Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DanBendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada Dinas Komunikasi, InformatikaDan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, pada hari Senintanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakang Gedung A KomplekPerkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

Januari 2018 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

Bendahara Penyimpan Dan Pengurus Barang Pada DinasHalaman 10 dari 45Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgKomunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran2018, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman belakangGedung A Komplek Perkantoran Pemerintah Bandung Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR

fakta yang sebenarnya terjadi adalahBahwa Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk karenamembeli tanah fasus/fasos sebagai asset Pemda DKI Jakarta (Tergugat II );Penerbitan sertifikat tanah SHGB No.3397 ( dimana obyek SengketaSHGB No.0347/5/Grogol Utara dan SHGB No.03477/Grogol Utaraadalah pecahan dari SHGB No.3397) adalah perbuatan pidanadimana Sdr.Mohamad Idris ( selaku Turut Tergugat ) telah menjaditerdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dandiadili di Pengadilan TIPIKOR

Bahwa atas penerbitan SHGB 3397/Grogol Utara telah terjadi dugaanTindak Pidana Korupsi dalam penjualan/pelepasan asset berupa hakatas tanah Negara (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum milik PemerintahProvinsi DKI Jakarta) yang saat ini sedang dalam proses persidanganpidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam registerperkara nomor 04/PID.SUS /TPK/2017/PN.JKT.PST dan perkara no.05/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.5.

/d TurutTergugat X sebagai pemilik sertifikat yang sebenarnya tidak tahumenahu dan akibat perobuatan oknudimaksud, Turut Tergugat (MUHAMAD IRFAN IDRIS ) telah dilaporkan oleh Pemda DKI Jakartasebagai Terdakwa dalam Perkara Tindfak Pidana Korupsi denganNomor perkara Tipikor No.04/Pid.Sus/TPK/ 2017/PN.JktPst diPengadilan negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Dakwaanterlampir ( Bukti TT s/d TT X1 ) dan telah ditahan dalam penjarasejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan sekarang yangdiperkirakan sekitar

Bukti P.16Surat Peraturan KPU Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal Maret 2013Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota ( Foto Copy sesuai Asli) ; Surat Keterangan Tidak Pernah dihukum Penjara karena melakukanTindak Pidana yang diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun atauLebih dari Pengadilan Negeri/ PH/TIPIKOR TERNATE Nomor : W28U2/828/HK.01/IIV2013 Tanggal 28 Maret 2013 ( Foto Copy, SesuaiAsli) ; Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM R. .KANWILMaluku Utara.Rumah Tahanan

(Foto Copy dari Foto Copy) ; Surat Ketua Pengadilan Tipikor TK Banding pada PT MalukuUtara Nomor : W284/971/HK.07/VIIV2013 tanggal 20 AgustusHal. 33 dari 55 hal Putusan No. 05/G/2013/PTTUN.MKS6. BuktiT.67. Bukti T 78. BuktiT 89. BuktiT.910. BuktiT.10 :11. BuktiT.11 :12. BuktiT.12 :2013 Tentang Status Hukum Dr.

dirugikan akibat keputusan KPU tersebut :Bahwa dasar hukum untuk menguji keputusan tersebut adalah didasarkanpada ketentuan bahwa setiap perbuatan pemerintah prinsipnya bisa diuji,walaupun secara wetmatigheid dibatasi tetapi secara rechtmatigheid tetapbisa dilakukan j~n nnn en nnn nnn nnn nnn mn nnn nmin nnnBahwa ketentuan pasal 51 huruf g UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tidak dapat dikenakan/diterapbkan kepada Penggugat karena tindak pidanayang dilakukannya didasarkan pada ketentuan undangundang tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000, (lima riburupiah) ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 15 September 2014, oleh Kami : DALIZATULO ZEGA,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,RIDWAN RAMLI,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 18 September 2014, olehPutusan No.39/PID.SUS.K/2014/PT.MDNHalaman 68 dari 54 Halaman69Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantuFARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medanakan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksamaperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Agustus2011 No. 459/Pid.B/2011/PN.Mks serta memori banding Terdakwa tertanggal 10Oktober 2011, Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hakimtingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya dan pertimbangan hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara inidalam tingkat banding ............Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.459/Pid.B/2011/PN MKS,Tanggal 18 Agustus 2011, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakimtingkat banding didalam menjatuhkan putusan sebagaimana keterangan saksiKasman,SE. disebutkan dalam putusan halaman 32, 33 dan 34:e Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 saksi diberitahukan

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Il, sejak tanggal 21 Juli2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;6.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, sejak tanggal 27September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medansejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 November 2015 ;8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26November 2015 s/d tanggal 24 Januari 2016 ;9.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyisebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;2.

Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMETHARYADI,SH.MH. dan SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum. Hakim Ad HocTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana37Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013Nomor:02/Pen.Pid.

Alamat TERGUGAT saat ini adalah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tunggal,Nomor 2407 A, RT 035, RW 009, Kelurahan 20 llir Dl, Kecamatan llir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.Kalaupun TERGUGAT hadir dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakanadanya surat yang menggunakan amplop dengan kop PENGADILANNEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR KELAS 1.A PALEMBANGyang ditujukan ke alamat kantor TERGUGAT (PT BANK CENTRAL ASIAPRABUMULIH).Dari kondisi tersebut, nampak jelas bahwaadanyakekeliruan/kesalahanalamat

Bukti T.2.A ;Sampul (amplop) menggunakan Kop PENGADILAN NEGERVHUBUNGANINDUSTRIAL/ TIPIKOR KLAS ILA. PALEMBANG yang digunakan untukmengirimkan Relas Panggilan Sidang No. 55/PDT.G/2015/PN.PLG., ditujukanke alamat Kantor PT Bank Central Asia Cabang Prabumulih.. Bukti T.2.B ;Salinan/Kutipan Risalah Lelang No. 84/2006 tanggal 03 Mei 2006. (asliadapada Kantor BPN Kota Palembang sebagai kelengkapan/syarat proses pendaftaran peralihan hak atau balik nama menjadi atas nama GUNAWANKASLIM).

Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR SurabayaNomor : W.4.UI/6329/Pdt/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 kepada Yth. BapakKetua Mahkamah Agung R.I perihal : Laporan permohonan Kasasi yang tidak memenuhisyarat formal perkara Nomor. 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, buktitertanda T.1.9 ;10.

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS ) Nomor.13/TMS.Pdt.Kasasi ...........13/TMS.Pdt.Kasasi/2011/PN.Sby Jo Nomor : 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR Surabaya tertanggal 28September 2011, bukti tertanda T.1.10 ;1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 2011, bukti tertanda T.I.11 ;2.

;Halaman 36 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat dalam pertimbangan diktum Keputusan objek sengketa Tergugatyang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikantidak dengan hormat terhadap Penggugat dan bertentangan dengan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor

: 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. ; ~ 229 222 nnn nn on on nnnMenimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), "Menyatakan terdakwa MASUD,ST.MM.

kKeuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrsecara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukanaudit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian KeuanganNegara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

Subsidiaitr;woneee Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;n Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II/Hakim Ad Hoc Tipikor

Negara atauperekonomian Negara, dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PN.SmrPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga/instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP,meski tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor), masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari ini, Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis, dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIYATI SAPRIANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, serta dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota , Hakim

tersebut :> Ditahan oleh:Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal11 November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokatpada Law Office YOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di JalanSemarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/V/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRWADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

Pbr6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal25 Agustus 2015 s/d tanggal 01 September 2015 ;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;8 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;9 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 01Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;10 Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HORAS SITORUS, SH, NANDISYUKRI, SH.MH, JUSTINUS TAMPUBOLON, SH, JAMES SIANTURI, SH.MH ,DANIEL SITORUS, SH ;Masingmasing selaku Advokat dan Advokad Magang padakantot Hukum Horas Sitoru,sSH & Rekan Advokad & Konsultan Hukum berkantor di JIn.Jawa Damai II No. 26 Kel.

Cemara No 441 KomplekBeringin Indah, PekanbaruRiau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2015dibawah Register Nomor : 1049/SK/TPK/2015/PN.PBR ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 63/Pid.Sud/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim; 2 Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 63/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015tentang Penetapan Hari Sidang; 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : Reg.Perkara Nomor B 06 /N.4.13/Ft.1/9/2015 tanggal 02 September 2015; 4 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum); 5 Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukumterdak Wa; 222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6 Pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;Telah

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015; 6. Diperpanjang penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16Februari 2015 ;7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 Maret8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/dtanggal 04 Mei 2015 ; Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi para Penasehat Hukumnya LeslyAnderson Lay, S.H., Victor U. Hukapati, S.H., dan Ishak Lalang Sir, S.H.,Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl.

PUTUS ANNo. 111 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : ANANG SETYOHARTO, Sp bin P.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHal. 30 dari 31 Put. No. 111 PK/PID.SUS/2013dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H.Suhadi, S.H., M.H., ttd./DR.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H.

Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 122/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal11 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018, diterima diditerima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16April 2018 dan salinannya telah diberitanukan kepada Terdakwa tanggal 20 April2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 April 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2Mei 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :9/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi, sejak tanggal 5 Agustus2013 s/d 3 September 2013;8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejaktanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013;9.

Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor :15/Pis/SK/201, pada tanggal 04 September 2013; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September2012 Nomor : 06/PEN/PID/TPK/2012/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dansuratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan

Pen.Pid.Tah/2015/PN Idi : Sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 AgustusMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2015 Nomor248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 02September 2015 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn ncnPerpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN Bna : Sejak tanggal 03 September 2015 s/d01 Nopember 2015 2n2nnnn nner nn nnn ncn ncn cnncncePerpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh tanggal23 Oktober 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT BNA: Sejak tanggal02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ; Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Nopember 2015 Nomor 661/Pen.Pid/2015/PT BNA sejak tanggal 02Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Sayuti Abubakar, S.H.

Bone Bolango dari Partai Demokrat sebagaimana SuratKeputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 228/02/VIII/2009, tanggal 07 Agustus2009 dengan lampiran Keputusan Gubernur atas nama Presiden RI Nomor :228/02/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009, untuk periode 2009 sampai dengan2014 (selama lima tahun) ;Bahwa selanjutnya dalam masa periode tersebut Penggugat menjalani proseshukum yang bermuara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Gorontalo dan pada tanggal 26 April 2012 Majelis

Hakimmenjatuhkan vonis atas perkara tersebut dan setelah pembacaan Putusantersebut maka Penggugat langsung menyatakan menolak Putusan dimaksud danHalaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2019/PN Gtomelakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiGorontalo ;Bahwa kemudian pada saat Penggugat sedang menjalani proses penahanan diLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Gorontalo karena sementara menungguproses upaya hukum Banding atas perkara yang sedang Penggugat