Ditemukan 1249 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-09-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — KORAN PURBA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, 2. ANCE RITA POSMAWATI HUTABARAT, Dkk
93 — 49
  • Bahwa Tergugat Il Intervensi 3 mendapat informasi dari orang DepartemenKesehatan yang sedang kursus menjahit atas nama lou Uup dirumahTerguugat Il Intervensi 3 teman Bapak Dading Setiawan. SKM, saksi dalamSurat Perjanjian Jual Beli. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 1994 Tergugat Il Intervensi 3 menandatanganiSurat Perjanjian Jual Beli dengan pihak Penjual yaitu Bok.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — LONNY SAMPEL VS. ANITJE RUMOUW, DK
129 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan putusan tersebutstatus anak luar kawin yang tadinya tidak memiliki hubungan denganayahnya, ketentuannya dalam UUP berubah menjadi berbunyi:Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagaiayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan danteknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungandarah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;9.
Pengadilan PA Suwawa Perdata Agama
Register : 02-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Sww
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 34
  • menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX yang lahir pada 01082019 kepada Penggugat selaku ibunya, sedangkan anak yang bernamabernama XXXXXXxXyang lahir pada 25032018 atau lahir sebelum pernikahanPenggugat dan Tergugat, sehingga berstatus anak yang lahir di luar pernikahansah Penggugat dan Tergugat, karenanya pemegang hak asuh atas anaktersebut secara mutlak adalah Penggugat sebagai ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UUP
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 349/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
LIVIA TJIPUTRA
Tergugat:
1.PT. SARANA SULSEL VENTURA
2.HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
73 — 19
  • Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)baik yang dibuat dibawah tangan maupun dibuat secara notariiladalah melanggar UUP Pasal 18 ayat (1) huruf h dan POJKPasal 22 ayat (3) huruf g, sehingga Penggugat meminta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut bataldemi hukum.Putusan No. 349/Pdt.G/2018/PN Mks Hal 20DALAM EKSEPSIMajelis Hakim Yang Mulia,Penggugat Yang Terhormat atau kuasa hukumnya, Berikut ini kamiajukan Eksepsi sebagai berikut:Eksepsi1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/LH/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. BUPATI ACEH TAMIANG., II. PT. TRIPA SEMEN ACEH;
564 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsideran UU P/P LH);Bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dankesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UUP/P LH).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-05-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG
Tanggal 2 Oktober 2017 — SRI WIKANI LAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO), GILARSI WAHYU SETIJONO PT. POS INDONESIA (PERSERO), IRA PUSPADEWI
157 — 58
  • Maka PENGGUGAT memohon a.n PARATERGUGAT untuk dapat membatalkan keputusannya atauditarik/dicabut dari peredarannya dan dinyatakan tidak berlaku karenatidak pernah berbicara dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (DPCSPPI, DPW SPPI dan DPP SPPI), sehingga bertentangan denganketentuan yang berlaku baik aturan internal (SE,KD,PKB) dan externalUUK, UUP dan UUPPHI, sehingga Skep PHKSEPIHAK dianggap tidakpernah ada skep PHKSEPIHAK yang dinyatakan gugur berdasarkanPasal 155 Ayat (1) PHKSEPIHAK dan penandatangan
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama
Register : 03-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0849/Pdt.G/2018/PA.RAP
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 2
  • Perhiasan senilai Rp 4.450.000, (empat juta empat ratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwahartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun1991 memberikan pengertian bahwa harta bersama atau syirkah yaitu hartayang diperoleh sendirisendiri atau bersamasama suami isteri selamaperkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluas 50 Ha dan Tergugat yang sama, yakniKepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, sehingga gugatan ini telah nebisin idem, untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa sengketa inimenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat salah objek;Sebagaimana telah diuraikan di muka, dalam Peraturan Pemerintah(P.P,) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 20,disebutkan, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 PK/Pdt/2017
Tanggal 16 Nopember 2017 — SAMINEM, DK VS Nyonya KARLINDA GEWANG, DKK
168 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan putusan tersebutstatus anak luar kawin yang tadinya tidak memiliki hubungan denganayahnya, ketentuannya dalam UUP berubah menjadi berbunyi:Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagaiayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan danteknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungandarah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;9.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perjanjian
Register : 22-06-2015 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 160/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 12 Desember 2013 — ROCHIM AGUS SURIPTO VS PT BCA Finance, dk
210 — 63
  • tuduhanTergugat terhadap Penggugat adalah tidak dapat dibuktikan dandibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku ;Bahwa Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini agar bisa menerangkanapabila Penggugat adalah sebagai debitur pada Turut Tergugat / (PT BankNegara Indonesia (Pesero) Tbk), karena Penggugat menjadi Debitur sejakTahun 2003 dengan Performance baik sampai dengan saat gugatan inidiajukan berada pada GOLONGAN 1 (LANCAR) ;Bahwa berdasarkan dalam Pasal angka 16 UU No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan (UUP
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 18-04-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 88 /Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 15 Januari 2018 — ANATJE TANGKILISAN, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln.CHR.M.TIAHAHU RT 003/ RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kedua saudaranya yakni LINTJE TANGKILISAN dan RICKY TANGKILISAN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2017 (terlampir). selaku Ahli Waris dari Almarhum WELHEMUS TANGKILISAN dan Almarhumah MIENTJE LIMAHELUW/TANGKILISAN;---------------- Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;----- M e l a w a n :------------------------------------------------- 1. MIEN SIMAUW THOMAS, Beralmat di Cibubur Kontry Reslen 5, Nomor : 7 Cikeas Bogor Jawa Barat;-------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;------------ 2. MAS RIZAL EFENDI, Beralamat di Desa Batu Merah RT 002/RW 002, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;------------------------- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;----------- 3. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, Beralamat di Jln Jenderal Sudirman No. 1 Tantui Kota Ambon;------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;---------
106 — 66
  • pengujiankebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon karena adanya sifatpasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah, hal mana menurut Majelis Hakim telahsesuai dengan Penjelasan pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dimana system yang digunakan dalam pendaftaran tanahadalah publikasi Negatif yang tidak menjamin kebenaran data yang disajikan,namun System Publikasi Negatif tersebut tidak murni ( sebagaimana pasal 19Hal 56 dari 61 halaman Put.No.88 /Pdt.G/2017/PN.AmbAyat (2) huruf c UUP
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 11-11-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 251-K/PM.II-09/AD/XI/2015
Tanggal 25 Januari 2016 —
165 — 150
  • Tetapi, UU No.1/74 memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satuistri dengan berbagai persyaratan (Lihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5ayat (1) UU No.1/74).Namun, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) UUP menyebutkan adanya kewajiban untuktiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 21-06-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 494/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 29 Januari 2018 — Penggugat:
1.Andre Sugiarto Halim
2.Neneng S. Rochdiana
Tergugat:
1.Jajang Jaya Atmaja
2.PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Loan Center Denpasar
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Wayan Setia Darmawan
2.Badan Pertanahan Denpasar
36 — 12
  • Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (UUP), harta bersama adalah harta bendayang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya, pasal 36 ayat (1)Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2017/PN Dps.UUP menyatakan, tindakan hukum apapun terkait dengan hartabersama harus melalui persetujuan Suami dan istri.b.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA BEKASI Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
298 — 73
  • Dan selain itu diperkuat dengan adanyaPutusan Pembatalan Perkawinan No. 2845/Pdt.G/2017/PAJT, tertanggal9 Januari 2018 serta berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100KHI.
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 04-12-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PA CURUP Nomor 0669/Pdt.G/2014/PA Crp.
Tanggal 25 Maret 2015 — Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Vs Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi
58 — 18
  • Mengenai kewajiban (mantan)suami akan muthah, nafkah maskan dan kiswah, melunasi maharterhutang, nafkah iddah dan sebagainya Tergugat (saudara Termohon)meminta kepada Penggugat (Saudara Pemohon) agar Penggugat(Saudara Pemohon) lebih mengetahui kebenaran dan peraturanPemerintah RI silahkan untuk membaca UUP dan Komppilasi HukumIslam;.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama Perceraian
Register : 16-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tbk
Tanggal 2 Agustus 2021 — SHINDY HANDAYANI MELAWAN SUCIPTO
155 — 127
  • gat.Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh yang diajukanPenggugat Konvensi tersebut, setelah diperhatikan jawaban dari TergugatKonvensi ternyata menginginkan pula hak asuh terhadap anak PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, sehingga Majelis Hakimmemperhatikan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 60/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Kupang
Terbanding/Penggugat : Tn. JONAS SALEAN, SH.,M.Si
338 — 586
  • Pasal 2UUPA yang dikutip oleh Tergugat/Pembanding justru melemahkan dalilTergugat/Pembanding sendiri sebab setelan 2 (dua) tahunTergugat/Pembanding tidak memenuhi persyaratan yang dimuat dalamSurat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) dari Kepala Direktorat AgrariaPropinsi NTT Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 01 Oktober1989, maka tanah kapling a quo jatuh kembali menjadi TANAHNEGARA atau TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA,sehingga sesuai Pasal 2 ayat (2) UUP, negara dalam hal ini PemerintahKota
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama
Register : 18-07-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • Bukan harta yang diperoleh pada masa suami isrti denganPemohon Rekopensi dan sesuai dengan pasal 35 Undang undangPerkawinan (UUP) No.1 1974 yang menyatakan bahwa harta bersamaadalah harta yang diperoleh selama Pemohon Rekopensi dan TermohonRekopensi adanya ikatan suami, dan tidak benar Pemohon Rekopensimeminta bagian yang bukan merupakan haknya rumah itu ada sebelumTermohon Rekopensi menikah dengan Pemohon Rekopensi dan permintaantersebut wajiblah ditolak.B. unit tanah dan bangunan yang berada di
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 15-07-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 38/PID.SUS/2016/PT PLK
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOSLEH RAHMAN, S.H.
622 — 91
  • Hidup Bahagia Industri;
  • Fotocopy Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar No. 7/UUP/PKAPT/01/2015 tertanggal 20 Januari 2015;
  • Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.2/00068/EKBANG-BPPT.2014 tertanggal 14 Juli 2014;
  • Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503.44/00348/EKBANG-BPPT/2014 tertanggal 14 Juli 2014;
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 430/BLH Tahun 2013 tertanggal
    Fotocopy Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu AntarPulau Terdaftar No. 7/UUP/PKAPT/01/2015 tertanggal 20 Januari2015;9. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503.2/00068/EKBANGBPPT.2014 tertanggal 14 Juli 2014;10. Fotocopy Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) SuratIzin Tempat Usaha (SITU) No. 503.44/00348/EKBANGBPPT/2014tertanggal 14 Juli 2014;11.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 14-06-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 1709/Pdt.G/2021/PA.Ckr
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 62
  • Soeprapto, UUP dalamPraktek, UI Press, Jakarta, 1986 hlm., 207);64Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah, untuk keperluan pendaftaran hak, hak atastanah yang berasal dari konversi hakhak lama yang dibuktikan dengan buktitertulis, diantaranya girik, kekitir, petuk pajak bumi/ landrente;Menimbang, bahwa Kutipan buku Letter C yang dianggap masyarakatumumnya adalah girik, kekitir, petuk D, yang ada di tangan pemilik tanah.Sedangkan yang asli terdapat