Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — LEMBAGA PENGAWASAN ASET NEGARA INDONESIA (LPANI) YUSTISIA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan memperhatikan point 3 pada bagian latar belakang dapatdisimpulkan bahwa Penggugat bergerak dibanyak bidangkemasyarakatan seperti lingkungan, hutan, serta semua aset negara,bahkan apabila kita mau mengintrodusir lebih jauh peraturan Perundangundangan Indonesia maka aset negara sebagaimana disebutkanPenggugat meliputi juga partai politik, lembaga penjamin simpanan,gedung dan bangunan milik pemerintah, minyak, tanah, puitangnegara,dll;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Ny. LISA VS Ny. LINA, dkk
121 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat, tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakyang bersangkutan*;Bahwa dengan jelas uraian tersebut diatas, oleh karenannya, PemohonKasasi/Pembanding mohon kepada Yth.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
SALIM LAYS
Tergugat:
1.TANG DEKY SUGIANTO
2.JUAN HALIM
3.TIAN TIONO SUJONO
Turut Tergugat:
3.ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH.,M.Kn.
4.JHONY SIMON LEFRAN, SH.
5.MAYASUSI, SH.
6.KOPERASI MITRA SEJATI CABANG BALIKPAPAN
7.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
135 — 12
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) sehinggaHal. 14 dari 39 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Bppperbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TURUT TERGUGAT Vsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal 1340KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu peranjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata::Semua penanjian
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 61/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : STEVEN HENDRIC
Terbanding/Tergugat I : SAMMY LIM
Terbanding/Tergugat II : VILYANNAKUSUMA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
77 — 43
  • TindakanA tersebut bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 29-09-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 185/Pid.B/2014/PN.Pgp
Tanggal 16 Desember 2014 — DJONG KHUN TET Als ATET
75 — 17
  • perbuatanterdakwa melanggar pasal 72 ayat (2)UU RINo. 19 tahun 2002 tentang HakCipta;Bahwa keping CD/DVD/VCD lagudan film yang terjual dalam sehari ditoko KINGS VIDEO milik terdakwaKurang lebih sekitar 50 (lima puluh)keping;Bahwa sales datang ke toko KINGSVIDEO milik terdakwa 2 (dua) kalidalam sebulan ;Bahwa ada 2 (dua) orang sales yangsering datang ke toko KINGS VIDEOmilik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak ada mendapatdiskon dari sales apabila membeli CD/DVD/VCD lagu dan film dalam jumlahyang banyak/partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 74/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
PANTER RIVAY SINAMBELA., SH
Terdakwa:
1.ANDHI NUGROHO
2.H. AGUNG GUNAWAN, Lc
95 — 58
  • Saksi Primiyakto Deny Narwondo, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangandidepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar; Bahwa pada tanggal 8 bulan Agustus 2020 saksi, DavidHendrajid Rahatdja, Dedi Lesmana (Pengurus Partai Berkarya) danterdakwa Andhi Nugroho (Marketing Ekskutif BUMDES) bertemu diGrand Indonesia Jakarta Pusat saat itu pihak David HendrajidRahardja membawa contoh beras di perlihnatkan kepada terdakwaAndhi
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 10_Pdt.G_2016_PA.Lbj
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat vs Tergugat dan Turut tergugat 1, turut tergugat 2, turut tergugat 3, turut tergugat 4, turut tergugat 5, turut tergugat 6, turut tergugat 7, turut tergugat 8, turut tergugat 9, tergugat 10, turut tergugat 11, turut tergugat 12, turut tergugat 13, turut tergugat 14, turut tergugat 15.
139 — 53
  • September 1992 atas nama XXxxxxxxx dan XXXxxxxxmasuk kategori akta otentik, jika memenuhi syarat formil dan materiilmempunyai daya bukti sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti (T.6.) berupa foto copy Sertifikat TanahNomor 2139 tanggal 10 Oktober 1995 atas nama xxxxxxxx masukkategori akta otentik, jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyaidaya bukti sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formilharus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :Bersifat partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 355/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : MISKAM, SE.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap
Terbanding/Turut Tergugat : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah Cabang Purwokerto
Turut Terbanding/Penggugat II : SUMARDI
46 — 38
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPara PENGGUGAT tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman 439)Hal 9 putusan. No.355/Pdt/2016/PT SMGsehingga gugatan Para PENGGUGAT dapat dikatakan error inpersona.2.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan Agama
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tahun 1989
1450 — 587
  • Tentang : Peradilan Agama
  • terhadap Hakim sebagai pegawai negeridilakukan oleh Menteri Agama.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidakboleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.Pasal 13(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut:warga negara Indonesia;beragama Islam;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 20 September 2017 — H. AHMAD SURYANA Bin USUP SUKARMA.
78 — 24
  • sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
    sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
    kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 21 Mei 2013 — SRI DARTUTIK
69 — 54
  • tertanda2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    ,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 89 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
    SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 151 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 20-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 79/Pid.B/2019/PN Skh
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
1.ARI WIBOWO alias BOWO bin SUHARDI
2.Eko Purnomo alias Eko bin Sarno
60 — 6
  • tersebut dan Terdakwa juga menerima uang pembayaransejumlah Rp 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa setelah selesai transaksi pulangnya Terdakwa woroworo keWA Group Trompolink Crew, dalam WA Group tersebut Terdakwa adakenalan namanya OKKY tetapi yang datang mengantar Saksi pulang bukanOKKY melainkan teman OKKY yang tidak dikenal nama maupunidentitasnya, dan Terdakwa diantar sampai Pasar Baki Kec.BakiKab.Sukoharjo, selanjutnya malam itu Terdakwa langsung mengikuti kegiatanpenyuluhan Partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-03-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 44/PID.SUS/2014/PN.PSB
Tanggal 2 Juni 2014 — MARWAN NASUTION Bin TUNAS NASUTION Pgl MARWAN
55 — 27
  • 44/Pid.B/2014/PN Psbe Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadapterdakwa yang dilakukan oleh saksi ASPIA bersamasamadengan saksi HERWANDI pada hari Kamis tanggal 16 Januari2014 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan Padang PanjangJorong Lubuk Puding Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak NanDuo Kabupaten Pasaman Barat karena terdakwa disangka telahmemiliki dan membawa ganja keringe Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul17.45 WIB saksi sedang berada di sebuah posko partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
  • permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-11-2011 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 168/Pid.B/2011/PN Pwk
Tanggal 8 Nopember 2011 — WAHYU bin AGUS
50 — 6
  • ditanam dari tanaman semua semua tanaman genuscannabis, termasuk daun, biji danbuahnya ; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksiSuparyanto,Frima Suparman,Ganjar Resi Permadi dan saksi Sri Djuningsihyang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan denganketerangan terdakwa dan barangbarang bukti yang diajukan dalampersidangan terungkap faktafakta bahwa berawal dari laporanlaporanyang diterima ole pihak kepolisian bahwa terdakwa memiliki aktifvitasmenjual narkotika jenis ganja dalam partai
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 03-12-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Psp
Tanggal 3 Desember 2013 — H. S U T O R S I R E G A R (Penggugat) 1. HJ. ARJUNA SARI NASUTION dan 2. Ir. RAJA SAHLAN NASUTION (Tergugat)
340 — 87
  • rugi ; menurut dan berdasarkan surat pelepasanpenguasaan atas tanah dengan ganti rugi No : 594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik para Tergugat sebagai pihak dalam gugatanPenggugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehingga tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat terkait dengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumahperkara ;Bahwa tindakan Penggugat menarik para Tergugat bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1083/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Andi Nurul Huda
Tergugat:
Rennier Abdul Rachman Latief
167 — 56
  • ., Sebagai Tergugat II tersebut, penggugat tidak terlibat sebagaipihak dalam perkara yang bersangkutan ;Bahwa sesuai Prinsip kontrak partai (party contract) sebagaimana yangdigariskan dalam pasal 1340 KUH Perrdata yang menegaskan bahwaperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada parapihak penggugat dan tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 15-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1995 K/PID/2011
Terdakwa; Yulius Maronda, dkk
130 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkebundi atasnya tanpa seizin terlebin dahulu kepada pemilik, itu pelanggarankeras.Bahwa memang awalnya PTPN XXVII digantikan PTPN XIV Perseromasuk dengan cara menyerobot, setelah tanah masyarakat sudahdikuasai baru cari siapa pemiliknya, istilah hamil dulu bari dinikahi artinyamain spekulasi.Bahwa dalam hal memainkan spekulasi mempergunakan kekuatan TNIdan menakutnakuti masyarakat pemilik lahan dengan ancaman bahwabarang siapa yang menghalangi program pemerintah dan menghalangipembangunan adalah PKI (Partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-04-2010 — Putus : 11-10-2010 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 11 Oktober 2010 — -LEKAN AJANG vs -BUPATI KUTAI TIMUR
240 — 146
  • undangundang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnyayang diberikan oleh undangundangMenimbang, bahwa ketentuan Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 C ayat(1) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan : MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang27Undang Dasar, memutus pembubaran partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
BURHANUDIN
Tergugat:
PEMERINTAH KAB.LOMBOK TENGAH KEC.PRINGGARATA KEPALA DESA MURBAYA
265 — 203
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai