Istaka Karya (Persero) sebagai perusahaan milik Negara, yaitumodal dan sahamnya 100% milik Negara, dalam menyelesaikan masalah utangpiutang seharusnya Judex Juris tidak mempergunakan mekanisme kepailitansaja tapi juga harus memperhatikan aturan lainnya yang menyangkut BUMNseperti UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UndangUndangPembendaharaan Negara dan UndangUndang tentang Keuangan Negara,mengingat Pemohon Peninjauan Kembali faktanya

Istaka Karya (Persero) pada dasarnya tidak terbagi atassaham oleh karena seluruh sahamnya adalah milik Negara Republik IndonesiaHal. 9 dari 30 hal. Put. No.142 PK/Pdt.Sus/20111010qq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan selain itu pemegangsaham PT. Istaka Karya adalah tunggal Negara Republik Indoensia qq.Kementerian BUMN, meskipun PT.

Istaka Karya (Persero) BUMN yangberbentuk persero ;Bahwa menurut peraturan undangundang Perseroan Terbatas, Negara dapatmemiliki 100 persen saham persero, sebagaimana pengaturannya secara tegasterdapat pada pasal 7 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang mengaturbahwa 100% saham persero (BUMN berbentuk Perseroan Terbatas) dapatdimiliki oleh Negara, oleh karena itu menurut Pemohon Peninjauan KembaliBadan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara yangjuga seluruh modalnya berasal dari

Istaka Karya (Persero) memenuhiklasifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya adalah milik Negara,yang seluruh permodalannya juga berasal dari Negara, sehinggasahamnya tidak terbagi ;b Bahwa selain itu masih adanya kerancuan dalam menafsirkan kekayaanNegara yang dipisahkan, apakah tetap milik Negara atau BUMN, terkaitdengan kewenangan dalam mempailitkan suatu BUMN dan FatwaMahkamah Agung R.I. No.

Istaka Karya(Persero), yaitu seluruh sahamnya 100% adalah milik Negara, yangseluruh permodalannya juga 100 % berasal dari Negara serta PemegangSaham Perseroan hingga saat ini adalah hanya Negara RepublikIndonesia qq. Kementerian BUMN yang berarti pemegang sahamperseroan tunggal serta melihat pada meluasnya dampak yang adamenyangkut kerugian proyekproyek Negara, maka menurut hematPemohon Peninjauan Kembali permohonan pailit terhadap PT.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuk secara proporsional sesuai dengan sahamnya di PT. TSUM dan atau siapa saja yang nantinya menjadi pemegang saham PT. TSUM, untuk membayarkan Gaji Penggugat sejak dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Mei 2014, yakni sebesar: 43 bulan X Rp. 12.000.000,- (gaji pokok sebagai Direktur PT. TSUM) = Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah);4.

tersebut adalah bersifat melawan hukum, yangmerugikan Penggugat, baik secara materil, maupun secaralimateril;Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka bersama iniPenggugat hendak menggugat Tergugat , Tergugat V dan Tergugat VIuntuk membayar kerugian Materil dan limateril kepada Penggugat, denganperincian:21.1 Kerugian Materiil: Penggugat meminta pemegang saham PT.TSUM, yakni Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V dantergugat VI untuk secara proporsional sesuai dengan sahamnya

MAJELIS HAKIMYANG MULIA CQ PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, YANGMEMERIKSA, MENGADILI, MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSPERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :Primair:1.2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V danTergugat VI telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuksecara proporsional sesuai dengan sahamnya

TSUMperiode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang lalu, yang mana PT.TSUM selalu memperoleh keuntungan yang baik dan memberikan devidenkepada para pemegang sahamnya;Bahwa benar, berdasarkan Laporan Keuangan cq. Neraca Keuangan PT.TSUM untuk Tahun buku 31 Desember 2005, terlinat bahwa Laba yangdiperoleh oleh PT. TSUM adalah sebesar Rp. 2.049.221.099 (dua miliarempat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluhsembilan rupiah). Laporan Keuangan cq.

pengurus baru pada tahun 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Petitum Gugatan Penggugat butir 2, Menyatakan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat butir 3, memohonuntuk Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuk secaraproporsional sesuai dengan sahamnya

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuksecara proporsional sesuai dengan sahamnya di PT. TSUM dan atausiapa saja yang nantinya menjadi pemegang saham PT. TSUM, untukmembayarkan Gaji Penggugat sejak dari bulan November 2009 sampaidengan bulan Mei 2014, yakni sebesar: 43 bulan X Rp. 12.000.000, (gajipokok sebagai Direktur PT. TSUM) = Rp. 516.000.000, (lima ratus enambelas juta rupiah);4.

Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan LeoChandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini,merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan parapemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan caracara yang tidakbaik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan.

Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan LeoChandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini,merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan parapemegang sahamnya, terlebin dilakukan dengan caracara yangtidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan.

Ratatex bukan para pemegang sahamnya,sebab pendapatan suatu perusahaan terbatas/P.T. tidak biasa dianggapsebagai pendapatan para pemegang saham;Bahwa tidak benar kalau seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilanatau melaporkan seseorang kepada pihak yang berwajib dikatakan melakukanperbuatan melawan hukum, malah sebaliknya menggugat atau melaporkanseseorang kepada yang berwajib merupakan upaya hukum yang sah dandibenarkan serta merupakan hak asasi setiap orang;Bahwa gugatan Penggugaterror in persona

Ratatex memiliki harta kekayaan(aset/pendapatan) yang terpisah dari harta kekayaan/pendapatan parapemegang sahamnya. Aset/pendapatan PT. Ratatex, bukan merupakanaset/pendapatan para pemegang sahamnya, meskipun para PemohonKasasi sebagai pemegang saham berkepentingan atas terjualnya aset PT.Hal. 9 dari 12 hal. Put.

SBB dikembalikankepada Penggugat yang mana ditegaskan dalam petitum gugatan angka5 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikansahamnya sebesar 10 % (Sepuluh persen) dengan membayar sebesarUSD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Ameriksa Serikat) atau setara Rp.Rp. 5.973.800.000,00 (lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga jutadelapan ratus ribu Rupiah);Bahwa Penggugat menyatakan meminta agar sahamnya sebesar 10 %atau sebanyak 4000 (empat ribu) lembar saham senilai USD 400.000(empat

ratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp.5.973.800.000,00 (lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga jutadelapan ratus ribu Rupiah) saham dikembalikan oleh Tergugat yangdapat diartikan bahwa Penggugat meminta sahamnya dibeli olehTergugat;Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 549/Padt.G/2020/PN Sgrb.

SBB;Bahwa tidak ada aturan hukum khususnya UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa pengunduran diriseorang direktur yang sekaligus pemegang saham dalam perseroandengan serta merta juga dengan kewajiban membeli ataumengembalikan saham milik direktur yang juga pemegang sahamtersebut; bahwa jika ingin menjual sahamnya ia dapat menawarkankepada pemegang saham lain untuk membeli atau menawarkan kepadapihak ketiga lainnya di luar perseroan termasuk menawarkan kepadaPerseroan

SBB;Bahwa tidak ada dasar hukum yang bisa mengakomodir pengunduran diriPenggugat sebagai Direktur Perseroan yang disertai dengan permintaanpengembalian saham milik Penggugat kewajiban dari Para Tergugat untukmembeli atau mengembalikan saham milik Pen; Bahwa Tergugat tidakpernah menahan ataupun meminjam 10 % saham tersebut sehinggaPenggugat meminta Tergugat mengembalikan sahamnya, bahwa yangdimungkinkan secara peraturan perundangundangan adalah Penggugatmenjual sahamnya dan untuk itupun sesuai aturan

tersebut ditolak olehPenggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada dasar hukumyang bisa mengakomodir pengunduran diri Penggugat sebagai DirekturPerseroan dengan serta merta disertai dengan permintaan pengembaliansaham milik Penggugat ataupun kewajiban dari Tergugat untuk membeli ataumengembalikan saham milik Penggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai akta pendirianperseroan, tindakan atau perbuatan hukum yang sepatutnya dilakukan olehPenggugat apabila ingin mencairkan sahamnya

rapat Direksi sehingga mencederaiprinsip kolektif kolegial dan oleh karenanya penandatanganan tersebuttidak sah ;Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan TurutTergugat IV tidak ikut menandatangani Perjanjian Put and Call OptionAgreement dengan Qualcom Incorporated dan KT Freetel Co, Ltd tanggal 9Juni 2006 menggantikan Put and Call Option Agreement tanggal 14November 2003 ;Bahwa dengan menjadi saham biasa maka hak KT Freetel Co, Ltd danQualcom Incorporated untuk menjual sahamnya

Mobile 8Telecom sudah dijual pada pihak lain ;Bahwa tidak adanya batas waktu hak KT Freetel Co, Ltd dan QualcomIncorporated untuk menjual sahamnya pada PT.

Sel.20.21.22.23.24.25.26.Bahwa tidak adanya batas waktu hak KT Freetel Co, Ltd dan QualcomIncorporated untuk menjual sahamnya pada PT. Mobile 8 Telecom kepadaTurut Tergugat V juga tidak logis dalam konteks praktek bisnis karenasituasi dan kondisi tentu terus berubah dalam kurun waktu tertentu;Bahwa tidak adanya batas waktu hak KT Freetel Co,Ltd dan QualcomIncorporated untuk menjual sahamnya pada PT.

(1) UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8Tahun 1995 Pasar Modal dan Anggaran Dasar Turut Tergugat V Pasal 12ayat 3 yang mensyaratkan dibutunkannya persetujuaan Dewan Komisarisuntuk melakukan penandatangan perjanjian tanggal 9 Juni 2006;Bahwa perbuatan Tergugat menandatangani Perjanjian Put and Call OptionAgreement 9 Juni 2006 bertentangan dengan azas kepastian hukumkarena tidak adanya batas waktu hak KT Freetel Co, Ltd dan QualcomIncorporated untuk menjual sahamnya

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMKARENA TERGUGAT I MENGALIHKAN SELURUH SAHAMNYA DIHal 7 dari 47 Hal Putusan No. 669/Pat.G/2015/PN. Jkt. SelTERGUGAT Ill KEPADA TERGUGAT II TANPA HAK DAN WEWENANGSEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT.17.

Patut diduga bahwa Tergugat Il sengaja menerimapengalihan ini dari Tergugat , yang masih memiliki hubungankeluarga, untuk mengalihkan sahamnya agar Para Penggugat tidakmendapat kepentingannyaMunir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan MelawanHukum: Pendekatan Kontemporer halaman 11 menyatakan bahwa:Bukti PP 20..unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a. Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlakub.

Hal inijelas merupakan perbuatan melawan ketentuan hukum yang berlakudi Indonesia.Lebih lanjut, Tergugat IV mengetahui bahwa Tergugat sudah tidakmemiliki hak dan kewenangan atasTergugat Ill sehingga Tergugat Illtidak dapat mengalihkan sahamnya di Tergugat VV kepada Tergugatll namun Tergugat IM dengan sengaja dan melawan hukummenyetujui dan melancarkan proses pengalihan hak atas sahamtersebut. Unsur kesengajaan dan melawan hukum Tergugat WV iniHal 14 dari 47 Hal Putusan No. 669/Pat.G/2015/PN.

To & Co. dalam keterangan tertulisnya tertanggal 29 September2015 halaman 8 dan 9 pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkaninstruksi Para Penggugat beliau memiliki kepercayaan yang kuatbahwa pengalihan saham Tergugat di Tergugat Ill kepada Tergugatll dilakukan setelah Tergugat mengalihkan sahamnya kepadaPenggugat Il dan dibuat untuk menghilangkan kepentingan ParaPenggugat atas Tambang Batubara. Hal ini didasari oleh beberapahal sebagai berikut:a.

Hal inijelas merupakan perbuatan melawan ketentuan hukum yang berlakudi Indonesia.Bahwa lebih lanjut, Tergugat IV mengetahui bahwa Tergugat sudahtidak memiliki hak dan kewenangan atas Tergugat Ill sehinggaTergugat Ill tidak dapat mengalihkan sahamnya di Tergugat IVkepada Tergugat Il, namun Tergugat IV dengan sengaja danHal 37 dari 47 Hal Putusan No. 669/Pat.G/2015/PN. Jkt. Selmelawan hukum menyetujui dan melancarkan proses pengalihan hakatas saham tersebut.

PstAlam Sejahtera yang secara jelas dan tegas menyatakan : *pemegang sahamyang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebihdahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkanharga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksisecara tertulis tentang penawaran tersebut.

Penggugat keberatan dan menyatakan jualbeli tersebut melawan hukum karena 2 (dua) alasan, yaitu : (1) Tergugat Iltidak ada / tidak pernah menawarkan terlebin dahulu penjualan sahamnyakepada para pemegang saham perseroan lainnya khususnya Penggugat danTergugat Ill Tapi Tergugat II langsung menjual sahamnya kepada Tergugat dan (2) Pemindahan Hak katas Saham antara Tergugat dan Tergugat IItidak pernah didaftarkan tegasnya dilaporkan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

PstBahwa UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat peristiwapenjualan saham milik Tergugat Il kepada Tergugat pada tahun 2005 ituadalah UndangUndang No. 1 Tahun 1995, hal manaundangundang tersebuttidak mewajibkan / mengadakan keharusan bagi pemegang saham yang maumenjual sahamnya untuk menawarkan terlebin dahulu kepada pemegangsaham lainnya.

Bahwa tidak benar dalil poin 9, 10, 11 dan 13 Gugatan Penggugatyang pada pokoknya menyatakanbahwa penjualan saham milikTergugat II kepada Tergugat pada tahun 2005 itu melawan hukum ;Bahwa 2 (dua) alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait denganpernyataannya tersebut, yaitu : 1) Tergugat II tidak ada / tidak pernahmenawarkan terlebih dahulu penjualan sahamnya kepada para pemegangsaham perseroan lainnya khususnya Penggugat dan Tergugat Ill TapiTergugat Il langsung menjual sahamnya kepada Tergugat

HADIAN RAMADHAN (Tergugat I) dengan kepemilikan modal atausaham sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), dengannilai per lembar saham sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), sehinggapemilikan sahamnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) lembar atau setaraf dengan 30 % ;5.2.

DHEDI ARISTIANTO ( Penggugat ) dengan kepemilikan modal atausaham sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), dengannilai per lembar saham sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), sehinggapemilikan sahamnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) lembar atau setaraf dengan 30%, dan ;5.3.HANNY SUSANTTYO ( Turut Tergugat ) dengan kepemilikanHal 4 dari 9 halaman Put.N0.8/Pdt/2013/PT.Smgmodal atau saham sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah),dengan nilai per lembar saham sebesar Rp.1.000

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuk secara proporsional sesuai dengan sahamnya di PT. TSUM dan atau siapa saja yang nantinya menjadi pemegang saham PT. TSUM, untuk membayarkan Gaji Penggugat sejak dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Mei 2014, yakni sebesar: 43 bulan X Rp. 12.000.000,- (gaji pokok sebagai Direktur PT. TSUM) = Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah);4.

tersebut adalah bersifat melawan hukum, yangmerugikan Penggugat, baik secara materil, maupun secaralimateril;Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka bersama iniPenggugat hendak menggugat Tergugat , Tergugat V dan Tergugat VIuntuk membayar kerugian Materil dan limateril kepada Penggugat, denganperincian:21.1 Kerugian Materiil: Penggugat meminta pemegang saham PT.TSUM, yakni Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V dantergugat VI untuk secara proporsional sesuai dengan sahamnya

MAJELIS HAKIMYANG MULIA CQ PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, YANGMEMERIKSA, MENGADILI, MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSPERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :Primair:1.2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V danTergugat VI telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuksecara proporsional sesuai dengan sahamnya

TSUMperiode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang lalu, yang mana PT.TSUM selalu memperoleh keuntungan yang baik dan memberikan devidenkepada para pemegang sahamnya;Bahwa benar, berdasarkan Laporan Keuangan cq. Neraca Keuangan PT.TSUM untuk Tahun buku 31 Desember 2005, terlinat bahwa Laba yangdiperoleh oleh PT. TSUM adalah sebesar Rp. 2.049.221.099 (dua miliarempat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluhsembilan rupiah). Laporan Keuangan cq.

pengurus baru pada tahun 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Petitum Gugatan Penggugat butir 2, Menyatakan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat butir 3, memohonuntuk Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuk secaraproporsional sesuai dengan sahamnya

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V danTergugat VI untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuksecara proporsional sesuai dengan sahamnya di PT. TSUM dan atausiapa saja yang nantinya menjadi pemegang saham PT. TSUM, untukmembayarkan Gaji Penggugat sejak dari bulan November 2009 sampaidengan bulan Mei 2014, yakni sebesar: 43 bulan X Rp. 12.000.000, (gajipokok sebagai Direktur PT. TSUM) = Rp. 516.000.000, (lima ratus enambelas juta rupiah);4.

Putera Griya Sentosa tersebut juga dinyatakan bahwa Tuan Kenneth Lie telahmengalihkan sahamnya sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar tersebut kepadaPemohon Tuan Christian Sandy RachmatMenimbang, sehubungan dengan bukti tersebut diatas, oleh Termohon telahdibantah dengan menyatakan bahwa Pemohon telah menyalah gunakan Akta Kuasauntuk menjual dan Termohon I, yang mana sebenarnya Termohon hanya memberikuasa kepada Pemohon untuk menjual atau mengalihkan sahamnya tersebut sebanyak75 (tujuh puluh lima

PuteraGriyaSentosa tersebut juga dinyatakan bahwa tuan Kenneth Lie telah mengalihkan sahamnya sebanyak 150(seratus lima puluh) lembar tersebut kepada Pemohon Tuan ChristianSandy Rachmat.Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tersebutdiatas telah keliru sebab, Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.

Iwan Permadi, SH, Mhum, yang telah disumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa di dalam UU No. 40 tahun 2007 dijelaskan secara rinci untukmodal yang disetor minimal 25 persen apabila seandainya ada seseorangdianggap pemegang saham tetapi tidak menyetorkan sahamnya dantidak tercatat maka dianggap bukan sebagai pemegang sahamkonsekuensinya ia tidak bisa atau tidak punya suara didalam RUPS,yang kedua juga ia tidak berhak mendapatkan deviden karena secarahukum dianggap bukan

kalau ternyata belum disetor berarti neracanya itu neracaompong, cara yang ketiga Direksi suruh bikin pernyataan bahwa modalHalaman 57 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.Mlgitu sudah disetor dan sudah masuk didalam neraca kemudian dalam akteyang membuat susunan tadi dicantum bahwa setoranya sudah dilakukansecara tunai ;e = Bahwa tidak berarti tidak dapat disangkal kalau nanti ada yang nyangkalkitakan punya bukti akte autentik berarti siapa yang nyangkal itu yangharus membuktikan ;e Bahwa Pemegang sahamnya

dimaksud padaayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperolehHalaman 65 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.Mlgkepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegangsaham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harusdicapai sesuai dengan ketentuan undangundang ini dan/atau anggarandasar ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pasal 48 ayat (3) UU no40 tahun 2007 pada hakekatnya merupakan sanksi terhadap pelanggaran aturantentang penyertaan sahamnya

maka tidak berlaku,sehingga bukan sebagai pemegang saham yang sah, dan dengan demikian petitum 5gugatan beralasan dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IT bukan sebagai pemegangsaham yang sah, sehingga sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 48 ayat (3)Undangundang Nomor 40 tahun 2007 Tergugat I dan Tergugat II tidak dapatmenjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkandalam kuorum yang harus dicapai ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sahamnya

ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan oleh para pihaktersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi bukan sebagai pemegangsaham yang sah, sehingga sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 48 ayat (3)Undangundang Nomor 40 tahun 2007 Tergugat I dan Tergugat II tidak dapatmenjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkandalam kuorum yang harus dicapai ;Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi sahamnya

Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV yang melakukan tekananberupa intimidasi dan memaksa kepada Penggugat untuk bersediamengalihkan dan menjual sahamnya yang terdapat padaTergugat kepadaTergugat IV. Bahwa karena demi keselamatannya akhirnya Penggugat maumengalinkan dan menjual sahamnya kepada Tergugat IV. PerbuatanTergugat Il dan Tergugat IV tersebut jelas merupakan perbuatan yangmelawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;5.

dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang sahamperseroan dilakukan secara langsung melalui perundingan dan kesepakatanoleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengantetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih;Pasal 126 ayat 2 UUPT:Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenaipengambilalihnan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya

Bahwa Penggugat telah mengalinkan sahamnya kepada Tergugat IV dantelah dilakukan secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku diNegara Republik Indonesia;3. Bahwa pengalihan saham dilakukan oleh Tergugat Ill berdasarkankehendak para pihak sendiri yakni Penggugat, Tergugat IV dan disetujuiHalaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 3219 K/Pdt/2016oleh Tergugat II di hadapan notaris Shelia Falianti, S.H. (Tergugat III);4.

Bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim di dalam salinanputusan perkara a quo pada halaman 58 paragraf terakhir dan halaman59 paragraf pertama yang berbunyi:"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh buktibukti yang diajukanPenggugat, Para Tergugat serta berdasarkan pada seluruhpertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memangbenar Penggugat telah mengalihkan sahamnya sebanyak 24.153.906(dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga nbu sembilan ratus enam)lembar saham kepada Tergugat

Asetaset Perusahaan PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS), baikbangunan kantor beserta tanahnya dan harta benda bergerak lainnyayakni kendaraan mobil dump truck yang meruapakan aset PT MBStermasuk sahamnya;4. Bahwa obyek sita jaminan tersebut diatas akan penggugaturaikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukandidalam persidangan;14.

Asetaset Perusahaan PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS), baikbangunan kantor beserta tanahnya dan harta benda bergerak lainnyayakni kendaraan/mobil dump truck yang merupakan aset PT MBStermasuk sahamnya;4. Bahwa obyek sita jaminan tersebut diatas akan penggugaturaikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukandidalam persidangan;Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh3.

pribadi dengan harta benda perseroan, hal mana adalahbertentangan dengan hukum karena harta benda perseroan terpisah denganharta benda pribadi para pengurus atau pemegang saham;Bahwa karena Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum,mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraanpengurusnya) maka andaikata benar perseroan itu melakukan perbuatanmelawan hukum atau wanprestasi maka yang dapat diajukan sita jaminanadalah harta benda perseroan dan bukan harta benda pengurusnya ataupemegang sahamnya

Bahwa dengan klausul tersebut maka ketika Tergugat IIdiberikan kuasa kedudukan Tergugat II bukan sebagai Pribadi akan tetapisebagai pihak direksi maka segala tindakan hukumnya adalah atas namaPerseroan;Bahwa karena kedudukan Tergugat II in casu sebagai Perseroan makayang harus digugat adalah Perseroan bukan pribadi dari pengurus ataupemegang sahamnya;Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN UnhBahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada mohon

Bahwa dengan klausul tersebut maka ketika Tergugat IIdiberikan kuasa kedudukan Tergugat II bukan sebagai Pribadi akan tetapisebagai pihak direksi maka segala tindakan hukumnya adalah atas namaPerseroan; Bahwa karena kedudukan Tergugat Il in casu sebagai Perseroanmaka yang harus digugat adalah Perseroan bukan pribadi dari pengurus ataupemegang sahamnya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Penggugat dalamrepliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengangugatannya dan Tergugat

Perlu ParaTergugat perjelas dan pertegas kepada Penggugat, bahwa Penggugat telahmelepas semua sahamnya pada tanggal 24 Oktober 2014 kepada YuliusEdwien Sanjaya.

Selain itu Ssesuai dengan akta pernyataan keputusan rapatumum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Pilar KencanaBhakti , nomor 45 , tanggal 24 Oktober 2014 dihadapan Muhammad Sauki,SH sebagai notaris, Penggugat maupun Suciati maupun Bimo Udin Pratamasudah menjual keseluruhan sahamnya kepada Yulius Edwien Sanjaya, makatidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat karena Penggugatsudah tidak memiliki saham di PT Pilar Kencana Bhakti.

Yulius edwien sanjaya yang berjumlah 25 saham bukan25% saham, Suciati telah menjual sahamnya ke sdr. Yulius edwien sanjayayang berjumlah 25 saham bukan 25% saham, Budi Udin Pratama telahmenjual sahamnya ke sdr. Yulius edwien sanjaya yang berjumlah 25 sahambukan 25% saham. Saham saham tersebut diatasdipindahtangankankepada sdr.

Yulius edwien sanjaya karena yang dipindahtangankanadalah sahamnya sendiri, bukan milik orang lain.

