Oktober 2006 esna Penggugat secara ssinak dan diam diam telah & mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk r2 ditetapkan RUPS: yang. menyusun ulang susunan Dewan va tee Direksi dan Komisaris serta menetapkan kepemilikan 30(tiga puluh) saham tercatat di Perseroan atas nama SauripKadi (Penggugat 1D) sehingga diterbitkan Penetapan No. > 308/Pat. P/2006/PN.

Penggugat terhadap RUPS = LB tersebut a~~ dibenarkan disebutkan dalam butir 14, 15, dan 16 Gugatan tidaklah dapat memberikan memberikan kuasa (mewakilkan) kepada Turut Tergugat Ill (Tuan Adhityo Suryo. Widodo) dan Tuan Dony.

Joenoes, seen, eo oSoa telah digelapkan oleh Ida Bagus Ngurah Wijaya sebanyak 30 > afae Bahwa. benar saksi ikut t menjadi saksi dalam pembuatan Petjanjian ae~ tanggal 16 Juni 2007 ;a Bahwa saksi adalah mantan urnawirawan Polti; DONY YU YUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Serea 3 Bahwa saksi hadir dalam RUPS PT.

Tenaga, Bumi Bali Hl pada tenggal oe29 Juli 2008 ai Bali; cP es eae= Bahwa kehadiran saksi dalam RUPS tanggal 2 29 uit 2008 di Bali a Agadalah dalam rangka mewakili Edwin Joenoes ; ce eeco =" : Bahwa undangan rapat membahas RUPS ;Lal o Bahwa saksi hanya menghadiri dan menanda tangani dattar hadi;S Bahwa saksi tahu surat perjanjian tanggal 16 Juni 2007 ;bee Merimbang,# bahwa selarjutnya Pengauget juga rmengejuken saksi si all =a sebagai berikut : Eolas eae osPut No: 1800/Pat .

Bukti PR27 i Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) zots ees . tanggal, 29 Juli 2008, di Meeting Room Segara Village:Hotel, Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar, E Bali (fotocopy sesuai dengait aelnya)' Z~ Menimbang, bahwa dalam perkara i ini Turut Tergugat L Toru Tergugat I,dan Turut Tergugat Ml tidak mengajukan bukti surat eepUnes Saks!

Hakman Novi Direktur : Barlian* Komisaris Utama: Beni Hendrik* Komisaris : GunziryadiDengan Akta RUPS LB ini maka Notaris Mufti Noknman, SH.(Tergugat 1) membuat Akta Hibah Saham yang termaktub dalamAkta Nomor 13 tanggal 27 September 2010 dan Akta HibahSaham yang termaktub dalam Akta Nomor 14 tanggal 27September 2010.c. Tanggal 21 Februari 2011 dibuatkan Akta PernyataanKeputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang isinya adalah AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Bara Mega Quantumyang dibuat sendiri oleh Mufti Nokhman, SH., Notaris di Bengkulu(Tergugat ). Isinya adalah Rapat RUPS LB menyetujui danmengesahkan hibah saham milik PT. Borneo Suktan Miningsebesar 1800 saham (90%) kepada Yuan Rasugi Sang (TergugatIl). Sehingga posisi pemegang saham sebagai berikutHal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2013.

Bara Mega Quantum, tidak pernah melakukan RUPS LB perseroan PT. Bara MegaQuantum sebagaimana tercantum dalam akta dalam AktaNomor 17 tanggal 13 Agustus 2011;* tidak pernah melakukan atau turut serta hadir danmenandatangani dalam RUPS LB sebagaimana tercantumdalam Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang memuatAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT.

Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang memuat AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Bara Mega Quantum,b. Akta hibah saham dengan Akta Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011,c. Akta Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011 yang merubah susunanpengurus PT.

Bara Mega Quantum;Bahwa penerbitan akta tersebut jelas sangat melawan hukum karenaPenggugat Rekonvensi selaku pemilik saham 600 lembar pada PT.Bengkulu Mega Quantum tidak pernah melakukan persetujuan sertamengadakan RUPS LB untuk menghibahkan saham PT. Bengkulu MegaQuantum yang ada pada PT. Bara Mega Quantum.

kegiatan usahanya yang utamasebagaimana dilentukan dalam Anggaran Dasar; RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandungsebagaimana diketahui RUPS dilakukan di kantor Notaris Shella Falianti, SH.di Jakarta ; 11.

Bahwa dalam Angka 10 Gugatan a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwapenerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena RUPS yang dilakukantidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT ; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS ;283.

diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukankegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana sahamPerseroan dicatatkan. (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu

, RUPSdapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jikakeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Tembusan Berita Acara RUPS atau akta Pernyataan Keputusan RUPS, yangmenyetujui pembubaran Perseroan dan pengumuman pembubaran dalam suratkabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangkawaktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir; 2.

;Bahwa Bapak PARA TERGUGAT menyewakan Gudang tersebut kePENGGUGAT dan untuk membayar uang sewanya PENGGUGATuntuk membayar sejumlah uang kepada Bapak PARA TERGUGAT,kemudian Bapak PARA TERGUGAT meminta PENGGUGAT untukmembayar setiap tahun PBBnya;Bahwa Jadi gudang tersebut bukan aset PENGGUGAT ;Bahwa Bapak Dominicus Chandra adalah sebagai Pemegang Sahamsebanyak 30 % ;Bahwa Pada tahun 2006 ada RUPS ;Hal. 14dari 31. Hal. Put.

Foto copy Surat Undangan RUPS PT Kwinto Viratus yang ditujukan KepadaTergugat dan Dra Lisa Ratna Kusnadi Per tanggal 1 september2015,selanjut nya bukti surat tersebut diberitanda T8.;. Foto copy Tanggapan atas somasi /teguran dari Trimurti Law Office pertanggal 4 September 2015 Dari Petrus Paulus Chandra,selanjut nya buktisurat tersebut diberi tanda T9.

;Foto copy Salinan penetapan Pengadilan Jakarta Timur no04/Pdt.P/Rups/2015/PN Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2016,selanjutnya buktisurat tersebut diberi tanda T25.;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKwinto Viratus yang ditujukan Kepada Komisaris Ir. Tekky Iskandar Budisetiadan Direktur Ir. Henry Gunawan karnadi tertanggal 23 Februari2016,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T26.

;Bahwa saksi pernah bicarabicara dengan Bapak PARA TERGUGATmengenai PENGGUGAT ia menyatakan bahwa RUPS tidak pernahdilaksanakan .;Hal. 2idari 31. Hal. Put.

itu selain pelepasan tanggungjawadalam RUPS itukan dibicarakan aset Perusahaan, pendapatan rugilaba, menyetujui atau tidak menyetujui perubahan pengurusan sertapenghapusan hutang ;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus terakhir PT.

Bahwa tidak sahnya RUPS tersebut telah didalilkan sebagaimanadalil terdahulu pada Eksepsi dan Jawaban dan juga adanya SuratSomasi Il Nomor: 0441/S/MSM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010yang ditujukan kepada Penggugat d.r. dan Tergugat II d.k. padaangka 3 menyebutkan Bahwa RUPS PT.

Bahwa atas dasar dailildalil tersebut diatas dapat ditemukan faktabahwa RUPS sebagaimana dituangkan pada Akta Berita Acara RapatNo. 122 tanggal 24 Agustus 2009 dan Akta Berita Acara Rapat No.130 tanggal 26 September 2009 yang mengubah komposisi sahamdan pengurus perseroan adalah RUPS yang secara nyata ditolak 70%(tujun puluh persen) Pemegang Saham yaitu Leonardus Soh(Komisaris Utama) dan Penggugat d.r./Tergugat d.k;16.

/Penggugat d.k. sebagaimana dalam Konpensitelah melakukan tindakan merubah struktur kepengurusan dankomposisi pemegang saham dengan membuat danmelangsungkan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat No. 122 dan 130 sebagaimana dalilgugatannya merupakan RUPS yang ilegal dan tidak sah sertadidasarkan pada Akta Berita Acara Rapat yang tidak sah pula;o Bahwa Tergugat d.r telah sengaja merubah komposisi sahamdengan mengabaikan Rekapitulasi Setoran Saham bertanggal03 Maret 2009;o Bahwa sejak

Bahwa ketika RUPS meminta laporan keuangan dari Termohon Banding , ternyataTermohon Banding tidak dapat memperlihatkannya dan Termohon Banding jugalah yang memutuskan tidak bersedia lagi mencari Akuntan Publik untukmengaudit keuangan perseroan;3. Bahwa apalagi selama Termohon Banding menjabat sebagai Direktur Utamatidak pernah membuat dan memberikan laporan keuangan kepada RUPS maupunKomisaris, sehingga terkesan ada upaya yang sengaja untuk menyembunyikanpenggunaan keuangan perusahaan;4.

