Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Tipikor,Smg., jo putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggSemarang Nomor :58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Putusan MahkamaAgung No. 19 K/Pid.Sus/2014;3. Bahwa Walaupun putusan pengadilan tersebut sejak tahun 2014 telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun mengenai barang Buktiberupa Sertifikat Hak Milik No,2150 Kel.Gumilir, Percil No.

Tipikor Smg jo. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgjo. Putusan Nomor 19.K./Pid.Sus/2014 dalam perkara atas nama terdakwa HeriKarmawan;Menimbang, bahwa saksi Titin Sartyem dan saksi Sudirwan pada pokoknyamenerangkan bahwa benar Budi Irianto telah melaksanakan jual beli denganpelawan (bersama Heri Karmawan) atas tanah miliknya yang terletak di Jl.

BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR:Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1 Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Il adalah salah satunya.9.2 Menyaksikan pengukuran ulang Tanah Penggugat padahal LurahGunung Lingai dan Camat Sungai Pinang tidak mempunyai arsip datatanah warganya secara tertulis

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR: Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1. Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Iladalah salah satunya.9.2.

Dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41dengan pertimbangan :Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi : Rp. 565.479.000,Kelebihan sisa meubeler sebesar : Rp. 40.000.000,Total : Rp. 605.479.000.Hal. 38 dari 49 hal. Put.

No. 1838 K/Pid.Sus/2015Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Jambi mengambil alin hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi.Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam pola penghitungan sisakerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

15 September 2017 sampai dengan tanggal 4Oktober 2017;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 13 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal18 November 2017;Perpanjangan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejaktanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT KDI8.

Perpanjangan Tahap Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018sampai dengan 3 Mei 2018;9. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan 2 Juni 2018;10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;11.

Haeba V No. 9B, Kelurahan WuaWua,Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan SuratKuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat HukumTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam bukuDaftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8Januari 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Tipikor/2018/PN Kdi tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor /Akta.Pid.SusTPK/PN Kdi tanggal 26Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.

Islam;Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;Pendidikan : SMA (berijazah);Terdakwa telah ditahan.Terdakwah berada dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan SuratPerintah / Penepan dari: 1.2.Penyidik tidak ditahan;Penuntut Umum berdasar Surat perintah Penahanan Ni :PRINT155/S.2.11/Ft.1/2015 sejak tgl 30 Maret 2015 sampai tgl 28 April 2015;Hakim, Penetapan no :07/Pidsus.TPK/2015/PN.Tte itgl 14 April2015penahanan dari tanggal 14 APRIL 2015 SAAMPAI 13 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR

HASAN;10.Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarapada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami Maman M.

Ambari,SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim Harsono, SH dan Mahsan, SH sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarasebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2015 olehHakim Ketua tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota, AbdulKadwin, sh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota

MAHSAN, SHPanitera PenggantiTtdABDUL KADWIN, SHSALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,RAHMAT LAGAN, SH,MHNIP. 19610420 198411 1 001 Hal 58 dari 58 HalPts.No.07/Pid.SusTPK/2015/PT TTE

Kabupaten Kota Kupang.Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS (Camat Hawu Mehara tahun 2014)Pendidikan : SLPENAHANAN :Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31Desember 2018 ; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengantanggal 9 Februari 2019; Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3Februari 2019; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ; Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16April 2019; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal16 Mei 2019; Perpanjangan penahanan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal15 Juni 2019.Putusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 1 dari 76 halaman Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengantanggal 21 Juni 2019.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 22 Juni2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ir. MARIANUSMARTINUS RAJA THALO didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. HendriyanusRudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum. dan YULIUS SUBIANTO RIWU, S.H., M.Si.Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Anugrah Kupang, beralamat kantor di Jl.W.J. Lalamentik No. 181 C, Lt.

Bin Nuh Kab Cianjur;: Islam: Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur;: S2;Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat Perintah Penahanan / PenetapanOleh :e Penyidik tidak diakukan Penahanan ;e Penuntut Umum sejak tgl. 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ;e Perpanjangan i Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktanggal 11 Juli 2012 s/d 19 Agustus 2012 ;e Perpanjangan ke2 Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktangal 10 Agustus 2012 s/d 8 September 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Bandung

sejak tanggal 4 September 2012 s/d 3Oktober 2012;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober2012 s/d 2 Desember 2012 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d 01 Januari 2013 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SINGAB A.PANDJAITAN, SH.

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;2.

Surachmin, SH, MH yang berpendapatbahwa dana yang dihimpun oleh bagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidaktermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga unsur KerugianNegara dalam dakwaan tidak terpenuhi.Bahwa Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, H. Surachmin, SH,MH memberikan dissenting opinion didasarkan atas ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraHal. 81 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014Bukan Pajak sedangkan Hakim Agung Dr.

Artidjo Alkostar dan HakimAd hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalungmemberikan putusan didasarkan atas ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 115/KMK/06/2001 sehingga didapat dua macam aturanyang menjadi dasar ketentuan Hakim dalam memutus perkara iniBahwa apabila kita melihat hirarki aturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan' secara jelasditegaskan bahwa kedudukan Keputusan

Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG. tanggal 21 November2011 Jo.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan SophianMarthabaya, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.Ttd.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni2018;Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaNopember Zebua,SH.MH., Itoloni Gulo,SH., Foorgus Trisman Gea,SH.Kesemuanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Hukum N. Zebua,SH. MH.

Terlawan/penggugat juga mendapatteguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankantugasnya sebagai Dokter, hajjahn PNS di IPDN DEPDAGRI .14.Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ketempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersamadengan temantemannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubunganasmara dengan laki laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNIsekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saatini.

diatas maka ketentuan mengenai kadaluwarsasebagaimana dimaksud Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihitungdalam tenggang waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, dalam perkara a quo haruslahdiartikan dari sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan Surat Gugatan kePengadilan, in casu pada tanggal 13 September 2011, dihitung dari adanya anjuranmediator.Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umutr/ tg lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.II, Kec.Pati,Kab.Pati

SP.Han/142/VII/2013/Reskrim, sejaktanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 (Rutan) ;2 Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: Print :1049/0.3.16/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ( Rutan );3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Juli 2013Nomor:289/Pen.Pid.Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9September 2013 ( Rutan ) ;4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smgsejak

tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ;5 Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipkor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 September 2013 nomor: 103/IX/Pen/K/2013/JoNo.100/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013(Pertama ) ;7 Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH Advokatberkantor : J1.Dr.

Smg tanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibuktiyang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 19

PN.BglPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman31dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

peradilan untuk membuktikan sah atautidaknya proses tersebut;Bahwa Sah atau tidaknya penahanan ada syaratnya apabila seseorangdipanggil sebagai saksi lantas lanjut sebagai Tersangka hal itu tidakmemenuhi sebagai proces of law (peradilan yang jujur) dalam proces of lawinformasi sebagai saksi atau Tersangka harus jelas dan pasti untukperlindungan terhadap hak hak Tersangka;Bahwa Layak atau tidaknya tergantung pada syarat telah dipenuhi yaitu suratperintah penahanan, alat bukti yang sah (pasal 2 dan 3 UU Tipikor

syaratobyektif dan subyektif serta ada tembusan penahanan kepada keluargaTersangka;Bahwa melawan hukum intinya yang harus dibuktikan adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan seseorang yang menguntungkan diri sendiri,orang lain atau korporasi;Bahwa unsur kerugian negara sebagai unsur yang penting, untuk itu kerugiannegara harus dihitung untuk menentukan bahwa kerugian negara memangada berapa jumlahnya;Bahwa menurut konstitusi secara tepat yang mekakukan penghitunganadalah BPK, tapi dalam undang undang tipikor