Damsik Ladjalani terprosessecara hukum menjadi Tersangka dan selanjutnya dinyatakan terbukti olehPengadilan Tipikor. Sepatutnya terhadap perkara Terdakwa ini,memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP serta Putusan HogeRaad tanggal 04 Juni 1928 : ....hanya pencemaran dan pencemaran tertulisdibenarkan alasan demi kepentingan umum..., sehingga Terdakwa harusdilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNAtanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018 Nomor 54/Pid.SusTPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;3.

sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding melaluiKuasa PEMBANDING yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriTakengon, dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktuyang ditentukan menurut Undangundang, maka oleh karena itu PermohonanBanding tersebut diatas harus dinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

PengadilanTindak Pidana Korupsi Medan Provinsi Sumatera Utara untuk berkata benardan membela kebenaran demi menyelamatkan 13 orang yang tidak bersalahkarena saya tahu betul bahwa Laporan Audit BPKP tersebut bersifat menzalimikarena saya mantan Ketua Timnya;Pada tanggal 7 Nopember 2013, Tim dari BPKP Pusat datang ke BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas kehadiransaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan dan dalam Berita AcaraPermintaan Keterangan saya katakan bahwa Hakim Tipikor

Penunjukan Plh Panitera,Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 25 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM153/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 01 Nopember 2018,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG.

Lampung Utara Tahun Anggaran 2011.Telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:1.2.33Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Juli 2013;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal O01 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejaktanggal 31 Juli 2013

sampai dengan tanggal 28 September 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(I) sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang(II) sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: HERWANTOSEMENGUK, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 November 2013 olehKetua Majelis yang sama didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut di atas dengandibantu oleh Zainuddin sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum sertaterdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:EKO ARYANTO, SH. MH. MIEN TRISNAWATI, SH. MH.JAINI BASIR, SH.

(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera Pengganti,ZAINUDDIN121123125127129131133135137139141143145

ABBASTempat lahir : SingkawangUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juni 1973Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Keramat RT.014 RW.007 KelurahanLumbung Kecamatan Sambas KabupatenSambasAgama : IslamPekerjaan : PNS Pada Politeknik Negeri SambasTerdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkanpenetapan/perpanjangan penahanan oleh:1.2.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019;Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

tanggal 22Agustus 2019 s/d 20 September 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 21 September 2019 s/d 19 Nopember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d 19 Desember 2019;Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiPontianak, sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020;Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada

Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 10Januari 2020 s/d tanggal 8 Februari 2020;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejaktanggal 9 Februari 2020 s/d tanggal 8 April 2020;Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT PTKTerdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:Esti Kristianti, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Para Advokat dan PenasihatHukum pada Kantor Esti Kristianti

Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September2014 Terdakwa Ahmad Rikza, S.Sos.

Pertimbangan Sendiri,Sebagaimana Terungkap Dalam Keberatan Penasehat Hukum TerdakwaSebagaimana Fakta Dalam Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri TipikorSemarang ;Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang perkara pidana Nomor: 34/PID.SUSTPK/2014/PT.SMG. diputus pada tanggal 03 September 2014 atas namaTerdakwa Ahmad Rikza, S.Sos. bin Muslikhun Suwaife (alm), oleh Judex Factitidak mempertimbangkan keberatankeberatan sebagaimana terungkap dalam faktafakta di persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor

Semarang sebagaimanaputusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 17/PID.SUS/2014/PN.TIPIKOR SMG yang diputus pada tanggal 10 Juli 2014 ;Bahwa, keberatan Penasihat Hukum yang sama sekali tidak dijadikan pertimbanganoleh Judex Facti, diantaranya sebagai berikut :a Keberatan tentang sebenarnya selaku Kepala Sub, Bagian Kesra, Pendidikan danBudaya, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal,dalam menjalankan kegiatan pemberian Bantuan Sosial Sarana Keagamaan danBantuan Sarpras

Tipikor Semarang danyang bersangkutan juga tidak dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan adanyaperlakuan yang diskriminatif terdahap Terdakwa yang justru dalam fakta dipersidangan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada keterlibatannyaterhadap adanya kerugian negara sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluhjuta rupiah) dalam pemberian bansos di Kabupaten Kendal pada tahun 2010menurut hasil audit BPKP Jawa Tengah yang mendasarkan atas surat perintahKejaksaan Negeri Kendal.

tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya perlakuanyang diskriminatif dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dibandingkanterdakwa lainnya dalam perkara a quo ;3 Sehubungan Dengan Pembuktian Unsur Menyalahgunakan KewenanganKesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Dan KdudukanPertimbangan Judex Facti Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan(Kontradiksi) Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Sendiri Sehubungan DenganPembuktian Unsur Melawan Hukum ;Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (I), sejaktanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014;. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (ll), sejaktanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengantanggal 15 Desember 2015;. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejaktanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;.

Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 18 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 17Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;.

Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkaraini dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni2015 ;4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli2015 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 02Agustus 2015 ;6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d tanggal O1September 2015 ;7.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal O01Oktober 2015 ;8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang, sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 22Oktober 2015 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember2015 ;10.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/dtanggal 20 Januari 2016 ;11. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/dtanggal 19 Februari 2016 ;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumyang bernama : AKHMAD BUMI, SH.

Melawanhukum dalam pasal 2 UU Tipikor yaitu apakah bertentangan peraturanhukum atau tidak, apakah menimbulkan kerugian. Melawan hukumharus melanggar norma, kalau itu adalah asas atau prinsip jikaseseorang melanggar prinsip itu tidak bisa dikatakan melanggarhukum. Penyalahgunaan wewenang sama dengan melawan hukum,hanya saja subyek/delik/pelaku harus mempunyai wewenang publik,yaitu pejabat/pegawai negeri.

No. 4 K/PID.SUS/2017fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bahwatelah terjadi penyimpangan atas pembertian bantuan kepada KoperasiToraja Melo sehingga menguntungkan diri Terdakwa ERNI IRIANI;Bahwa, dari pertimbangan hukum putusan tersebut di atas menurut hematPemohon Kasasi terdapat kesalahan dalam memberikan kesimpulansecara menyeluruh yaitu : Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Makassaryang memandang' bahwa Terdakwa telah $menguntungkanmenguntungkan diri

tersalurkan sebagaimana mestinya, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya mesin mesin tenun yang telah dibeli sesuaidengan proposal yang diajukan ke Kementrian Koperasi; Tegasnyabahwa dana bantuan yang diperoleh dari Kementran Koperasi dilakukansesuai dengan peruntukannya, tidak ada penyimpangan yang timbuldidalamnya (bandingkan dengan penjelasan dari Kementrian KoperasiDan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.202/Dep.2.4/VIII/2015 terlampir); Fakta fakta dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, serta tidak mempertimbangkan keberatan keberatan dalammemori banding maupun kontra memori banding atas memori banding JaksaPenuntut Umum, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PemohonBanding/T erdakwa) melalui Penasihat Hukumnya ;Bahwa dalam putusannya Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkanfakta

Judex Facti hanya mempertimbangkanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum saja, sebagaimana tersebutpada halaman 25 putusan Judex Facti :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal21 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2013 secara resmikepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan permintaan

Bahkan terhadap penafsiran yang dilakukannya itu,Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pun telahmemiliki perbedaan pendapat. Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., telahmengajukan disenting opinion dan Pemohon Kasasi menyatakansependapat dengan Hakim Ad Hoc Sunardi, SH., dalam hal uang penggantidalam perkara a quo ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 11 Nopember 2013No.103/Pid.Sus.K/2013/PN/Mdn sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 10Desember 2013 ;. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 20 Nopember 2013, Nomor : 87/Pen/Pid/2013/PN.Mdn, sejaktanggal 11 Desember 2013 s/d 08 Februari 2014 ;.

Medan tanggal 01 April 2014,Nomor : 102/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam tingkat bandingsejumlah sebesar Rp.5000, ( lima ribu rupiah).ooDemikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan, pada hari: RABU, tanggal: 04 JUNI 2014 olehkami, HLMACHMUD RACHIMI, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan TinggiMedan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, S.H, MH HakimTinggi Tipikor

MANGASAMANURUNG, S.H, M.Kn, ROSMALINA SITORUS, S.H, MH, SAZILI,S.H, M.Si, HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Mei 2014 No: 29/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari:Jumat, tanggal: 6 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Tipikor/2016/PT.KT.SMR, tanggal 29 Januari 2106;8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 03Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016.9.

Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Pebruari2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor

Hakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjukk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiSamarinda tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 4/PID.TPK/2016/PT.SMR, putusan manadiucapkan pada hari : JUMAT tanggal 20 Mei 2016 dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingioleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta ABDUL HADI, SH Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg., Pemohon hanya dikenai pidanapokok dan tidak ada pidana tambahan berupa pencabutan hakpolitik. (Bukti P5);4.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 Juncto Surat Penyerahan Terpidana anLucianty kepada Lp Wanita Klas Il Palembang NomorB30/Han/Eks/26/05/2016 Juncto Berita Acara Penerimaan UangDenda Nomor BA12/26.Ek.2a/05/2016 Juncto Berita AcaraPenerimaan Biaya Perkara Nomor BA31/26.Ek.5a/05/2016 Junctosurat Keputusan LP Wanita Klas Il A Palembang NomorW6.Pas3.PK.01.05.03892 Tahun 2016 Juncto Surat PengakhiranBimbingan Nomor W6.PAS.20.PK.01.05.10789/2017, yangberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor

Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor13/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg (Bukti P5);6. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidana Badan)Nomor BA31/26Ek.1/05/2016 (Bukti P6);7. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NomorSprin.PPP27/0126/05/2016 (Bukti P7);8. Fotokopi Surat Penyerahan Terpidana an Lucianty kepada Lp WanitaKlas I Palembang Nomor B30/Han/Eks/26/05/2016 (Bukti P8);9.

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatanPerbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,(sepuluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENEN,tanggal 9 Januari 2017, Oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH,MH selaku Ketua Majelis,JOHN DISTA, SH dan ERIZAL, SH. masingmasing Hakim Ad hoc Tipikor sebagaiAnggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari KAMIS tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua

Salah dalam penerapan hukumnya;Materi pembuktian dalam persidangan tipikor ini tentunya tundukdengan kaidah dan asas asas hukum pidana dan acara pidana, dimanapembuktiannya dengan asas negative wettelijk untuk membuktikanHal. 40 dari 155 hal.

Ahmad Kirjauari pun diserahkan kepadaTerdakwa dengan mendapatkan porsi uang suap yang lebih besar;Tuntutan Pidana penjara selama tujuh sudah sangat proposional jikadilihat dengan rentang ancaman maksimal selama 20 tahun di masasekarang yang lagi semaraknya terungkap banyaknya angka statistikkejahatan korupsi dengan latar belakang politik;Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiPekanbaru di Riau yang menjatuhkan pidana penjara yang semua diputusPengadilan Tipikor Pekanbaru selama

Namun dalam pertimbangannyaMajelis Hakim Judex Facti justru tidak mempertimbangkan fasilitas pinjampakai kendaraan ini sebagai pemberian dari Gubernur Annas Maamun dalampercepatan pembahasan RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015;Bahwa sebagai akibat Judex Facti tidak menerapkan hukum makaMajelis Hakim dalam membuat pertimbangan tidak mendasarkan kepadafaktafakta sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas namaH. A.

Tipikor hal. 187 188Hal. 91 dari 155 hal.

Tipikor hal. 187 188Hal. 137 dari 155 hal.

PUTUSANNo. 867 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SLAMET SIP MM bin SUDJAK ;Tempat lahir : Purwodadi ;Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 14 Oktober 1959 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Sapta Prasetya Utara IX No. 145, RT03 RW 03, Kelurahan Pedurungan Kidul,Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ;Agama

Tergugat yang di tolak Pembanding/Para Penggugat karena bukanmerupakan alat bukti ; e Bahwa Putusan Majelis hakim tidak cermat karena keterangan saksi atasnama Musrifa, SE banyak yang tidak termuat di dalam Putusan ; e Bahwa Pembanding/ Para Penggugat tidak sependapat denganPertimbangan Majelis Hakim halaman 72 paragraf ke 2 sampai denganhalaman 74 paragraf ke 2 Bahwa meskipun pihak Penyidik Polda Papuadapat meminta bantuan kepada BPK dan BPKP untuk menghitung kerugiankeuangan negara dalam perkara tipikor