RUPS,2. Direksi dan3. Dewan Komisaris ; Bahwa sesuai ketentuan umum UU Nomor 40 Tahun 2007 pengambilankeputusan tertinggi di Perseroan Terbatas ada di RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) ; Bahwa pentinggnya RUPS di Perseroan adalah dalam rangka untukmengetahui apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, mengesahkanperbuatan yang dilakukan perusahaan sebelumnya dan mengesahkanperbuatan yang akan dilakukan ; Bahwa tata cara pemberhentian Direksi adalah :1.

Diadakan RUPS untuk mentukan sah tidaknya pemberhentian ; Bahwa tata cara pengunduran diri Direksi adalah :Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 341. Diatur di Anggaran Dasar dan menunjukkan secara tertulis alasannya,2. Diberi kesempatan membela diri bagi Direksi,3.

Diadakan RUPS untuk menentukan diterima atau tidaknya ;Bahwa apabila pengunduran diri diterima maka Direksi dibebas tugaskandari tanggungjawabnya ;Bahwa mengenai tata cara pengunduran diri diatur di Anggaran Dasarsedangkan pemberhentian diatur di UndangUndang Perseroan Terbatas ;Bahwa baik pemberhentian maupun pengunduran diri Direksi semuanyaharus melalui RUPS apakah diterima atau tidak ;Bahwa RUPS ada dua macam yaitu RUPS tahunan yang diadakan setiaptahun yang waktunya maksimal 6 bulan setelah

Diadakan RUPS ,Bahwa pengalihan saham dapat terjadi dengan cara dijual, hibbah, warisatau karena kewajiban ;Bahwa tata cara pengalihan saham harus dengan tertulis baik melaluiNotaris atau akta dibawah tangan dan tidak bisa dengan hanya menunjuksecara lisan makanya tidak dikenal saham atas tunjuk ;Bahwa saham ada 2 macam yaitu :1. Saham yang punya hak suara dalam RUPS,2.

Saham yang tidak punya hak suara dalam RUPS;Bahwa kedua saham tersebut Ssamasama dapat diveden (keuntungan) dariperusahaan dan yang menentukan saham yang punya hak suara atautidak adalah Anggaran Dasar dengan menentukan nilai nominal darisaham tersebut ;Putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/PN Sby Halaman 35 Bahwa tempat diadakannya RUPS antara lain :1. Di tempat dimana perusahaan melakukan kegiatannya,2. Ditempat bursa saham tercatat,3. Diluar tempat perusahaan tapi di Indonesia ,4.

tidakdapat membuktikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat danmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Bahwa substansi terpenting dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa adalah RUPS yang dilakukan oleh para pihak;b. Bahwa belum terbuka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarauntuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa, sebelum substansi RUPS diuji oleh pengadilan yangberwenang;c.

Zaini Zein Notaris di Jakarta;Faktanya RUPS tanggal 10 Mei 2021 diadakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.JKT.PSTtertanggal 19 April 2021.

pemanggilan RUPS tersebut.

anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilldalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilankeputusan RUPS yang lebih besar;Pasal 25 Anggaran Dasar PT.

,M.H;11.Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 13 Oktober2011, yang dibuat di Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggaran dasarmaka sesuai ketentuan UndangUndang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienSteel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

ataukah Perseroan masih mungkin dilanjutkan ataukah tidakmungkin dilanjutkan adalah merupakan kewenangan organ perseroansebagaimana ditentukan di dalam mekanisme UU Nomor 40 Tahun 2007yakni melalui mekanisme RUPS untuk mengetahui kinerja dari Direksi danKomisaris.

Ltd. yang karena tidak ada kesepakatan seluruhpemegang saham dalam RUPS secara bulat yang didasari anggarandasarmaka sesuai ketentuan undangundang tentang Perseroan untukdinyatakan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. atau disingkat PT AmienHal. 35 dari 36 hal. Put. No.2192 K/Pdt/2014Steel Works Co.

Kerja 7 x Rp31.000.000,00 = Rp217.000.000,00;Uang P.Hak 15% x Rp775.000.000,00 = Rp116.250.000,00;Jumlah = Rp891.250.000,00;(delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa meskipun Penggugat seorang Direktur yang diangkat dandiberhentikan oleh Tergugat melalui RUPS, akan tetapi Penggugat tetaplahmerupakan seorang pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat denganmenerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (vide Pasal 1 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Tentang status Pemohon Kasasi;Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Direktur hanya formalitas belaka,oleh karena statusnya tetap sebagai karyawan/pekerja;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknyamenyatakan Pemohon Kasasi bukanlah berstatus pekerja oleh karenadiangkat melalui RUPS;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam hal ini bertentangan denganfaktafaktafakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo,sebagai berikut:1.

