Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3110 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — MARISA VALERIA ETI, DKK lawan INDENTIKA SOSIAWATI WIDYANTI dan MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
170139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luas 492 m2 (ObyekSengketa) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Kesatu Kantor Pertanahan(BPN) Kabupaten Sleman. tetap merupakan Tanda Bukti kepemilikan yangsah sebagai Hak Milikdan tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatdan akurat serta mengikat;.All agreement that are made legally shall apply as the law between theparties thereto. An Agreement is not revocable except with the concent ofboth parties, or for the reason that by the law are sufficient there for.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8462 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikatBahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 17-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Sww
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4215
  • ., telah menjelaskanmengenai hukum mutah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :Sa Ulydoods 3 Shsthas al le eladll alll of aStle ets lidis 16335 shall les 08 535 ewoall le Higais io5 () Aa, 9Guimd)l le Ls 1 99 38a)Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, Jika kamumenceraikan isteriisteri kamu sebelum kamu bercampur denganmereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklahkamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka.
Putus : 21-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2009
Tanggal 21 April 2010 — HARIJANTO (LULUK), dkk vs MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
113140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah satu konstitusi yang juga merupakan bagian dari ITU adalahConstitution of the International Amateur Radio Union/IARU (asamended in 1989) (Bukti T12), dimana dalam satu pasalnyadisebutkan bahwa :Article Il Constitution of the International Amateur Radio Union point2:There shall be only one MemberSociety representing a country orseparate territory ;Yang jika diterjemahkan artinya adalah : Setiap Negara hanyadapat diwakili oleh satu anggota organisasi ;Berdasarkan penjelasan di atas maka Indonesia
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
2922
  • Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 931/Pdt.G/2016/PA.Sda
Tanggal 28 September 2016 — PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI & TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI
91
  • Oleh karena itu menurutMajelis Hakim perihal penyebab terjadinya perselisihan dan percekcokanantara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbanganpertimbangantersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ahlihukum Islam yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang terdapat dalamKitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaag Juz halaman 83 yang berbunyiChea Ys Gui Ligh ally ser aly Copy sll Shall peed Cys GULN Als LLY lisCaag5 asl
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemajakan atas penghasilan bunga, yangredaksinya berbunyi sebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to aresident of the other Contracting State may be taxed inthat other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butHalaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 852/B/PK/PJK/2015if the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) vs PT. ADARO INDONESIA, Dkk
10984 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adaro Indonesiatertanggal 27 Juni 1997, disebutkan :Title to Coal which Contractor is entitled to take pursuant to the term ofthis Agreement shall pass to Contractor upon delivery to vessel at point ofexport or at point of sale in Indonesia.Bahwa selama ini kegiatan ship to ship transfer dilakukan sebelum titikpenjualan dimana penyerahan batubara kepada pembeli dilakukansetelahnya.Berdasarkan Pasal 12.4 di atas secara jelas dan nyata bahwakepemilikan atas batubara berada pada Pemerintah Republik
Putus : 27-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Juli 2012 — PT. TRITON ONE INDONESIA, dk vs. PT. BANK NIAGA Tbk
150187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding/Penggugat sebagai Bank Penerus hanya berfungsi untukmeneruskan pembayaran yang diterima dari bank Penerbit;Bahwa Bank Penerus tidak hanya bertindak untuk hanya meneruskanpembayaran saja melainkan juga melakukan pemeriksaan dokumen, bila terjadipenyimpanganpenyimpangan terhadap dokumen L/C sebagaimana hal inidiatur dalam ketentuan UCP 500;Bahwa dalam pasal 13 huruf b UCP 500 disebutkan sebagai berikut:The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting ontheir behaft, shall
Putus : 05-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08/B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
4132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Nothing in this Agreement shall be construed as restricting or calling intoquestion the rights of customs administrations to satisfy themselves as to thetruth or accuracy of any statement, document or declaration presented forcustoms valuation purposes"Point 6 Annex Ill WTO Agreement on Customs Valuation menyatakan bahwa"Article 17 recognizes that in applying the Agreement, customsadministrations may need to make enquiries concerning
Putus : 10-05-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — ANDREW CHAN
305178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This right shall be protected by law. Noone shall be arbitrarily deprived of his life;2. In countries which have not abolished the deathpenalty, sentence of death may be imposed onlyfor the most serious crimes in accordance withthe law in force at the time of the commissionof the crime and not contrary to the provisionsof the present Covenant and to the Conventionon the Prevention and Punishment of the Crimeof GeNo.cide.
Register : 22-07-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BASUKI PRATAMA ENGINEERING M E L A W A N : • PT. MUSIM MAS • BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
15448
  • Berdasarkan Kontrak Jual Beli (vide Bukti Tl1a dan Bukti Tl1b)khususnya dalam Pasal 14 ayat 14.2 Kontrak Jual Beli secara tegasmenyatakan sebagai berikut:If at any time any question, dispute,difference or controversyshall arise between the parties as a result of or in connection withthe provisions of this CONTRACT, then the parties shall meetand attempt to resolve the dispute amicably, in the event thatsuch dispute is not resolved either party shall have the rightwithin 30 days following a notice
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 217/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2012 — 1.Ahmad Hafiz Zawawi,2.Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman,DKK;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
245215
  • Pasal 30 ayat (5)UNCAC mengatur : Each State Party Shall take into account the gravity of the offencesconcerned when considering the eventuality of early release or parole ofpersons convicted of such offences ; Terjemahannya :Negara Pihak wajib mempertimbanganberatringannya kejahatanyangbersangkutan ketika mempertimbangkan saat bagi pelepasan lebih awal ataupembebasan bersyarat bagi orang yang dihukum karena kejahatan tersebut ;Dengan demikian, karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, halmana
    narapidana korupsi dan terorisme telah dilakukan sejalandengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) UNCAC yang telah diratifikasi melaluiUU No. 7 Tahun 2006 ; Lebih lanjut, para Penggugat juga mendalilkan bahwa kebijakan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (10)UNCAC (butir 13, halaman 11 Gugatan) ; Bahwa dalil para Penggugat tidak berdasar karena Pasal 30 ayat (10)UNCAC sama sekali tidak menyatakan tentang pembebasan bersyarat (earlyrelease or parol) : Each State Party Shall
Putus : 05-03-2012 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 B/PK/PJK/2011
Tanggal 5 Maret 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsBUT. PAN PACIFIC HOTELS AND RESORT INDONESIA
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."2 Bahwa Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapurayang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990, menyatakan :"In determining the profits of a permanent establishment, there shall
Register : 21-09-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is theBeneficial Owner of the interest the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the goss amount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
Register : 19-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0999/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1816
  • Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab alFigh allslami waAdillatuhu, Juz Vil, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:wen gg Lane Aga g 5) Shall oud Y coin g GI jal bake y edall gf GULL gy Sill Asta) jl yTerjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraiandengan alasan syigaq (perselisihan dan pertengkaran) danbahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentukperbuatan maupun perkataan), untuk
Register : 13-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA NGAWI Nomor 1170/Pdt.G/2020/PA.Ngw
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
276
  • :Shall le (dle aris lal! 2,0Artinva : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Majelis Hakim juga patut untuk mengetengahkan ibarat hukum Islamsebagaimana disampaikan oleh DR. Musthofa Assibai dalam buku Al MaratuBainal Figh wal Qanun halamat 100 selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :* to. ao Vas ty * 1 . 4!
Register : 11-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KEDIRI Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Kdr
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5435
  • Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab MadzaHurniyatuz Zaujaeni fii Athalaq yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelishakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :Quoi gre gS, 2m, plo Yara ill Shall Gj)bwi yim Gb1 plbi ew YLlLal 5cle pSzu Ul olizey oil OY Toy sf Ve dy910 Te jIl Abou Quai Gary GLadyallosell toy ol I5aq ugoll YVruwll vir jll oz!
Register : 19-02-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PA PURWOREJO Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Pwr
Tanggal 31 Agustus 2016 — PEMOHON vs TERMOHON
111
  • tangga bahagia penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salahsatu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengn pendapat pakarhukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagaiberikut;Cpe Cay Glee Ly Gi Lee gad ay sey ally Coma Sl) Shall
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is thebeneficial owner of the interest the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the goss amount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerima penghasilanbunga (negara domisili) dapat mengenakan pajak atas penghasilanbunga tersebut.