Ditemukan 1222 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/G/2010/PHI/PN.BDG Tanggal 7 Mei 2010 — MARGONO; AGUS PURWANTO; LAWAN; PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA;
129 — 58
129 — 58
Terhadap tindakan tersebut tentu saja melanggarketentuan Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undangundang No 13 tahun 2003,yangmenyatakan sebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan kewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadappekerja/buruh yang sedang dalam proses
Register : 25-10-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 543/Pdt.G/2016/PA.Trk Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 3
25 — 3
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah padatanggal 14 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/16/V/2003 tanggal 14 Mei 20032. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama diJalan Imam Bonjol Gang 6 RT.22 Nomor 101 Kelurahan Pamusian,Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan kurang lebih selama 1 tahun 2Hal. 2 dari 65 Put.
Register : 30-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/G/2010/PHL/PN/BDG Tanggal 7 Mei 2010 — ISNU WAHYUDI; HERMANSYAH; L A W A N ;PT.MULIA GLASS;
117 — 20
117 — 20
Terhadap tindakan tersebut tentu saja melanggar ketentuanPasal 155 ayat 2 dan 3 Undangundang No 13 tahun 2003,yang menyatakansebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakankewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadap pekerja/buruh yang sedangdalam proses
Putus : 13-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 13 Mei 2015 — NORMA WINDARWATI, DKK VS LIA FITRIYANTI, DKK
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah:Pasal 95 UU K No. 13 tahun 20032. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkanketerlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentasetertentu dari upah pekerja buruh;Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah1.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRIO MITRA BERSAMA VS HERMANSYAH, DKK
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat denganperincian sebagai berikut: Uang Uang UangKekuran Besar Gaji Pesangon 2 PHGN Pengganti Kekuranga JumlahNama gan (Rp) UMK x Psl 156 (2) masa an Hak n Upah (5+6+7+8)Upah 2014 UU 13/2003 kerja Psl 15% Ps156 (3) 156 (4)UU UU13/2003 13/20032 3 4 5 6 7 8 9Hermansyah 7 bin 1.500.000 3.000.000 0 450.000 2.965.000 6.415.000Muhamad 14 bln 1.500.000 6.000.000 0 900.000 5.200.000 12.100.000FaisalIman 14 bln 1.500.000 6.000.000 0 900.000 5.220.000 12.120.000
Register : 03-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 39
31 — 39
Bahwa pada tanggal O7 Juli 2005 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorHalaman 1 dari 18 Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.MtrUrusan Agama Kecamatan Mataram , Kodya Mataram sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor 288/38/V1/20032.
Register : 22-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/G/2010/PHI/PN.BDG Tanggal 7 Mei 2010 — MULA ABDI ZAENAL; SOLEKAN.; LAWAN; PT. MULIA GLASS;
72 — 10
72 — 10
Terhadap tindakan tersebut tentu saja melanggar ketentuan Pasal 155 ayat 2 dan3 Undangundang No 13 tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakankewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadap pekerja/buruh yang sedangdalam
Register : 13-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/G/2010/PHI/PN/BDG Tanggal 7 Mei 2010 — ISNU WAHYUDI; HERMANSYAH; LAWAN; PT.MULIA GLASS;
72 — 30
72 — 30
Terhadap tindakan tersebut tentu saja melanggar ketentuanPasal 155 ayat 2 dan 3 Undangundang No 13 tahun 2003,yang menyatakansebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakankewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadap pekerja/buruh yang sedangdalam proses
Register : 05-10-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Psb Tanggal 26 Januari 2017 — -NAZIMAN
-LAWAN
-PT. AGROWIRATAMA, Cs
151 — 58
151 — 58
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2003 telah berdiri Koperasi Sawit DatukBosa Sikilang sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Sawit Datuk BosaSikilang dan pada tanggal 08 Desember 2003, Akta Pendirian KoperasiSawit Datuk Bosa Sikilang disahkan oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi UMKM Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor: 241/BH/KDK.32/XI1/20032.
Register : 07-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Pst Tanggal 20 Maret 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
38 — 7
38 — 7
Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun 09 Juni 2003 KotaPematangsiantar sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor98/05/V 1/20032.
Putus : 27-05-2015 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 75/Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Mei 2015 — SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH
225 — 83
225 — 83
sebagai berikut:MENUNT UT:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias KARDIalias GOMBLOH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalamDakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkanmenjadi undangundang berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 20032
Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — Drs. KURNIA SAKEREBAU
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan BOP SDMI,SLTP/MTsN,SMkK,Ranting Dinas: Rp 232.800.000,00Pengadaan Buku, DPP Guru TK Tahun 20032. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar BPM Prestasi danPeningkatan Mutu Guru Inti tahun anggaran 2003 : Rp 964.500.000.003. Jumlah Rp 1.197.300.000,00Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lainsejumlah Rp1.197.300.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa Drs.
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA,
2. NG CRISTINE NUSA,
3. TARUNODJOJO,
4. WIRJATIN NUSA,
5. TARUNO HARTO,
Lawan
1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS,
2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN,
3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI,
4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
5. DAVID NUSA WIJAYA,
6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
139 — 50
139 — 50
menetapkan status objekHal 28 dari 87 Hal Putusan No. 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Selperkara a quo sebagai barang milik negara pada KejaksaanAgung Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum,karena objek a quo bukanlah barang atau asset yang terkaitlangsung atau pun tidak langsung dengan tindak pidana olehBerdasarkan Putusan Pengadilan dan objek perkara a quo punberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.504/Pid.B/2001/PN.JKT.BAR tanggal 11 Maret 2002 joPutusan Mahkamah Agung RI No. 830K/PID/20032
2014/PN.Jkt.Selterhadap penyitaan sampai dengan menetapkan status objekperkara a quo sebagai barang milik negara pada KejaksaanAgung Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum,karena objek a quo bukanlah barang atau asset yang terkaitlangsung atau pun tidak langsung dengan tindak pidana olehBerdasarkan Putusan Pengadilan dan objek perkara a quo punberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.504/Pid.B/2001/PN.JKT.BAR tanggal 11 Maret 2002 joPutusan Mahkamah Agung RI No. 830K/PID/20032
Register : 12-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 147-K/PM.II-08/AL/VI/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Usman Matly
72 — 43
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Usman Matly
72 — 43
Terdakwa sudah kenal Saksi sejak tahun 20032.
Putus : 19-12-2012 — Upload : 02-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 19 Desember 2012 — ISWANDI, dk. vs PT MULIA GLASS
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap tindakan tersebut tentu sajamelanggar ketentuan Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undangundang No 13 tahun2003,yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan kewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuansebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingterhadap pekerja/ouruh yang sedang dalam proses
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 25-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID/2017/PT.KPG Tanggal 9 Februari 2017 — - SAMUEL BOLU FILLY Alias SAM
- TONI AGUSTINUS BOLU FILLY Alias REAN FILLY
87 — 25
87 — 25
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 22 Oktober 2016 ; 20032 nc non nnn nnn ence nee10.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;11.Perpanjangan Penahanan Il Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;12.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Desember 2016 sampaidengan tanggal 11 Januari 201 7 ; 2022
Putus : 19-12-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 19 Desember 2012 — DEDY ARMAND RIZA, dk. vs PT MULIA GLASS
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap tindakan tersebut tentu sajamelanggar ketentuan Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undangundang No 13 tahun2003,yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 155 ayat 2 dan 3 UU 13/20032) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubunganindustrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruhharus tetap melaksanakan kewajibannya.3) Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuansebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsingterhadap pekerja/ouruh yang sedang dalam proses
Putus : 15-08-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl Tanggal 15 Agustus 2017 — BAMBANG IRANA, SE, dkk
dr. ANUGERAH ADE PERIAMBUDI alias ADE
66 — 93
66 — 93
Bambang Irana, SE, seperti ternyata dalam kutipan akta kelahiranNo. 1771LT180320130055 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Tanggal 22Maret Tahun 20032. Masdar Helmi, S.Sos.
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PDT.SUS/2009 AHMAD JAYANI, DKK.; PT. UNIVERSAL FOOT WEAR UTAMA INDONESIA (PT. UFU)
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUGAT II, dalam kurun masa kerja selama 4 (empat) tahunlebih yaitu 17 Maret 20032 Febnuari 2008 telah menandatanganiperpanjangan perjanjian kerja sebanyak 14 (empat belas) kali.(vide Bukti P2)2.3. PENGGUGAT III, dalam kurun masa kerja selama 2 (dua) tahunlebih yaitu 30 Juni 200511 Februari 2008 telah menandatanganiperpanjangan perjanlian kerja sebanyak 11 (sebelas) kali (videbukti P3)3.
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
86 — 26
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
86 — 26
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusahaterhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat pasal 158 ayat(1) dan pasal 159 UU No.13 tahun 20032.