Ditemukan 9775 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA BUNGKU Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Buk Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 20
35 — 20
Termohon sedang dalam konflikdan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumahtangga mereka;Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuksatukan kembali, maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohonmaupun Termohon yang hal tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan,sebagaimana ibarat dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1Halaman 83 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :ciluei Last ad sepals Cua g sll shall
Register : 22-10-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 12 Nopember 2012 — GRAMERCY DISTRESSED DEBT MASTER FUND, CS >< PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk.
282 — 117
282 — 117
If any other Event of Defaultoccurs and is continuing, the Trustee may, but shall not be obligated to, or theHolders of at least 25% in aggregate principal amount of the then outstandingNotes may declare all the Notes to be due and payable immediately.Terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia :dalam hal teryadi Peristiwa Kelalaian yang ditentukan dalam ayat (9) atau (10)dari Pasal 6.01 perjanjian, sehubungan dengan Emiten, Perusahaan, setiapAnak Dibatasi Perusahaan yang merupakan Anak Perusahaan yang
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1750/B/PK/PJK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA,
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1750/B/PK/PJK/2016vil.viii.viii.tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article 2disebutkan adviser shall provide and render itservices.... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasayang akan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahap penyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yangakan digunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
Putus : 25-02-2013 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG CO, (Pte) Ltd, vs TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, dk
202 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termasuk pula dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik ;Bahwa hal sama juga dapat ditemukan dalam Article 6 bis (3) KonvensiParis menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukangugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidakbaik (No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith).
Bahwa hal yang sama juga dapat ditemukan dalam Article 6 bis (3)Konvensi Paris menentukan bahwa tidak ada batas waktu untukmengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukandengan itikad tidak baik (No time limit shall be fixed for requesting thecancellation or the prohibition of the use of marks registered or usedin bad faith). Konvensi Paris ini telah diratifikasi dengan KeputusanPresiden R.I. No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris1.5.
Register : 06-10-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 671/Pdt.G/2016/PA.Clg Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon
Termohon
20 — 13
20 — 13
Aa th aby we Go Ald Lilac ) pills GRAN ae adi dans 5) shall GlAaa yj) Ad Dell edit OF aS) Gye ail Leal gh GIS ales pill te Glial GG Legey Greeliie Oy Eleig!IBY! 5 Ais Label) dee apy ailia! Sf LS pd Lagi aly JS! cage atl del aay 5) cde OnArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanHal. 34 dari 44 halaman, Put.
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838/B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — PT ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwaberdasarkan perjanjian tersebut, pada Article 10 tentang Considerationmenjelaskan The processing and other sevices performed by theLiquefaction Company (PT Arun NGL) for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis;Selanjutnya, didalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PTArun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2016 Tanggal 15 Nopember 2016 — NY. DRA. TITIN NURBAINI, S.AG., M.M vs 1. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
265 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya;Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:a) To ensure that any person whose rights or freedoms as here inrecognized are violated shall
Register : 20-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN KUDUS Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Kds Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Gabriela Felisitas Agustin Kartika Binti Yustinus
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Jawa Tengah Cq. Kepala Polres Kudus Cq. Kasat Reskrim Polres Kudus
78 — 21
Gabriela Felisitas Agustin Kartika Binti Yustinus
Termohon:
Kepala Kepolisian RI Jawa Tengah Cq. Kepala Polres Kudus Cq. Kasat Reskrim Polres Kudus
78 — 21
Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No freeman shall be seized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled,or injured in any way, nor will we enter on him or send against him exceptby the lawful judgment of his peers, or by the law of the land." Bahwasemua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbutkebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adilberdasarkan hukum yang berlaku.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HEWLETT PACKARD INDONESIA
49 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT HewlettPackard Indonesia) dan PT HewlettPackard Berca Servisindomerupakan dua perusahaan yang berbeda;Bahwa dalam Pasal 7.1 perjanjian tersebut disepakati bahwa"Support Service Provider (PT HewlettPackard BercaServisindo) shall maintain a sufficient stock or spare parts andreplacement assemblies to serve demand within the Territory";Bahwa dalam Pasal 8.1 disepakati bahwa PT HewlettPackardBerca Servisindo harus menyediakan jasa dengan fee atas
Register : 04-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1527 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BHLN KOMATSU LOGISTICS CORP;
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1527/B/PK/PJK/2017"Not with standing the provisions of the preceding paragraphs, the term"permanent establishment" shall be deemed not to include: f.
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 11
16 — 11
Rekonvensi telah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 4 (empat) oranganak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I,Anak Il, Anak IIl dan Anak IV, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akanhidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anakanak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 497/Pdt.G/2018/PA.Dum Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 24
71 — 24
Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 — PT. ARUTMIN INDONESIA vs BUPATI KOTABARU, dkk
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
During such thirty (30) days and for thepurpose of such reduction Contractor and Batubara shall consult witheach other regarding the shape and the size of each individual portion ofthe areas whereby the Agreement Area is to be reduced."
Register : 06-03-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 106/PDT.G/2013PN.JKT.PST Tanggal 19 September 2013 — PT. DIGITAL FIDUCIA INDONESIA (DFI)
MELAWAN
HENDRISMAN RAHIM
248 — 246
248 — 246
Asuransi Royal Indrapura,"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendirikarena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumDalam policy No. 49/DO/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawahbagian tentang conditions telah diasuransikan bahwa, "all differencesarising out of this policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or ifany cannot agree upon a single arbitrator.Dengan
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian 8380 — 21783
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
As longas the contract is not annulled however it is valid and binding.Underlying idea is that when only the interests of one of the parties are atstake, it can be left to the protected party to decide whether the contract shall standor fall.Problems typically suitable for annullability are: incapacity (art. 3:32 DCC),fraud, duress, undue influence (art. 3:44 DCC), mistake (art. 6:228 DCC), unreasonablyonerous general conditions (art. 6:233 sub a DCC).1.3.
If one of a companys set of conditions is null, thecompany often argues that it would never have concluded the contract without thisspecific condition, claiming it shall be all or nothing Art. 3:41 DCC however is notdependant of the hypothetic consent of the parties. Inextricably linked allows forthe use of more objective points of view. As a rule, almost every general conditionwill be considered to be severable: when one condition is null, the remainder of thecontract stays untouched."?
When the necessary implication of a juridical act which is a nullitycorresponds to such a degree to that of another juridical act, considered asvalid, so as to imply that the latter juridical act would have been performed hadthe former been abandoned because of its invalidity, then the former shall begiven the effect of the latter juridical act, unless this would be unreasonable toan interested person not party to the juridical act (art. 3:42 DCC)."11 HR 17022006, NJ 2006, 379 (Royal & Sun/Universal
Register : 09-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Prob Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 16
75 — 16
Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Prob.In all actions concerning children, whether undertaken by public orprivate social welfare institutions, courts of law, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of the child shall bea primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837/B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — PT ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwaberdasarkan perjanjian tersebut, pada Article 10 tentang Considerationmenjelaskan The processing and other sevices performed by theLiquefaction Company (PT Arun NGL) for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis";Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PTArun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Register : 12-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA MALANG Nomor 2404/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tanggal 22 Juni 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
12 — 7
12 — 7
Ay aly pe ye Ald Lela ELM, GAN ae psy dp jl shall GliDall cel GI AI (ye Aild Leilg! GS abd gL jal ae Glaul OS Lagey Gueclile Gy gla! 449 Aig Lab) dee ony dill A) yd Lege ely JS Cae ail dal ail Gade Gn da jill 48JiaArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istn tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Register : 27-02-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA GARUT Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
Musthafa As Sibai, halaman100:coh SY 5 aS gly VN) Aa yh ally pe Go alld Lolae 1 pilly GEA gs adi dn. jll shall glBam 9 5M AS Dall Coe Gf a8 Gyo ald LeaLi) GIS I yalad 1 jul Ia Glad GS Lopes Guat bile Gus ELetalNEY 5 Ah Lal!
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JASA PRIMA RAYA;
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty Agreement) adalah lex specialist.Pasal 5 ayat (3) huruf d) dan e) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty Agreement) antara Indonesia dan Kanada mengatur:The term permanent establishment "shall not be deemed to include themaintenance of a fixed place of business solely for the purpose ofpurchasing goods or merchandise, or for collecting information, for theenterprise) the maintenance of a fixed place of business solely for thepurpose of