PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Rutan) oleh :Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. 26 Desember 2020;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020sampai dengan 4 Februari 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d. 2 Februari 2021;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejaktanggal 3 Februari 2021 s.d. 4 Maret 2021;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor /7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini agar menolakseluruh dalil Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA melalui Penasihat Hukumnyasebagaimana dalam Nota Pembelaannya dan selanjutnya Terdakwa melalui PenasihatHukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

TOEMION, dengan demikianHalaman ke 106 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa LARAHIMU Bin LA UNA sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telahmenerima, mengelola dana/anggaran BUMDes tersebut dan

UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat komulatif antara hukuman penjara denganhukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokokpenjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwatelah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalahserta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruspula dihukum untuk

Penyitaan tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 desember 2011Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14Februari 2012Copy permohonan titipan pengembalian uang Negara atas namaterdakwa Rochman tanggal 28 agustus 2012Penetapan Pengadilan Tipikor

Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor05/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012.Hal. 87 dari 139 hal.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013oBahwa berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangaterat kaitannya dengan faktor Kebijakan dan Kewenangan yang dimilikioleh pejabat, sehingga memiliki kemampuan menyalahgunakankewenangan tersebut guna memperkaya diri sendiri atau orang lain,sebagai suatu unsur tidak mendapatkan pertimbangan hukum dari keduaperadilan Judex Facti.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/ Terdakwa :ROCHMAN, S.Sos tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung No.03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17Desember 2012 ;MENGADILI SENDIRI1.

Penetapan PengadilanTipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20september 2012 yang telahdiperbaiki dengan penetepanPengadilan Tipikor BandungNomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4Oktober 2012.10.Berita Acara serah terimaUang titipan dari paraterdakwa perkara BansosNomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari RumahPenyimpanan Benda SitaanNegara (RUPBASAN)Bandung tanggal 21september 2012 .11. Berita Acara PenitipanBarang bukti tanggal 1Oktober 2012.Hal. 159 dari 139 hal. Put.

Yog ykarta; PNS Pemkot Yogyakarta ; Sarjana (S1) 5 Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah TahananNegara Yogyakarta, oleh :Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal18 Juni 2015;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal2 Agustus 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;Putusan No. 12/Pid.SusTPK

/2015/PN.Yyk, hal. 1 dari 174 hal Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015; Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Oktober 2015sampai dengan 20 Nopember 2015; Perpanjangan Kedua Ketua pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Nopember 2015sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;Terdakwa didampingi penasehat

Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendirimaupun bersamasama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakartapada tanggal 3 Agustus 2015 = di bawah register No.W.13.U1/32/Pid.Sus.TPK/VIII/2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca :1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Yogyakarta: Nomor : B1947/0.4.10/Ft.1/07/2015dan Surat Dakwaan Nomor Reg.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 24 Juli2015Nomor :12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk, hal. 2 dari 174 hal3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 24 Juli 2015Nomor : 12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapan harisidang;4. Berkas perkara atas nama terdakwa Drs.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah) ;Putusan No.12/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk, hal. 173 dari 174 halDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 olehSUWARNO, SH., M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, dan ERMASUHARTI, SH., dan RINA LISTYOWATI, SH, Hakim Adhoc Tipikor,masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkanpada hari

Pedurungan Kidul V/40 RT. 04 RW.04, Gemah, Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 25 Juni 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

keberadaan Peradilan Tata UsahaNegara segala bukti dan hal yang diajukan di dalam persidangan dankenyataan yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkanMajelis (Vide halaman 112 Bukti Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014);Menteri Dalam Negeri/Termohon Kasasi mendukung Romi Herton danHarnojoyo menduduki jabatan hasil kejahatan dengan menerbitkanObjek Sengketa;Bahwa berdasarkan segala Fakta persidangan yang tidak dapatdipungkiri lagi Pengadilan TIPIKOR

telah membuktikan dan memutusperkara dengan Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30Juni 2014 yaitu tentang perkara suap Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkanPenetapan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Para PemohonKasasi:Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 42/PHPU.DXI/2013tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian Pengadilan Tipikor melaluiputusannya Nomor 10/Pid.SusTPK/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 20, menurutTergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek SengketaHalaman 25 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDtelah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:13.1.13.2.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :1) Putusan Pengadilan Tipikor

No. 33/Pid.SusTPK/2015/PNsmr; 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undangundang No. 43 Tahun1999; 3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun2014; 4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebabdidukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr;2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018,dan b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr; Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun2014 jo.

hukum Penggugat,Nomor : 11/HJAPartners/XI/2019, Perihal : PermohonanPermintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDHTIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten KutaiTimur, tertanggal 25 November 2019:Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan InformasiPublik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiDinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal:Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH TIPIKOR

Putusan pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri BandaAceh belum berkekuatan hokum tetap karena Penggugat masih mengajukanupaya hukum banding dengan Nomor Putusan 19/PID/TIPIKOR/2012.PTBNA dan upaya hokum kasasi dengan Nomor 2130/K/Pid.Sus.2012. Bahwaputusan yang berkekuatan hokum tetapadalah putusan kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 sehingga seharusnya yang menjadi dasar menimbanghuruf a objek sengketa a quo adalah Putusan Kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 tertanggal 19 Desember 2012.8.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan fotokopiyang distempel basah);13.

,BNA dan diajtuhi hukuman penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagaiBendahara Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang (Bukti P15 = Bukti T2);Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Aceh dan Kasasi ke Mahkamah Agung, serta telah diputusoleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusan Nomor:19/PID/TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2012 dan Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor : 2130/K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012

Sprint: 02/0.3.22/Ft.1/10/2011 sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampaidengan tanggal 29 Oktober 2011; Hakim : Tanggal 14102011 No.66/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal 14102011sampai dengan 12112011;" Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 4112011No.70/Pen.Pid.Sus/K/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal 13112011sampai dengan tanggal 11012012;" Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 03012012No.3/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejak tanggal 12 Januari 2012 sampaidengan

MH., danKALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu oleh TITIKPUDJIWATI SILVIA, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olen PenuntutUmum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh PenasehatHukum Terdakwa.

KALIMATUL JUMRO, SH.Panitera Pengganti tsb,TTD.TITIK PUDJIWATI SILVIA, SH. 64 CATATANnonnnnnne Bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karenaPenuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakanbanding pada tanggal : 2 Pebruari 2012 dengan nomor regester banding :9/Banding/Akta Pid/2012/PN.Tipikor Smg . dan nomor regester banding10/Banding/Akta Pid/2012/PN.Tipikor Smg ;Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil PaniteraTTD.SRI BANOWO, SH.MM. 65 SALINAN RESMI PUTUSANPERKARA TIPIKORNO.

Subagan Kec.Karangasem Kabupaten KarangAS@M 52"Agama 5 AICI, Senses erences eeeeeePekerjaan : Mantan Kepala Dinas PekerjaanUmum Pada KabupatenKarangasem Pendidikan terakhir : Sarjana Strata 2 (S2) Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :1.2.Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 NovemberHakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Oktober2014 s/d 29 Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 29 Nopember 2014 no. 25/Tah.Ket/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Dps. sejak Tanggal 30 Nopember 2014 s/d Tanggal28 Januari 2015 ;Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Januari2015 s/d Tanggal 27 Pebruari 2015 ;Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28Pebruari 2015 s/d Tanggal 29 Maret 2015 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana

dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :LIANA GUMALO (LIANA SUSILO), bertempat tinggal diJalan Cimandiri Nomor 4, RT 006, RW04,Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernamaGINNY MARANTI SUSILO berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2015bedasarkan surat lzin Beracara berdasarkanSurat Kuasa Insidentil/Khusus untuk beracaradi Pengadilan Negeri Niaga/HAM Tipikor

Badan PertanahanNasional Republik Indonesia yang diberi tanda TIV; 1 (Satu) rangkap pemenang lelang SPBU 13.244.402 di Kota Langsa,Provinsi Aceh Nomor : 222/F11410/2017S3 tanggal 16 Mei 2017 yangdiberi tanda TV; 1 (satu) rangkap surat kelengkapan persyaratan balik nama SPBUNomor : /F11410/2017S3 tanggal Mei 2017yang diberi tanda TVI; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor :4/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lgs yang diberi tanda TVII; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Halaman 14 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKS

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai

No. 1537 K/Pid.Sus/2013Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, kKeuangan Negaratelah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayarkerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari

UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINADEWITA, SE tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR

Lumme, SH dan Leopoldkim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamahjucapkan dalam sidang terbuka untukMajelis dengan dihadiri HakimHakimi Prasetyo, SH.MH., Panitera PenggantiTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.KetuaTtd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,aa Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana Khusus,SUNARYO, SH.MH.NIP. 040 044 338 Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

R.ASSUNGKALANG, MM masih = aktif terakhir menjabatsebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulun sebelumditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadiTerdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yangmerugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000, (Satu Milyar Enam RatusHalaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKSembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu

publik karenafaktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala DesaPala Pulau berdasarkan keterangan saksi saksi fakta dan keterangan terdakwaserta fakta fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan PengadilanTipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yangmembeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yangmenguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalampersidangan kasus Tipikor

Tergugatditerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepadaSERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI,THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWINGNARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidakberdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di DesaPala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah KasusTipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADENAMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses diPersidangan Tipikor

RADEN AMAS SUNGKALANG, MM dan ANTONIUSHUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK; 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegasdalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i,sebab :9.1.92.Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumtanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di DesaPala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 06 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli2014 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Juli 2014Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;6.

Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, Maluku Utara Telp (0921) 3126456, berdasarkan Surat Kuasa tanggal07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate No. 26/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal O07 Juli2014;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTpk/2014/PNTtetertanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaratersebut ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa

PUTUSANNO. 174/PID.SUS/TPK/2016/PN.SURABAYADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikordengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :TERDAKWA:Nama Lengkap : SUGENG MUJIADI, ST;Tempat lahir : Kediri;Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Februari 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal

Sidoarjo Kab.Sidoarjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai BUMD / Direktur Utama PDAMDelta Tirta Kabupaten Sidoarjo;Pendidikan : Strata 1 (Sarjana Teknik).Penahanan dan jenis penahanan :Penyidik : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 29 April 2016 s/d.18 Mei2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh Penuntut Umumsejak 19 Mei 2016 s/d. 27 Juni 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juni

2016 s/d. 27 Juli 2016; Perpanjangan penahanan Il dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 28 Juli 2016 s/d. 26 Agustus 2016;Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d.12September 2016; Perpanjangan penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas oleh KetuaPengadilan Negeri Tipikor Surabaya sejak 13 September 2016 s/d. 12 Oktober 2016;Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri : Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak

Perkara : PDS07/SIDOA/Ft.1/08/2016 tertanggal O9Januari 2016 yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukuman sebagaiberikut :1.

Putusan tersebut dibacakan pada sidang terouka untukumum pada hari KAMIS' tanggal 26 Januari 2017 dengan dibantu oleh BUDIMULYONO, SH., MH., Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Sidoarjodan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA TTD TTDKUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., MATHEUS SAMIAdI, S.H., M.H.

Penyidik : Surat Perintah Penahanan Nomor : Print10 / F.2 / Fd.1 / 05 / 2013, tanggal29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013.Halamandaril41.Putusan Pengadilan Tipikor Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 25 / RT2 /F3 / Ft.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/dtanggal 27 Juli 2013.

Rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan.HalamanSdaril41.Putusan Pengadilan Tipikor= Menyusun sistem manajemen kinerja unit kerja agarterdapat kesesuaian dengan target kinerja.= Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi danmelakukan penilaian financial agar diperolehpembangkit yang handal.= Menyusun program pengembangan aplikasi sistemyang berbasis pada kemajuan tekhnologi.

;Halaman2daril41.Putusan Pengadilan Tipikor Bahwa Ir.

HUTAGALUNG, SH,.MHsebagaiHakim Ketua Majelis, KEMAS AHMAD JAUHARI, SH.M, dan DENNYISKANDAR, SH, masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggotadan putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hariini : SENIN, tanggal : 10 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh : MHD.

Halaman67daril41.Putusan Pengadilan TipikorHakim AdHoc Tipikor.DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera PenggantiMHD. SYAHFAN, SH.