harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak mendasari faktaHukum bahwa Penggugat berstatus janda (1.2) bukan berstatus perawan(P.1 dan T.2);2.

Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilatau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, danketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makaperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa yang mendasari

Penetapan Nomor 0366/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama HURININ lahir pada tanggal 06 Juli 2003 dengan seoranglakilaki yang bernama MIFTAKHUL ARIF akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan

mendamaikan penggugat dantergugat.Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas,tergugat tidak memberikan jawaban, atas sikap tergugat tersebut,tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat, namun perkaraaquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, olehkarenanya majelis hakim akan mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan di muka persidangan.Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telahmengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa yang mendasari

Bahwa terhadap harta bersama / gono gini tersebut diatas PenggugatRekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sudah bersepakat dalam penyelesaian hukumnyauntuk mendasari kepada Akta Kesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Lina KusmiWardayati, SH;5.

Benar bahwa terhadap harta bersama / gonogini tersebut diatasPENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telahbersepakat dalam penyelesaian hukumnya untuk mendasari kepada AktaKesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23 Oktober 2012 yang Oibuatdihadapat Notaris / PPAT Lina Kusmi Wardayati, SH. Bahwa terhadap hartabersama / gonogini tersebut berlaku Akta Kesepakatan Bersama No. 07,tertanggal 23 Oktober 2012 apabila terjadi perceraian antara keduanya;6.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rakonpensi poin 3, akan PenggugatRekonpensi tanggapi aalah sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Rekonpensi (Counter Claim)berkaitan dengan harta bersama dan hakhak Penggugat selaku Istri yangbersamaan dengan Permohonan Cerai Talak adalah dengan mendasari Pasal132 huruf a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RBG serta UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, hal mana alasan alasan kebolehanmengajukan Gugatan Rekonpensi didasarkan atas kenyataan k

207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 MasaPajak Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/ sooUraian Semula (Dikurangi) Menjadl(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar 79.512.910 0 79.512.910Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 79.512.910 0 79.512.910Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 159.025.820 0 159.025.820 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas selurun penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;selurun Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesualketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan":Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesual ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Mangsur telah mengadakan beberapatransaksi jual beli di hadapan R.M Soekirno selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Ciputat, atas sebagian objek tanah Persil 6 DIV C 1349: Di dalam warkah dari objek sengketa, salah satunya adalah Akte JualBeli yang terbit tahun 1965 yang mendasari terjadinya perubahanpemegang hak atas objek sengketa, di dalam isi Akte Jual Beli seolaholah S.Mangsur telah membubuhkan tanda tangan selaku Penjual;Bahwa dalil sebagaimana diuraikan pada point 5 dan 6 di atas

alasanpengambilalinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa, Judex Facti memiliki kKewajiban untuk menggali kembali peristiwahukum yang terjadi di dalam persidangan, semua alat bukti diberikanpenilaian yang benar, tidak hanya sekedar membenarkan putusan, itu jelasputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan telah melukai hatipara pencari keadilan;Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama, mengenai buktitransaksi jual beli yang mendasari

Mangsur (Setiawati Mangsur): Tanda tangan yang tertera dalam AJBAJB tahun 1965 (Bukti T3, T12dan T19) yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak sama dengantanda tangan S. Mangsur yang tertera dalam bukti P5 dan P6. Pekerjaan S. Mangsur (Setiawati Mangsur) yang benar adalah IbuRumah Tangga, tapi dalam AJB yang bendasari terbitnya objek sengketatercatat pekerjaan S. Mangsur adalah pedagang bahkan ada yangtercatat pekerjaan petani; Umur S.

722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari

2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari

yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari

Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan

Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya

I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.

DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara

Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.

hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor

PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan

senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari

.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai

dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.

Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.

