Ditemukan 1516 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-11-2007 — Putus : 23-09-2008 — Upload : 08-10-2012
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
Tanggal 23 September 2008 — penggugat melawan tergugat
14071046
  • Waktu itu adalah pada saatkehamilan anak pertama Penggugat dan Tergugat.Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tidak berpuasa pada bulan ramadhan, akan tetapi saksitidak mengetahui tentang siklus haid Penggugat.Bahwa saksi melihat anakanak mengaji dan salat berjamah bersama Tergugat.Bahwa pada waktu tinggal di Bintaro, Penggugat pernah minta cerai kepada Tergugat karenacuriga Tergugat telah selingkuh.Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menamparTergugat, Tergugat
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN RANAI Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
NGUYEN DANG PHUNG
7543
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
17850
  • Likotama harumyang mengerjakan proyek tersebut.e BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisiKredit Modal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baikdalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerjaperusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknyaadalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannyadilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan(underlying transaction)
    Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredityang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayaimodal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukanatas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlyingtransaction).
    Bank DKI, dalam pemberian kredit berdasarkan BukuPedoman Perusahaan (BPP) Kredit Nomor : 425 tanggal 30 Desember2010, sedangkan untuk ketentuan eksternal dari Bank Indonesia, antaralain Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Surat Edaran BankIndonesia; Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja adalah kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
    Dengan Standing Instruction yang disetujui oleh PemilikProyek.Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Kredit dapat diajukan oleh :1. Perusahaan swasta atau perorangan.2. Lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD3. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta4. Perusahaan Multi Nasional5.
    Dan terdakwa Hendri Kartika Andri adalahAccount Manager dalam Grup Komersil dan Korporasi, tugas yangbersangkutan adalah menerima permohonan kredit, memverifikasikelengkapan data, peninjauan lapangan meneliti keabsahan data,menganalisa dan mengajukan usulan kredit dan monitoring.Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yangdiberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalamsatu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.Bahwa PT.
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.SENOPATI, S.H.
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Ly Huu Kiet
16458
  • Majelis Hakim tersebutHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.SusPrk/2019/PN Randi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSURMELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 21-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Son
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pemohon:
RUDY Alias RUDY SIA
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
171129
  • Dosen Lektor Kepala 01 Agustus sampai dengan sekarang di IPDNJatinagor Sumendang;Dan sata telah menulis Karya ilmiah 19 Buku dan beberapa jurnal(Sampaikan brosur). bahwa Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan siklusperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeriksaan danpertanggungjawaban. halaman 40 dari 58 Putusan nomor 1/Pra.Pid/2019/PN.SON bahwa Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh BPK danAPIP yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, IspektoratPropinsi
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
5624080 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Produkproduk tersebut dijualberdasarkan permintaan yang tersedia dan harga pasar terbaik yangtersedia pada saat itu;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa kerugian yang dialamipada Tahun 2009 adalah bersifat sementara (merupakan siklus ekonomiyang normal), dan kerugian ini lebih disebabkan oleh kondisi ekonomisecara umum pada tahun 2009.
Register : 01-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1639/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat vs Tergugat
124
  • Tgl. 18052017tiap bulan pada 2 minggu terakhir Penggugat Konvensi selalu dalamkeadaan menstruasi (siklus 12 hari menstruasi) dan tidak mungkinmelakukan hal tersebut.
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.Ade Suganda, SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRAN MINH HIEN
7269
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Putus : 17-06-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1453/PID.B/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 17 Juni 2013 — terdakwa I: Pandapotan Lubis dan terdakwa II: Joki Simbolon
11639
  • Ahli Narliswandi Piliang, di bawah sumpah memberi pendapat :Bahwa saya diminta sebagai ahli dalam perkara terdakwa karenadisertasi saya tentang komunikasi massa;Bahwa menurut pendapat saya terhadap barang bukti selebarandalam perkara ini berisi hal atau Keadaan yang sebenarnya sehinggatidak bersifat rasis;Bahwa di masyarakat ada siklus sepuluh tahunan yang menggunakankata rasis sebagai tameng untuk menutupi keadaan yang sebenarnya;Bahwa terdakwa tidak seharusnya diajukan sebagai terdakwa hanyakarena
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2017 — - ELVY CHURIATUN, (PNGGUGAT) - Negara Republik Indonesia cq Panglima TNI (TERGUGAT I) - Dr. Eko Wahyudi, Sp.an. Mayor Laut (TERGUGAT II)
8026
  • saat tersebut yang sedangdikerjakan TergugatlIl sebagai dokter anastesi adalah sedangmelakukan operasi di kamar operasi yang bersebelahan dengan ruangICU tempat almarhum ibu Paini dirawat, dimana pada saat itu keadaanalmarhum semakin memburuk kemudian perawat langsung melakukanbantuan napas melalui alat ambu bag dan meraba nadi karotis ternyatasudah tidak teraba dan melihat monitor EKG, denyut jantung sudahtidak ada, grafik lurus pada jam 12.30 Wib perawat melakukan RJP(resusitasi jantung Paru) 2 siklus
Register : 24-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 56/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DAVID JOHNIE. SH
Terdakwa:
Tran Do
4328
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya
Register : 27-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.ARI SUPANDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Van Quan
123119
  • persidangan,keterangan Terdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PA WAINGAPU Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.WGP
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12627
  • No 6/Pdt.G/2021/PA.WGPadalah tiga kali quru (tiga kali haid), maka perhitungan siklus haid wanitanormal dapat dikonversikan dalam hitungan bulan guna mempermudahperhitungan waktu, sehingga dapat dinyatakan masa haid Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi adalah tiga bulan;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaiguru Pegawai Negeri Sipil (PNS) gol.