Pilar Kencana Bhakti itu milik Penggugat, tapi dahulunya PTtersebut milik orang tua penggugat dengan usaha minyak tanah; Bahwa kantor Penggugat dulu di Wiradesa tapi setelah usahanya berubahke gas kantor penggugat pindah didaerah Beji Pemalang; Bahwa Penggugat menjual sahamnya pada siapa kepada Tergugat ; Bahwasaham milik Penggugat yang dijual sebesar 25 %; Bahwa selain Tergugat ada orang lain yang membeli saham milikPenggugat yaitu tergugat II; Bahwa saksi tidak tahu penyerahannya, karena saksi

Penilai Independen);2.4.3 prospek industri di tahun 2008 bagi Danmotor tidak sebaiktahun sebelumnya karena banyaknya pesaing dari negaraJepang (Yamaha, Kawasaki dan Honda) yang mulaimengembangkan bisnis di Indonesia (mohon lihat halaman1718 Laporan Penilai Independen);2.4.4 adanya Discount Marketabilitas (discount for lack ofmarketability) sebesar 20% karena Danmotor merupakanHalaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 1810/B/PK/PJK/20162.52.6perusahaan tertutup yang dinilai sulit untukmemperjualbelikan sahamnya

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.49245 pada halaman 42paragraf 2, pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkanbahwa karena dividen yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembalisehubungan dengan kepemilikan sahamnya di Danmotor bukanmerupakan objek pajak maka kerugian atas penjualan saham PemohonPeninjauan Kembali atas kepemilikan sahamnya di Danmotor tidak dapatdijadikan pengurang penghasilan kena pajak Pemohon PeninjauanKembali.15.

Sebaliknya,apabila wajib pajak menjual kepemilikan sahamnya dan mengalamikerugian maka sudah seharusnya kerugian tersebut dapat menjadipengurang yang dapat diperhitungkan dengan penghasilan bruto wajibpajak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d dan sesuai denganasas tax deductibility dalam Penjelasan Umum UndangUndang PajakPenghasilan.Dalam perkara aquo tidak ada hubungan antara apakah dividen yangditerima oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan penyertaanmodalnya (saham) di Danmotor

merupakan Objek Pajak Penghasilanatau tidak, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquoadalah Termohon Peninjauan Kembali dengan dalih memiliki wewenangmenganggap bahwa transaksi jual beli saham yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan sahamnya di Danmotordengan PT DS dianggap transaksi dengan hubungan istimewa, makaTermohon Peninjauan Kembali berwenang melakukan koreksi kerugianatas jual beli saham, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atastransaksi tersebut tidak

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas,pertimbangan dan Kesimpulan Majelis Hakin Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak No.49245, yang pada intinya menyatakanbahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali atastransaksi penjualan sahamnya di Danmotor sebesar Rp. 44.436.512.500(empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratusdua belas ribu lima ratus Rupiah) tidak dapat dijadikan pengurangpenghasilan bruto Pemohon Peninjauan Kembali karena saham

HADIAN RAMADHAN (Tergugat I) dengan kepemilikan modal atausaham sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), dengannilai per lembar saham sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), sehinggapemilikan sahamnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) lembar atau setaraf dengan 30 % ;5.2.

DHEDI ARISTIANTO ( Penggugat ) dengan kepemilikan modal atausaham sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), dengannilai per lembar saham sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), sehinggapemilikan sahamnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) lembar atau setaraf dengan 30%, dan ;5.3.HANNY SUSANTTYO ( Turut Tergugat ) dengan kepemilikanHal 4 dari 9 halaman Put.N0.8/Pdt/2013/PT.Smgmodal atau saham sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah),dengan nilai per lembar saham sebesar Rp.1.000

No.2tanggal November 2005 , kepada Tergugat IV sebanyak 84 lembar saham yangdibuat di hadapan Turut Tergugat dengan akta hibah saham No.3 tanggal 1November 2005 dan kepada Yuddi Oktaviandi (Penggugat) sebanyak 84 lembarsaham yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta hibah No.4 tanggal November 2005, bahwa sisa saham milik Penggugat sebanyak 24 lembar sahammasih berada ditangan Tergugat I.12 Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat ternyata Tergugat HI Fehdy AgusAsmaruddin telah menjual sahamnya

Renny Devi yang di buat di hadapan Turut Tergugat dengan akta jual belisaham No.12 tanggal 20 Juli 2006 dan Teffy Mayne Asmaruddin (Tergugat IV)juga tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual sahamnya sebesar 84 lembarsaham kepada Tergugat II Hj.

Beringin Jangguttanggal 2 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH yangkemudian ditetapkan dengan Penetepan Pengadilan Negeri Klas IAPalembang tanggal 16 Mei 2006 No. 92/PEN/Pdt.P/2006/PN.PLGmenyebutkan tergugat I hadir rapat dalam kedudukan sebagai DirekturPerseroan dan selaku pemilik 360 lembar saham;3 Bahwa gugatan penggugat kabur, pada angka 7 tergugat I memperoleh420 lembar saham dari Penggugat, kemudian pada angka 8 dan angka9 menyebutkan bahwa tergugat I menyerahkan sahamnya sebanyak360

Oktober 2001;Bahwa benar tergugat I menerima hibah saham dari penggugatsebanyak 420 lembar saham berdasarkan akta hibah saham No. 85tanggal 22 Nopember 1988, pada saat itu tergugat I masih berusia 15Tahun (belum dewasa), karena tergugat I lahir pada tanggal 20Nopember 1973 dan tergugat I tidak pernah diberitahukan olehpenggugat;Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dalil penggugat pada angka8,9, 10 dan 15 karena tergugat tidak pernah menghibahkan sahamnyakepada penggugat, apalagi menghibahkan sahamnya

BeringinJanggut) yang dihibahkan tergugat I kepada tergugat II, II, IV danYudi Oktaviandi masing masing 84 lembar saham pada tergugat Iadalah sah;Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dalil penggugat pada angka18, karena tergugat I mengihibahkan saham kepada tergugat II, HI, Vdan Yudi Oktaviandi bersalah dari sahamnya sendiri dilakukan denganakta hibah masing masing akta hibah No. tanggal 1 November2005, akta hibah No. 2 tanggal 1 November 2005, akta hibah No. 3tanggal 1 November 2005, dan akta

Bahwa Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk menjadi Nasabahdengan cara membeli sertifikat saham, yang mana harga per sahamnya senilaiRp. 16.500.000, (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengankeuntungan/deviden setiap bulannya yang akan diterima Penggugat sebesar1011 % (Ssepuluh sampai sebelas persen) per sahamnya;.

Bahwa Penggugat membeli 3 (Tiga) sertifikat saham dengan nilai 30 lembarsaham seharga Rp. 459.000.000, (empat ratus lirna puluh sembilan jutarupiah), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita 3 tersebut di atas,yakni harga per sahamnya adalah Rp. 16.500.000, (enam belas juta lima ratusribu rupicth), yang mana keseluruhan dana tersebut dibayarkan Penggugatmelalui transfer ke rekening Tergugat melalui Bank BCA Cabang, Pontianak,sekitar bulan Agustus tahun 2012 dengan nomor rekening 0291786706

Akta Authentik No.23, tanggal 18 Nopember2010, yaitu mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Luas BiasaPemegang Saham, yang isinya menerangkan bahwa OEYCHEUW MING setuju = menjual saham miliknya diPT.SARIYUNIKA JAYA sebanyak 825 lembar saham kepadaHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDG1.3.1.4.TERDAKWA, dan dan Akta Jual Beli No.24 Tahun 2010, tanggal18 Nopember 2010, yang isinya menerangkan bahwa OEYCHEUW MING, telah menjual sahamnya sebanyak 825 lembarkepada TERDAKWA.o Notaris

Sariyunika Jaya telah disepakati bahwa Saksi OEY CHEUWMING telah menjual sahamnya sebanyak 825 saham atau senilai Rp.825.000.000, (delapan Ratus dua puluh lima juta rupiah) kepadaTerdakwa dan uangnya telah dibayarkan kepada Saksi OEY CHEUWMING;Bahwa selanjutnya Terdakwa OEY HAN BING telah meminta NotarisYohana Menggala, SH membuat akta yang berisi hasil Rapat Umum LuarBiasa Pemegang Saham tersebut;Bahwa atas keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, NotarisYohana Menggala, SH telah menerbitkan

Sariyunika Jaya dan Akta No. 24 tanggal 18 November 2010tentang Jual Beli Saham;Bahwa yang sebenarnya Saksi OEY CHEUW MING tidak menghadiriRapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tersebut, karena pada saatitu sedang berada di Amerika dan tidak pernah menjual sahamnya kepadaSiapapun juga termasuk kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernahmenerima uang pembayaran Saham tersebut dari Terdakwa ataupun dar!

AHU60407 AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 28Desember 2010; Saksi OEY CHEUW MING telah kehilangan sahamnya di P.T. SariyunikaJaya sebanyak 825 Saham atau sebesar Rp. 825.000.000, (delapanratus dua puluh lima juta rupiah); Saksi OEY CHEUW MING telah kehilangan haknya di P.T.