Dandalam persidangan ini Oditur Militer tidak mampumendukung tuntutannyadengan alat bukti lain sesuaiketentuan pasal 185 ayat (8) Hukum Acara Pidanamenurut pendapat Oditur Militer bahwa penerapanpasal 185 ayat (3) Jo pasal 189 ayat (3) dan ayat (4)UU RI tahun 1981 tentang KUHAP semestinyaPenasehat hukum lebih tepat menggunakan systemacara persidangan sebagaimana tercantum dalampasal 175 Jo pasal 172 Jo pasal 173 UU No 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer.j) Bahwa mendasari pasal 171 Jo pasal 172

UU 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang manamenyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benarterjadi dan terdakwa lah yang benarbenarmelakukannya dan alat bukti yang sah adalah : Keterangan SaksiKeterangan Ahli Keterangan Terdakwa Surat Petunjuksehingga dengan mendasari pasal 171 Jo pasal 172UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, OditurMiliter

berpendapat bahwa Penasehat Hukum hanyamenerangkan keterangan Terdakwa sematamatayang mana keterangan tersebut keliru atau tidakmendasari fakta keterangan Terdakwa diPersidangan yang pada dasarnya Terdakwamengakui bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsiNarkotika jenis Sabusabu, sehingga dengandemikian keterangan Terdakwa sebagimana yangdikemukankan oleh Penasehat hukum, Oditur Militertidak sependapat dan mengabaikan keterangantersebut dan untuk memperkuat tuntutan OditurMiliter dengan mendasari pasal

/dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwaselamalebih kurang 1 (satu) menit, kemudian muncul garis strip 1yaitu Metamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP),kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi1memberitahukan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepadaSaksi5 melalui handphone, selain itu alat tes urine merkMulti Drug Screen Test Monotes yang dipergunakan olehSaksi1 memeriksa urine milik Terdakwa difoto menggunakankamera handphone milik Saksi1 lalu dikirim kepada Saksi5melalui WhatsApp (WA), kKemudian mendasari

Sultra.Bahwa Saksi7 memberikan konseling kepada Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2015 dan pada tanggal 20 Mei2016bukan mendasari assesmen atau rujukan dari BNNKKendari ataupun surat rekomendasi dari kesatuan Terdakwamelainkan atas permintaan pribadi Terdakwa.Bahwa obat yang diberikan oleh Saksi7 kepada Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2015 tidak ada kaitannya denganhasil pemeriksaan urine milik Terdakwa pada tanggal 19 Mei2016.Bahwa pemeriksaan urine hanya sebagai penunjangsehingga perlu dilakukan

persatueksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawahini ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Tergugat I yang menyatakangugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscuur libel), Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa suatu gugatan akan dinyatakan sebagai gugatan cacat formiljika gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas dengan syarat bahwa :e Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau tidakmenjelaskan fakta yang mendasari

gugatan ;e Tidak jelas objek yang disengketakan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan/ menjelaskan dasar hukum danperistiwa yang mendasari gugatan, yaitu :1 adanya jual beli tanah antara M.

Sugiharto (Tergugat IV) secara tidak sah yangmembawa kerugian bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat telah jelas menyebutkanobyek gugatan adalah mengenai sebidang tanah seluas 18.240 m2 yang terletak di JalanBungur Rt. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten KotawaringinBarat, Propinsi Kalimantan Tengah dengan batasbatas yang disebutkan secara jelas danterperinci didalam surat gugatan ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Tergugat IJ mengajukan eksepsigugatan

adalah bukan termasuk ruanglingkup eksepsi dan harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi berikutnya yang diajukan Tergugat II yaitugugatan Penggugat plurium litis consortium karena didalam fundamentum petendi gugatanPenggugat tidak ditemukan para pihak yang berhubungan dengan asal muasal bidangbidang tanah yang dijadikan obyek sengketa, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menguraikan/menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Majlis Hakim berpendapat perkara aquo termasukkewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalamRegester Akta Nikah Nomor 22/08/V/2000 tanggal 11 Mei 2000, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanNgebel, Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon bernama Wito bin Djakun lahirdi Pupus 25 tahun dan isteri Pemohon lahir di Pupus 19 tahun, padahal

verstek, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1)Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon sebagaimana keterangan di atasdapat pula disamakan dengan ibarat dalam kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 238yang berbunyi:dae Foal GIS oO) jila jig yl pis galas g allie Guile ple eLlutll yArtinya: Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti.Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraidiatas ; $2 222222 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nnen Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari