kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tatakelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkatPusat maupun Daerah, kapasitas terdakwa dalam Surat Perjanjian Kontrak diatas menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan bukanhalaman 192 dari 205Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnksebagai aparatur Negara atau Penyelenggara

Negara atau disebutkandalam peraturan perundanganundangan lainnya yang bisa mempunyaikewenangan melekat dalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan tidak terpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999

Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai

, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan,oleh karena kesenpatan atau sarana, tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diperolehkarena jabatan dan kedudukannya itu, sehingga dengan demikian menurut Majwelis Hakimterdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan, serta tidakmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, Bahwa pertanyaan yang timbul, bagaimana jika terhadap terdakwasebagai orang swasta didakwa bersamasama dengan pejabat penyelenggara

Negara ataupegawai negeri dalam perkara a quo, yakni bersamasama dengan DR I WAYANCANDRA, SH.

Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian

GANI SIRMAN, M.Si. selaku PegawalNegeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan WalikotaMakassar Nomor : 821.22.2902009, tanggal 20 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Struktural Eselon II DalamLingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan juga bertindak selaku PenggunaAnggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal

Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari

IR.Rachman Hakim.MBA.384Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai dalampasal angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal angka 9 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanapencucian uang, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara

negara mau pun bukan pegawainegeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa didepan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan a quo.

Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan

Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat PenyelengaraNegara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBDdiakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;2.

Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindakpidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkandengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat jugapenyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnyapasal 5 dan 6;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orangtersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan ,terhadap Pemborong

Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaskeputusan tata usaha negara (beschikking) hingga tidak ditetapkandan/atau tidak dikeluarkan;c.

Meitahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KabupatenPasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kemnagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Baratyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor: 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007,terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit

160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi danPendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan normapemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa dalam asas legalitas dalam hukum administrasi,pada prinsipnya dalam pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum,sehingga ketidak tahuan Terdakwa tentang berlakunya Peraturan Menteri DalamNegeri dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri tersebut, menunjukkankelemahan penyelenggara

negara tersebut sebagai kesalahan pribadi (FautePersonelle), sehingga kerugian yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya,penyelenggara negara tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tentangperbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun anggaran2015 dan tahun 2016 yang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman

jalannya perusahaan; Pedoman untuk menghindari penyimpangan; Me yediakan standar untuk evaluasi kinerja; Menyediakan informasi yang dapat untuk memperbaiki pembuatkeputusan; Memperbaiki komunikasi dan koordinasi; Bahwa perusahaan wajib memiliki RKAP;Halaman 161 dari 233 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa Perusda AUJ merupakan perusahaan daerah yang modalpenyertaannya dari APBD Pemerintahn Kota Bontang, makapengelolaannya wajib tuntuk dan patuh pada pengelolaan keuangannegara, dimana setiap penyelenggara

negara wajid mengelolakeuangan negara dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,taat pada peraturan perundangundangan, serta bertanggungjawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Bahwa jika Terdakwa melakukan perbuatan yang melawanhukum, maka Terdakwa telah melanggar Undangundang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusda AUJ seharusnyamembuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ataupengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan

Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal16 Juli 2009 dan kedudukan para Terdakwa sebagai Pegawai negeri sipil dan di dalampengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 Sub 2 UU245Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeri sebagaimana

LEBIH SUBSIDIAIR 22sc1nxercccsesernencenecasreenennanesssenenecnarseneernnanenaennitsBahwa Terdakwa RAMLAN COMEL selaku Pegawai Negeri yaituHakim Ad Hoc pada PN Bandung yang menerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara

Negara yaitu Hakim AdHoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, bersamasama denganSETYABUDI TEJOCAHYONO (yang perkaranya dilakukan penuntutansecara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukumtetap), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha MullikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan

Pasal ini diperjelas dalam penjelasannyayakni setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Putusan Mahkamah Agung RI ini diikutipula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeriMenimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki olen Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukHalaman 187 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam = penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahgunaan wewenang yang

9 April 2017 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di KantorDinas Perhubungan Kabupaten Sintang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidanasebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara, denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut.

Putusan Nomor : 241/G/2014/PTUNJKT40.kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara,sedangkan azas tertib penyelenggara Negara adalah azas yang menjadilandasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggara Negara.Bahwa Objek Sengketa 1 s.dObjek Sengketa 79 bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principles OfGood Administration), sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi,