memperhatikan dengan cermat terhadap segala sesuatu yang terjadi di mukapersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT DAKWAAN Jaksa Penuntut Umumtanggal 29 Maret 2011 NO.REG.PERKARA : PDM67/TRK/EP.1/03/2012, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :Kesatu :wonnon === Bahwa ia Terdakwa ROY FERDINAN MANALU Anak Dari WILSONMANALU pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 23.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2012 bertempat diPabrik Pembekuan

Tarakan BaratKota Tarakan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tarakan, mengambil suatu barang (satu) iner atau blok udangyang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang bekerjasebagai karyawan di bagian pembekuan udang bertugas menyimpan ataumembekukan udang yang

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362ATAUamma Bahwa ia Terdakwa ROY FERDINAN MANALU Anak Dari WILSONMANALLU MANALU pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, penggelapan yangdilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungankerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang bekerjasebagai karyawan di bagian pembekuan

Tarakan Barat KotaTarakan, terdakwa telah mengambil barang berupa udang beku milik PT MustikaAurora ;e Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT Mustika Aurora yang bertugasdibagian pembekuan udang dan menyimpan udang yang akan diekspor ;e Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil udang beku tersebut adalah untuk dijual ;e Bahwa benar selain terdakwa yang melakukan pengambilan udang beku tersebut adajuga teman terdakwa yaitu Sdr. JAIS, Sdr. AGUS, Sdr. HELDI, Sdr.

Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekeuasaannya bukan karena kejahatan ; Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan diperolehadanya fakta hukum bahwa barang berupa udang ekspor beku sebanyak (satu) iner masingmasing sais 68, adalah milik PT Mustika Aurora ;Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT Mustika Aurora yang bertugasdibagian pembekuan udang dan menyimpan udang yang akan diekspor ;Menimbang, bahwa barang

Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang No.019/PemdesPG/SK/2019 Tentang Pembekuan Pengurus Kelompok Sadar WisataKampung Danau Koto Panjang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIIIKoto Kampar Kabupaten Kampar Tertanggal 09 September 2019 ;2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Kampar No.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Desa PulauGadang No.019/PemdesPG/SK/2019 Tentang Pembekuan PengurusKelompok Sadar Wisata Kampung Danau Koto Panjang Desa PulauGadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tertanggal 09September 2019;4.

Tergugat II Intervensi tersebutdiatas diterima, maka eksepsi lainnya dan pokok perkaranya atas objeksengketa Il tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatanPenggugat/Terbanding terhadap Tergugat II tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat denganobjek sengketa yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 019/PemdesPG/SK/2019Halaman 13 Putusan No. 98/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMtanggal 9 September 2019 tentang Pembekuan

Pengurus Kelompok SadarWisata KAMPUNG DANAU KOTO PANJANG Desa Pulau Gadang KecamatanXIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR (PII=T19=TIL Int.9);Menimbang, bahwa menurut Penggugat/ Terbanding bahwa penerbitanobjek sengketa diatas bertentangan dengan Peraturan Perundangan yangberlaku dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benarpenerbitan objek sengketa yang berisi Pembekuan Pengurus Kelompok SadarWisata Kampung Danau Koto Panjang

Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Obscuur Libel).Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya (hubungan hukum Penggugat danTergugat huruf a.1 dan huruf a.2) yang mengatakan Penggugat adalah Ketua DPDPartai Golkar Kabupaten Musi Rawas adalah tidak benar karena:A Penggugat (Lili Martiani Maddari) telah diberhentikan berdasarkanKeputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan NomorKEP134/GOLKARSUMSEL/IV/2013 pada tanggal 20 April 2013Tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolkar

membuktikan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasimembentuk suatu badan atau Mahkamah Partai untuk memeriksa Penggugat/Pemohon Kasasi secara internal terhadap pemberitahuan atau peringatan tertulisyang disampaikan oleh KomisiIV DPRD Propinsi Sumatera Selatan maupun dariFraksi Partai Golkar (vide: T.1 dan T.2 daftar bukti Tergugat/Termohon Kasasi);Justru Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan DPD PartaiGolkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kep134/ GOLKARSUMSEL/IV/2013, tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan

Bahwa bukti T.13 inimerupakan cermin arogansi partai politik terhadap kader partainya, yang tanpamelalui mekanisme musyawarah daerah (musda) telah membekukankepengurusan DPD Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas, tanpa melaluipemeriksaan Mahkamah Partai Tergugat/Termohon langsung menjatuhkansanksi pembekuan kepengurusan daerah;Sungguh naif Judex Facti hanya mempertimbangkan gugatan ini prematurtanpa melihat fakta persidangan secara komprehensif, namun hanya dibatasidengan dalil eksepsi Tergugat/Termohon

Nomor 325 K/Pdt.SusParpol/20141718Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai telah menerbitkan surat Nomor B191/GOLKAR/IV/2013, tanggal 19 April 2013 Perihal Pembekuan DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas (vide: bukti T.12) dan Surat Nomor KEP134/GOLKARSUMSEL/IV/2013, Tentang Penjatuhan Sanksi Pembekuan DPDPartai Golkar Kabupaten Musi Rawas, tanggal 20 April 2013;Bahwa secara keseluruhan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat/ TermohonKasasi di muka persidangan, tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikanbahwa

Penggugat telah melanggar AD/ART Partai Golkar sebagaimana yangdituduhkan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi kepada Penggugat/PemohonKasasi, sehingga cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakanmembatalkan Surat DPP Partai Golkar Nomor B191/GOLKAR/IV/ 2013,tanggal 19 April 2013 Perihal Pembekuan DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas (bukti T.12) dan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi SumateraSelatan Nomor KEP134/GOLKARSUMSEL/IV/2013, tentang PenjatuhanSanksi Pembekuan DPD Partai Golkar

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/002/BP2T&PM/2013tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin SementaraPengelolaan Sarang Burung Walet PT Wallesta a.n. H. Hasan AlJufrie;2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/1.070/BP2T&PM/2013tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan/Pencabutan IzinPengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT Wallesta a.n. H.Hasan AlJufrie;B. Mengenai Sifat Objek SengketaBahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mempunyaisifat:a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin SementaraPengelolaan Sarang Burung Walet PT Wallesta a.n. H. HasanAlJufrie. ;Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 44 PK/TUN/20171.2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan/PencabutanIzin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT Wallestaa.n. H.

Putusan Nomor 44 PK/TUN/20179.10.11.12.13.Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan semenamena dan tanpadasar hukum Tergugat mengirim surat kepada Penggugat denganNomor 503/002/BP2T & PM/2013 Perihal Pembekuan Izin SementaraPengelolaan Sarang Burung Walet PT Wallesta a.n. Penggugat:Bahwa Pembekuan izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Waleta.n.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/002/BP2T&PM/2013tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin SementaraPegelolaan Sarang Burung Walet PT Wallesta an. Hasan Al Jufrie;b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/1.070/BP2T&PM/2013tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan/Pencabutan IzinPengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT Wallesta an.Hasan Al Jufrie;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa:a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 503/002/BP2T&PM/2013tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin SementaraPegelolaan Sarang Burung Walet PT Wallesta an. Hasan Al Jufrie;b.

AYI SOPIAN Bin OONalias ONON untuk membuka usaha tempat pembekuan ikanlaut dan mengelolanya.Bahwa kemudian pada bulan September 2011 ataspermintaan Sjarif Ongkowijoyo, Terdakwa mendapatkantempat untuk membuka usaha dan melakukan renovasitempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh SjarifOngkowijoyo untuk mencari mesin pendingin dan berjanji akanmembayarnya dengan cara ditransafer ke rekening pemilikbarang akan tetapi Sjarif Ongkowijoyo tidak melakukanpembayaran.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 SjarifOngkowijoyo bertemu dengan Terdakwa dan berjanji bahwausahatempat pembekuan ikan laut tersebut akandilaksanakan.Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2011 Terdakwa menghubungi Sjarif Ongkowijoyo melalui telepon genggammiliknya untuk menanyakan pembayaran mesin tersebut danSjarif Ongkowijoyo menyuruh agar Terdakwa datangkerumahnya pada tanggal 31 Oktober 2011.Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011Terdakwa .

ikan ( Kastorit ) namun tidak terealisasi karenaSJARIF ONGKO WIJOYO mengundurkan diri atau membatalkan denganalasan tidak siap kKeuangannya ;Bahwa awalnya sekitar bulan September 2011 Terdakwa AYI SOPIANmenyampaikan ide nya kepada saksi mengenai usaha pendinginan/pembekuan ikan.

SOPIAN Bin OONalias ONON untuk membuka usaha tempat pembekuan ikan laut danmengelolanya.

Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentiankepengurusannya;C. Untuk tingkat DPC Pembekuan/Pemberhentiankepengurusannya;(3) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c,dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub, Muscablub/Musnitlub.(4) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan cdilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya,setelah melalui tahapantahapan sebagai berikut :a.

setelan batas waktu yang diberikan sebagaimanadimaksud huruf b peringatan kedua dimaksud tetap tidakdiindahkan, maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1)dapat diberikan setelah berkonsultasi terlebin dahulu denganDewan Pertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinanyang akan memberikan sanksi.(5) Dewan Pimpinan yang memberikan sanksi sebagaimanadimaksud ayat (4) harus segera membentuk kepengurusan Daerah,Cabang/Unit sementara (Caretaker) di Provinsi/Kota/Kabupaten yangdikenal sanksi pembekuan

KepengurusanSementara (Caretaker) Dewan Pimpinan Cabang Organda KabupatenTangerang, dengan demikian maka perbuatan Tergugat adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN2.Bahwa tindakan Tergugat telah membuat beberapa keputusanyang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diantaranya :a.Tergugat telah membekukan kepengurusan DPC ORGANDAKabupaten Tangerang.Berdasarkan aturan Anggaran Rumah Tangga Organda mengenaisanksi pembekuan

diatur dalam pasal 15 yakni :(2) Tindakan sanksi yang dapat diberikan kepafa Dewan PimpinanOrganisasi berupa :a.b.Untuk tingkat DPP Pemberhentian kepengurusannya;Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentiankepengurusannya;Untuk tingkat DPC Pembekuan/Pemberhentiankepengurusannya;(3) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b dan c,dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub, Muscablub/Musnitlub.(4) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan cdilakukan oleh Dewan Pimpinan

MUSCAB KE VIII DPC ORGANDAMUSCAB KeVIIl DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang yangdilaksanakan berdasarkan SKEP.004/K/DPDORG/EJTN/VII/2018tersebut dijadikan oleh Caretaker sebagai Muscab Luar Biasa /MUSCABLUB berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Organda Pasal 15ayat (3), karena Amar Putusan tersebut nomor 2 yang menyatakankepengurusan DPC dibekukan.Tahapantahapan Sanksi Pembekuan sebagaimana dimaksud ARTORGANDA Pasal 15 ayat 4 (a dan b) telah bersenyawa denganwaktu yang diberikan selama 60 (enam puluh hari

Jalan Kayangan Gang BTN Blok B No. 2 RT.02 RW.07 KelurahanBabussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, danyang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran,ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahayaumum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut:e Berawal dari diterimanya surat pembekuan

SURYA DARMA AliasENDA Bin MAYUNIS membaca surat pembekuan tersebut dimanapada saat itu Saksi RIO RIPANDRI BANGUN yang juga merupakananak dari Saksi SANWAY BANGUN Alias TEGER merasa tidaksenang atas pembekuan tersebut dan berkata Gak terima aku Bapakaku diginikan si LINGGA, lalu Saksi SANWAY BANGUN AliasTEGER mengatakan Ya udah kalian bakar aja rumahnya, kemudianSaksi RIO RIPANDRI BANGUN berkata Kalau kami ditangkap polisigimana?

