Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum
Register : 14-01-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SIGLI Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 21 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
267 — 84
  • Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilin Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN SgiBahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
    karena apa bentukperdamaian yang menghilangkan korban jiwa baik yang jatuh di halamaninstitusi, ataupun aparat militer, atau jatuh korban dikalangan masyarakatsipil itu Sendiri, nah itu sebabnya, maka bagaimana kita upayakan untukitu terjadi, rujukan yang paling mendasar termasuk ke dalam MoU itu,tempatnya MoU itu. merupakan konstitusi Secara khusus, yangmembedakan wiayahwilayah negara yang lain, kenapa, karena adapengecualianpengecualian dari MoU yang diambil dari dalam sistemhukum Indonesia, tokoh partai
    Pidie, yang bermaksud untukmempengaruhi masyarakat Aceh jangan memilih Partai Aceh dikarenakanPartai Aceh saat ini tidak sesuai dengan janji;Bahwa 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan ATJEH KOEN BAGIANNKRI atau Aceh bukan bagian NKRI yang mana terdakwa diberikan olehsdra Muhammad Hanafiah saat beliau datang dari negara Denmark sekiratahun 2018 dan bertemu dengan terdakwa di Buernuen Kab.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 29 / Pdt.G. / 2011 / PN.YK
Tanggal 22 Februari 2012 — BONTJE ANDRIAN JOHAN Tuan DIKKI AKHMAR, S.Si.; M.M NY. NUGRAHANI TJAHYANINGTYAS HJ. CARLINA LIESTYANI, S.H
134 — 80
  • baik dengan Penggugatmaupun dengan Para Tergugat ;Bahwa saksi kerja sebagai Dosen di Universitas Gajah MadaYogyakarta mengajar di Fakultas Kenotariatan, saksi di FakultasKenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun1990, setelah itu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007di bagian PengaturanKenotariatan; Bahwa tata cara pembuatan akta dapat dibagi menjadi 2macam : pertama Akta Pejabat yaitu akta yang sifatnya berupakesaksian, seperti contohnya Notaris menghadiri RUPS, keduayaitu Partai
    CARLINA LIESTYANI,S.H.), dan hal tersebutjuga telah dibenarkan dan tidak pernah disangkal serta tidak pernahdibuktikan sebaliknya di persidangan oleh Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat, bahwa Akte No.06 tanggal 19 Agustus 2010adalah Akte yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris, sebagai AktaPara Pihak/Akta Partai dan isinya disebut persetujuan para pihak,dimana inisiatif untuk melakukan persetujuan adalah datang dari parapihak, yang atas kemauan sendiri, datang ke Pejabat Notaris,memberikan atau
    akta yang dimintapara pihak apabila keterangan yang disampaikan para pihakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan, dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan, bahwaNotaris selaku Pejabat yang menuangkanpersetujuan antara Tergugat Il dengan Tergugat ke dalam bentukakta tidak dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut, kecualibertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertibanumum dan kesusilaan dan karena Akte No.06 adalah akta para pihak/akta partai
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 50/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Supriyadi SKom MM Diwakili Oleh : ISBANRI, SH.
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
557 — 388
  • Selain itu Tergugat II juga diduga merupakan kaderPartai Golkar dimana Tergugat IV diduga hampir dapat dipastikan akandiusung oleh Partai Golkar sebagai calon Walikota Cilegon padaPemilukada Kota Cilegon tahun 2020 (hubungan satu partai).Halaman 7 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.b. Tergugat III Direktur Operasional yang merupakan eks NarapidanaKorupsi dana Sertifikasi tanah Pemkot Kota Cilegon.C.
    Dalam hal ini, Tergugat danTergugat II sudah mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Golkar sejakmenjabat Direksi PCM. Tidak ada benturan kepentingan pada Tergugat dan II sewaktu menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku direksi PCM.Bahwa adalah Walikota Cilegon yang mengangkat dan menetapkanTergugat I, Il dan Ill selaku Direksi PCM melalui Rapat Umum PemegangSaham PCM.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 13-10-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
  • No. 850/Pdt.G/2017/PA.Skgbahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuattanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yangmembuat, sehingga telah memenuhi syarat formil.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Mohammad Ervan Ibrahim, S.kom
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
344 — 249
  • JKT.PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 07-05-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 127/Pid.B/2013/PN.JBI
Tanggal 12 Nopember 2013 — WAJDI,SH Als Edi bin SAIDI
111 — 20
  • tersebut, namun sekarang saksi telah mengerti bahwaSULAIMAN akan memberikan keterangan apabila diperiksa polisidengan keterangan yang berpihak kepada siapa yang memberi uanglebih besar kepadanya;e Bahwa saksi tidak pernah mendengarrekaman pembicaraan SULAIMANdengan MUSLIM dan saksi juga tidaktahu bahwa SULAIMAN ada merekampembicaraan tersebut;Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.4 Saksi MUHAMAD MUSLIM, SPdBahwa saksi kenal dengan terdakwa,karena saksi dan terdakwa bernaungdalam satu partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-12-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 891/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2017 — Roderick Gondomulia Lawan Angelina Januardy
218 — 264
  • Seldiberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialinkan kepadaPENGGUGAT;15.Bahwa dikarenakan dalam perkara aquo terdapat kepentingan Pihak laindidalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secaravoluntair yangdiperiksa secara ex partai maka perkara a quo harus harus diselesaikandengan cara Contentiosa, untuk itu PENGGUGAT mengajukan GugatanPencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukumTERGUGAT;Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, maka PENGGUGATdengan segala kerendahan hati memohon
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-10-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 31/Pid.B/2009/PN-SAB
Tanggal 29 Oktober 2009 — NAZAMUDDIN Bin AMIRUDDIN
61 — 8
  • Marhaban Sekretaris.e Bahwa pada mulanya timbul pemikiran dari saksi dan anggota lainnya bahwa KetuaKIP Kota Sabang perlu diganti dengan alasan bahwa Ketua KIP tidak mampumelaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak memiliki program kerja dan kalauada permasalahan dari partai atau masyarakat pemilih, Ketua KIP seringmenyerahkan permasalah tersebut kepada orang lain;Nn BWN REe Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009, anggota KIP Kota Sabangmengadakan Rapat Pleno tentang evaluasi Pemilu Legislatif
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Lsm
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 17
  • KotaLhokseumawe, surat tersebut menerangkan pihak orang tua gampong inginmenyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.Oleh karenanya berdasarkan isinya tersebut maka alat bukti P.2 tersebutmerupakan akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa sahnya suatu akta di bawah tangan sehinggadapat diterima sebagai alat bukti secara hukum di muka persidanganharuslah terpenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti tertulis;Menimbang, bahwa syarat formal akta di bawah tangan yaitu: 1).Bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 10-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
107 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek sengketa selain merugikan kepentingan umum jugameresahkan Umat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim/Penggugat adalah TokohTokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam,Akademisi, Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan TokohPemuda, antara lain: H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim; K.H. Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim: dr. H. Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim; Drs. H. Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim: H.M. Yos Soetomo, Pengusaha; H.M.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Februari 2019 — 1.EDWIN WIBISONO Bin TOHA 2.SUSANTO Als KEVIN Bin BUDIANTO
49 — 10
  • Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besarHal. 41 dari 57 Put. No. 100/Pid.B/2019/PN.Bdg(sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.
    Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 172/Pid.B/2013/PN-Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — HOTMA PANGIHUTAN BAKKARA Als. PAK TUMPAL
45 — 14
  • adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADE PUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI
75 — 35
  • Mohd.Riswan, R;32. 2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. MUHAMMAD RISWAN, Periode Bulan Marettahun 2012;34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R.35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari2005 atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
    Riswan, R ;32.2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;33.6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan, Periode Bulan Maret tahun 2012;34.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 352301001258538, An. Drs. Muhammad Riswan;Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R ;35. 1 (Satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas + 600 M?
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 20-01-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.B/2016/PN Plk
Tanggal 13 April 2016 — Adinata Tupel, S.H. Bin Tupel Anton
142 — 60
  • kuasa untukmelakukan jual beli;Bahwa saksi, Adinata Tupel dan ahli waris Hernalis Encu Dehenmenerima uang dari hasil penjualan PT Anugerah Alam Katingantersebut yang nilainya saksi sudah lupa;Bahwa saham PT Anugerah Alam Katingan yang dijual pada bulan Maret2011 adalah saham PT Anugerah Alam Katingan berdasarkan aktanomor 29 tahun 2005;Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT Anugerah AlamKatingan hanya sebagai pelengkap saja adalah Kusnadi, karena saat ituKusnadi sedang sibuk dalam urusan partai
    MASDUNDUNG Bin LASARUS MUTAR dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Adinata Tupel sejak tahun 2008 saat pilkadadi Kabupaten Gunung Mas dan kenal dengan Notaris Agustri Paruna,S.H. sejak akhir tahun 2009 dalam rangka RUPS PT Anugerah AlamKatingan;Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi, terkait dengan: pertama pada awaltahun 2008 saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai DemokrasiHalaman 25 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN PikKebangsaan yang mengusung Kusnadi menjadi
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 03-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Mjk
Tanggal 9 Nopember 2017 —
18.NARGIS FERAH NIEKE
19.HARTONO
20.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dewan Pengurus CabangKotaMojokerto
Turut Tergugat:
1.DJOKO KARDONO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
60 — 19

  • 18.NARGIS FERAH NIEKE
    19.HARTONO
    20.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Dewan Pengurus CabangKotaMojokerto
    Turut Tergugat:
    1.DJOKO KARDONO
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOJOKERTO
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 06-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.BLi
Tanggal 10 September 2014 — Perdata Gugatan - I GUSTI NGURAH SADHU sebagai PENGGUGAT M E L A W A N - I PUTU ARTAWAN alias I PUTU ARTAWAN ARIANA sebagai Tergugat I - MADE KARTIKA sebagai Tergugat II atau sebagai Para Tergugat -
135 — 77
  • ,,Advokad dan Konsultan Hukum Bakum HAM Partai Golkar Propinsi Bali (sebagaipenerima kuasa) dan dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili di kantorkuasanya tersebut, baik secara bersamasama maupun sendiri sendiri khusus untukdan atas nama pemberi kuasa, mengajukangugatanpengosongan, mengurus,mewakili kepentingan dan mendampingi pemberi kuasadalammasalahpengosongantanahmelawan PUTUARTAWAN alias I PUTUARTAWAN ARIANA dan MADEKARTIKA (Para Tergugat).
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 26-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 35/Pdt.G/2018/PN-Lbp
Tanggal 8 Agustus 2018 — ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; L a w a n : DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
175 — 46
  • ., Tim Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;L a w a n :DAVID BARUS, Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua, Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan Wildan Areza
    ., Tim Hukum pada Kantor BadanBantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DesanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganKabupaten Deli Serdang, berkantor di Jalan Tirta Deli No.7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawan:Kristen, Wiraswasta, tinggal di Dusun 3 Delitua,Kecamatan Namo Rambe, dalam hal ini memberi kuasakepada Muhammad Adlin Ginting, S.H., M.H., dan WildanAreza, S.H., kKeduanya Advokat &
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 283/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Cbi
Tanggal 11 Desember 2017 — * Perdata ELLY VIANA X MOHAMMAD RAMADHAN HUSNI
123 — 101
  • Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentangGugatan, Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan.Penerbit Sinar Grafika, halaman 299 juga menyatakan hal yang samasebagai berikut:Proses Penyelesaian suatu perkara, Tidak Boleh MenimbulkanKerugian Kepada Pihak ketiga yang Tidak Ikut menjadi pihak dalamperkara, Prinsip Kontrak Partai (Party Contract) yang di gariskan Pasal1340 KUH Perdata, yang menegaskan Perjanjian hanya Mengikatkepada Para Pihak yang Membuainya, berlaku juga dalam
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
I Gusti Ngurah Wirayoga, SH.
Terdakwa:
Rahman
37 — 29
  • JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
SUTIKNO Alias BAPAK FAJA Bin SUMIHARJO.
199 — 147
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai