Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 8Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d 5 Nopember 2015;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 6Nopember 2015 s/d 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya EDY SYAPRAN, SH.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal19 Oktober 2015 pada pokoknya agar Majelis Hakim Tipikor Bandung yangmemeriksa dan mengadili pewrkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Maadduddin BinSawira;2.

Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengancara saksama oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang masingmasing kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 19 Juni 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 JuniMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima diHalaman 64 dari79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.65kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 10

nn nae nae nee nee nee ene ne neMenimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.13/Pid.TPK/2014/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding,Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa, tuntutan Pidana Penuntut Umum, PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TKtanggal 11 Juni 2014 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusanHalaman 66 dari 79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.67pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan kata setiap orang dalam Pasal2 UndangUndang Pemberantasan Tipikor memang kerap ditafsirkan (interpretasi)secara restriktif (sempit) tidak mencakup pejabat negara atau pegawai negeri sipil.Pejabat negara atau pegawai negeri oleh Majelis hakim biasanya dimasukkandalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap masalah tersebut, MahkamahAgung RI telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Surat

Diperpanjang Tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 4 September 2018terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11Oktober 2018;Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAP10.Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 262/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 2 Oktober 2018terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengantanggal 10November 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 30 Januari 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampaidengan tanggal 1 Maret 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap II terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 sampaidengan tanggal 31 Maret 2019;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal29 Maret 2019 s/d 27 April 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 28 April 2019 s/d 26 Juni 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan :1.Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAP tanggal 23 Mei 2019 tentang : Susunan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAPtanggal 24 Mei 2019 tentang

Josner Simanjuntak, SH, M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAPsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelistersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasan, S.H,.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi, S.H., M.H. Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.2. Dr.

Darul ImarahKabupaten Aceh BesarAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :1 Penyidik Polri sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 24 November2013;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal03 Januari 2014;3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal04 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;5

Jaksa Penuntut Umum : Tahanan RUTAN, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/dtanggal 22 Maret 2014;6 Hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11April 2014Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PNBNA7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 April2014 s/d 10 Juni 2014.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11Juni 2014 s/d 10 Juli 2014.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Muklis Mukhtar,S.H.

Mata Ie Keutapang dua Ds, LamBheu Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau PengadilanTipikor Banda Aceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatantersebut

Mata Ie Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec DarulImarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor BandaAceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/dtanggal 23 Desember 2015 tahanan kota ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Desember2015 s/d tanggal 21 Pebruari 2016;5.

kesemuanya Advokat dan KonsultanHukum pada PRANEDA & PARTNERS, yang beralamat Wisma Arie YaniJalan Buaran Raya No. 9A Lt 2C Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungtanggal 2 Desember 2015 Nomor 490 / SK / Pid / 2014 / PN.Bdg, perkaraNomor 189 / Pid.SusTPK/ 2015 / PN.Bdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraint; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ini; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,keterangan saksisaksi, ahli, saksi ade charge dan keterangan terdakwadipersidangan; Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

sekertaris Dinas Kesehatan yang menerimanya, halmanaTerbukti dari keterangan Saksi Andris;Bahwa Terbukti Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dariForum Pustu sebesar Rp. 40.000.000, untuk diserahkan kembali kepadaPustu pustu sebelum Terdakwa berstatus Tersangka dalam perkaraaquo pada tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata uang tersebut tidakdikembalikan kepada masing masing Pustu melainkan diserahkan kepadaKejaksaan Negeri Singaparna sebagai alat bukti;Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

SIGIT SUSENO, SH.M.Hum., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli mempunyai kekhususan dalam hukum pidana materiil ;Bahwa ahli ditugasi oleh pihak Fakultas untuk memberikan keterangansebagai ahli ;Bahwa ahli pernah juga menjadi ahli diantaranya kasus korupsi diPengadilan Negeri Ciamis, kemudian Pengadilan Tipikor di Ternate, dan dikupang;Bahwa dari proses penyidikan yang dipaparkan oleh penyidik pada saatitu, dari kronologis yang disampaikan ada pemberian sejumlah