Dalam perkara a quo benarPemohon Kasasi secara formal adalah direktur yang diangkatmelalui mekanisme RUPS, oleh karena RUPS adalah satusatunyaalat formal untuk mengangkat/menetapkan seseorang sebagaidirektur sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007,namun apakah Pemohon Kasasi benarbenar ditetapkaneksistensinya sebagai Direktur?, oleh karena Pemohon KasasiHalaman 8 dari 16 hal.

Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/20161.3.1.4.ternyata dan terbukti masih berstatus karyawan atau pekerjasebagaimana nama dan status Pemohon Kasasi yang disejajarkandengan seluruh karyawan Termohon Kasasi (bukti P3);Bahwa jika berpedoman kepada Pasal 1 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 Pemohon Kasasi adalah pekerja atau buruhyang diangkat sebagai direktur yang pengangkatannya memangharus melalui mekanisme RUPS.

Demikian pula daftar karyawan tersebutdiajukan Termohon Kasasi sebagai data untuk pembayaran pajak(khususnya pos biaya/pengeluaran Termohon Kasasi, dengan demikiandalil Pemohon Kasasi tentang status Pemohon Kasasi sebagaikaryawan/pekerja Termohon Kasasi dari tanggal 18 Januari 1995sampai dengan PHK melalui mekanisme RUPS tanggal 15 Juni 2015demi hukum patut untuk diterima;3.

HorasInsani Abadi Pematang Siantar dengan rincian Penggugat memiliki420 lembar saham (15,90 %) dan Penggugat II memiliki 55 lembar saham(2,08 %) dari 2.641 lembar saham dan 19 orang pemegang sahamyang sah;Bahwa berdasarkan hasil RUPS pada tanggal 24 Juni 2011, Berita AcaraNomor 5 PT.

tanggal 24 Juni 2011 Para Penggugat sama sekalitidak hadir karena Tergugat masih terkait dengan perkara di PengadilanNegeri maka sesuai dengan Pasal 99 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS tidak dapatdigelar dan kalaupun tetap digelar RUPS namun Para Penggugat tidakmengakui keputusan yang diambil pada RUPS termasuk denda pajakHal. 2 dari 26 hal.

sertadimana RUPS tersebut dilaksanakan dan apakah ada daftar hadirnya sertaberita acaranya.

yang membuat Akte tersebut sama sekali tidak memuatapaapa saja yang dibicarakan di dalam RUPS sejak dibuka sampaiditutup, sehingga seolaholah yang dibuat dalam akta tersebut adalahyang baikbaik saja, pada hal seharusnya apaapa saja yang dibicarakandalam RUPS semuanya harus dituangkan dalam berita acara sehinggajelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam RUPS;Bahwa oleh karena RUPS 2011 tidak disetujui olen Para Penggugat dan3 orang Pemegang Saham lainnya maka alasan RUPS telah disetujuiharuslah ditolak

Nomor 2971 K/Pdt/201412.belakang sebab satu sisi menyatakan denda tersebut telah dibayar olehTergugat dan telah pula disetujui oleh RUPS tapi disisi lain menyatakanPenggugat melakukan pemblokiran atas dana PT. HIA di RekeningBank;Jadi pembayaran denda tidak ada relevansinya dengan pemblokirandana PT. HIA di Bank.

Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan Pebruari 2005ditempatkan oleh Tergugat dibagian pemasaran ekspor dan impor;Bahwa Penggugat telah beberapa kali dinaikan jabatan oleh Tergugat yaitu padaTahun 2007 Penggugat diangkat menjadi Kepala Bagian Pemasaran, kemudian padatahun 2008 diangkat menjadi Marketing Manager dan pada tahun 2010 Tergugatmengangkat Penggugat sebagai Direktur perusahaan;Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur tidak dilakukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Nice Indonesia mempunyai kepemilikan sahamyang besarnya 10 (sepuluh) saham atau setara dengan 5% dan atas dasar itulahakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) sepakatuntuk menunjuk dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur PT. Nice Indonesia,sehingga tidak ada pengangkatan langsung terhadap Penggugat sebagai Direkturyang dilakukan oleh Mr. Sin Dong Chun selaku Direktur Utama PT.

Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri.Kemalsyah Siregar, salah seorang praktisi hukum ketenagakerjaan yang jugamerupakan anak dari mantan Hakim Agung Bismar Siregar mengungkapkansebagai berikut:Untuk mengetahui apakah seseorang direksi itu diangkat melalui RUPS ataubukan, hal tersebut bukanlah perkara sulit;Lihat saja Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, perubahan AD/ART nya atauakta berita acara RUPS.

Dan kalau nama si direksi ada, berarti diadiangkat melalui RUPS dan dia wajib tunduk pada ketentuan UndangundangPerseroan Terbatas. Jadi kalau ada sengketa seputar pengangkatan maupunpemberhentian direksi, upaya hukumnya ke Pengadilan Negeri;2.

Nice Indonesia; Bahwa dalam RUPS tanggal 30 Desember 2009, Pemohon Kasasi sebagai Pemegangsaham 5% pada PT.

pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS."Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian Umum PikiranRakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPSLBPT.

Keberadaan akta Nomor 131 tertanggal 30 Agustus 2013berdasarkan perubahan dari akta sebelumnya yaitu akta Nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 yang justru pada faktanya TERGUGAT IIsama sekali tidak pernah dipanggil dan tidak pernah menghadiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS LB sebagaimana telah dituangkan / diputuskan pada akta nomor 27tertanggal 17 Maret 2009 sehingga keberadaan akta Nomor 131tertanggal 30 Agustus 2013 atas dasar perubahan dari akta Nomor27 tertanggal 17 Maret 2009 tersebut

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1) memuat sekurang kurangnya penetapan tempat dantatacara penyelenggaraan RUPS"Demikian halnya, berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasarpada Akta Pendirian nomor : 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkankeputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NoC2.10763.HT.01.01TH'89 Jo.

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.

Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.

saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

dan mengangkat Komisaris dan Dewan Direksi yang barusebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014;Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014, kembali Terlawan menerima undangan/panggilan RUPS dari PT.

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Putusan No.174/Pdt.G/PLW/2017/PN.Lbp,Halaman1514.15.16.Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat

;Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 20163) Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat;4) Menyatakan Keputusan RUPS LB PT.

Golden Hui yang di aktakandengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003 yangdibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. GoldenHui;2. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. Golden Huiberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Golden Hui berdasarkan aktaaktaterakhir yang dibuat, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Golden Hui ;Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara No. Register 13 / Pdt.G /2007 / PNSmg adalah sebagai berikut ....dan selama aktaakta yangdimaksud belum dibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),maka Tergugat (LIU FU) / Penggugat dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI)yang berhak mewakili kepentingan hukum PT.

Golden Hui, yaitu apabila menginginkan perubahan harusmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SmgPemegang Saham (RUPS) PT. Golden Hui sebagaimana dalam pasal 28 yangmenyimpang dari ketentuan dalam passal 10 dan pasal 13 Anggaran dasar inimengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Komisaris telah di angkat:Direktur Utama: Tuan LIU. LFU , Direktur : Tuan LIU. FANG JUNG, Direktur Il: Tuan LIU.

Golden Hui yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 8 Maret 2003yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ki Agus Daud di Kabupaten Semarangsetelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur, bukanlah pekerja sebagaimanadimaksud UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidakberwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.Bahwa merujuk ketentuan pasal 94 ayat (1 ) jo pasal 105 ayat ( 1 ) sampaiayat (5 ) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) dan status Penggugat bukanlah Pekerja melainkan sebagaiPengusaha sesuai dengan UU KetenagakerjaanBahwa pasal 94 ayat ( 1 ) UU PT menyebutkan bahwa anggota Direksidiangkat melalui RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukkan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atau anggarandasar, dan/ataub.

pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabilapemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratantelah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

yang wajar untukdiselenggarakan RUPS.(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undang undang ini atauanggaran dasar, dan/ataub.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.Sel23 Kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 20 Mei 2013 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 5 tanggal 27Mei 2013 pembelian saham oleh PARA PENGGUGAT telah disahkanRUPS sekaligus pula disepakati perubahan anggaran dasar termasukpeningkatan modal dasar, modal yang disetor dan modal yangditempatkan menjadi 5000 saham dengan nilai nominal Rp. 5 000000 000, dengan komposisi Penggugat memiliki 500

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FamindoXavustama Sukses No. 5 tanggal 27 Mei 2013 tidak juga diajukanpersetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM hingga lewat waktu 30hari yang disyaratkan dalam pasal 21 ayat (7) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, maka akta tersebut batal dan tidakmengikat secara hukum sehingga dengan demikian status dankedudukan PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT serta TURUTTERGUGAT menjadi kembali dalam kedudukan semula sebelumadanya RUPS';3.

Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.Bahwa hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam Notulen RUPS yangditandatangani para pihak yang menghadiri RUPS tersebut, dan selanjutnyapada tanggal 27 Mei 2013 hasil RUPS dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Famindo Xavustama Sukses No. 05 yang dibuat olehdan dihadapan TURUT TERGUGAT Ill selaku Notaris yang disepakatiHal 13 dari 24 Hal.

Putusan No.597/Pdt.G /2013/PN.Jkt.SelLe10.Bahwa hasil RUPS dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PENGGUGAT,TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT , dituangkan dalam Notulen RUPSyang ditandatangani para pihaknya, kemudian sesuai ketentuan pasal 21UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hasil RUPS tersebutwajib untuk dituangkan dalam akta notaris untuk memperoleh persetujuandari Menteri Hukum dan HAM;Bahwa mengingat hasil RUPS tersebut adalah hasil kesepakatan para pihakmaka terhadapnya berlaku ketentuan

pasal 1338 KUHPerdata yaitu hasilRUPS tetap mengikat para pihak yang membuatnya hingga adanyakesepakatan para pihak untuk mengakhirinya atau isi kesepakatanbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, in casu tidak satupunkesepakatan yang dibuat dalam RUPS tersebut bertentangan denganketentuan hukum dan/atau dijadikan alasan oleh PARA PENGGUGAT untukmembatalkan hasil RUPS;Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak semua dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasiterhadap

.> Memberikan kuasa untuk menghadap pejabat yang berwenangmemberikan keterangan dan laporan, menghadiri rapat dan memberikanSuara, mengadakan perundingan dan sebagainya.8.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PT Dewa Mata Langit selakupemegang lima lembar saham Rimba Reptil mengirimkan surat kepadaPemohon perihal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), sebagaimana ternyata terdapat dalam Pasal 79 ayat(2) dan (3) UU PT, Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaansatu

Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama pada tanggal 24 Februari2020 dan kedua pada tanggal 09 Maret 2020 tetap tidak mencapai kuorumuntuk melaksanakan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan Permohonan iniagar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Bali menetapkan Kuorumuntuk RUPSLB ketiga, sebagaimana ternyata sejalan dengan Pasal 86 ayat (5)UUPTdalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapal, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilannegeri yang daerah hukumnya meliputi

Rimba Reptil Internasional, yang dikuatkan bukti P7 berupa suratPermintaan Penyelenggaraan RUPSLB Nomor 001/SK/DML/I/2020;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya dan pada pasal 78 ayat (4) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur pula bahwa RUPS lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dimanadidalam penjelasan

pasal 78 ayat (1) tersebut yang dimaksud dengan dengan RUPSlainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa;Menimbang, bahwa pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPStahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS dan pada pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas diatur bahwa

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hakHalaman 10 dari 13 HalamanPenetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PNGinsuara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;ataub.

diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.Halaman 3 Putusan Perkara.

Bahwa oleh karena RUPS yang dilakukan oleh PARA TERGUGATadalah illegal dan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabilaperubahan susunan Direksi Perseroan yang dilakukan dalam RUPStersebut juga dinyatakan batal demi hukum.9.

Nomor 250/PDT/2020/PT DKIPemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan ;Pasal 9 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur .Menurut Tergugat II dan Para Tergugat lainnya bahwa dalilPenggugat tersebut tidak benar karena MRups tersebut telahdiselenggarakan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No.11Tahun 2011 aquo dengan tindakantindakan sebagai berikut

:1) Terlebin dahulu telah dilakukan Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang diumumkan melalui iklansurat kabar nasional, yakni Surat Kabar Koran harian Terbittanggal 22 Oktober 2018.

(Bukti TI,II,III dan IV 7);2) Pengiriman Undangan Rups dengan surat tercatat(Bukti T I,1I,III dan IV 8);3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh GoenarniGoenawan selaku Direktur karena Presiden Direktur tidakada atau berhalangan berdasarkan Pasal 9 angka (5) AktaPendirian Perseroanaquo (AnggaranDasarPerseroan)dimana bunyi ketentuan tersebut yakni :Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karenasebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihakketiga Rups dipimpin oleh Direktur .Bahwa

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

MPM untukpelaksanaan joint Venture ;Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB danberdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku BupatiSiak, Ir. Aflah Aman selaku Pit. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr.Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnyahanya menyetujui pembentukan PT.

KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014 Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut,membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahanmodal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadiRp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modalperseroan PT.

TMBS yaituDewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telahmendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegangsaham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak adakeberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB6.4. Bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak menganut terminologi grupyang mengacu pada perusahaan grup.

TBMS sepenuhnyamerupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS. Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badanhukum yang berbeda dan mandiri yang berhak danberwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan PemohonKasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk depositopada Bank Biru tidak memerlukanpersetujuan Dewan Komisarisatau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.