Cemara Sport Centre/Penggugat yangkemudian telah diganti berdasar RUPS PT.

UU PT.10.Bahwa PP 45 ini tidak dapat dilaksanakan dalam hal pembelian11kembali saham tidak ada persetujuan RUPS. Pasal 38 ayat 1 UU PT.Padahal PP 45 ini bersifat memaksa..Bahwa PP 45 ini Merugikan Negara.

Bahwa Pasal 8 ayat (4) PP 45/1995 tidak dapat dilaksanakan dalamkondisi pembelian kembali saham sudah lebih dari 10% (sepuluhpersen) atau pembelian kembali saham lebih dari 10% (sepuluhpersen) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Halaman 12 dari 42 halaman.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkantindakan dari Direksi PT BEI yang melakukan pembelian kembalisaham milik Pemohon dengan menggunakan harga nominal,tanpa persetujuan RUPS, tanpa akta pengalihan hak dan tidakmemberikan dividen selama Pemohon memiliki saham PT BEI.2.

Izin pemeriksaan daftar pemegang saham, risalah RUPS danlaporanlaporan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal100 ayat (4) UUPT 2007;.

BEI yang melakukan pembeliankembali saham milik pemohon dengan menggunakan harga nominal tanpapersetujuan RUPS, tanpa kata pengalinan hak dan tidak memberikandeviden selama pemohon memiliki saham di PT.

., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TergugatRekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitanuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung cacat hukum;Menyatakan batal hasil

Feby RubeinHidayat, S.H., Notaris serta Keputusan Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTergugat Rekonvensi berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahanpengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini;Menetapkan dan menunjuk

Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris sertaKeputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C25092 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 29 September 2004 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatasmaupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dari TermohonPeninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran, pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/atau persetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periode berikutnyahingga sampai saat ini, mengandung

Nomor 672 PK/Pdt/2018September 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas maupun hasil RUPS atau RUPSLB berikutnya dariTermohon Peninjauan Kembali berikut pendaftaran pendaftaran,pemberitahuan pemberitahuan, pengesahan pengesahan, dan/ataupersetujuan persetujuan dari pejabat atau instansi terkait pada periodeberikutnya hingga sampai saat ini;6.

Lubuk Bendahara Palma Industri didasarkanpada RUPS PT.Lubuk Bendahara Palma Industri Tanggal 21 September2016, Tanggal 14 Juni 2016, 03 Maret 2016, dan 18 Juni 2015;Berdasarkan hal tersebut diatas perubahan data PT.Lubuk BendaharaPalma Industri didasarkan pada RUPS, sebagaimana diatur Pasal 94 ayat(5) dan (6) Undang Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan,(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian

Lubuk Bendahara PalmaIndustri telah selesai ketika RUPS ditutup, dan TERGUGAT tidak dalamkapasitasnya untuk turut campur dalam RUPS tersebut, karena apa yangdiputuskan dalam RUPS sudah final dan mengikat para pihak, atau dengankata lain objek sengketa diterbitkan tidak dalam rangka mengesahkankeputusan yang sudah diambil dalam RUPS;.

Lubuk Bendahara PalmaIndustri, terhadap gugatan penyelenggaraan RUPS maka seharusnyaditujukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta;7.

,MBA atas RUPS yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi bukanlahmerupakan tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum,karena tindakan Tergugat tidak dalam rangka mengesahkan RUPS yangdilakukan Tergugat Il Inversensi, Tergugat hanya mencatat danmenerima permohonan atas apa apa yang telah dilakukan PemegangSaham Tergugat Il Intervensi ;Halaman 45 dari 84 halaman Putusan No.207/G/2016/PTUNJKT6.

,MBA atas RUPS yang dilakukan oleh Tergugat Il Intervensi bukanlahmerupakan tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, karenatindakan Tergugat tidak dalam rangka mengesahkan RUPS yangdilakukan Tergugat Il Inversensi, Tergugat hanya mencatat dan menerimapermohonan atas apaapa yang telah dilakukan Pemegang SahamTergugat Il Intervensi ;Bahwa masalah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Ic.

RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT.RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksidan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Rajawali Nusantara Indonesia No. SK100/MBU/2012, dalam hal ini diwakilioleh ISMED HASAN PUTRO, sebagai Direktur Utama PT. RajawaliNusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan DenpasarRaya Kav.

Syafiie No. 5 Bukit DuriJakarta Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengajamemakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah olah surat itu asli dantidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian,yang dilakukan dengan cara cara atau uraian perbuatan sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 bertempat di Kantor PT.Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

IDBBio Research Development, dimana dalam RUPS tersebut dibahasmengenai 6 (enam) agenda yang telah disetujui danditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam RUPS tersebut,yaitu:1 Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroanPeningkatan modal dasar perseroan PT. Samyang IDBPeningkatan modal ditempatkan dan modal disetor PT. Samyang IDBPerubahan masa jabatan anggota direksinA FB W WNPerubahan masa jabatan anggota komisaris6 Perubahan susunan pengurus PT.

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,dimana terdakwa menambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati padaRUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianterdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT. Samyang IDB yang telahdiselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2011. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 Ayat (2) KUHP11Il.Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yangpada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmemutuskan : 1 Menyatakan Terdakwa Mr.

Saleh Kurdi selaku pemegang saham 30 % (tiga puluh persen) PT.Rajawali Putra Mandala.Bahwa Terdakwa telah membuat suatu kebijakan baru tanpa didahuluidengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selain itu Terdakwa jugatidak terbuka serta transparan dalam pengelolaan perusahaan sehinggaTerdakwa dalam menjalankan perusahaannya tidak sesuai denganmekanisme atau aturan perusahaan.Hal. 9 dari 22 hal. Put.

PertaminaIndonesia tanpa melalui prosedur perusahaan diantaranya : Tidakmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;> Bahwa alasan perubahan nama perusahaan yang disampaikanTerdakwa kepada saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi selakupemilik saham PT. Rajawali Putra Mandala sebanyak 30 % dikarenakanPT. Rajawali Putra Mandala mengalami kebangkrutan sedangkan padasaat saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi menanyakan perihaltersebut kepada PT.

SalehKurdi berdasarkan RUPS LB tanggal 15 April 2013 dan Akta Notaris TatanRustandi, S.H. M.Kn Nomor 10 dan 11, atas pembelian saham tersebut SaksiRudi Agustinus, S.E. bin M. Saleh Kurdi diangkat menjadi Direktur PT. RajawaliPutra Mandala sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama ;Bahwa dengan pembelian saham 30% tersebut Saksi Rudi Agustinus,S.E. bin M.

RajawaliPutra Mandala tersebut akan diganti akan tetapi pada tanggal 15 April 2013masih membuat RUPS LB di depan Notaris untuk menyetujui penjualan saham30% PT. Rajawali Putra Mandala kepada Saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M.Saleh Kurdi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganhak Saksi Rudi Agustinus, S.E. bin M.

Rajawali PutraMandala bangkrut/pailit adalan tidak dapat dibenarkan, karena untukmenentukan laba rugi perusahaan harus dibuktikan dengan audit akuntansiserta dipertanggungjawabkan dalam RUPS, yang hal ini tidak dilakukan olehTerdakwa dimana pernyataan rugi/bangkrut hanya penilaian dari Terdakwasendiri ;Bahwa alasan lain PT. Rajawali Putra Mandala tidak ada lapangan usahajuga tidak dapat dibenarkan, karena terbukti lapangan usaha perusahaan yangbaru dibentuk yaitu PT.

BPRPerbaungan Hombar Makmur berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur tertanggal 10Januari 2000;3. Bahwa pada 29 April 2012 melalui surat no: 075/Pst/PHM2012, Tergugatmengajukan permohonan calon Direksi baru ke Bank Indonesia cabangMedan;4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2012, melalui surat No. 079/Pst/PHM/2012,Tergugat juga mengajukan permohonan calon Komisaris baru kepadaBank Indonesia cabang Medan;5.

dibuktikan kebenarannya di dalampemeriksaan pokok perkara; Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah ada sejak tahun 1992 sampai dengan tahun2000 sebagai karyawan, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan berwenang mengadili sengketa PemutusanHubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal56 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, dan sengketa Penggugat statusnyasebagai Komisaris diselesaikan dengan RUPS

orang tidak mempunyai kedudukan tertentu, danPenggugat tidak lulus lalu Direksi menjumpai Penggugat menyampaikanbahwa dia tidak lulus maka tidak bisa lagi bekerja di BPR, hakhak nyatidak diketahui akan diberikan atau tidak, sedangkan pemberhentianPenggugat dinyatakan secara lisan ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat yang menyatakan lulus dantidak lulus ;Bahwa saksi menerangkan waktu Penggugat kalah dari fit and proper testada dibicarakan tentang hak hak dari Penggugat dari ditawarkan dandalam RUPS

ada juga dibicarakan ;Dalam RUPS dibicarakan 16 x Gaji, tetapi Penggugat tidak menerima danyang menawarkann adalah Direktur Utama;Sutrasno (Saksi T2) :Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 1992 Penggugat sudah bekerja diPT.

BPR Perbaungan Hombar Makmur ; Bahwa saksi menerangkan hakhak Penggugat pernah di bahas di RUPSsebanyak Rp 2.500.000, namun dasar peraturannya yang tidakdiketahuinya, Penggugat tidak menerimanya karena tidak cocok menurutPenggugat pada saat itu saksi yang memberikannya ; Bahwa saksi menerangkan pada RUPS tahun 2012 dibicarakanmengenai jasa Penggugat ditawarkan 16 X gaji, saksi tidak mengetahuihal itu, dan setelah itu ada lagi RUPS ; Bahwa saksi menerangkan Penggugat kerja rangkap, selain Komisarispada

Indo Veneer Utama, hal permohonanPengadaan Rapat ;2 (dua) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT.Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa; 1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008

Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT. Indo Veneer dan PT..Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa ; Hal 23 dari 52 hal Put.

Indo Veneer Utama,berisi menanggapi Surat Terdakwa I Agus Sutanto tanggal Agustus 2008mengenai keabsahan Ari Sutanto selaku Direktur PT.Indo Veneer Utama,bahwa bertindak atas nama RUPS tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Pasal 1235Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama selaku Direktur berhak mewakiliPerseroan dan menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan perseroan.

Indo Veneer Utama No. 003/VU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati danTerdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas namaPT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama; 1 (satu) lembar Surat PT.

Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB dan Prosedur PengurusanPerpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2 ;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar No.600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal permohonan ;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama No. 007.

Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan UndangUndang PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 64, 68, 69 yang bunyinya:Pasal 64;1 RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroanmelakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam AnggaranDasar;2 Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayahNegara Indonesia;Pasal 68;1 Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham;Hal. 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014Dalam

halhal tertentu. yang ditetapkan dalam anggaran dasarpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh komisaris;Pasal 69;Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan;Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat;Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian;Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS

tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan hari RUPS diadakan;Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPSdihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan haksuara yang sah dan disetujui dengan suara bulat;Tidak adanya surat undangan/panggilan para

Pasal 91 dan Pasal 92 ayat(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula terhadapkomisaris;Pasal 92;1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS ataukomisaris dengan menyebutkan alasannya;2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan;3 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya;4 Dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS;5 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;6 RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota direksi yang bersangkutan;7 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPSsebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebutbatal;e Perihal tentang kepemilikan saham atas nama Gunawan

KTE untukmenghadiri RUPS PT. KPC.17.Surat tanggal 24 April 2006, No. 025/A3/KTE/04/06, Dirut PT.KTE menyampaikan kepada Dirut PT. KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranya rencana penjualan 5 %saham PT. KTE.18.Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepadaDireksi PT. KTE Npo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS LuarBiasa PT. KPC termasuk rencana penjualan saham 5 % milik PT.KTE.19.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT.

KTE (Keputusan ParaPemegang Saham),tanggal 24 November 2009 ;RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporan keuangan PT. KTE,RUPS setuju, salah satunya untuk Rencana PT. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutim sebesar Rp. 50milyar dari keuntungan perusahaan tahun 2008 ;Laporan Auditor Independen Kantor akuntan Publik Purwantana,Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Yaoung), Keuangan PT.

KPC tentang tambahanAgenda Pembahsan RUPS, diantaranyarencana penjualan 5% saham PT. KTE.Surat tanggal 26 April 2006, surat DirekturPT. KPC kepada Direksi PT. KTE Noo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar BiasaPT. KPC termasuk rencana penjualan saham5 % milik PT. KTE.Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPSPT. KTE, hasil RUPS mengangkat AnungNugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut dan Direktur PT.

KTE tanggal 26Oktober 2009;e Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT.KTE (Keputusan Para PemegangSaham),tanggal 24 November 2009 ;e RUPS PT. KTE 57 Januari 2010, laporankeuangan PT. KTE, RUPS setuju, salahsatunya untuk Rencana PI. KTEmemberikan pinjaman kepada Pemkab Kutimsebesar Rp. 50 milyar dari keuntunganperusahaan tahun 2008 ;e Laporan Auditor Independen Kantor akuntanPublik Purwantana, Sarwoko & Sandjaja(Ernst & Yaoung), Keuangan PT.

.; ~e Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, yang berbunyi:1 Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan2 Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan: Hal 7.

) Tahunan dan RUPS LuarBiasa PT Indotruba Tengah tanggal 10 Mei 2013 (sebagai pelaksanaan dariPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.tanggal 12 Desember 2012), yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PTIndotruba Tengah, yaitu: PT Mulia Agro Persada (50%); PT Anugerah SumberMakmur (25%); dan PT Minamas Gemilang (25%), terkemuka bahwa tidaktercapainya keputusankeputusan yang tertuang dalam agenda RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa PT Indotruba Tengah karena PT Anugerah

Indotruba Tengah secara jelas mengaturbahwa organ perseroan yang disyaratkan persetujuannya untuk pemindahan hak atassaham adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan demikian, penerapanketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang PT seharusnya adalah dengana pemegang saham yang akan menjual sahamnya menyampaikan permohonanpersetujuan dalam suatu RUPS untuk menyetujui rencana penjualan sahamnya;b jika RUPS tidak memberikan persetujuan dalam waktu 90 (sembilan puluh) harisejak tanggal RUPS tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndang PT,RUPS dianggap menyetujui rencana penjualan saham oleh pemegang sahamtersebut.

dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS= Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan :Hal 179, Putusan no.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PSTa.

Setya Sarana Makmur yang didirikan olehPenggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatuperbuatan hukum; Bahwa saksi mengetahui rapat unum pemegang saham PTSetya Sarana Makmur karena saksi bersama denganpenggugat dan Tergugat ada menantangani berita acara danjuga daftar hadir;Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pat.G/2018/PN Tbt Bahwa sebelumnya RUPS dilaksanakan Penggugat pernahdatang sendiri berjumpa dengan Tergugat II untukmembicarakan perubahan kepemilikan saham; Bahwa tugas

Tergugat II dan saksi yaitumenyiapkan daftarhadir yang kemudian membacakan hasil RUPS danmenandatagankan kepada semua yang hadir; Bahwa sebelum ditandatangani semua dokumen wajibdibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu; Bahwa pada saat dibacakan dan kemudian ditandatanganitidak ada pihak yang keberatan; Bahwa PT Setya Sarana Makmur didirikan dengan tujuaningin membangun perumahan subsidi bukan untuk perumahankomersial sebagaimana perumahan Cemara Indah Resdience; Bahwa saski mengatahui penjualan

ini dan/atau anggaran dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal91 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas mengatur tentang Pengertian dan Kedudukan RUPS,Kewenangan RUPS, tempat Penyelenggaraan RUPS, Hak Bersuara danPengambilan RUPS, Bentuk RUPS, dan Kuorum dalam RUPS sertaPengambilan Keputusan Dalam RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasyaitu:1) Pemindahan

SetyaSarana Makmur dengan akta pendirian Nomor: 25 tertanggal 5 Februari2018 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia sesuai dengan Keputusannya tertanggal 10 Februari2018 dengan Nomor: AHU0007228.AH.01.TAHUN 2018 bahwa dalamberita acara RUPS tersebut di hadiri oleh pemegang saham sebanyak Rp.125 (Seratus dua puluh lima) Lembar saham yang dimiliki oleh PT.

SetyaSarana Makmur dengan demikian seluruh pemegang saham telah hadir,bahwa dalam Rapat RUPS tersebut telah disepakati untuk melakukanPerubahan Domisi/Alamat Kedudukan Perseroan, Penjualan Pengalihanhak atas saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan TerbatasSetya Sarana Makmur;Menimbang, bahwa dari Berita Acara RUPS PT. Setya SaranaMakmur Nomor: 202 tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut di sepakati halhal sebagai berikut:1.

JatimMarga Utama tanpa persetujuaan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp.33.000.000.000,tersebut di bank Jatim Surabaya ; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biayaoperasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada terdakwa SUPRIATNAselaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanoa persetujuan DPRD PropinsiJawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwaSUPRIATNA selaku Direktur Utama PT.

Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSOselaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan /meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunaimaupun transfer bank kepada terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur UtamaPT.Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ; 4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT.

JMU sejak 1112011 ; Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal 1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ; 22200 sen nnn nnn nnn Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002sampai 2011/serahterima ; 0 20520 22 220 PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal 162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011 koreksipengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto, tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ; Hal 16 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU kepada Terdakwa tanpa persetujuan pemegang saham dan tidakHal 76 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.pernah diminta persetujuannya di RUPS. Dengan demikian uang yang diterima olehTerdakwa adalah uang yang dikeluarkan dari PT.

Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam peralihan dan/atau akusisi PT.Pandji Griya Borneo untuk membuat, menghadirkan dan mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang disetujui oleh seluruh Direksi PT. Pandji Griya Borneoyang dibuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS) yang akandibuat oleh PIHAK PERTAMA di hadapan NOTARIS selambatlambatnya 60 ( EnamPuluh hari ) atau 2 (Dua) Bulan, setelah Perjanjian Damai ini dimuat dan diputus dalamputusan pengadilan;5.

Bahwa tidak ada hubungan nya uang yang Rp.2.900.000.000 (dua milyarsembilan ratus juta rupiah) atau pun Rp. 930.000.000 (Sembilan ratus tiga puluhJuta rupiah) itu dengan uang yang Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyarrupiah) ; Bahwa RUPS sesudah berita ini, karena berita itu tahun 2016 dan kami setiaptahun mengadakan RUPS, berita dulu muncul baru setelah itu RUPS; Bahwa sebelum adanya perkara ini Sudah ada perkara Saksi korban denganTerdakwa namun Terdakwa lupa berapa banyak perkara karena perkara

; Bahwa dari banyaknya perkara perkara yang sudah ada, yang bersangkutpaut dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa dalam perkarapidana; Bahwa Saksi tidak pernah membayar hak Terdakwa dari tahun 2008 sampaidengan sekarang ; Bahwa haknya tidak ada dibayarkan namun Saksi merasa tidak adahubungannya dengan perkara tersebut ; Bahwa berita tersebut muncul tahun 2016 setelan ada RUPS berita tentangRp. 35 M tersebut ada dahulu baru diadakanlah RUPS ; Bahwa RUPS dilaksanakan tiap tahun; Bahwa

bukan Saksiyang menjual tidak ada hak Saksi menjual saham Terdakwa ; Saksi tidak pernah tahu ada kesepakatan antara Terdakwa dengan yang maumembeli saham akan membeli saham plus membayar ganti kerugian terdakwaatas semua perkara perkara yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi; Bahwa sewaktu RUPS jadi semua pemegang saham hadir di situ tapi tidakada angkaangka Rp. 35.000.000.000, (tiga puluh lima milyar); Saksi tidak tahu mengapa tidak terjadi penjualan saham atas nama Terdakwa Bahwa Saksi tidak

yang Terdakwa hadiri sendiriSaksi meminta ganti rugi 35 Milyar dengan ketentuan semua perkara selesai ; Bahwa Saksi lupa pada saat saat RUPS ada notaris, Saksi lupa apakah adadicatat oleh Notaris kalau Terdakwa akan menjual Semua saham Terdakwa dengan35 Milyar ; Bahwa Saksi lupa apakah pernah di putuskan dalam RUPS ada jual belisaham Terdakwa sebagai pihak yang membeli atau Saksi sebagai pihak penjual,Terdakwa menjual ke PT, kapan pertama kali hal tersebut muncul Saksi lupakarena sudah lama sekali

; Bahwa Saksi ini merasa benar atau merasa legal kedudukannya di PTsebagai komisaris menurut UUD PT karena kami di pilih oleh semua peserta RUPSseluruh pemegang saham legal nya Saksi rasa disitu; Bahwa RUPS diselenggarakan oleh Pengurus PT ; Bahwa setiap tahun ada LPJ dalam RUPS; Bahwa Saksi lupa apa isi manajemen leter dari para auditor tentangpertanggungjawaban keuangan ; Bahwa Saksi lupa apa pendapat para auditor tentang manajemen leterlaporan keuangan PT HIA yang terakhir kali ; Bahwa Saksi