Kelurahan Babussalam Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :e Berawal dari diterimanya surat pembekuan

DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diterima surat pembekuanSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER sebagai Ketua Umum IPK DPDIl Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan Ketua Umum tersebutdigantikan oleh saksi HAJRUL SYAH SINULINGGA sehingga membuatSaksi SANWAY BANGUN Alias TEGER kesal dan kecewa merasa tidakterima dengan surat keputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut,dimana pada saat itu Saksi RIO RIPANDRI BANGUN yang jugamerupakan anak dari Saksi SANWAY BANGUN Alias TEGER jugamerasa tidak senang atas pembekuan

karenanya harus dikatagorikan sebagaisuatu produk hukum yang cacat Hukum, sehingga membawa konsekuensiYuridis sebagai produk hukum yang tidak sah dan batal demi Hukum ;Bahwa karena menurut AD/ART PKB Pasal 24 telah menegaskan halhalsebagai berikut :Ayat (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan DewanPengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapatmembekukan Dewan Pengurus Cabang (DPC) denganmemperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah(DPW) ;Ayat (4) Pengambilan keputusan pembekuan

oleh Dewan PengurusPartai kepada Dewan Pengurus Partai ditingkat bawahnyasebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sekurangkurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai ;Ayat (5) Alasan Pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, putusan forumforum permusyawaratan partai, danperaturan partai ;Ayat (6) Sebelum pembekuan terlebin dahulu diberikan peringatantertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambatlambatnya 14 hari untukmemperbaiki

pelanggarannya ;Ayat (7) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan DewanPengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebihtinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara;Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa No.0534/DPPO2/IIWA.I/I/2002 tertanggal 28 Januari 2003, tentang tata kerja DewanPengurus PKB :A.

bahwa demikian pula gugatan Penggugat yang menyandarkanpada Peraturan Partai dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan PartaiKebangkitan Bangsa No. 0530/DPPO2/III/A.I/I/2002 adalah :Ketua Umum Dewan Syuro memiliki wewenang bersama Sekretaris DewanSyuro, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz menandatanganisuratsurat keputusan DPP PKB" ;Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru karena halhal sebagaiberikut :Bahwa menurut ketentuan yang berlaku di dalam Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), pembekuan

Bahwa Pasal 17 ayat 3 AD PKB (Bukti T.4) : Dewan Tanfidz merupakanpimpinan eksekutif Partai, yang membuat dan menjalankan kebijakankebijakan strategis, dan bertugas mengelola organisasi dan program partaidisetiap tingkatan (Pasal 21 ayat 1) AD.Berdasarkan kewenangan dalam AD/ART tersebut, maka Pemohon Kasasisebagai pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB melakukan pembekuankepengurusan DPW PKB Propinsi Papua.Karenanya pembekuan DPW PKB Propinsi Papua telah sesuai denganAD/ART PKB.Menimbang, bahwa berdasarkan

lalu menendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali denganmenggunakan kaki kanannya dan menendang pinggul saksi korban sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya, setelah itu kemudian terdakwaSENJA PURNOWO dan WAHYU meninggalkan saksi korban, akibat perbuatanterdakwa SENJA PURNOWO bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) makasaksi korban KOKO HANDOKO mengalami memar pada kepala di atas telingakanan ukuran 2 cm x 3 cm, memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawahserta terdapat pembekuan

korban masingmasing sebanyak 2 (dua) kali lalumenendang paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakikanannya dan menendang pinggul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali denganmenggunakan kaki kanannya, setelah itu Kemudian terdakwa SENJA PURNOWOdan WAHYU meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa SENJAPURNOWO maka saksi korban KOKO HANDOKO mengalami memar pada kepaladi atas telinga kanan ukuran 2 cm x 3 cm, memar pada kelopak mata kiri bagianatas dan bawah serta terdapat pembekuan

Joni Sabungan Silalahi dengan mengingat sumpah dan jabatannya,dengan kesimpulan bahwa saksi korban KOKO HANDOKO mengalami memarpada kepala di atas telinga kanan ukuran 2 cm x 3 cm, memar pada kelopak matakiri bagian atas dan bawah serta terdapat pembekuan darah di bola mata kiri,memar pada bahu kanan ukuran 3 cm x 3 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25Februari 2017, sekira pukul

1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya danmenendang pinggul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakankaki kanannya, setelah itu kKemudian terdakwa SENJA PURNOWO danWAHYU meninggalkan saksi korban; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SENJA PURNOWO bersama denganadik terdakwa yang bernama WAHYU (belum tertangkap) maka saksi korbanKOKO HANDOKO mengalami memar pada kepala di atas telinga kananukuran 2 cm x 3 cm, memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawahserta terdapat pembekuan

satu) kali dengan menggunakan kakikanannya dan menendang pinggul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali denganmenggunakan kaki kanannya, setelah itu kKemudian terdakwa SENJA PURNOWOdan WAHYU meninggalkan saksi korban;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SENJA PURNOWObersama dengan adik terdakwa yang bernama WAHYU (belum tertangkap) makasaksi korban KOKO HANDOKO mengalami memar pada kepala di atas telingakanan ukuran 2 cm x 3 cm, memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawahserta terdapat pembekuan

/KWP.KTKSBSI/VIII/2013tanggal 17 Agustus 2013 dan surat keputusan pencabutan keanggotaankuasa Penggugat Nomor 169.W.I/KWPJKTK.SBSI/I/IX/2013 yangditerbitkan dengan dasar surat pembekuan;Bahwa, namun bila Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, makajauh sebelum terbitnya surat pembekuan tanggal 17 Agustus 2013, kuasaPenggugat telah menerima kuasa tanggal 27 Februari 2013 (Lihat buktiP24 alinea ke3);Bahwa selain itu, bahwa Surat pembekuan Nomor 160.W.

Gaol,bukan Junaidi Gaul sebagaimana isi surat pembekuan sehingga semakinmemperjelas bahwa surat pembekuan bukan Surat Keputusan dariorganisasi KSBSI;Bahwa selain alasan tersebut diatas, maka sampai proses pemeriksaanpersidangan berakhir, saudara Karliansyah yang menerbitkan suratpembekuan dan digugat sebagai Turut Tergugat, tidak pernahmenunjukkan bukti berupa SK yang masih berlaku bahwa dirinya adalahKoordinator Wilayah KSBSI Propinsi Kalimantan Tengah;Bahwa dengan dasar hukum uraian kami pada poin

4, 5, 6, 7, 8 dan poin9tersebut diatas, sangat jelas bahwa surat pembekuan Nomor 160.W.

/KWP.KTKSBSI/VI/2013 tanggal 17 Agustus 2013 adalah bukankeputusan dari organisasi, cacat hukum dan cacat administrasi, berakibatpencemaran dan memudahkan pemberangusan serikat buruh KSBSI diperusahaan Tergugat, sehingga Penggugat telah menggugat Karliansyahsebagai Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya gugatan kepada Karliansyah sebagai TurutTergugat atas penerbitan surat pembekuan, dan belum ada keputusanhukum tetap atas gugatan dimaksud, maka Majelis Hakim tidak dapatmenggunakan surat pembekuan Nomor

DPC KSBSJHukatan Kabupaten Kapuas DanPembekuan PK KSBSI PT.Gal Tanggal 17 Agustus 2013;Saksi Tergugat Sdr.Tanit Prayitno, SH;1Saksi membenarkan dan melihat bahwa Surat pembekuan DPC dan PKKSBSI PT.

Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : 225/BPMPTSPBTM/Wasdu/V/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dengan cara melakukanpencabutan izin sangatbertentangan dengan UndangUndangNomor : 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 63, menyebutkan :(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administrative ;(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. teguran tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha; dan; c. pembekuan

sementara kegiatan usaha;(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali ;(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusahayang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;Halaman 7Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepadapengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ;11.

Pembekuan sementara Kegiatan Usaha ;Teguran tertulis sebagimana dimaksud pada Ayat (2)huruf a dikenakan kepada Pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali ;Halaman 24Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI(4) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dikenakan kepadaPengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ;(5) Sanksi Pembekuan semnetara Kegiatan Usaha dikenakankepada Pengusaha yang tidak memenuhi Ketentuansebagimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17

untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini;Halaman 44Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI Pertimbangan ad. 2:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, berbunyi:(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksiadministratif; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan

sementara kegiatan usaha;(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yangtidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepadapengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4).

Pada bulan Mei 2018 TERLAWANmelakukan Pembekuan/frezze atas Fasilatas Kredit Debitur a/n DENNYWIDJAJASANTOSO (In Casu) PELAWAN) dengan Rekening Nomor:800136298500; padahal PELAWAN mempunyai dana deposit direkening PELAWAN sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah);5.

Bahwa akibat pembekuan fasilitas kredit secara sepihak yangdilakukan oleh TERLAWAN tanpa pemberitahuan kepada Debitur (InCasu PELAWAN) mengakibatkan rekening nomor :800136298500 a/nDENY WIDJAJA SANTOSO (In Casu PELAWAN) tidak dapat digunakanuntuk transaksi Debit, Transfer, maupun Penarikan Tunai.6.

Bahwa akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh TERLAWANyang melakukan Pembekuan Rekening Nomor: 800136298500 a/nDENY WIDJAJA SANTOSO (In Casu PELAWAN), mengakibatkan statuskolektabiltas 2 terhadap Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan PinjamanTransaksi Khusus (PTK).7.

Pada bulan Mei 2018 TERLAWANmelakukan Pembekuan/ frezze atas Fasilatas Kredit Debitur a/n DENYWIDJAJASANTOSO (In Casu)~ PELAWAN) dengan Rekening Nomor:800136298500; padahal PELAWAN mempunyai dana deposit direkening PELAWAN sejumlah Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah).5.

Bahwa akibat pembekuan fasilitas kredit secara sepihak yangdilakukan oleh TERLAWAN tanpa pemberitahuan kepada Debitur (InCasuPELAWAN) mengakibatkan rekening Nomor 800136298500 a/n DENYWIDJAJA SANTOSO (In Casu PELAWAN) tidak dapat digunakan untuktransaksi Debit, Transfer, maupun Penarikan Tunai.Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor: 419/Pdt/2021/PT SMG6.

2013 PedomanPenerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup, sebagai pedoman dalam menerapkan sanksi administrasi.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi administrasiyaitu :PASAL 4 Ayat (1)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiriatas:(1) teguran tertulis;(2) paksaan pemerintah;(3) pembekuan

Apabila teguran tertulis tidak ditaati makaditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih beratyaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksiHal 15 dari 28 hal :240/PID.B/LH/2018/PT.BDGpaksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapatdikenakan sanksi yang lebi berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.b.

Misalnya sanksi paksaanpemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatifekternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan denganmenggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratifdengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.Dengan demikian, penerapan atau penegakan sanksi pidana barudapat dilaksanakan apabila sanksi administratif (vide Pasal 76 ayat 2UU 32/2009) Jo.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di BidangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi,Sanksi administratif terdiri atas:teguran tertulis;paksaan pemerintah;pembekuan izin lingkungan; ataupencabutan izin lingkungan.Terdakwa belum pernah menerima sanksi administrasi dalam bentukapapun, adapun Surat Keputusantidak dapat dikategorikan sebagaibentuk sanksi administratif sebagaimana di atur di dalam Pasal 76 ayat(2).

Apabila teguran tertulis tidak ditaati makaditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih beratyaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksipaksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapatdikenakan sanksi yang lebi berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.b.

Nugraha Sentosa Kencana,tanggal 19 Desember 2016.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cekdan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 13 Agustus 2020.Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 856/PID/2021/PT SBY4.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cekdan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 14 Agustus 2020.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro, tanggal 18Agustus 2020.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro, tanggal 24Agustus 2020.1

Nugraha Sentosa Kencana,tanggal 19 Desember 2016. 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cekdan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 13 Agustus 2020. 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cekdan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 14 Agustus 2020. 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro, tanggal 18Agustus 2020. 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro, tanggal 24Agustus 2020. 1 (satu) lembar surat permohonan penutupan rekening

NugrahaSentosa Kencana, tanggal 19 Desember 2016.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hakpenggunaan cek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 13 Agustus2020.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hakpenggunaan cek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 14 Agustus2020.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 18 Agustus 2020.2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 24 Agustus 2020.1 (satu) lembar surat permohonan penutupan rekening GiroBank

Lamongan, ketika sampai dilokasi pabrik selanjutnya terdakwa NADLIRON BINSUPADI dan saksi AHMAD TAMAM FAUZI masuk kedalam lokasi pabrik dengan carabersama sama memanjat pohon yang ada di luar pagar untuk bias naik keatas pagarketika berada diatas pagar selanjutnya terdakwa NADLIRON BIN SUPADI danAHMAD TAMAM FAUZI melompat turun kebawah kemudian berjalan menuju ruangproses ikan atau pembekuan ikan / frezer kemudian terdakwa NADLIRON BINSUPADI membuka frizer seterusnya terdakwa NADLIRON BIN SUPADI

Bahwa terdakwa sampai di lokasi pabrik terdakwah dan AHMAD TAMAM FAUZImasuk ke dalam lokasi pabrik dengan cara bersama sama memanjat pohonyang ada diluar pagar untuk bias naik keatas pagar melompat turun kebawahkemudian masuk ke ruang penyimpanan ikan lewat lubang pembuangansampah terus berjalan menuju ruang pembekuan ikan/freezer kemuadianterdakwah NADLIRON BIN SUPADI membuka freezer seterusnya terdakwahNADLIRON BIN SUPADI dan AHMAD TAMAM FAUZI mengambil ikan bawaldan dimasukkan dalam 2 sak/glangsing

Bahwa benar terdakwa sampai di lokasi pabrik terdakwah dan AHMAD TAMAMFAUZI masuk ke dalam lokasi pabrik dengan cara bersama sama memanjatpohon yang ada diluar pagar untuk bias naik keatas pagar melompat turunkebawah kemudian masuk ke ruang penyimpanan ikan lewat lubangpembuangan sampah terus berjalan menuju ruang pembekuan ikan/freezerkemuadian terdakwah NADLIRON BIN SUPADI membuka freezer seterusnyaterdakwah NADLIRON BIN SUPADI dan AHMAD TAMAM FAUZI mengambilikan bawal dan dimasukkan dalam 2 sak

;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.LmgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwaMenimbang, Bahwa benar terdakwa sampai di lokasi pabrik terdakwah dan AHMADTAMAM FAUZI masuk ke dalam lokasi pabrik dengan cara bersama sama memanjatpohon yang ada diluar pagar untuk bias naik keatas pagar melompat turun kebawahkemudian masuk ke ruang penyimpanan ikan lewat lubang pembuangan sampahterus berjalan menuju ruang pembekuan ikan/freezer kemuadian terdakwahNADLIRON

.> Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasiKUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.> Selama masa pembekuan ini pengurus KUD SinamarSakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, Surat menyurat dankegiatan fisik operasional lainnya.> Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUDSinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untukmenentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD SinamarSakato.

Adapun isi BeritaAcara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalahsebagai berikut :Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pj> Membekukan sementara pengurus KUD SinamarSakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI).> Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasiKUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.> Selama masa pembekuan ini pengurus KUD SinamarSakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, Surat menyurat dankegiatan fisik operasional lainnya.> Selanjutnya akan

Adapun isi BeritaAcara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalahsebagai berikut :> Membekukan sementara pengurus KUD SinamarSakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI).> Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasiKUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pj> Selama masa pembekuan ini pengurus KUD SinamarSakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, Surat menyurat dankegiatan fisik operasional lainnya.> Selanjutnya akan

Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasi KUD Sinamar Sakatoberada di tangan ninik mamak;3. Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarangmelakukan kegiatan administrasi, Surat menyurat dan kegiatan fisik operasionallainnya;4.

Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasi KUD Sinamar Sakatoberada di tangan ninik mamak;3. Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarangmelakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasionallainnya;4.