TjiptoPrasetyo Nugroho Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (Direktur RSUDKabupaten Lamandau) harus bertanggung jawab penuh atas perkara ini ;Bahwa didalam persidangan Terdakwa terlalu berbelitbelit dalammemberikan keterangannya sehingga jika dihukum terlalu ringandikhawatirkan akan ditiru/dicontoh oleh yang lainnya ;Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Majelis Hakim Yang Mulia,Perkenankan saya mencoba menyampaikan pemahaman hukum saya yangsangat terbatas atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Tipikor

Aswan Usman dan dijadikan alatpertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palangkarayasangatlah prematur dan cacat menurut aturan perundang undangan danhukum, sebab HPS yang dibuat melanggar 2 poin seperti yang dimaksuddi atas dan juga HPS tersebut belum diuji terlebin dahulu akankebenarannya menurut hukum normatif, sehingga bisa dipergunakanoleh hakim karena HPS tersebut terindikasi dibuat untuk membalasdendam atas kekecewaan yang bersangkutan, kenapa yangbersangkutan dicopot sebagai Direktur

Penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 27Ayat 7 yang dijadikan referensi hukuman atas kesalahan saya, oleh HakimPengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya sangat tidak bisa diterima,,,karenapasal ini sangat jelas wilayah hukumnya yaitu ada pada sanggahan banding/bupati sebagai sebuah kewenangan utama atau yang paling teringgi.

Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PID.SUSTPK/2016/PTPLK, tanggal 29 September 2016 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PalangkarayaNomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN Plk, tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimanatertera dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat(dissenting opinion) dari Hakim AdHoc Tipikor

No. 1285 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.10/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal21 Januari2013 Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama AJIE RIANGGORO, SE.yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,tentang uang pengganti

meringankan sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantastindak pidana Korupsi ;Halhal yang meringankan :a Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungankeluarga, dan merupakan tulang punggung keluarga ;b Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No.10/TIPIKOR

/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung No.53/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2013 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Hakim Anggota I (Prof.

1) KUH.Pidana, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIREBON tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 10/TIPIKOR

No. 1727 K/Pid.Sus/2016Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbanganPengadilan tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, denganmenggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangan seluruh dari keberatankeberatan Terdakwa;Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, nyatanyatasama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatankeberatan

NURI adalah PerkaraPidana/Tipikor melainkan Perkara Perdata antara Terdakwa MOH. NORIdengan Reza Febriant (Terdakwa berkas lain) karena telah terikat dalamPerjanjian Kerja Sama Nomor 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notarisdan PPAT MOH. SUGIONO, SH.M.Kn.;Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menyalahgunakankewenangan;Bahwa dalam amar putusan Pengadilan tipikor surabayamempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaankewenangan selaku direktur CV.

Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ratno Harjo, S.T.terdaftar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak dengan Putusan Nomor 34 / Pid.Sus / TP.Korupsi/ 2015 / PN.Ptk telah diputus pada tanggal 21 September2015.

Kemudian pada tanggal 29 September 2015 putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap karena TerdakwaRatno Harjo, S.T. tidak mengajukan upaya hukum banding;Sedangkan perkara atas nama Pemohon Kasasi / TerdakwaSinta Hutasoit ini diputus oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor16/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 05 Agustus2015;Atas putusan tersebut, Terdakwa Sinta Hutasoitmengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2015.

Bahwa amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 21 September 2015 dalam perkara atasnama Terdakwa Ratno Harjo, S.T. tersebut antara lain tegasdinyatakan bahwa Terdakwa dikenakan Uang Penggantisebesar Rp24.731.961,65 (dua puluh empat juta tujuh ratustiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiahenam puluh lima sen);Oleh karena sudah ada kepastian mengenai jumlah uangpengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RATNOHal

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ MS.

Pekerjaan : Kepala Desa MRancawuluh (diberhentikansementara);Pendidikan : SMP;Terdakwa tersebut :=> Ditahan oleh :e Penyidik : sejak tanggal 11 Desember 2012sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejaktanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27Januari 2013; Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Januari 2013 sampaidengan tanggal 17 Februari 2013;e Hakim : sejak tanggal 5 Februari 2013 sampaidengan tanggal 6 Maret 2013;e Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Ariloka No. 40 Semarang, yang ditunjukberdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang padatanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadiliperkara yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

,Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal27 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olen RUSGIANTO,SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARTOPO, SH. selakuPenuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi oleh TimPenasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. NOOR EDIYONO, SH. MH.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingyang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang yaitu pada tanggal 7 Nopember 2016 sebagaimana ternyatadalam Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor: 62/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, yang selanjutnya permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa yaituHal. 66 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMGpada tanggal 7 Nopember 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umumdilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yaitutanggal 15 Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada

Asadi AlMaruf,S.H,M.H,M.Si. setelan mempelajari dengan saksama berkas perkarabanding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksimaupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, suratsurat dan barangbukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang No. 62/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg tanggal 31 Oktober 2016,memori banding dan suratsurat lainnya yang bersangkutan denganperkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusan tersebut adalah

Pemerintah tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000, dinyatakan apabila suatu PeraturanDaerah Kabupaten/Kota isinya bertentangan (melawan hukum) denganPeraturan Pemerintah tersebut, maka Gubernur dapat membatalkanPeraturan Daerah dimaksud, hal itu berarti jika terjadi kasuspenyimpangan Peraturan Daerah, maka mekanisme penyelesaiannyaadalah dengan pembatalan yang dilakukan oleh Gubernur dan bukandiajukan ke sidang Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor

EDDYPRATIKNJO TANUSETIAWAN alias EDDY NJO telah dipanggil menemui Penyidikpada Unit TIPIKOR Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota BesarSurabaya untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidanaPemalsuan dan/atau Menempatkan Keterangan Palsu pada Akta Otentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP, berdasarkan Laporan PolisiNo.Pol. : LP/555/V/2009/SPKT tanggal 6 Mei 2009 atas nama Pelapor TIOSOEGENG SETIJO yang tidak memiliki legal standingdan bukan

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanPutusan Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.SbyReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/I/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.

Sawahan tertulis atas nama Insinyur EDDY PRATIKNJO milik suami Pemohontersebut telah dilakukan PENYITAAN oleh Penyidik pada Unit TIPIKOR SatuanReserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana ternyata dariSurat Tanda Penerimaan No. STP/44/II/2011/Satreskrim tanggal 10 Pebruari 2011Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Penyitaan Barang Bukti : 1 (satu) BukuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 990, Jl. Kedungdoro No. 78 Kel.

No. 2554 K/Pid.Sus/2016(CPCL) adalah cukup bahkan melebihi angka yang tercantum dalamProyek Gernas tersebut;Namun Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Makassar tidaksatu pun memberikan penilaian terhadap keterangan saksisaksi danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusantersebut terkesan putusan yang asal jadi karena langsung menyatakansependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tanoa memberikanpertimbangan;Sehingga dengan demikian pertimbangan judex facti tersebut telahbertindak

Keberatan Tentang Penerapan Unsur Dengan TujuanMenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiBahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapanunsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi dalam Pertimbangan Hukum PengadilanNegeri Makassar yang diambil alin oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor PengadilanNegeri Makassar yang diambil alin oleh Pengadilan TinggiMakassar, hanya berdasarkan

No. 2554 K/Pid.Sus/2016 hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dantuntutan Jaksa/Penuntut Umum;Keberatan Tentang Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap dalil Majelis HakimPengadilan Negeri Makasasar yang dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMakassar yang salah menerapkan Unsur Merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara dalam perkara a quo;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriMakassar yang diambil

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

memohon kepada Judex Factie Tingkat Banding untukmemperhatikan secara sungguhsungguh adanya Dissenting Opinion ini ;Memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntutumum.Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa, maka Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Bandingyang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 20 Januari 2016yang pada pokoknya menyatakan bahwa:1)2)AlasanPenasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor

Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkapsegala faktafakta, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan Tim JaksaPenuntut Umum, termasuk saksi yang dihadirkan Terdakwa, oleh karenaitu sudah selayaknya alasan tersebut ditolak ;Alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbanganMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang kontradiktifberkaitan Unsur Secara Melawan Hukum, adalah tidak benar.

dalam Pasal 2 ayat (1 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sudah barang tentu terhadapperkara yang sama kualifikasi deliknya sama ;Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.3) Alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwapertimbangan Majelis Hakim Tipikor

Hakim AdHoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masingmasing sebagai Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJUMAT, tanggal 4 MARET 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD. TTD.Hj.EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.TTD.H.

dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernamaPAINO, S.Pd Bin MARSIDI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiaporang telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiilmasih tetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikoberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundanganyang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadapundangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturantertulis yang tingkatannya lebih rendah

TKMenimbang bahwa dari uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur ke5 tentang perbuatan berlanjut telah terpenuhi;Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkanbahwa(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.KEBERATANKEBERATAN SECARA KHUSUSSecara Khusus PEMBANDING sangat keberatan dengan berbagaipertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPalembang dalam Pembuktian unsurunsur DAKWAAN PRIMER yaitu unsurHalaman 48 , Putusan No.4/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGunsur pasal 2 ayat (1) Jo.

Madian, Msi Bin Saiun.Halaman 54 , Putusan No.4/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGBerdasarkan pada faktafakta hukum yang demikian sudahsepatutnya Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan NageriPalembang yang mempertimbangkan dan menyatakan bahwa unsurini terbukti dan dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa, makapertimbangan dan putusan hukum yang demikian sudah sepatutnyadibatalkan oleh Peradilan Tingkat Banding.Berdasarkan alasanalasan keberatan sebagaimana tersebut diatas,TERDAKWA Mohon sudilah kiranya Majelis

terhadap memori banding yangdiajukan oleh Penuntut Umum dengan alasanalasan sebagai berikut :TENTANG KEBERATAN PERTAMA.Bahwa Terbanding sependapat dengan alasanalasan keberatan yangdisampaikan oleh Pembanding mengenai Pertimbangan Majelis Hakimyang dijadikan dasar untuk mengambil putusan, sebagaimana yangtermuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding,sehingga Terbanding memandang perlu untuk tidak menanggapi halhal lainnya mengenai alasan ini;TENTANG KEBERATAN KEDUA.Bahwa Majelis Hakim Tipikor

pengembaliankerugian Uang Negara dimaksud.TANGGAPAN LAINLAIN.Bahwa untuk selebihnya kami menyampaikan, bahwa pendapat hukumyang kami sampaikan dalam Pledoi ( Nota Pembelaan) dan kontramemori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agarkiranya mohon kepada yang mulia majelis hakim pada Peradilan Tinggiberkenan untuk menjadikan salah satu. bahan pertimbangan dalammemutuskan perkara ini.Berdasarkan alasanalasan dan tanggapan hukum sebagaimanayang diuraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Tipikor

Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 1Oktober 2013.e Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tertanggal 29 Nopember 2013 sejak tanggal8 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014;e Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat PenetapanNomor 23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tertanggal 16 Desember 2013sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 5 Februari 2014;Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum SahnawiUmar,SH; Muhjir Nabiu,SH dan M.Bahtiar Husni,SH ; Advokat danPengacara

Tipikor/2012/PN.Tte tanggal 27 Maret 2012 dan diperlihnatkan kepadasaksisaksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapatdigunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktiandalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadan barang bukti yang satu dengan lainnya masingmasing saling bersesuaian,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada Tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum KotaTidore Kepulauan mempunyai anggaran sebesarRp

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H . danMochamad Mahin ,S.H. , M.H.Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Tipikor/2013 /PN.Tte ,tertanggal 9September 2013 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dibantu

., permintaan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri/Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Tanjungkarang pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk

No. 20/Pid.SusTPK/2017/PT TJKalternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor20/Pid.Sus.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

seratus enam puluhsembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh duarupiah);Menimbang, bahwa atas uraianuraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat unsur Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor

., M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraDrs. EF EN D1, S.HNIP. 196612261990031003Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Bna

Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmenerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyamengingat Terdakwa termasuk dalam kategori subjek hukum yang terlibatdalam 2 (dua) hal perbuatan pidana yaitu dalam hal Memiliki, Menyimpan,Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabushabu dan juga terlibatdalam hal Menggunakan Narkotika jenis shabushabu tersebut.