PembakuanAmar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut

No. 01 P/HUM2012Pemerintah Kabupaten Kotabaru menghadiri RapatPembinaan dan Pembakuan Namanama Pulau di ProvinsiKalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 911Juli 2008 bertempat di Hotel Banjarmasin Intemasional(P.18);Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembinaan danPembakuan Nama Pulau di Provinsi Kalimantan Selatan,pada tanggal 911 Juli 2008 di Banjarmasin telahdilaksanakan Rapat Pembinaan dan Pembakuan Namanama Pulau di Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadirioleh Tim Nasional Pembakuan Nama

Berdasarkan dokumen dan fakta yang sudah disampaikan pascaverifikasi yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa bumiterhadap pulaupulau di Provinsi Kalimatan Selatan, sudah dipastikanbahwa pulau Larilarian merupakan pulau yang berada di WilayahHal. 27 dari 65 hal. Put.

Bahwa setelah dikaji oleh Tim Nasional Pembakuan NamaRupabumi ternyata bahwa Pulau Larilarian koordinat 03 31'25,6" LS dan 117 27' 23" BT yang diusulkan masuk kedalamwilayah administrasi Kabupaten Kotabaru Provinsi KalimantanSelatan tersebut sama dengan Pulau Lereklerekan dengankoordinat 03 30' 36" LS dan 117 27' 27" BT yang telahdibakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumimasuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten MajeneProvinsi Sulawesi Barat;Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung

Berkaitan dengan penamaan pulau Lereklerekan adalahsesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2008 tentangPedoman Pembakuan Nama Rupabumi, bahwa dalam pemberiannama unsur rupabumi agar lebih mengutamakan penggunaan bahasadaerah;Bahwa dengan demikian, maka pernyataan Para Pemohon yangmenyatakan "bahwa secara nasional maupun internasional PulauHal. 47 dari 65 hal. Put. No. 01 P/HUM201211.12.13.Larilarian sudah dikenal dan tercantum dalam a.

Oleh karena itu, seiring dengan telah selesainya pembakuannama rupabumi yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan NamaRupabumi, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentangGazetir Pulau di Indonesia yang memuat namanama Pulau yang telahdiverifikasi oleh Timnas Pembakuan Nama Rupabumi diantaranya adalahPulau Lereklerekan yang telah diverifikasi pada tanggal 25 Juli 2008;Bahwa ketika Timnas melakukan verifikasi nama pulau di ProvinsiKalimantan Selatan pada tanggal 811 Juli 2008, Pemerintah ProvinsiKalimantan

Adjidarmo Kapupaten Lebak yang diserahkan olehTerdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan terhadap RAB tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 903/KEP37/PEMB/2003tanggal 19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun 2003 ternyata nilai yang ditawarkan oleh TerdakwaHal. 6 dari32 hal. Put.

Adjidarmo Kapupaten Lebak yang diserahkan olehTerdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan terhadap RAB tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor : 903/KEP37/PEMB/2003tanggal 19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun 2003 ternyata nilai yang ditawarkan oleh Terdakwayaitu sebesar + Rp 1.361.065.573, (satu milyar tiga ratus enam puluh satujuta enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai denganperhitungan yang dibuat oleh saksi

DUTA ) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 011/691/RG/RSUD/XI1V/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor : 011/696/RG/RSUD/X1/2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal 19Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita

DUTA ) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : 011/691/RG/RSUD/X1V/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor : 011/696/RG/RSUD/X1/2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal 19Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya Belanja DaerahKabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita Acara

DUTA) No. 011/652/RG/RSUD/XV2003 tanggal 10 November 2003.Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor :011/691/RG/ RSUD/XIV/2003 tanggal 10 Desember 2003.Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor :011/ 696/RG/RSUD/X1V2003 tanggal 12 Desember 2003.Laporan Kegiatan SPJ Bulanan Tahun 2003 (Januari sampaidengan Desember 2003).Keputusan Bupati Lebak No. 903/KEP37/PEMB/2003 tanggal19 Februari 2003 tentang Standar Pembakuan Biaya BelanjaDaerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2003.Berita Acara

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan dan pembakuan nama Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kediri;5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahandan pembakuan nama Pemohon Il tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kediri;5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarayang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316000, (tiga ratus enam belasribu rupiah ).Hal. 10 dari 12 hal.

No. 2008 K/Pid.Sus/201415.Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 DulupiKecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo No. 420/SDN 12DLP/78/X/2008 tentang Pembagian Tugas Guru dalam KegiatanProses Belajar Mengajar dan Bimbingan Semester: / Il TahunPelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06 Oktober 2008 ;16.Buku Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah MenengahPertama ;17.Laporan Hasil Verifikasi SDSMP Satu Atap 2009 ;18.Proposal Pembangunan SD.SMP satu atap 07 Dulupi ;19.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penetapan Tenaga Kontrak Pendidik/ Guru dan TenagaKependidikan/ Tata Usaha di lingkungan Dinas Pendidikan KabupatenBoalemo Tahun anggaran 2009 ;14.Foto copy Surat Tugas No. 801/ DIKPORA/4685a/Dikdas/2009 tanggal18 September 2009 ;15.Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Dulupi KecamatanDulupi, Kabupaten Boalemo No. 420/SDN 12 DLP/78/X/2008 tentangPembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar danBimbingan Semester: / II Tahun Pelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06Oktober 2008 ;16.Buku Pembakuan

tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pendidik/ Guru dan TenagaKependidikan/ Tata Usaha di lingkungan Dinas PendidikanKabupaten Boalemo Tahun anggaran 2009;Fotocopy Surat Tugas No. 801/ DIKPORA/4685a/Dikdas/2009tanggal 18 September 2009 ;Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 DulupiKecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo No. 420/SDN 12DLP/78/X/2008 tentang Pembagian Tugas Guru dalam KegiatanProses Belajar Mengajar dan Bimbingan Semester: / Il TahunPelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06 Oktober 2008 ;Buku Pembakuan

KabupatenCianjur;Bahwa penyerahan uang kepada para pegawai Dinas PerpajakanKabupaten Cianjur dilakukan sendiri oleh Sutini selakuBendahara Pengeluaran dan dibantu oleh stafnya yang dilakukanseminggu sekali dengan alokasi besaran disesuaikan denganpangkat dan golongan pegawai, penetapan besaran tarifpembayaran biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan dantercantum dalam kwitansi pembayaran mengacu kepada SuratKeputusan Bupati Cianjur Nomor : 902/Kep.244.Pb/2009 tanggal26 Nopember 2009 tentang Standar Pembakuan

Cianjur;Bahwa penyerahan uang kepada para pegawai Dinas PerpajakanKabupaten Cianjur dilakukan sendiri oleh Sutini selakuBendahara Pengeluaran dan dibantu oleh stafnya yang dilakukanseminggu sekali dengan alokasi besaran disesuaikan denganpangkat dan golongan pegawai, penetapan besaran tarifpembayaran biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan dantercantum dalam kwitansi pembayaran mengacu kepada Surat17Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 902/Kep.244.Pb/2009 tanggal26 Nopember 2009 tentang Standar Pembakuan

lembar setoran tunai dari BPR Dana Pos; 16 (enam belas) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar surat kuasa Debitur dari LPKKarang Tengah dan 14 (empat belas) lembar tanda bukti setoran kredit; 453 (empat ratus lima puluh tiga) lembar Kwitansi SPJ Perjalanan Dinas PajakReklame,Hotel dan Restoran; 540 (lima ratus empat puluh) lembar kwitansi SP Perjalanan Dinas Monitoringdan penerimaan PBB; 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar SP Perjalanan Dinas PenegakanHukum Penunggak Pajak; 1 (satu) bundel standar pembakuan

Ukuran untuk menentukan apa saja dan siapa sajayang berperan sebagai penyelenggara suatu urusanpemerintahan haruslah dilihat pada apa yang dilakukan, yaknipada fungsi dan tugasnya, bukan melihat kepada yangmenyelenggarakan serta kedudukan struktural dimana penyelenggaraan itu berada, kemudian penyebutan Badan atauPejabat lebih sebagai upaya pembakuan istilah apa saja danslapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahantersebut :Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, sepanjang RektorUniversitas

Ukuran untuk menentukan apa saja dan siapa sajayang berperan sebagai penyelenggara suatu urusanpemerintahan haruslah dilihat pada apa yang dilakukan, yaknipada fungsi dan tugasnya, bukan melihat kepada yangmenyelenggarakan serta kedudukan struktural dimana penyelenggaraan itu berada, kemudian penyebutan Badan atauPejabat lebih sebagai upaya pembakuan istilan apa saja danslapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahantersebut :Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, sepanjang RektorUniversitas

nnn nnne Bahwa perbuatan terdakwa Sapton Hingkua, S.Pd dengan tidakmelaksanakan pembangunan gedung perpustakaan tersebut diatasbertentangan dengan Pernyataan Kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan / persyaratan dalampanduan pelaksanaan dan teknis program block grant tahun 2009yang dibuat oleh terdakwa Sapton Hingkua, S.Pd pada tanggal 11Agustus 2009 seperti tersebut pada poin 3 yakni kami sanggupmenyelesaikan pekerjaan pembangunan ruang tersebut diatassesuai dengan standar pembakuan

@ esseree Bahwa perbuatan terdakwa Sapton Hingkua, S.Pd dengan tidakmelaksanakan pembangunan gedung perpustakaan tersebut diatasbertentangan dengan Pernyataan Kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan / persyaratan dalampanduan pelaksanaan dan teknis program block grant tahun 2009yang dibuat oleh terdakwa Sapton Hingkua, S.Pd pada tanggal 11Agustus 2009 seperti tersebut pada poin 3 yakni kami sanggupmenyelesaikan pekerjaan pembangunan ruang tersebut diatassesuai dengan standar pembakuan

Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kurikulum, pengadaan danpendistribusian bahan evaluasi belajar, pelaksanaan evaluasi belajar,pembakuan kurikulum muatan lokal tingkat kKecamatan dan kabupaten;b. Pensosialisasian dan pengembangan kurikulum, kesiswaan dan saranapendidikan;c. Pembakuan buku pegangan murid dan buku pegangan guru;d. Penyelenggaraan pelaksanaan Peningkatan kemampuan mutu danprofesi guru;e.

Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kurikulum, penggandaandan pendistribusian bahan evaluasi belajar, pelaksanaan evaluasibelajar, pembakuan muatan lokal tingkat Kecamatan dan Kabupaten;b. Pensosialisasian dan pengembangan kurikulum, kesiswaan dansarana pendidikan;c. Pembakuan buku pegangan murid dan pegangan guru;d. Penyelenggaraan pelaksanaan Peningkatan kemampuan mutu danprofesi guru;e.

SebelumPasal (1) ayat (10) dan ayat (12), Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 128/2012 Tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan BangunanGedung tersebut di amandemen;Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas, Bab III ASAS DAN PRINSIPPasal 4 ayat (1) Tata naskah dinas dilaksanakan berdasarkan asas : a.efisien dan efektif; b. pembakuan; c. akuntabilitas; d. keterkaitan; e.kecepatan dan ketepatan Terlihat dalam GUGATAN a quo dengankesalahan

Selain melanggar peraturan yang ada di atas jugamelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik, yang tercantum jugapada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas, halaman 9 Bab III Azas dan Prinsip,Pasal 4 ayat (1): Tata naskah dinas dilaksanakan berdasarkan asas, butir;(b) pembakuan, (c) akuntabilitas, (e) kecepatan dan ketepatan; Pasal 4ayat (2): Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut; butir: (6) pembakuan artinya, dilakukan

dari Keputusan obyek sengketaberupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 dibuat tidak proceduralsangat merugikan Penggugat seolaholah diterbitkan lebih dulu dari padaSK Pencadangan wilayah Perusahaan milik Penggugat ; Bahwa tindakan inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat tersebuttelah bertentangan dengan Permendagri Nomor. 3 Tahun 2005 TentangPedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotapasal 3 ayat 2 berbunyi ; Azas Pembakuan

Buku Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama.17. Laporan Hasil Verifikasi SD-SMP Satu Atap 2009.18. Proposal Pembangunan SD.SMP satu atap 07 Dulupi.19. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) bulan Desember 2009 SDN 12 Dulupi Kec. Dulupi Kab. Bialemo.20. Foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) laporan Mingguan :- Minggu ke-I tanggal 12 mei 2009 s/d 18 Mei 2009 .- Minggu ke-II tanggal 19 mei 2009 s/d 25 Mei 2009 .21.

Boalemo No. 420/SDN 12 DLP/78/X/2008 tentang PembagianTugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan BimbinganSemester: / Il Tahun Pelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06 Oktober2008 ;16.Buku Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah MenengahPertama ;17.Laporan Hasil Verifikasi SDSMP Satu Atap 2009 ;18.Proposal Pembangunan SD.SMP satu atap 07 Dulupi ;19.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah BantuanOprasional Sekolah (BOS) bulan Desember 2009 SDN 12 Dulupi Kec.Dulupi Kab.

Boalemo No. 420/SDN 12 DLP/78/X/2008 tentang PembagianTugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan BimbinganSemester: / Il Tahun Pelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06 Oktober2008 ;16.Buku Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah MenengahPertama.17.Laporan Hasil Verifikasi SDSMP Satu Atap 2009.18.Proposal Pembangunan SD.SMP satu atap 07 Dulupi.19.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah BantuanOprasional Sekolah (BOS) bulan Desember 2009 SDN 12 Dulupi Kec.Dulupi Kab.

Boalemo No. 420/SDN 12 DLP/78/X/2008 tentang PembagianTugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan BimbinganSemester: / Il Tahun Pelajaran : 2008 / 2009 tanggal 06 Oktober 2008 ;16.Buku Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama.17.Laporan Hasil Verifikasi SDSMP Satu Atap 2009.18.Proposal Pembangunan SD.SMP satu atap 07 Dulupi.19.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah BantuanOprasional Sekolah (BOS) bulan Desember 2009 SDN 12 Dulupi Kec.Dulupi Kab.

Peruntukan Dana ;Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk : Pembangunan fisik RKB / RBL meliputi pengadaan bahan, peralatan,dan pembayaran upah tenaga kerja, lengkap dengan peraboinya,pembangunan RKB / RBL mengacu pada pembakuan bangunan danperabot sekolah menengah pertama tahun 2006, yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional ;Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk : 1.

Peruntukan Dana ; Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk :Pembangunan fisik RKB/RBL meliputi pengadaan bahan, peralatan,dan pembayaran upah tenaga kerja, lengkap dengan peraboinya,pembangunan RKB / RBL mengacu pada pembakuan bangunan danperabot sekolah menengah pertama tahun 2006, yang ditetapkan olehkementrian pendidikan nasional ; Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk : 1.

Menengah No:3322/D3/KP/2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan sekolahpenerima program bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedung sekolahSMP tahap 5 APBN tahun 2017.2. 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaananggaran petikan tahun anggaran 2017 Nomor SP DIPA 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 20163. 1 (Satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuanrehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor420/01/01/02/2017, tanggal 13November 20174. 1 (Satu) buku pembakuan

3322 / D3 / KP / 2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapansekolah penerima program bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedungsekolah SMP tahap 5 APBN tahun 2017.2) 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaananggaran petikan tahunn anggaran 2017 Nomor SP DIPA 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 20163) 1 (Satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuanrehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor 420/01/01/02/2017, tanggal 13November 20174) 1 (satu) buku pembakuan

penerima program bantuan pemerintah untukrehabilitasi gedung sekolah SMP tahap 5 APBN tahun 2017.2) 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaananggaran petikan tahunn anggaran 2017 Nomor SP DIPA 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 2016Hal 71 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK3)4)5)6)7)8)9)10)11)1 (Satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuanrehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor 420/01/01/02/2017, tanggal 13November 20171 (satu) buku pembakuan

Pembakuan demikian justru akan menjerumuskan putusan ataspola berpikir prosedurallegistik yang sempit.

tentang Perkebunan di atas terdapat perbedaanperbedaan dimana tergambar bahwa kata kunci untuk dapat disebut sebagaiPelaku Usaha Perkebunan adalah kegiatan Pengelolaan Usaha Perkebunandimana dengan demikian setiap Perusahaan Perkebunan adalah pasti PelakuUsaha Perkebunan sedangkan setiap Pekebun tidak serta merta menjadiPelaku Usaha Perkebunan dimana kata mengelola pengertiannya adalahkepada manajemen yang pengertiannya lebin kompleks dari pengertianmelakukan. syarat ini diperkuat dimana dalam Buku Pembakuan

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,merupakan dasar pengujian (toetsing grounden) bagi Hakim untukmenyatakan suatu surat keputusan objek sengketa dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa di samping itu, petitum gugatan di Peradilan Tata UsahaNegara secara limitatif telah dibatasi sebagaimana norma dalamPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto Angka VII SEMA Nomor 2Tahun 1991 tentang Pembakuan

Menurut ahli kalau seperti itumaka bila ahli sebagai penerima permohonan itu maka ahli akan menyarankanuntuk ajukan usulan ulang;Bahwa mengenai kepengurusan yayasan yang diurus oleh keluarganya sajaatau persyaratan yang mengharuskan tidak boleh diurus oleh keluarganya sajanamun harus ditambah dengan orang lain ada dua rejim yaitu : Sebelum UU No. 16 tahun 2008 tidak ada pembakuan jadi siapasaja boleh mengurus yayasan; Setelan UU No. 28 pengurus yayasan tidak boleh seperti itu jadiharus ada pembakuan

Pengertian peran di sini tidak didasarkan pada jeniskelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkahsedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja,tetapi suami berperan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungankeluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara anakanak,mengantar dan menjemput anak atau istri bahkan menyediakan segalakebutuhan makan dan minum, maka suami tersebut masih layak untukmendapatkan hak %2 (Seperdua) harta bersama.