HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan

Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalahHukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkunganPemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 OktoberHalaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.3.

darifotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepadaBupati Bone Bolango Nomor : F.IV.2630/V.125/56 tanggal29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukumdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone BolangoHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.10111213tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asili);BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor

Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sinjai tanggal 15 September 2011 No. 125/Pid.Sus/2010/PN.Sinjai,maka Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR

Pasal 18 ayat (1) Subsidair a dan b Undangundang No.31Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR Jo Undangundang No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilHal. 37 dari 40 hal.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Hamrat Hamid, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25Januari 2012 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH danM.S. Lumme, SH. HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua :Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH Ttd/ Dr.

Rp. 150.000,00Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNAUntuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAREFLIZAILIUS,S.H.NIP: 19600530 198903 1 003Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT BNA

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) bukan di PengadilanNegeri Binjai Bidang Perdata.

., M.H.Nip. 195808171980121001Him 13 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Him 14 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSHim 15 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKS

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaHal 26 Putusan.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli204 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

KADIONO (diajukan dalam berkas Terpisah dan telah dipidana TingkatPertama/ Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima Jabatan dari KepalaGudang lama Saksi ABDUL LATIF dilaksankan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 204dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana BeritaAcara Stock Opname Barang Nomor : 001/SERTUAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.

Penyalahgunaan wewenang kemudian maladministrasi dan dilakukanoleh pejabat publik juga berakibat pada suatu tindakan yang mungkin cacatyuridis atau tidak sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan; Bahwa Dalam pasal 3 UU Tipikor terkait dengan penyalahgunaan wewenangmenjadi unsur dalam suatu rumusan itu wajib dipenuhi, menyalahgunakanHal. 164 Putusan No.68/Pid.Sus.

unsurunsur deliknya terdapat banyak perbedaannya, dalam praktek itu banyak ketikadakwaan menuntut pasal 2 dan 3 UndangUndang Tipikor itu copy paste sehinggapenjelasannya tidak cermat, jelas dan lengkap, itu yang dimaksud artinya copypaste bentuk dan perbuatannya sama tapi didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3UU Tipikor ini yang namanya copy paste maka dakwaan menjadi tidak jelas atauobscure libel karena unsur deliknya berbedabeda dalam tiap pasal ini yang tidak boleh terjadi dalam surat dakwaan;Bahwa

itu) secara nasional sudah diangap berbahaya terhadapkepentingan Bangsa dan Negara maka lalu secara internasional itu kejahatanyang luar biasa karena penanganannya itupun harus secara luar biasa mulai darilegal stratmennya itu luar biasa jadi dibentuklah misalnya Pengadilan Tipikor itulegal struckturnya ada Hakim ad hoc kemudian Pengadilan Tipikor itu dibawahpengadilan umum tersendiri kalau perlu Hakim nya 5 misalnya yaitu dari legalstruckturnya seluruh hukum penangannya seperti itu ada KPK yang

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

Yogyakarta (MadyaHumas dan Hukum), menjabat sebagaiKoordinator Tehnik Listrik ;Pendidikan > 8.1% Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh : Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal26April 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ;Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Mei 2014sampai dengan 12 Juni 2014 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

sejaktanggal 13 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 201 4; Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 10 September2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan10Oktober 2014;Pembantaran oleh Majelis Hakim No. 10/Pid.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014Nomor : 10/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 20 Mei 2014Nomor : 10/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk tentang penetapan harisidang ;4. Berkas perkara atas nama terdakwa Ir.

, tidak ikut menanganiperkara ini karena yang menangani dari Polres, dalam penyelidikan danpenyidikan saksi tidak pernah ikut dan pada saat perkara ini diungkap saksi masih di Tipikor ;Bahwa Laporan dari Polres ke Unit saksi tidak ada ;Bahwa saksitidak ikut menyidik perkara ini karena penyidikan di PolresBantul dan setahu saksi waktu itu tidak ada penyidikan di Tipikor ; Bahwa Suharto yang masuk dalam perkara lain dan apa maksudnya diaketemu saksi tidak tahu ; Bahwa saksi tidak pernah menerima uang

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada hari Selasa,30 September 2014 oleh kami SUWARNO, S.H, M.H selaku Hakim KetuaSidang, RINA LISTYOWATI, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor dan SAMSUL HADI,S.H.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.c.

Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi berlanjut karena banyakunsur delik dalam pasal 3 UU Tipikor yang tidak terpenuhi.Berdasarkan halhal tersebut, Kuasa Hukum memohon kiranya Majelis HakimTinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan:Hal. 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2021/PT.Plga. Menerima permohonan banding dari Pembanding Ibrahim Hamidmembebaskan Terdakwa Bin Puzakal Hamidb.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg yang diucapkan tanggal 16Desember 2021.c. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID tersebutdiatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dalam tindakpidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsiderd. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum(Vrijvraak) dan tuntutan hokum (Ontslaag Van Alle Rechtvervolginge.

Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara aquokarena salah satu unsurunya yaitu memperkaya diri Sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan akibat perbuatanterdakwa telah menjadikan dirinya atau orang lain atau koorporasi menjadi lebihkaya atau bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk membeli benda berhargabaik bergerak maupun tidak bergerak atau bertambah jumlah uang dalamrekening banknya;Menimbang, bahwa oleh karena salah atau unsur Pasal 2 Undangundang Tipikor

Umum pada Kejaksaan sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI ;Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 06Desember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 di Rutan Salemba CabangKejaksaan Agung RIMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09Januari 2013 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;Ketua Pengadilan TIPIKOR

Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganI TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (1); No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan1 20 Desember Pembacaan Ditunda km RP2012 Eksepsi (1) sakit2 27 Desember Pembacaan2012 Eksepsi (2) Hal.77 dari 148 hal.

TRANSKRIP DAN VIDEOSIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPU21 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIKlasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;Daftar Pengunjung beserta Fotofoto KunjunganMemorandum of Understanding for Joint Operation No. ...

TRANSKRIP DAN VIDEO SIDANG TIPIKOR Ir. RICKSY PREMATURIDipl.m TANGGAL 20 DESEMBER 2012 23 APRIL 2013 (2) No Tanggal Agenda Sidang Nama Saksi Keterangan20 25 Maret Pemeriksaan Edison Effendi Ahli dari JPU2013 saksi dari JPUPrayitno Ahli dari JPUZl 27 Maret Pemeriksaan Sim Viiia CPI2013 saksi dari JPU22 01 April Pemeriksaan Juliver Sinaga Ahli BPKP2013 saksi dari JPU23. 12 April Pemeriksaan Yosi Prakasa CPI2013 saksi dari PHBagawan Wahyu CPI24 15 April Pemeriksaan Prof. Dr.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut ;
• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 26 Mei 2014, Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 28 Januari 2014 No. 03/I/Pen.K/2014 Jo No. 03/Pen.Pid.Sus.2014/PN.TIPIKOR.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d5 April 2014 ; 2 2222222222 enn nn nnn nn nnn nne6. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Maret 2014 No. 87/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 April 2014 s/d 5 Mei 2014 ; 7.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 28 April 2014 No. 120/Pen.Pid/2014/PT.Smg, sejaktanggal 6 Mei 2014 s/d 4 Juni 2014 ; 8. Perpanjangan Hakim Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,tanggal 2 Juni 2014 No. 171/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ; 9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 26Juni 2014 No. 187/Pen.PidTPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 29 Juni2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang0Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan PengadilanHal 2, put.no. 30/Pid SusTPK/2014/PT.Smg.TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2014, Nomor :03/Pid.Sus/2014/PN.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Ketua Majelis TIPIKOR, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. HakimTipikor dan H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

pembangunankantor Bupati Melawi.Bahwa berdasarkan fakta diatas uang milik Penggugat bukan merupakan uangpinjaman yang harus dikembalikan lagi oleh Tergugat melainkan bentuk gratifikasidari Penggugat kepada Bupati Melawi untuk mendapatkan proyek, dengandemikian peristiwa hukum tersebut bukan merupakan kewenangan PengadilanNegeri Sintang untuk mengadilinya karena bukan peristiwa /nhubungan hukumpinjam meminjam, melainkan sudah mengarah pada tindakan gratifikasi yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor

cara mengadili tidakdilaksanakan menurut undangundang, dan apakah benar Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :Alasan keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

EVA ACHYANI ZULFA ,SH,MH : Bahwa ahli adalah sebagai pengajar tetap pada bidang studi Hukum Pidanapada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 149 dari 231 Bahwa masalah Perbankan dalam tindak pidana korupsi apakah masuklkedalam ranah tipikor atau tidak dikaitkan dengan perkara tipikor masihmenjadi perdebatan ; Bahwa uang negara yang disertakan dalam BUMN tetap menjadi uangnegara jadi apabila ada kerugian keuangan negara maka termasukkedalam ranah tipikor

Dalam hal ini kerugian negara dapatterjadi manakala Sumber dana berasal dari keuangan negara atau danamasyarakat ; Bahwa apabila ada beberapa tindak pidana yang berbeda maka yangdiutamakan adalah perkara Tipikor terebin dahulu dalam hal ini berlakuadagium specialis systemetiche atau lex specialis logis ; Bahwa perbedaan perkara Tipikor dengan Perbankan adalah PerkaraPerbankan mengacu pada managerial Perbankan itu sendiri sepertiketentuan SOP yang menjadi acuan administrasi Perbankan serdangkanperkara

Tipikor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1999adalah perkara pidana karena keseluruhan nya mengatur hukum pidanadan hukum acara pidana sekaligus ; Bahwa perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ; Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material

maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 150 dari 231 Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ; Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri; Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperan Bahwa adalah melibatkan beberapa

KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi yaitu fungsiManajemen dan Fungsi Mewakill ;Ahli (a de charge) 2: LUBIS, SH,MH:Bahwa ahli adalah sebagai Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasMataram ;Bahwa ahli adalah sebagai ahli hukum Pidana ;Bahwa unsur pasal 2 dan pasal 3 pada undangundang Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri klas1A Bengkulu Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl., tanggal 14 Maret 2018telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa HASAN KODERI Als HASAN Bin (Alm)MUHAMMAD SULTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primairtersebut;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah).Membaca Akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas1 A Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama olehJurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kelas 1 A kepada Terdakwa secara sahdan patut;Menimbang,