pembebananHak Tanggungan kepada Tergugat Kelima (PT Bank MandiriTbk) wajib melalui mekanisme RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT Sacna Graha Eka (Tergugat Kesatu).

JKT.Sel terhadap Tergugat I dan Tergugat I,mengenai permohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I,dengan dalil RUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiranpara ahli waris dari alm.

Mauli Regina Siahaan (Tergugat IV), mengenaipermohonan pembatalan RUPS LB Pemegang Saham Tergugat I, dengan dalilRUPS LB tersebut tidak memenuhi kuorum karena ketidak hadiran para ahliwaris dari alm.

Hal ini telah diperkuatsecara hukum bahwa Berita Acara RUPS Tergugat I yang dibuatdihadapan Notaris Tita Ariyani, SH telah mendapat pengesahan dari dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Dengandemikian penyelenggaraan RUPS tersebut secara yuridis formil telah sahdan mengikat para pihak terkait serta tidak ada pembatalan RUPS atasdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.f Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kewenanganapapun untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah menyelenggarakanRUPS tanpa memenuhi persyaratan, sehingga RUPS tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat.3 Bahwa Tergugat V dengan ini menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaposita

Bintan Inti Sukses (Asli);

PT.BIS (Asli);

BINTAN INTI SUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 16 Mei 2018 PT.BIS (Fotocopy);

Bintan kepada PT.Bank Riau, PD.Bank BPR Bintan dan PT.Bintan Inti Sukses untuk tahun 2009 s/d 2010 (Fotocopy);

Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

BIS yang diputuskan dalam RUPS LuarBiasa; Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;16.

pada akhir tahun 2018 yangmembahas tentang RUPS 2017 dengan agenda pemaparan unitunitusaha dan program kerja PT.BIS;Bahwa yang melakukan pemaparan pada RUPS tersebut yaituRisalasih ;Bahwa pada saat RUPS tersebut Teddy Ridwan juga hadir;Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2019 yaitu denganagenda pergantian Direktur PT.BIS;Bahwa RUPS luar bisa tahun buku 2017 dan 2018 di lakukan pada hariyang sama;Halaman 109 dari 233 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

(RUPS) Tahunan PT.

Sebagai gantinya, RUPST mengangkat Bapak OngLiong Tik sebagai Direktur Perseroan...Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perseroandari Tergugat dilakukan oleh RUPS pada tanggal 6 Juni 2017 tersebut diatas, telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU.PT), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 94 ayat (1) UU.PT:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.9.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.26.

Direksi yang ditetapkan dalamsetiap RUPS merefleksikan remunerasi untuk tahun berjalan sesuaitahun buku perusahaan(yakni Januari. s/d Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasi anggota Direksi lama (yangHalaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimelepaskan masa jabatannya pada RUPS tersebut), dan remunerasianggota Direksi baru (yang baru diangkat pada RUPS tersebut).Oleh karenanya, formula perhitungan remunerasi yang diuraikan olehPenggugat di dalam Gugatannya

Oleh karenanya, seandainyapun RUPSHalaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Cbimemutuskan untuk tidak memberikan remunerasi kepada direktur,maka hal ini tidak menyalahi ketentuan UU Perseroan Terbatas.Akan tetapi, dalam Perkara Perdata a quo, RUPS Tergugat, ataskebijakan dan diskresinya sendiri, menyetujui pemberian remunerasikepada Direksi dalam Keputusan RUPS.

Padahal, nilai remunerasi total untuk Direksi yangditetapkan dalam setiap RUPS merefleksikan remunerasi untuktahun berjalansesuai tahun buku perusahaan (yakni Januarisid Desember setiap tahunnya), yang mencakup remunerasianggota Direksi lama (yang melepaskan masa jabatannya padaRUPS tersebut), dan remunerasi anggota Direksi baru (yangbaru diangkat pada RUPS tersebut).

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa drg. GRIETJETANUMULIA, EMY TANUMULJA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA(berkas terpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), terdakwa drg. GRIETJE TANUMULIA dan EMMYTANUMULJA (berkas terpisah). Yang menjadi ketua rapat pada RUPS Luar Biasayang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Fakta persidangan tentang pengaturan gaji Terdakwa selakuDirektur Utama, yang mana judex factie menguraikan seolaholah telahpernah diatur didalam Berita Acara Rapat ( RUPS ) No.186 tanggal 27Oktober 2016, padahal menurut fakta persidangan, tidak pernah adatercantum pengaturan tentang gaji Terdakwa didalam Berita Acara Rapat( RUPS ) No.186 tanggal 27 Oktober 2016.2.

