Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.

kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.

KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri

daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor

Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan

Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor

dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Dps

PUTUSANNo. 639K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDIN MAHMUD alias RUDIMAHMUD ;tempat lahir : Dompu ;umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1964 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kec.Pajo ,Kab.Dompu ;agama : Islam;pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahanan :karena didakwa :Bahwa

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunyaUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014; Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tetapi sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UndangHal. 47 dari 80 Hal. Putusan No. 115/G/2019/PTUN.BKLUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 PeraturanPemerintah Nomor 11Tahun 2017; 5.

Dengan demikian biladikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, makapenerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyapDerbuatan jn nanan nana nn nn nnn nnn nnn nnn nnne nee Menimbang, bahwa Amar Poin 2 Putusan Mahkamah Konstitusi RItersebut pada pokoknya menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 ;Hal 1 dari94 hal Put.No.28/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke 1 sejak Tahanan Kota,sejak tanggal 02Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015 ;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ke2 Tahanan Kota, sejaktanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;6 Penuntut Umum di Rutan, sejak tanggal 23 Maret 20015 sampai dengan tanggal 11April 2015.7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;8 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru di Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei2015 ;9 Perpanjangan pertama oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 25

Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;12 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat

PUTUSANNomor: 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa,menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama : HARAPANDI,SP Bin SAMIN ;Tempat Lahir : Palangkaraya ;Umur/ tanggal lahir : 49 tahun /21 Desember 1963 ;Jenis Kelamin : Lakilaki

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juni2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;c. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkarayaNomor:19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan HariSidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;d.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal09 September 2013 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang penunjukan KetuaMajelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;e. Suratsurat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwatersebut ;Setelah mendengar dan membaca :a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.PerkPDS02/Q.2.11.6/Ft.1/06/2013 tertanggal 24 Juni 2013 ;b.

Menyatakan Sidang/Pemeriksaan Perkara Nomor:19/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. atas nama Terdakwa HARAPANDI,SPdilanjutkan;4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusanakhir;25Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umummengajukan saksisaksi dan ahli kepersidangan,masingmasing telah bersumpah/berjanji,yang pada pokoknya saksi memberi keterangan dan ahli memberi pendapat sebagai berikut :1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari RABU tanggal 30OKTOBER 2013 oleh kami HARIS MUNANDAR,SH.MH (Ketua Pengadilan Tipikor)sebagai Ketua MajelissSUKAR PRIYAMBODO,SH.MH (Hakim Adhoc Tipikor), danYARNA DEWITA,SH.MM (Hakim Adhoc Tipikor) , masing masing sebagai hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Redaksi ......... eee ee eeeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Azmar (Pemohon).Banda Aceh, 08 Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, S.HNIP. 19610721 198203 1 004Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/PN Bna

,Panitera Pengganti,D.t.oDermawan,S.HUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAcehWakil PaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Bna

T.A. 2007;TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;5) 1 (satu) unit CPU merk Zyrek;6) 1 (satu) unit monitor merk Zyrek;7) 1 (satu) set spieker;8) 19)DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, yaitu Kelompok Tani RukunSantoso Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;(satu) buah kyboard;1 (satu) unit printer Canon IP 1880;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus Rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor

BinMARTOREO tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Mei 2012Nomor: 04/Pid.B/tipikor/2012/PN.Bkl. tersebut dengan tambahan tentangstatus Terdakwa ditahan atau tidak, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO terbuktisecarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARYANA, A.Ma.Pd.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilanyang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.BkI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober

Tapanuli TengahPendidikan :S2 Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan oleh:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampaidengan tanggal 28 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2014; = 222 nnn nnn nnn nn nnn nnnDiperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10Mei 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;Hal 1 dari 45 hal Put.

No.25/PID/TPK /2015/PT.DKITimur.Perumahan Era Mas, Blok B II/15, Jakarta Timur.7 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/dtanggal 14 September 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: 1 Kores Tambunan, SH. 7 Charles A.M.2 Amor Tampubolon, SH. Hutagalung,3 Eben Ezer Sitorus, SH., M.H. S.H.4 SH.

PUTUSANNomor : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Tidana Korupsi pada PeradilanTingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmutr/Tgl LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanYUDEALBERT,STPalangkaraya37 Tahun /

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palangkarayatanggal 30 Mei 2013 Nomor : 17I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R sejak tanggal30 Mei 2013 s/d. 28 Juni 2013;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 17II/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d. 27 Agustus 2013;.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 09PP I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PR sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26September 2013;.

2013 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R mengenai hari sidang;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar dan membaca dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dan HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh HENDRA, SH.

melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya selaku KetuaDewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara LembagaAliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu denganmenakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara antara lainmeminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan DanaDesa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, DesaTalang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dariUniversitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke"Tipikor

Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglselaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebutdengan cara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya)terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untukdilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yanghasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab.Kepahiang di Dusun KepahiangKab.Kepahiang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suryadi,pertemuan itu hingga pukul 24.00Wib, sehingga pada tanggal 24 Juli 2019sekitar jam 24.00 Wib terdakwa Cahaya mengatakan kepada kami, bahwauntuk menyelesaikan putusan KIP dan penetapan PTUN Bengkulu kamimempunyai pilihan yaitu masing masing menyerahkan RAB desa 20152017kepada Saksi Suryadi dan Terdakwa Cahaya namun apabila tidak maumaka kami akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 7 November 2019dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

PUTUSANNo. 2313 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H. SUNTORO, S.IP., M.Si.

Alasannya, kurang atau tidak cukupmempertimbangkan keadaankeadaan tersebut sudah merupakan masalahpenerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi sepertiyang di atur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ;Bahwa dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 05 November 2014 yangamarnya berbunyi:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumdan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaHal. 50 dari 397 hal.

SUS/Tipikor/2014/PN.PBR dimana penetapan hari sidang didasarkan kepadapelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BaganSiapiapi, tanggal 05 Maret 2014, nomor RegPerkara: PDS02/SIAK/03/2014, atas nama Terdakwa H.

Indrapura sebagaimana termuatdalam Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid.SUS/Tipikor/2014/PN.PBR;Hal. 58 dari 397 hal.

SUNTORO, S.IP., M.Si., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon' Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURAtersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 20/TIPIKOR/2014/PT.PBR., tanggal 05November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 18/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR., tanggal 23 Juli 2014 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa H.

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H. danHakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

Namunjaksa penuntut umum masih saja memaksakan perkara dengan Tuntutannya,saya bersalah sebagaimana Pasal TIPIKOR yang di Dakwakan kepadaTerdakwa, dengan bertujuan untuk menunjukan pada Publik bahwa sayaseolaholah "benar bersalah" melakukan Korupsi Keuangan Negara;Bagaimana mungkin keterangan saksi Hasanudin Ba'adi dan Saksi RikciBakarang dalam persidangan telah dengan jelas mengatakan Bahwa Uangsejumlahn 3,9 Juta tersebut tidak tau untuk apa dan tujuan peruntukannyauntuk apa, lalu diri Terdakwa

Untuk itu saya Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmembebaskan saya dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Benarkah peristiwa piadana yang di dakwakan JPU kepada terdakwa terkaitdengan UU tipikor? Tentu sangat tidak logis, dimana tidak logisnya :Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 10 /Pid.SusTPK/2018/PN.Pal1.

Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuandalam TIPIKOR antara Pemberi dan Penerima uang samasama adalahpelaku kejahatan dan korbannya adalah Negara. Hal ini berbeda denganpemerasan dalam tindak pidana umum dimana penerima uang adalahpelaku dan pemberi uang adalah korban, karena paradigma hukumTIPIKOR selalu menempatkan korban adalah negara dan hajat hiduporang banyak;2.

Bahkan ada diantara saksi yang terpaksa dihadirkan dalamSidang Tipikor oleh Jaksa Penunut Umum namun sebenarnya dalampemeriksaan sebelumnya serta dalam Sidang Praperadilan saksitersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, padahal saksi tersebutselalu. mengikuti jalannya proses pemeriksaan dan jalannya sidangpraperadilan sebelumnya, Semuanya akan Kami sampaikan dan uraikanlebih lengkap/lanjut dalam Pleidoi iniSetelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya

Dalam kasus tertangkap tangan pencurian sebagaimanadimaksud Pasal 362 KUHP, maka setidaktidaknya SiPenangkap menemukan adanya sesuatu yang diambil sebagaibentuk pencurian, bisa berupa harta, uang atau suratsurat,barang atau uang sebagai barang bukti Si Tertangkap Tangandan pemenuhan inti delik (bestanddeelen) pasal pencurian yaituunsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain;Dalam kasus tertangkap tangan suap, sebagaimana dimaksudPasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor

, maka setidaktidaknya Si Penangkap menemukan adanya sesuatu yangdiambil sebagai bentuk menerima suap, bisa berupa harta,uang atau suratsurat, barang atau uang sebagai barang buktiSi Tertangkap Tangan dan pemenuhan inti delik (bestanddellen)pasal suap UU Tipikor yaitu unsur menerima hadian atau janjr.;44.

Itoc Tochija yaitu menerima hadiah ataujanji dari Triswara Dhanu Brata alias Ade bersama Hendriza Soleh Gunadialias Ari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Kota Cimahi Tahunanggaran 2016 dan 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU TIPIKOR

Ketentuanpasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah UU khusus (/exSpecialis) yang mengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU Tipikor(lex generalis) manakala diatur ketentuan yang sama.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas,terlihat bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidanayang diatur dalam UU KPK.

Sehingga untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangkawaktu/momennya digantungkan pada sejak ditemukannya sekurangkurangnya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) UU KPK danPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015.Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK,sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yangdisebut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26 A UU TIPIKOR, apabilapenyelidik telah menemukan bukti permulaan