Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Blb Tanggal 10 Nopember 2015 — Penggugat :
1. NANI NASRUDIN dan ROBBY GUNAEDI,
2. HARUN ZAENUDIN,
Tergugat :
- PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.
39 — 12
39 — 12
pemeriksa menyatakanTERGUGAT yang mana telah sengaja menutupnutupi sisa angsuran denganadanya selisih jumlah hutang PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT,PENGGUGAT dan PENGGUGAT II merasa dirugikan baik material berupa biaya yangtelah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahanpenghitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta penekanan
Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 27 September 2017 — PT MUSI BANYUASIN INDAH VS HENDRA LEO
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
provokasi dan kesewenangwenanganTermohon Kasasi sangatlah besar, karena sebagai pengurus serikat pekerjaTermohon Kasasi telah mengintimidasi seluruh karyawan untuk ikut dalamdemo/mogok, dan akan menghukum karyawan yang tidak ikut serta dalamdemo/mogok yang Termohon Kasasi lakukan, baik dengan menetapkan dendakepada karyawan Pemohon Kasasi yang lain yang tidak ikut serta dalam demotersebut dan atau, dikeluarkan dari kKeanggotaan serikat dan seterusnya; Bahwadengan demikian jelas telah ada provokasi/penekanan
Register : 05-08-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1489/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tanggal 4 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 10
14 — 10
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah bersama, hinggaakhirnya berpisah;4.
Register : 22-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN NEGARA Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Nga Tanggal 6 Juli 2015 — - I Gusti Ngurah Ketut Panca Kemara
59 — 30
59 — 30
Nyoman Reda (verbalisan) : e Bahwa saksi menerangkan bila selama melakukan pemeriksaan terhadapterdakwa, saksi tidak pernah melakukan penekanan ; e Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyidikan, saksi sudahmenyuruh terdakwa untuk membacanya terlebih dahulu ; e Bahwa pada saat itu terdakwa juga didampingi oleh penasihat hukumnya ; e Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa Majelis
Register : 15-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ARIANTO Alias JURAGAN
39 — 31
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
ARIANTO Alias JURAGAN
39 — 31
Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ARIANTO AliasJURAGAN sebagai Terdakwa
Register : 19-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 18-K/PM.III-17/AU/I/2016 Tanggal 11 Mei 2016 — Kopda Wahyudiana
144 — 49
144 — 49
Bahwa perbuatan tTerdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu' adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
Putus : 27-02-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 41- K / PM I-06 / AD /XII / 2012 Tanggal 27 Februari 2013 — Pelda Fahrian Noor NRP 21930106550773
84 — 35
84 — 35
didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyakmenimbulkan korban terutama generasi muda yang sangatmembahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehinggadiperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturansanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baikmelalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari media yanglain, termasuk penekanan
Register : 28-06-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 141/Pdt.G/2018/PN DPK Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 36
48 — 36
hak kepemilikan tanah oleh seseorang/ PENGGUGAT;17.Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannyamaka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau terdapatupaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);18.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis
Register : 28-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 48/Pid.B/2016/PN Lbj Tanggal 4 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
1.YOSI ANDIKA HERLAMBANG, SH.
2.ADI PRASETYO SH
Terdakwa:
JANUARIUS DJENG alias ARIS
149 — 42
1.YOSI ANDIKA HERLAMBANG, SH.
2.ADI PRASETYO SH
Terdakwa:
JANUARIUS DJENG alias ARIS
149 — 42
adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagaisuatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yangdiajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan PenuntutUmum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan
Register : 14-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MUARO Nomor 86/Pid.B/2015/PN Mrj Tanggal 5 Nopember 2015 — I. MUHAMMAD AFIFUDIN pgl. AFIF
II. DONI SAPUTRA pgl. DONI
III. JULI SAPUTRA pgl. JUL
IV. EDISON pgl EDI
V. HENDRA GUSPAMIL pgl. HENDRA
VI. DORIS ABADI pgl. DORIS
125 — 25
125 — 25
pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin turutserta pada permainan judi sebagai pencaharian adalah orangorang secara tanpa hakyang ikut sebagai pemain atau peserta dalam suatu permainan judi dan menjadikanpermainan judi tersebut sebagai pekerjaannya atau sumber mata pencaharian ;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dan apabila terdapatbagian unsur tidak terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap tidakterbukti;Menimbang, bahwa penekanan
Register : 13-07-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 96-K/PM.III-12/AD/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Arif Fahrudin
144 — 94
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Arif Fahrudin
144 — 94
Terdakwamemberikan penekanan terakhir agar Saksi danke 5 (lima) letting Saksi melaksanakan apa yangsudah ditekankan oleh Terdakwa, setelah selesaipukul 00.00.Wib Terdakwa menyuruh semuauntuk melakukan pembersihnan badan danistirahat/tidur sedangkan Terdakwa masuk kekamarnya.4.
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1241/Pdt.G/2018/PN Dps Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
I Made Winastra, SE
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
67 — 37
I Made Winastra, SE
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
67 — 37
ukurtanggal 24 Juni 2009 No. 02474/Sidakarya/2009, atas nama pemegang hak : MADE WINASTRA; Bahwa setelah mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran,selanjutnya Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran sebagaikewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan penagihandan kemudian Tergugat melakukan pelelangan atas jaminan kredit;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak dan menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakahTergugat telah melakukan penekanan
Register : 13-04-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Msh Tanggal 28 Mei 2020 — Harvina Yunus Alias Vina
188 — 103
188 — 103
/PN MshAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangatbergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor
Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Sbr Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
GINANJAR NUGRAHA SH
Terdakwa:
MOH FAUZI Bin NONO SUKARNO
28 — 7
Tentang Setiap Orang.Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN SbrMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur
Register : 13-11-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 218-K/PM.II-08/AD/XI/2020 Tanggal 10 Februari 2021 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
Erfan Febrianto
239 — 81
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa , selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanantentang penyalahgunaan Narkotika baik didalam penyuluhansatuan maupun melalui media sosial, namun hal ini tidak pernahdiindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota
Upload : 16-10-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015 68 — 32
Duplik kami Penasihat HukumTerdakwa yang berjumlah 8 halaman bukanlah sekedar mengulangulang yangdisampaikan pada Pleidooi namun lebih memiliki penekanan dan lebihmelengkapi sebagai tanggapan atas Replik Oditur Militer supaya argumentasihukum kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak bisa terbantahkan lagi.Memang kalimat kami dalam Duplik halaman 8 pada paragraph terakhirsebelum paragraph penutup ada yang berbunyi : sehingga dengan ini kamitetap pada pendirian kami semula dan permohonan kami atas diri
Register : 15-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA MERAUKE Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Mrk Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 120
187 — 120
dan sisi nilai mutah yangdiberikan ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima ;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat;
1. ISTANTO
2. SAWONG ARIS PRABOWO, S.H., S.E
3. DWI EFENDI
Tergugat:
1. PT.DIPO STAR FINANCE Pusat Jakarta cq. PT DIPOSTAR FINANCE Cabang Semarang
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PUSAT JAKARTA cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) TEGAL
127 — 56
127 — 56
Belum ada definisi bakuHalaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Slw.mengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.