Uraian fakta seolaholah Terdakwa selaku Direktur Utama belumpernah melaksanakan RUPS untuk pertanggungjawaban jabatan,tidak sesuai fakta persidangan, mengingat berdasarkan Lampiranbarang bukti berupa dokumen RUPS No.002/RUPS/PT.PTC/IIII/2018tertanggal 17 Maret 2018, RUPS sudah pernah dilaksanakanuntuk masa jabatan Terdakwa selaku Direktur Utama, yang manaberikutnya terhitung tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa sudah tidakmenjabat lagi selaku Direktur Utama Perseroan PT.Pesona TimurCemerlang.5.

Bahwa judex factie telah salah dan keliru mengkonstruksifakta persidangan, sehingga sampai pada pertimbangan seolaholah perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan RUPS.1.3. Bahwa konstruksi fakta judex factie tersebut seolaholahmencari payung hukum, lalu mengkonstantir rumusan perbuatanseolaholan telah memenuhi unsur perbuatan melawanhukum( wederrechtelijk).2.

Pertimbangan Judec Factie Tentang Pelaksaan RUPS.4.1. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidaktepatmengkonstantir tentang kewajiban melaksanaan RUPSadalah sebagai sebuah perbuatan bersifat melawan hukumpidana ( wederrechtelijk ), mengingat didalam UndangUndangNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ada Pasalmengatur tentang rumusan perbuatan Pidana namun hanyamemuat sanksisanksi bersifat keperdataan.4.2.

Bahwa sedangkan menurut faktanya, Terdakwa terhitungsejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan RUPS No.002/RUPS/PT.PTC /IIl/2018 RUPS tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama PT.Pesona Timur Cemerlang.Halaman 26 dari 37, Putusan Nomor 1297/PID/2020/PT SBY4.3.

BANGUN MEGAH SEMESTA saksi ANDREAS SIE tidak hadir dalamRUPSLB tidak hadir, maka saksi TJIPTA FUDJIARTA membeli saham saksiANDREAS SIE melalui Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Akta JualBeli Saham No. 54 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan olehNotaris ANLY CENGGANA, SH;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris ANLYCENGGANA, SH. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS No. 43 tanggal17 November 2011, Berita acara RUPS No. 2, Akta Jual Beli Saham No. 3,Akta Jual Beli Saham No. 4

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT.

BANGUNMEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

BANGUN MEGAHSEMESTA adalah sebagai berikut:e Direktur Utama : TOH YORK YEE WINSTONe Direktur : CONTI CHANDRAe Komisaris : TJIPTA FUDJIARTABahwa pada tanggal 01 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.BANGUN MEGAH SEMESTA yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS No. 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris SYAIFUDIN, SH. Tentang perubahanDireksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bahwa Pemohon/PT Horas Insani Abadi telah melaksanakan RUPSTahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS TahunanPT Horas Insani Abadi telah memutuskan pembagian dividen kepada parapemegang saham PT Horas Insani Abadi yang bersumber dari labaditahan PT Horas Insani Abadi pertanggal 31 Desember 2010 (vide: Pasal4 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24 Juni 2011).7.

Bahwa RUPS Tahunan PT Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011memutuskan dividen saham atas nama Jonggi Darma Situngkir sebanyak50 lembar saham dan deviden saham an. Karmin Sutan sebanyak 25lembar saham yang belum diserahkan kepada Dr. Med. PolentynoGirsang Sp. B.

Finacs dititipbkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematang Siantar hingga gugatan perkara perdata No. 44/PDT.G/2009/PNPMS mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(vide: Pasal 5 Berita Acara RUPS PT Horas Insani Abadi No. 5 tanggal 24Juni 2011).8.

No. 527 K/Pdt/2012perkara tersebut telah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.5 Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon telah melaksanakan RUPS tahunanPT. Horas Insani Abadi tanggal 24 Juni 2011 dan RUPS Tahunan PT. HorasInsani Abadi telah memutuskan pembagian Deviden kepada para Pemegangsaham PT. Horas Insani abadi yang bersumber dari Laba ditahan PT. HorasInsani abadi pertanggal 31 Desember 2010 (Vide : Pasal 4 Berita Acara No. 5RUPS Tahunan PT.

Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Daya Kaltim Bahagia sesuai pasalPage 15 of 413.23.3105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangperseroan terbatas yang menyebutkan : anggota direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannyadanPasal 10 ayat (8) Akta Pendirian PT.

Daya KaltimBahagia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupunRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT.

Jika seseorang beroleh jabatan sebagai direksi lewatmandat RUPS, maka wajib tunduk pada ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

atau oleh direktur utama dapat dilihat/dinyatakandalam AD/ART, perubahan AD/ARTnya atau akta berita acara RUPS.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan milik sendir1;b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdirisendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diIndonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b yangberkedudukan di luar wilayah Indonesia.Apabila diperhatikan jabatan terakhir Penggugat adalah selaku Direkturyang diangkat berdasarkan hasil rapat RUPS

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula.Apalagi saat ini Penggugat juga salah seorang pemegang saham dengantotal kepemilikan sebesar 1.45% pada Tergugat, sehingga dengan demikianPenggugat juga pemilik (owner) dari perusahaan, oleh karenanyaPenggugat tidak dapat bertindak sebagai pekerja sebagaimana dimaksudUU No.13 Tahun 2003.Pengadilan PHI tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensiabsolut).Sesuai peran dan kedudukan penggugat selaku

, sementara pasal 105 UU PT mengatur mengenaimekanisme pemberhentian Direksi oleh mekanisme RUPS pula;Bahwa hal sebagaimana dijelaskan pada poin diatas sesuai denganpendapat Kemalsjah Siregar sebagai Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yangmenyatakan bahwa jika seseorang beroleh jabatan sebagai Direksi lewatmandat RUPS, maka Penggugat wajib tunduk pada ketentuan UU PT, makasengketa seputar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi UPAYAHUKUMNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI.Gugatan Penggugat Kabur ( OBSCUUR

tidak jelas dan kabur, karena penggugat sendiridalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1.Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satukesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi diatas.Bahwa memang benar Penggugat dalam RUPS

pertamakalinya diangkatsebagai pelaksana Jabatan Direktur sejak tahun 2006, kemudianberdasarkan rapat RUPS juga Penggugat selanjutnya diangkat sebagaiDirektur dalam masa jabatan 4(empat) tahun dan berakhir tahun 2010.Bahwa kemudian untuk mengikuti proses seleksi calon Direksi Penggugatharus mengikuti tes kemampuan dan kepatutan (Fit and profer test) yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia.

SurveyorIndonesia (Persero), melainkan hanya sebatas usulan Pemegang Sahamkepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) untuk melakukanpengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia (Persero) termasukorgan RUPS PT.

S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yangditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia(Persero).

Putusan Nomor 2 K/TUN/2015(1) Organ RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukan pejabattata usaha negara;(2) Hasil RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero) bukankeputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan pejabatpublik, namun keputusan badan hukum perdata perseroanterbatas.(3) Dalam Judex Facti sama sekali Objek Sengketa tidak adadiikuti dengan keputusan lebih lanjut dari pejabat tata usahanegara, selain hanya surat Menteri BUMN cq. Objek Sengketaaquo.

, bukan hasil RUPS PTSurveyor Indonesia (Persero) atau surat yang lain yang bersifatperdata.Gugatan diajukan terhadap pejabat tata usaha negara cq.

BPR Dana Utama yangditunjuk secara sah dalam RUPS Luar Biasa; Bahwa sesuai dengan pernyataan keputusan rapat No. 39 yang dibuat olehNotaris Pujiastuti Pangestu, SH kedudukan Tergugat II adalah KomisarisUtama dan Turut Tergugat I adalah Komisaris PT.BPR Dana Utama yangkedua duanya kemudian disebut Dewan Komisaris, sedangkan TurutTergugat II adalah Direktur yang bersamasama dengan Penggugatmerupakan direksi PT. BPR Dana Utama; Bahwa sebelum Penggugat memimpin PT.

untuk memberhentikan Penggugatsecara resmi melalui pengadilan ini dan memberikan pesangon dan atauimbalan yang layak, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat Iuntuk memanggil RUPS luar biasa untuk memberhentikan Penggugat secararesmi paling lambat bulan Juni 2015;Bahwa oleh karena penggugat diberhentikan maka sudah selayaknyaPenggugat mendapat pesangon atau imbalan jasa, oleh karenanya mohonmenjatuhkan putusan menghukum Tergugat I untuk memberikan pesangonsesuai dengan peraturan yang berlaku

Sedangkan, hubungan hukum antaraanggota direksi dengan owners atau RUPS adalah hubungan kepercayaan(Fiduciary Duties) dan pemberian amanat (Legal Mandatory), atauhubungan yang bersifat koordinasi (Partnership) :Bahwa dalam hal penunjukan sebagai Direksi tunduk kepada Pasal 94 ayat (Anggota Direksi diangkat oleh RUPS) sehingga terjadinya hubungan kerjaantara Direksi dengan Perseroan terbatas bukanlah dari UndangUndangNomor 13 tahun 2003 melainkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,sehingga pengakiran

Sedangkan direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan Perseroan terbatasberdasarkan keputusan RUPS.

Sedangkandireksi mendapat gaji karena menjalankan pengurusanPerseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS.2 Bahwa terkait dengan permohoan penggugat agar putusan dalamperkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbarr Bij voorad) , kami tanggapi sebagai berikut: a Bahwa sesuai doktrin maupun berdasarkan HIR, pemenuhan suatuputusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun melaluieksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatanhukum tetap.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatanyang

berkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan

karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat diRUPS biasa; Bahwa Rapat

dilarang satuanggota pun tidak menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sirkuler jadi untuk sah dan mengikatnya Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS) harus mendapat tandatangan dari semua pemegang sahamtanpa terkecuall; Bahwa dalam RUPS sirkuler yang menjadi tanggal pengesahan adalahpenandatangan terakhir dari pemegang saham, misalnya ada tigapemegang saham A,B,C dan C terakhir tandatangan, tandatangan tersebutmenjadi tanggal pengesahan RUPS sirkuler; Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

kasasi dari Pemohon Kasasitidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memorikasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam halini Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan apabila Direksi tidakmengindahkan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), makaPemegang Saham yang meminta RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohonmelakukan pemanggilan RUPS tersebut, dan atas permohonan tersebutKetua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemohon apabilasetelah Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemohon apabila terbukti secarasumir persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon memiliki kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan

RUPS;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat(5) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 9 Ayat (6), (7)dan (8) Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213, tanggal 20Agustus 2011 menyebutkan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dahuluTermohon juga sebagai pemegang saham untuk menghindari kekosongankarena Direktur dan Komisaris tidak dapat melakukan pemanggilansehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Perseroan

ataupun di dalam maupun di luar Pengadilanuntuk mewakili Perseroan, maka terhadap permohonan Pemohon untukmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa adalahberalasan menurut hukum;Halaman 6 dari 8 hal.

Nomor 356 K/Padt/2019.Bahwa dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PerseroanTerbatas PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 22 tanggal 22 November 2013,yang selanjutnya telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU08917.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 3 Maret2014, disebutkan bahwa acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan secara fakta dalam Akta Berita AcaraRapat

Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.

Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.

saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS

GMS, di tambah bunga menurut suku bunga Depositopada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak di bayarkannyadividen setelah RUPS tahun 2008, 2009, dan 2010 sampai denganpenyerahan saham PT. GMS kepada Penggugat.

) diadakanaudit Keuangan oleh auditor independen ( T4.)Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk melakukan audit tersebut telahdisetujui oleh TERGUGAT dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2009 (T5)dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tanggal 22Juni 2009 akan tetapi rapat umum pemegang saham (RUPS) tersebut tidakdihadiri oleh PENGGUGAT ( T6)Bahwa didalam RUPS tersebut juga telah dilakukan penggantian TERGUGATsebagai Komisaris sesuai dengan surat permintaan PENGGUGAT tertanggal10 Juni 2009

) atau RUPS LB untuk menetapkan status sahamsaham PENGGUGAT sebanyak 208.975 lembar di PT GMS.

Sebagai Pemegang Saham,PENGGUGAT mempunyai hak suara dalam RUPS, termasuk mempunyai haksuara untuk memutuskan/menetapkan untuk memberikan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai pasal 113 UU PT.Dengan demikian apabila benar PENGGUGAT selaku Dewan Komisaris tidakpernah menerima gaji atau honorarium dan tunjangan, maka hal tersebutsudah jelas berdasarkan atas putusan RUPS dimana PENGGUGAT sendiriselaku Pemegang Saham ikut memberikan putusan dalam RUPS tersebut.Berdasarkan fakta

GMS/Tergugat PerihalPenambahan Agenda RUPS PT. GMS; (diberi tanda bukti(P7 C).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 11 Juni 2009Kepada Dewan Direksi PT. GMS Perihal Permintaan AuditFinansial Dalam RUPS PT. GMS; diberi tanda bukti (P7 D).Foto copy Surat Penggugat Tertanggal 16 Juni 2009 Perihal; Konfirmasi Mengenai Permintaan Audit Finansial,Revaluasi Asset Dan Saham Dalam RUPS PT. GMS; diberitanda bukti (P7 E).Copy dari copy Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 20093713. Bukti P914. Bukti P1015.

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T9); 2.Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard Nomor :22 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H.,M.Kn., Notaris di Batam (Bukti T10);Bahwa Bukti T9 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham(RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard tersebut membuktikan bahwa RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyarddihadiri oleh : 1.

Sintai Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013 adalah sah(halaman 12 alinea 6); Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86UndangUndang PT. Nomor 40/2007 maka syarat yang mengharuskanterpenuhinya kourum dalam RUPS untuk pemilihan Direksi dan DewanKomisaris telah dipenuhi dengan demikian maka petitum point 6 jugaberalasan untuk dikabulkan (halaman 12 alinea 7).

Sintai Industri Shipyard, karena Pasal 111 ayat (6)UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassudah menentukan : dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggotaDewan Komisaris, pengangkatan, penggantian dan pemberhentianmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dengan demikian TermohonKasasi/Pemohon sudah tidak lagi sebagai Komisaris di PT. Sintai29Industri Shipyard sejak ditutupnya RUPSLB PT.

Sintai Industri Shipyardberdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS)PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013 (Bukti T.9);2.13. Bahwa dari uraian di atas maka sesungguhnya sudah terbukti bahwaternyata Pemohon/Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. SintaiIndustri Shipyard karena Pemohon/Termohon Kasasi tidak pemegangsaham yang sah, dan sudah tidak lagi sebagai komisaris sejak RapatUmum Para Pemegang Saham (RUPS) PT.

Sintai Industri Shipyard pada RUPS tanggal 20 April 2013adalah sah;Alinea ke 7:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 UndangUndang PT. Nomor40/2007, maka syarat yang mengharuskan terpenuhinya kourum dalamsuatu RUPS untuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris telah dipenuhidengan demikian maka petitum point 6 juga beralasan untuk harusdikabulkan;Bahwa dalam petitum poin 6 halaman 3 menjelaskan Tuan HendartoAchmad sebagai pemegang saham 35 %. Artinya Hakim TunggalMerrywati.

Hendy Trisnaditelah dengan suka rela menjadi bagian dari warga NITdengan memiliki KTP di Maumere (lihat bukti No. 117,12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2007 telahdiadakan RUPS untuk membuat akta perubahan danmenerima Hendy Trisnadi untuk dimasukkan ke Aktesebagai pemegang saham 5%, hal ini dilakukan tahun2007 karena setoran modal PT.

Hendy tidak maumenandatangani, akhirnya karena dalam aturan sudahquorum di atas 75%, maka Dirut dapat bertindak sesuaiperaturanKeputusan RUPS, maka Terdakwa berangkat ke Jakartadengan berbekal surat kuasa pemegang saham lainnyayaitu. Terdakwa II dan III hasil Keputusan RUPS untukHal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1435K/Pid/2010membuat Akta Perubahan Nomor : 2 tanggal 10 Desember2007 dan nama Hendy sudah dimasukkan dengan memiliki5000 lembar saham senilai RAp.500 juta ;Bahwa meskipun Sdr.

2007 karena posisi Komisaris harus kembalilagi, sebab pada RUPS I/II sudah mengundurkan diri ;kebetulan di akta juga ada kesalahan nama Terdakwa !

ditulis Ruchiyat Sumadi dan saham Hendy senilai 20%seharusnya 5% setelah dicoba pada RUPS IV danV Sdr. Hendy tetap pada pendiriannya, tidak maumenandatangani daftar hadir atau tandatangan lainnyakarena prinsipnya dia minta uang kembali. SayaJelaskan ada prosedurnya yaitu) pemegang saham membuatsurat penawaran bahwa saham akan dijual dan itu butuhwaktu dan prosedurhukum, jadi persoalan terhenti (bukti No.7 dan 8) ;Bahwa pada tanggal 29 November 2005, Sdr.

l dan takada kesalahan lagi, karena secara aturan perseroankeputusan sudah Quorum di atas 75% tetapi mengingatsudah masuk persidangan Kami jadi raguragu karena adaperaturan RUPS Ketua Pengadilan bisamemerintahkan untuk RUPS lagi dan semua harus hadirdantandatangan sebagai pemegang saham dan menetapkanquorum(Pasal 73 No.6 dan Pasal 67 UU Perseroan 1995 No.1,2,3,4)bukti No.9;Bahwa sehubungan dengan permasalahan paraTerdakwa/para Pemohon Kasasi dengan saksi Hendy, paraTerdakwa telah mengajukan gugatan

Putusan Nomor :75/G/2015/PTUNJKT12dimiliki seratus persen oleh negara Tergugat bertindak sebagai RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) dan dalam hal tidak seluruhnyasaham persero tidak dimiliki oleh negara, Tergugat bertindak sebagaipemegang saham super mayoritas.

Hal ini secara jelas di atur Pasal 14ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimilki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham padaPersero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnyadimilki oleh negara ;10.Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi BUMN11diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 03/MBU/02/2015tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan PemberhentianAnggota Direksi

Hal ini diaturpasal 28 ayat (2 ) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehinggamemungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secaraefektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen ;76.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 PT Bank Tabungan Negara( Persero ) Tbk yang merupakan BUMN mengadakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS ) ;17.Bahwa dalam RUPS tersebut adalah memutuskan pengangkatan Direksidan Komisaris PT.

Jasa Marga ( Persero ) Tbkyang merupakan BUMN mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) ;27. Bahwa dalam RUPS PT. Jasa Marga ( Persero ) Tbk tersebutdiputuskan mengangkat Komisaris Baru yaitu :Komisaris Utama : Refly Harun ;Komisaris : Akhmad Syakhroza ;Komisaris : Boediarso Teguh Widodo ;Komisaris : Taufik Widyawan ;Komisaris : Hambra ;Komisaris Independen : Sigit Widyawan ;28.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero ) yang merupakan BUMN mengadapan RUPS ;35.Bahwa dalam RUPS tersebut diputuskan untuk mengangkat ChandraHamzah sebagai Komisaris Utama ;36.Bahwa Chandra Hamzah sama sekali tidak punya pengalaman bekerjadi perusahaan yang bidang usahanya seperti PT Perusahaan ListrikNegara ( Persero ) yakni soal tenaga listrik ;37.Bahwa latar belakang pendidikan Chandra Hamzah adalah FakultasHukum Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan

hukum tidak mau menyerahkan Sertifikat ASLI Sertifikat Hak Milik No. 1069, atas nama : MADE SUWECA,SE SuratUkur Nomor : 106/Seraya/2003 tertanggal 24 102003, serta suratsurat ASLI PT JACOMA lainnya, bahkan hingga saat ini TERGUGATtidak jelas keberadaanya apakah masih di Indonesia ataukah sudahkembali ke Australia , PENGGUGAT tidak dapat menemui dankehilangan kontak untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, bahkanPENGGUGAT telah memanggil dan mengundang TERGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tahun 2010Penggugat mulai merasakan ada keganjilan dalam hal pelaporan keuanganperusahaan oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat karena Penggugat merasa telah dibohongi dan dicurangioleh Tergugat termasuk sikap Tergugat yang secara diamdiam mau menjualtanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara memasangplang di lokasi tanah di Desa Seraya Kabupaten Karang Asem ; Bahwa ataskejadiankejadian tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untukmelakukan RUPS

olehTergugat maka telah terbukti halhal sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mendirikan perusahaan PMAyang diberi nama PT Yacoma yang bergerak dibidang Konsultasi ManajemenProperti ;Bahwa benar 50 % saham yang dimiliki oleh Tergugat di PT Yacomatersebut berasal dari Penggugat ;Bahwa benar Tergugat telah lalai mempertanggungjawabkankeuangan PT Yakoma secara baik dan tidak transparan dalam pelaporankeuangan tersebut ;Bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS

Bahwa benar Tergugat pernah mau menjual tanah Hak Milik No.1069dengan memasang plang dilokasi tanah tersebut tanpa diketahui olehPenggugat;Bahwa benar sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka pihakPenggugat telah mengalami kerugian ;Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan diatasmaka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P20, P21 ternyata PT Yacoma telahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

) dan ternyata pulaTergugat telah dipanggil untuk melaksanakan RUPS akan tetapi pihakTergugat tidak hadir maka sesuai dengan Anggaran Dasar PT Yacoma jo.pasal 82 ayat 5 Undangundang No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, hasil RUPS tersebut adalah sah, sehingga hasil RUPS yangmelakukan penggantian Tergugat sebagai Direksi adalah sah ;Menimbang, bahwa karena penggantian Tergugat sebagai Direksimelalui RUPS dinyatakan sah dan ternyata pula bahwa 50% saham yangdimiliki Tergugat dalam PT Yacoma

li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .