1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak-anak dibawah umur yang bernama:

1. Albert Edison, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021805050005; dan
2. Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024508101010

Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak-anak dibawah umur yang Bernama:

1. Albert Edison, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172021805050005; dan
2. Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan 3172024508101010.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.Dengan demikian, hubungan antara Pemohon dengan kedua anaktersebut adalah hubungan ibu kandung dengan anak kandung.6.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anakanak dibawahumur yang Bernama:a. Albert Edison, Lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2005berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1176/U/JU/2005 dengan NomorInduk Kependudukan 3172021805050005; danb.

Angelina, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011 dengan Nomor Induk Kependudukan3172024508101010.Untuk mengurus perpanjangan / pembaharuan hak, menjaminkan /mengagunkan beserta hasil perpanjangan/pembaharuan haknya sertamenjual, menghibahkan, menyewakan atau memindahtangankan,sepanjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan luas 176m2 (seratus tujuh

Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 13347/KLT/MENDAGRI/JP/2011atas nama ANGELINA yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Desember2011 oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Pusat yang diberi tanda P6;7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172KM260820160012 atasnama HA EDDI yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara diberitanda bukti P7;8.

Tanggal 27 Februari 2014, Penggugat mendapat 3 panggilan sekaligus1.20.dua diantaranya dari PTUN Jakarta perkara Nomor08/G/2014/TUN.JKT dan Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, PerkaraNomor : 10/G/2014/ PTUN.PLG, Pemeriksaan Persiapan sidang diPTUN Palembang Penggugat minta dijadwal ulang pada tanggal 10Maret 2014;Acara pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakartaadalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, dengan objek sengketa Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor :161.16339

Tahun 2014, dihadiri kuasa hukum Tergugat dari BagianHukum Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, hadirtanpa Surat Kuasa dan tanpa Surat Tugas hanya menunjukkan KartuPegawai, melalui Ketua Majelis meminta konfirmasi kepada kuasahukum Tergugat agar menunjukkan SK Mendagri tentang PeresmianPengangkatan Pengganti Antar Waktu supaya dibawa pada tanggal 6Maret 2014.

Arudji Kartawinatadiberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK Mendagri Nomor161.16339 Tahun 2014 sebagai Anggota DPRD Provinsi SumateraSelatan hasil Pemilu tahun 2009.1.3.2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menjatuhkan putusan yang membatalkan SK MendagriNomor 161.16 339 Tahun 20141.3.3. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : = 27/G/2014/PTUN.JKTmemerintahkan Mendagri untuk mengembalikan hakhak konstitusionalSdr. H.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatandengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara SK Mendagri Nomor 161.16339 tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang Pemberhentian AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan a.n H. Arudji Kartawinata dengan alasanalasan sebagai berikut :7.1.

Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebuttelah melegalkan seluruh rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa,yaitu SK Mendagri Nomor 161.16 339 tentang pemberhentian AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan yang cacat secara hukum dan konstitusiserta peraturan perundangundangan tentang Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi.9.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak lakilaki padatanggal 23 September 2007 yang selanjutnya diberi nama FEBIANRESPATI, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNO.1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011, yang dikeluarkan oleh KepalaSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota AdministrasiJakarta Pusat.3. Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari namaFEBIAN RESPATI menjadi FABIAN RESPATI4.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perihalpergantian nama anak pemohon kepada Kepala Suku DinasKependudukan dan Pencatatan Slpil Kota Administrasi JakartaPusat yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada kutipanakta lahir Nomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/20114.

KeluargaNomor 3171062607100003 yang dikeluarkan olehKelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, JakartaPusat tanggal 10 Oktober 2018;Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat ;Bahwa fotocopy buktibukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi materaicukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut diatas

Jakarta Pusat, Bukti P3yaitu Berupa foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Atas NamaFRITA FAZRIAH NIK : 31710668047300024 yang dikeluarkan pada tanggal15 Desember 2011 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota JakartaPusat, Bukti P4 yaitu Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu KeluargaNomor 3171062607100003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegangsaan,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2018, Bukti P5yaitu Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1320/KLT/MENDAGRI

/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Suku DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila PermohonanPemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pada Akte KelahiranPemohon dari nama FEBIAN RESPATI menjadi FABIAN RESPATI sepertiyang tertulis pada Berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta KelahiranNomor : 1320/KLT/MENDAGRI/JP/2011

Mendagri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kotim Cq. Camat Baamang
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kotim Cq. Camat Baamang Cq. Lurah Baamang Tengah

./2014/PT.Tjk, ternyata dari pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidakberdasarkan pada undangundang dan atau pada Surat Mendagri NomorBTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentang pelepasan HGU atasperkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan, dan Ketentuandalam butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979, Maka akibat dari adanya pertimbangan hukum Keputusan PengadilanTinggi tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa

seluas 160 (seratus enam puluh)hektar, dan rakyat yang telah menggarap/menduduki mendapat bagianlebih kurang 300 (tiga ratus) hektar; Ketentuan dalam butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal30 Agustus 1979 yang berbunyi : Mengenai tanahtanah bekas HGUyang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 UndangundangNomor 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritaskepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanahtersebut;Majelis Hakim Agung Yth:3.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum KeputusanPengadilan Tinggi atas perkara ini, sama sekali tidak menjadikan sebagaipertimbangan hukum, yaitu terhadap adanya: Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980 tentangpelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halim diHal. 8 dari 14 hal. Put.

No. 1531 K/Pdt/2015.Kabupaten Lampung Selatan, dan Ketentuan dalam butir 5 SuratMendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979;Bahwa terkait poin Nomor 2 diatas, bahwa sudah jelas dan tegas adanyapenjelasan/bunyi dari ke 2 (dua) Surat Mendagri tersebut, yaitu:A.Surat Mendagri Nomor BTU.3/505/380 tanggal 26 Maret 1980tentang pelepasan HGU atas tanah terlantar perkebunan Way Halimdi Kabupaten Lampung Selatan, dijelaskan bahwa : Sebagian daritanah yang dicadangkan untuk proyekproyek pembangunan

PemdaTingkat Lampung yaitu sebagian dari tanah seluas 160 (seratusenam puluh) hektar, dan rakyat yang telah menggarap/mendudukimendapat bagian lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar;Butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus1979 yang berbunyi : Mengenai tanahtanah bekas HGU yang sudahdiduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undangundang Nomor 51 PrpTahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petanipenggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut;Bukti surat asli

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, selaku PegawaiNegeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkanKeputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupunselaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet PemerintahKabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada tanggal 4 Juli 2002 sampai denganbulan Pebruari 2003 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli2002 sampai dengan 2003 bertempat dikantor Pemerintah

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, diangkat selakuPegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No.812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995,Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal13 Maret 2002, Terdakwa R.

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, selaku PegawaiNegeri pada pemerintahan Kabupaten Natuna yang diangkat berdasarkanKeputusan Mendagri No. 812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995 maupunselaku Pimpinan Proyek Pembangunan Jaringan Internet PemerintahKabupaten Natuna yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67Tahun 2002 tanggal 13 Maret 2002, pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut dalam dakwaan primer, secara berturut turut telah melakukanserangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang

AGUS FIRMANSYAH, SE.MSI, diangkat selakuPegawai Negeri berdasarkan Keputusan Mendagri No.812.421.13.1553 tanggal 17 April 1995, Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Natuna No.67 Tahun 2002 tanggal13 Maret 2002, Terdakwa R.

Lunas pembayaran sebagaimana disyaratkan.Bahwa dari pertimbangan tersebut cukup jelas membuktikan terbitnya SertifikatHak Milik objek sengketa bersumber pada bukti T6 Surat Keputusan No. 869/Kep/593.82/2002 yang di dalam Surat Keputusan a quo pada konsideranmenimbang huruf (a) menyebut Surat Keputusan Walikota No. 39/S.Kep/VI/1983tanggal 4 April 1983 dimana Surat Keputusan tersebut bersumber dari SuratKeputusan Mendagri Bukti P1., yang dengan demikian Penggugat/PembandingMiling Dg.

tersebut adalah bahwa Mendagri telahmemberikan izin kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melepaskan status tanahnegara yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar untukdijadikan hak milik oleh pihakpihak yang telah menguasai tanah tersebut dalam halini yang telah menyewa pada Pemerintah Kota Makassar.

Hal ini terjadi karenanamanama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebuthanyalah berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah setempat dan belumdicocokkan dengan faktanya, dan tidak menutup kemungkinan nama yangtercantum dalam lampiran tersebut juga adalah nama penghuni terdahulu yangsudah pindah dan tidak menyewa lagi diatas tanah tersebut.

Telah dialihkan kepada Nilmawati(Kuasa Ahli Waris) namun apabila dicocokkan dengan lampiran bukti P1, lampiranKeputusan Mendagri No. 293.3192 tanggal 26 April 1983 tidak sesuai oleh karenatercatat bahwa dalam Lampiran Keputusan Mendagri No. 293.3192 tanggal 26April 1983 tercatat bahwa Persil Nomor 3 A Kwt Sewa Tanah No. 249 A tercatatatas nama Miling Dg Mado bukan atas nama Mappe Dw ataupun Nilmawati, dkk.Bahwa dalam bukti T6 berupa Keputusan Walikota Makassar No. 869/Kep/593.8212002 tentang Penunjukan

Jika prinsip seperti ini yang dibenarkan bahwa harus/wajibyang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri yang diberikapelepasan hak, maka dapat dipastikan bahwa akan banyak penghunipenghuni/penyewa lama dari tanahtanah yang lainnya akan menuntut hal serupa karena namamereka yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mendagri tersebut,padahalfaktanya mereka hanyalah terdaftar sebagai penghuni terdahulu dan bukan pihakyang melakukan pembayaran uang ganti rugil pelepasah hak pad a

Pembangunan yang berada di Blok SiwodiKelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepadapara penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor : 593.32461 tanggal 01September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang danditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di BlokSiwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD.Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M?

Pembangunan yang berada di Blok SiwodiKelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepadapara penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang danditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di BlokSiwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD.Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai

SK Mendagri Nomor 593.32461 tentang Pengesahan PelepasanHak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebontanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh PerusahaanHal. 81 dari 96 hal. Put.

Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;

8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua)

orang yang berhak menerima;

8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;

8.7. Surat Keputusan Gubernur

Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008- 2012;

8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan

ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;

8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

SunyaragiKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewahalaman 35dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.Bdgberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

Sunyaragihalaman 50dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.BdgKota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewaberdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32461 tanggal 01 September 1983sebanyak kurang lebih 75 (tujun puluh lima) orang dan ditambah denganpelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32597 tanggal 24 Juli 1998,sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi KotaCirebon yang tercantum dalam neraca PD.

Pembangunan KotaCirebon untuk masa bhakti 20082012:8.27.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32461 tentang PengesahanPelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlCirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaanhalaman 79dari 83 halaman putusan No. 01/TIPIKOR/2012/PT.BdgDaerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (Sembilan ratustujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;8.28.Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32597 tanggal 24 Juli 1998 tentangPengesahan Pelepasan Hak

lantai 2 dapur ruangMendagri, kaca lantai 3 ruang sidang utama dan lampu sorot yangada tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milikKemendagri adalah dari kelompok ormas FPI dan LPI karena daripakaian dan atribut yang dipakainya bertuliskan FPI dan LPI ;Bahwa saksi tidak tahu namanama orang yang telah melakukanpengrusakan tersebut ;Bahwa orasi yang disampaikan oleh Ormas Islam dari FPI yaitumenuntut dicabutnya larangan Perda Miras dari Mendagri

bakterbuka ;Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB belum sempat melakukan dialogdengan perwakilan yang unjuk rasa, tibatiba ada beberapa orangdari kelompok FPI, LPI, dan LDI berteriakteriak dan ada beberapaorang yang melemparkan batu dan melakukan pengrusakanterhadap barangbarang milik Kemendagri diantaranya yangdirusak yaitu : gear parkir, logo Kementerian Dalam Negeri yangterbuat dari plat seng yang ditempel di depan pagar gerbangdepan, kaca lantai 1 gedung ruang Puspen/Wartawan, kaca lantai2 dapur ruang Mendagri

ruang sidang utama danlampu sorot yang ada tulisan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia ;Bahwa ada juga yang merusak kursi ;Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milikKemendagri adalah dari kelompok ormas FPI dan LPI serta LDIkarena dari pakaian dan atribut yang dipakainya bertuliskan FPIdan LPI serta LDI ;Bahwa saksi tidak tahu namanama orang yang telah melakukanpengrusakan tersebut ;Bahwa orasi yang disampaikan oleh Ormas Islam yaitu menuntutdicabutnya larangan Perda Miras dari Mendagri

beberapa kelompok Ormas Islamdiantaranya dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasadi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan MerdekaUtara No.7 Gambir Jakarta Pusat guna menuntut laranganpembatalan Perda Miras ;e Bahwa kemudian 4 (empat) orang perwakilan dari kelompok FPIingin bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, karena bapakMenteri sedang menghadiri rapat di Gedung DPR/MPR RI makasaksi bersama Karo Puspen serta beberapa orang staf menerimaperwakilan di depan halaman Kantor bapak Mendagri

anggota FPI dan LPI ;Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB peserta aksi demo berhenti diBundaran HI sambil menunggu peserta dari elemen masyarakatseperti Garis dan FUI ;Bahwa masa yang kumpul di Bundaran HI sekitar 2.000 orang ;Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB sampai di depan gedungKemendagri ;Bahwa pada saat orasi ternyata tidak ada jawaban dari pihakKemendagri ;Bahwa sehingga ada sebagian peserta demo yang masuk kehalaman Kantor Kemendagri untuk membuktikan keberadaanbapak Menteri Dalam Negeri, ternyata Mendagri

Hak Milik yang lahir karena adanya penetapan Pemerintah:Lahirnya hak atas tanah karena adanya penetapan pemerintah yaknimelalui keputusan pemberian hak milik oleh seorang atau badanhukum yang dilakukan melalui permohonan subyek tersebut untukmendapatkan keputusan pemberian hak milik, yang mana wewenangpemberian hak tersebut dulunya berdasarkan Peraturan Mendagri No.6 Tahun 1972 merupakan wewenang dari Gubernur dan saat iniberdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 menjadiWewenang Badan Pertanahan

Putusan No. 53/Pdt/PT.SULTRA.Bahwa kemudian untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadapketiga cara terjadinya hak milik atas tanah tersebut di atas, diterbitkanPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikanwewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan KepalaDesa;Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atastanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat 2

Khusus untuk pembuktianhak milik berdasarkan Hukum Adat, dibuktikan denganadanya tindakan Pembukaan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara oleh seorang Subyek Hukum, yangselanjutnya berdasarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun1972 diatur bahwa Pembukaan Tanah hanya dapatdilakukan dengan bukti adanya Izin Membuka Tanah olehBupati/Walikota setempat, sedangkan wewenang Camat/Kepala Desa sesuai dengan Instruksi Mendagri.Bahwa/nstruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22Mei 1984, secara tegas telah

Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei1984, secara tegas menarik wewenang Camat sertaKepala Desa dalam menerbitkan Izin membuka tanahterhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,oleh karena hal tersebut, maka SKT yang dijadikanbukti dalam persidangan a quo yang juga menjadidasar pertimbangan Judex Facti Pengadilan NegeriAndoolo tidak berdasar hukum;.

Bahwa sejak berlakunya UUPA yakni diterbitkannya PeraturanMendagri No. 6 Tahun 1972, Izin Membuka Tanah menjadiwewenang Bupati/Walikota serta Camat yang dibantu oleh KepalaDesa, akan tetapi pada tahun 1984 wewenang Camat serta KepalaDesa tersebut dicabut melalui Instruksi Mendagri No. 593/5707/SJtertanggal 22 Mei 1984;4.

7) membuat clanatau meneliti clan atau menyempurnakan Usulan atau Rancangan AnggaranDPRD Tolitoli yang didalamnya memuat pos Dana/Biaya PenunjangKegiatan, saatsaat itu mereka Terdakwa 2 sampai dengan 7 dengansengaja melawan aturan hukum yang ada dalam Pasal 14 (1), (3) huruf c PP110/2000 tentang kedudukan keuangan anggaran Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang telah membatasi besar dana penunjang kegiatan clanpenggunaannya, demikian juga mereka Terdakwa melawan ketentuan yangada dalam Surat Edaran Mendagri

Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanpamemperhatikan ketentuan PP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun2000 dan Surat Edaran Mendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudiandiserahkan kepada pihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalamRAPBD 2003 guna dibahas didalam sidang Dewan.

No 24 PK/Pid.Sus/2008pos dan pasal tersebut yang tidak sesuai atau berlawanan dengan PP No. 1Tahun 2001 dan PP No. 110/2000 serta Surat Edaran Mendagri nomor903/2477.SJ tanggal 5 Desember 2001 yakni : ..

No 24 PK/Pid.Sus/2008Tahun 2001 dan PP No. 110/2000 serta Surat Edaran Mendagri momor903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 yakni :1.

Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Bandara Pattimura Ambon Tahun 1993. Sebagai Tergugat II.3. Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku Cq Bpati Maluku Tengah Cq Camata Leihitu Cq Kepala Desa Hattu. Sebagai Tergugat III.

Blitar (KRISANTO, SE., MM), maka hal tersebuttelah bertentangan dengan Surat MENDAGRI Nomor : 161/8211/SJ tanggal 29Desember 2003, Pedoman tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur antara lain :Hal. 7 dari 57 hal. Put.

Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 22 ayat (4)dengan memakai dana dari APBD yang sudah disetujui / disahkan olehPejabatpejabat yang berwenang, dan penggunaan dana tersebutdidukung dengan buktibukti penggunaannya dan ada butkibuktihasilnya serta ada saksisaksinya ( bisa lihat barang bukti padalampiran Pledoi Terdakwa ).

Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan melanggarSurat Edaran Mendagri Nomor : 161 / 3211 / Sj.Tanggal 29 Desember 2003 pasal C1 yangberbunyi "Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRDatau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukanoleh Pimpinan atas nama lembaga PerwakilanRakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapanHal. 45 dari 57 hal. Put.

No. 2172K/Pid.Sus/200946DPRD dapat disediakan Belanja PenunjangOperasional Pimpinan DPRD ;Bahwa Surat edaran Mendagri tersebut adalah merupakan edaranPedoman untuk menyusun APBD, tetapi Surat Edaran ini datang diKantor DPRD Kab. Blitar setelan APBD Kab. Blitar tahun 2004disahkan tanggal 9 Januari 2004 (bisa dilihat Buku Surat Masuk diDPRD Kab. Blitar).

(Pada saat itu. menjabatsebagai Staf ahli Mendagri) yang telahmemberikan keterangannya dibawah sumpahpada persidangan pada tanggal 1 Desember 2008.Adapun keterangan adalah sebagai berikut :e Bahwa dana dari Eksekutif boleh digunakan kepada siapa saja, tidakterkecuali kepada DPRD, asalkan sudah disetujui olen KepalaDaerah.

Mks.Keterangan Saksi ADNANBahwa saksi mengetahui SK Mendagri tentang Pengesahan Pelepasan HakAtas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Makassar tahun 1983 danBahwa SK Mendagri tersebut memuat nama pemegang hak sewa, luas tanah,nomor persil, nomor kwitansi dan satuan harga yang harus dibayar; Bahwa pada dasarnya SK Mendagri tahun 1983 sama dengan tahun 1991tetapi SK Mendagri tahun 1991 merupakan tambahan namanama pemeganghak sewa dari SK Mendagri tahun 1983; Bahwa ada perjanjian hak sewa antara

data yang ada pada Kantor Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar tanah tersebut dikuasai oleh Rukka Emba; Bahwa saksi tahu berlakunya SK Mendagri tahun 1983 sampai yangbersangkutan melakukan pembebasan dengan membayar biaya yang terteradalam SK Mendagri tersebut;Bahwa setiap pemegang hak sewa masingmasing mempunyai bukti hak sewadan ada juga bukti hak sewa yang tersimpan pada Kantor Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar; 2202220 20 20 20Bahwa saksi tahu hak sewa berlaku sampai pemegang hak

sewa membebaskan tanah dengan membayar harga sebagaimana dalam SK Mendagri:;Bahwa Pemda Sidrap membayar sewa dengan persil 11 kwitansi nomor 29atas nama K.T.

Kondoh; 2222222 22 nnn n none nen en nnn nn ne nee Bahwa pemegang hak sewa dapat mengajukan permohonan pembebasansejak terbitnya SK Mendagri tahun 1983 sampai batas waktu yang tidakCLIRGITELIKG I; ~~ mann nnBahwa hak sewa bisa dialinkan kepada pihak lain dengan melaporkan kepadaDinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar untuk diterbitkan bukti hak sewaEAI) AI lg mm mm mmm mm nn AHalaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.

Kondoh kepadaPemda Sidrap karena tidak ada data peralihannya tercatat pada DinasPertanahan Pemerintah Kota Makassar; Bahwa mengenai Surat Kepala Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar,tanggal 2 Nopember 2018 adalah penjelasan Surat Nomor : 24/PBH/IX/2018tanggal 5 Oktober 2018 dimana sebelum dibalas, Dinas PertanahanPemerintah Kota Makassar turun ke lokasi melakukan pemeriksaan kebenaranlokasi yang ditunjuk; 20502020 Bahwa sebelum keluar SK Mendagri sudah ada bukti pemegang hak sewa;Bahwa bukti

Bahwa anak para pemohon bernama OKTA VIANI jenis kelaminperempuan lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008, anak dari orangtua yang bernama RIDWANULLAH dan DESIYANA sesuai dengan kutipanakte kelahiran No. 5425/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2008.3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari OKTAVIANI menjadi NADIN OKTAVIANI.4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena memilikiarti yang kurang baik.5.

BuktiP4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor5425/KLT/MENDAGRI/JS/2011/2008 atas nama OktaViani tertanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan olehSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Selatan (Sesuai dengan aslinya)5.

anakPara Pemohon yang semula bernama Okta Viani menjadi Nadin Oktavianidengan alasan karena anak tersebut sering sakitsakitan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat P1 sampai P5 danketerangan saksisaksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti halhalsebagai berikut : Bahwa anak para pemohon bernama OKTA VIANI jenis kelaminperempuan lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008, anak dari orangtua yang bernama RIDWANULLAH dan DESIYANA sesuai dengan kutipanakte kelahiran No. 5425/KLT/MENDAGRI

Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tanggal 20 Agustus 1992No.012.611018, luas tanah yang disetujui dibebaskan untuk kavlingperumahan Pengawai Negeri, adalah seluas 80.500 m2, dan pembebasanserta pembagiannya telah selesai dilaksanakan pada tahun 1992, (bukti T.8),maka berita acara tentang besarnya ganti rugi pembebasan tanah yangtersebut dalam bukti 1.4, secara yuridis adalah tidak berlaku lagi dankarenanya bukti 1.4 tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untukmengajukan permohonan serta tidak

Bahwa berdasarkan SK Mendagri No.012.611018, tanggal 20 Agustus 1992(bukti T.8), tanah yang dibebaskan adalah seluas 50.850 m2, yangdipergunakan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri dan pembebasantersebut telah selesai pelaksanaannya pada tahun 1992.

Maka oleh karenaitu tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan/atautanah yang telah diterbitkan SHP No.45 oleh Tergugat tersebut tidak terkenapembebasan untuk kavling perumahan Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud dalam SK Mendagri yang terurai dalam bukti T.8 dan terbukti puladalam persidangan tidak pernah ada bukti pembayaran ganti rugi dan tidakada bukti pelepasan haknya ;7.

adalah seluas50.850 m2, sesuai dengan SK Mendagri No.012.611018, tertanggal 20Agustus 1992, (bukti T.8) yang mana dalam SK Mendagri tersebut tidaktermasuk tanah milik Penggugat yang digarap oleh Renteb yangkemudian penggarapannya dilanjutkan dengan anak cucunya yaitu Wayan Rentig ;Tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini telahdimohon penegasan konversi oleh Penggugat kepada Tergugat, akantetapi diatas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit SHP No.45 atasnama Pemerintah

Dalam pada itu Tergugat mengetahuibahwa tanah yang tersebut dalam SHP No. 45, tidak termasuk dalam SKMendagri (bukti T.8) dan tanah yang dibebaskan dalam SK Mendagri itutelah selesai pelaksanaannya serta telah habis dilepaskan untuk kavlingPerumahan Pegawai Negeri pada tahun 1992, sedangkan permohonanSHP No.45 terbit berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi padatahun 2000 dan tanahnya tidak dikuasai oleh Pemohon/Tergugat IlIntervensi, melainkan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Penggugat ;

Keputusan Mendagri Nomor. 142 Tahun 2003 ;Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 14 P/HUM/2004.3. Surat Mendagri tertanggal 10 Desember 2003 ;4. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 1 Desember 2003 ;5. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor. 11 Tahun 2002 ;6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 16 Tahun 2001 ;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;9.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 ;10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor. 22 Tahun 2000 ;11.Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;12.Undangundang Nomor. 22 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :1. Surat Sekretaris Jenderal Depdagri tertanggal 31 Desember 2008 ;2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 ;3. Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;4.

Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2002 ;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2000 ;9.

Undangundang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 ;10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor. 22 Tahun 2000 ;11.Surat Mendagri tertanggal 10 Nopember 2003 ;12.Undangundang Nomor. 22 Tahun 1999 ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dalil permohonan Pemohon padapokoknya sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansipermohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahuluHal. 13 dari 16 hal. Put.

1. M E N E T A P K A N

2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon menambah nama Marga dan memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya, yaitu didalam Kutipan Akta Kelahirannya nomor : 8076/KLT/MENDAGRI/JU/2011/2007, yang semula: SENIOR ditambah menjadi SENIOR TAMPUBOLON dan yang semula di Kutipan Akta Kelahiran anak

Negara Indonesia berdasarkanKTP NIK: 3172034909720006 atas nama MONIKA S;Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu KeluargaNomor : 3172032301096272 atas nama MONIKA S;> Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan JuniorTampubolon, dan dikaruniai anak yang bernama : SENIOR, lakilaki,lahir di Jakarta, 16 Agustus 2007;Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Marga dan memperbaikijenis kelamin anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya, yaituKutipan Akta Kelahiran Nomor : 8076/KLT/MENDAGRI

Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambah namaMarga dan memperbaiki jenis kelamin anak Pemohon didalam KutipanAkta Kelahirannya, yaitu didalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor :8076/KLT/MENDAGRI/JU/2011/2007, yang semula : SENIOR ditambahmenjadi SENIOR TAMPUBOLON dan yang semula di Kutipan AktaKelahiran : anak ke empat perempuan, diperbaiki menjadi anak keempat lakilaki;3.

Keluarga Nomor 3172032301096272 atas namakepala keluarga Monika S dikeluarkan oleh Lurah RawaBadak tanggal 0507213;3.Bukti P3 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8076/KLT/ MENDAGRI/JU/2011/2007 atas nama Senior, yang dikeluarkan KantorSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaAdministrasi Jakarta Utara, tanggal 30 Desember 2011;Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PN Jkt.

Memberi izin kepada Pemohon menambah nama Marga danmemperbaiki jenis kelamin anak Pemohon didalam Kutipan AktaKelahirannya, yaitu didalam Kutipan Akta Kelahirannya nomor :8076/KLT/MENDAGRI/JU/2011/2007, yang semula: SENIOR ditambahHalaman 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PN Jkt.