Nugraha Sentosa Kencana,tanggal 19 Desember 2016.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaancek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 13 Agustus 2020.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaancek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 14 Agustus 2020.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 18 Agustus 2020.Putusan Nomor 763/Pid.B/2021/PN Sby Hal. 3e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 24 Agustus 2020.e 1 (satu

Nugraha Sentosa KencanaTanggal 19 Desember 2016. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pembekuan hak pengguna cekdan atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 13 Agustus 2020. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pembekuan hak pengguna cekdan atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 14 Agustus 2020.Putusan Nomor 763/Pid.B/2021/PN Sby Hal. 5 2 (dua) lembar surat pemberitahuan penutupan rekening Giro tanggal18 Agustus 2020. 2 (dua) lembar surat pemberitanhuan penutupan rekening Giro tanggal24 Agustus 2020. 1 (Satu) lembar surat

Nugraha Sentosa Kencana,tanggal 19 Desember 2016.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaancek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 13 Agustus 2020.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaancek dan atau Bilyet Giro (SPP), tanggal 14 Agustus 2020.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 18 Agustus 2020.e 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan penutupan rekening Giro,tanggal 24 Agustus 2020.e 1 (satu) lembar surat permohonan penutupan rekening

Nugraha Sentosa KencanaTanggal 19 Desember 2016. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pembekuan hak pengguna cekdan atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 13 Agustus 2020. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pembekuan hak pengguna cekdan atau Bilyet Giro (SPP) tanggal 14 Agustus 2020. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan penutupan rekening Giro tanggal18 Agustus 2020. 2 (dua) lembar surat pemberitanhuan penutupan rekening Giro tanggal24 Agustus 2020. 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan penutup rekening Giro BankBCA

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara PegelolaanSarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;Hal 3 dari8hal Put No.257/B/2014/PT.TUN.JKTb. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan izinPengelolaan/ Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie;3.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara PegelolaanSarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 503/1.070/BP2T&PM/2013tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan izinPengelolaan/ Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;4.

agar memutuskan sesuai dengan keadilan dan kami selaku penuntutUmum tetap berpendirian tegun pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakandidepan persidangan, dan Majelis Hakim kiranya menolak seluruh Pledoi PenasihatHukum Terdakwa Satima Halawa Alias Ina Salira kecuali yang kami akui dalam Replikini ;Setelah mendengar Replik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya tetap pada pembelaannya ;Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 170/Pid.B/2016/PN Gst.Milina mengalami Luka memar, lecet dan terdapat pembekuan

Parulian Sidauruk selaku Dokter pada UPTDPuskesmas Perawatan Lolomatua dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten NiasSelatan UPTD Puskesmas Perawatan Lolomatua, dengan hasil pemeriksaan terhadapsaksi korban sebagai berikut :e Terdapat luka memar pada kedua tangan dan paha dengan ukuran 3x3 cm ;e Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembekuan darah dengan ukuran 0,5 x0,5 em ;e Hidung terdapat pembekuan darah atau kebirubiruan ;Dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang lakilaki berumur lima

Parulian Sidauruk selaku Dokter pada UPTDPuskesmas Perawatan Lolomatua dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten NiasSelatan UPTD Puskesmas Perawatan Lolomatua, dengan hasil pemeriksaan terhadapsaksi korban sebagai berikut :e Terdapat luka memar pada kedua tangan dan paha dengan ukuran 3x3 cm ;e Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembekuan darah dengan ukuran 0,5 x0,5 cm;e Hidung terdapat pembekuan darah atau kebirubiruan ;Dengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang lakilaki berumur lima puluh

Parulian Sidauruk selaku Dokter pada UPTD PuskesmasPerawatan Lolomatua dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten Nias SelatanUPTD Puskesmas Perawatan Lolomatua, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksikorban sebagai berikut :e Terdapat luka memar pada kedua tangan dan paha dengan ukuran 3x3 cme Luka lecet pada kelopak mata kiri disertai pembekuan darah dengan ukuran 0,5 x0,5 cme Hidung terdapat pembekuan darah atau kebirubiruanDengan kesimpulan :Telah diperiksa seorang lakilaki berumur lima puluh

untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Z.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat:;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapunsuratsurat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, yaitu:Se le3.23.3Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, Nomor R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember2015 yang dituju&kan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan

Dana;Surat Kepala Pusat Pemulihnan Aset Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Nomor R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal:Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Nomor R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank YudhaHalaman 3 dari 10 hal.

Putusan Nomor 955 K/Pdt/2019Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;3.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Nomor R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR MitraSejahtera Lestari, perihal: Permohonan Informasi danPengamanan Aset;3.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Nomor R.17/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.