Ditemukan 9775 data
170 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas 492 m2 (ObyekSengketa) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kesatu Kantor Pertanahan(BPN) Kabupaten Sleman. tetap merupakan Tanda Bukti kepemilikan yangsah sebagai Hak Milikdan tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatdan akurat serta mengikat;.All agreement that are made legally shall apply as the law between theparties thereto. An Agreement is not revocable except with the concent ofboth parties, or for the reason that by the law are sufficient there for.
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikatBahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
42 — 15
., telah menjelaskanmengenai hukum mutah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :Sa Ulydoods 3 Shsthas al le eladll alll of aStle ets lidis 16335 shall les 08 535 ewoall le Higais io5 () Aa, 9Guimd)l le Ls 1 99 38a)Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, Jika kamumenceraikan isteriisteri kamu sebelum kamu bercampur denganmereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklahkamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka.
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satu konstitusi yang juga merupakan bagian dari ITU adalahConstitution of the International Amateur Radio Union/IARU (asamended in 1989) (Bukti T12), dimana dalam satu pasalnyadisebutkan bahwa :Article Il Constitution of the International Amateur Radio Union point2:There shall be only one MemberSociety representing a country orseparate territory ;Yang jika diterjemahkan artinya adalah : Setiap Negara hanyadapat diwakili oleh satu anggota organisasi ;Berdasarkan penjelasan di atas maka Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
29 — 22
Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
9 — 1
Oleh karena itu menurutMajelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahlihukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalamKitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaag Juz halaman 83 yang berbunyiChea Ys Gui Ligh ally ser aly Copy sll Shall peed Cys GULN Als LLY lisCaag5 asl
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed inthat other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butHalaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 852/B/PK/PJK/2015if the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall
109 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adaro Indonesiatertanggal 27 Juni 1997, disebutkan :Title to Coal which Contractor is entitled to take pursuant to the term ofthis Agreement shall pass to Contractor upon delivery to vessel at point ofexport or at point of sale in Indonesia.Bahwa selama ini kegiatan ship to ship transfer dilakukan sebelum titikpenjualan dimana penyerahan batubara kepada pembeli dilakukansetelahnya.Berdasarkan Pasal 12.4 di atas secara jelas dan nyata bahwakepemilikan atas batubara berada pada Pemerintah Republik
150 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Penggugat sebagai Bank Penerus hanya berfungsi untukmeneruskan pembayaran yang diterima dari bank Penerbit;Bahwa Bank Penerus tidak hanya bertindak untuk hanya meneruskanpembayaran saja melainkan juga melakukan pemeriksaan dokumen, bila terjadipenyimpanganpenyimpangan terhadap dokumen L/C sebagaimana hal inidiatur dalam ketentuan UCP 500;Bahwa dalam pasal 13 huruf b UCP 500 disebutkan sebagai berikut:The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting ontheir behaft, shall
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes"Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may need to make enquiries concerning
305 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
This right shall be protected by law. Noone shall be arbitrarily deprived of his life;2. In countries which have not abolished the deathpenalty, sentence of death may be imposed onlyfor the most serious crimes in accordance withthe law in force at the time of the commissionof the crime and not contrary to the provisionsof the present Covenant and to the Conventionon the Prevention and Punishment of the Crimeof GeNo.cide.
154 — 48
Berdasarkan Kontrak Jual Beli (vide Bukti Tl1a dan Bukti Tl1b)khususnya dalam Pasal 14 ayat 14.2 Kontrak Jual Beli secara tegasmenyatakan sebagai berikut:If at any time any question, dispute,difference or controversyshall arise between the parties as a result of or in connection withthe provisions of this CONTRACT, then the parties shall meetand attempt to resolve the dispute amicably, in the event thatsuch dispute is not resolved either party shall have the rightwithin 30 days following a notice
245 — 215
Pasal 30 ayat (5)UNCAC mengatur : Each State Party Shall take into account the gravity of the offencesconcerned when considering the eventuality of early release or parole ofpersons convicted of such offences ; Terjemahannya :Negara Pihak wajib mempertimbanganberatringannya kejahatanyangbersangkutan ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal ataupembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut ;Dengan demikian, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, halmana
narapidana korupsi dan terorisme telah dilakukan sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."2 Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapurayang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990, menyatakan :"In determining the profits of a permanent establishment, there shall
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is theBeneficial Owner of the interest the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the goss amount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
18 — 16
Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:wen gg Lane Aga g 5) Shall oud Y coin g GI jal bake y edall gf GULL gy Sill Asta) jl yTerjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraiandengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) danbahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentukperbuatan maupun perkataan), untuk
27 — 6
:Shall le (dle aris lal! 2,0Artinva : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Majelis Hakim juga patut untuk mengetengahkan ibarat hukum Islamsebagaimana disampaikan oleh DR. Musthofa Assibai dalam buku Al MaratuBainal Figh wal Qanun halamat 100 selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :* to. ao Vas ty * 1 . 4!
54 — 35
Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab MadzaHurniyatuz Zaujaeni fii Athalaq yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :Quoi gre gS, 2m, plo Yara ill Shall Gj)bwi yim Gb1 plbi ew YLlLal 5cle pSzu Ul olizey oil OY Toy sf Ve dy910 Te jIl Abou Quai Gary GLadyallosell toy ol I5aq ugoll YVruwll vir jll oz!
11 — 1
tangga bahagia penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salahsatu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengn pendapat pakarhukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagaiberikut;Cpe Cay Glee Ly Gi Lee gad ay sey ally Coma Sl) Shall
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is thebeneficial owner of the interest the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the goss amount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerima penghasilanbunga (negara domisili) dapat mengenakan pajak atas penghasilanbunga tersebut.