Register : 05-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.AFRINALDI, SH
2.Imam MS Sidabutar, S.H., M.H.
3.REZI DHARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Van Bay
14976
  • UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN :Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
263148
  • Halaman 39 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pst10.11.12.Proyeksi usaha 1 (Satu) tahun kedepan (untuk pengajuan penjaminan lineplafond).Cash to cash cycle (siklus cash flow).Surat rekanan (apabila ada).Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran 3).Dokumen lainnya (apabila diperlukan).Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menyalahi ketentuanyang diatur dalam Surat Keputusan Direksi
    Track record pengalaman terjamin dalam bidang usaha dan proyeksipenjualan4 Cash to cash cycle (siklus cash flow)5 Surat rekanan (data / dokumen) dari perusahaan AAA Capital6. Hasil BI Checking terjamin7 Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran 3)8 Dokumen lainnya termasuk L/C Sight yang diterbitkan oleh PT. BRICabang Kramat Raya; Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor:0422171000054 Tanggal 3 Agustus 2012; Surat dari PT.
    Cash to cash cycle (siklus cash flow) ;i. Surat rekanan apabila ada ;j. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham);k. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran3) ;.
    BNI) ;f) Track record pengalaman terjamin dalam bidang usaha dan proyeksipenjualan.g) Proyeksi usaha satu tahun kedepan (untuk pengajuan penjaminanline plafond) ;h) Cash to cash cycle (siklus cash flow) (terhadap dokumen tersebuttidak pernah ada, hanya saksi tetap melakukan assessment)i) Surat rekanan apabila ada (dokumennya berupa Letter OfAppointment dari Celler Resources Limited, Tanggal 8 Desember2011) ;j) Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham) ; Halaman
    MPP sifatnya case by case artinya tujuan penjaminannyahanya untuk melakukan satu pekerjaan atau satu proyek dalamwaktu yang telah ditentukan ).h) cash to cash cycle (siklus cash flow) ;( terhadap dokumentersebut tidak pernah ada pada saat dilakukan verifikasi,padahal seharusnya dipenuhi dalam permohonan penjaminanPT. MPP ).Surat rekanan (apabila ada) ;(terhadap dokumen tersebut tidakdiperlukan, dikarenakan menurut saksi PT. MPP tidak memilikirekanan dan data / dokumen PT.
Register : 15-08-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN RANAI Nomor 41/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 29 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
LE NGOC TAI
6936
  • Unsur melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya
Register : 06-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Thanh Nhat
10353
  • persidangan,keterangan Terdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKANMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 06-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN RANAI Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Bui Thanh Son
16269
  • persidangan,keterangan Terdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKANMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
DAVID ULAN EKO Alias DAVID
37662
  • NomorHalaman 73 dari 119 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan PerusakanHutan, dapat menimbulkan kerugian negara, yakni kerugian terhadapnilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan dari pengatur gangguan,pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi dansedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien, pengelolaanlimbah, penyerbukan (polination), pengontrol biologi, refugia, produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi
    ini tidak diketahui karena tidak tersedia daftarharga pasar yang dikeluarkan lembaga berwenang, diduga transaksiperdagangan kayu sonokeling yang terjadi di Kota Kefamenanu adalahbersifat ilegal atau dibawah tangan, sedangkan hasil perhitungankerugian terhadap nilai jasa dan fungsi ekosistem kawasan hutan darisetiap pohon yang ditebang yakni pengatur udara, pengatur iklim mikro,pengantur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjagaerosi dan sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
15668
  • Dari fakta demikian dapat dikemukakanbeberapa analisis sebagai berikut:1) Bahwa dalam siklus penyelenggaran Pemerintahan danpelayanan publik, Kepala Daerah termasuk Gubernurberwenang untuk melakukan pembinaan serta evaluasiterhadap struktur penyelenggaraan pemerintahan termasukdidalamnya melakukan pergantian dan pengangkatan pejabatHalaman 19 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNdi Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengankebutuhan yang diperlukan;Bahwa kewenangan untuk melakukan
    Bahwa meskipun demikian untuk menjamin siklus pelayananbirokrasi dan pemerintahan, ketentuan Pasal 71 ayat (2)memberikan pengecualian baik berupa syarat maupun keadaanyuridis tertentu yakni adanya persetujuan tertulis dari Menteri sertapergantian tersebut hanya dimungkinkan untuk pengisian jabatanyang kosong serta pengisian jabatan kosong dilakukan denganmekanisme penunjukan Pelaksana Tugas.