemerintahan Yang Baik ;OBJEK SENGKETA DITERBITKAN BERTENTANGAN
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 13-07-2020Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : H. Sukiman, Sp.Pd., MM
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
175 — 91/2020/PTDKIbahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkanagar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,yaitu. agar Terdakwa bersama RIFA SURYA dan SUHERLANmengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasianggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran (TA) 2017 sertaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran(TA) 2018, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitukewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara
Negara untuk tidakmelakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 227 ayat (1), Pasal 236 ayat (3)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
Register : 22-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-11-2016Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2016 — - Drs. HADAMEAN DONGORAN, M.Si
60 — 23;Halaman 124Putusan Tipikor No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa dari sudut sejarah perundangundangan, pembentukanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannyaUndangUndang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhirUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, memiliki sasaran utama adalah Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena UndangUndang Nomor 24 PrpTahun 1960 karena dianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakatyang menemukan cara lain dalam
Register : 20-11-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 19-04-2020Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum: 1.PRIMA POLUAKAN, SH 2.DEDY SANTOSA, SH 3.FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY. SH Terdakwa: ANAS ABD. RAJAK Alias ANAS
196 — 74Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP Bin H. MAHESTA Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
67 — 24Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum)sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baikpegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukumyang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.