1 (satu) buah pipet besar yang ujungnya runcing; 1 (satu) buah korek gas warna hijau.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang RI Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yangbersangkutan;MENGADLLI

akantetapi tidakdijelaskan secara mendetail tentang isi dari pada penetapanpenetapantersebut yangintinya dapat dijelaskan bahwa PenetapanNo.02/PDT.P/1993/PNKEFA Tgl 16 Maret 1993yang dimohonkan olehorang tua kami ESAU KONAY Alm adalah penetapan para abhli warisdarikakek kami JOHANIS KONAY dan nenek kami ELISABETH TOMODOKnamun penetapanahli waris No.02/PDT.P/1993/PNKEFA tersebut telahDICABUT dan dinyatakan TIDAKBERLAKU LAGI dengan PenetapanNo.17/PDT.P/1997/PNKEFA Tgl 10 Nopember 1997tersebut dengandiktum MENGADLLI

berbelitbelit di persidangan; Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perobuatannya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Halaman 40 dari 42 PutusanNomor 1/Pid.B/2017/PN KbuMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI Menerima permintaan banding dari terdakwaARIS LIEM; Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PNJap.tanggal 23 Juli 2017 atas nama

Nomor 4 Tahun 2016, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 olehFlorensani Kendenan,S.H.

bersifat kooperatif selama proses persidangan; Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal Pasal 120 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI

hanyamenguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta peraturanperundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADLLI

Palmechandra Abadi yaitu melakukanpengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Mahkamah Agungmenjatuhkan putusan Peninjauan Kembali yang diajukan olehTergugat Il terhadap Putusan Kasasi No. 307 K/PDT.SUS/2010 joputusan No.04/PAILIT/2009/PN.Niaga.Mdn, dan dalam PutusanPeninjauan Kembali Nomor 057/PK/PDT.SUS.2011 yang diputustanggal 4 Mei 2011 yang dalam amar diktumnya menyatakan :MENGADLLI :Hal. 27 dari 46 hal Put.No.299/Pdt/2016/PT.DKI.3.4.3.5. mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohonPeninjauan

Putusan Nomor 466/Pid.B/2015/PN Japkorban dan masyarakat, , maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan olehMajelis Hakim telah patut dan adil sesuai atau setimpal dengan perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 340 dan Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI

PEMILIHAN KOMPETENSI RELATIF DI PENGADILAN NEGERIJAKARTA PUSAT SEBAGAI FORUM YANG BERHAK MENGADLLI.6.Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan a quo ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat sebagai forum yang memeriksa danmengadili perkara, didasarkan pada ketentuan pada :Pasal 118 HIR menyatakan:(1) ..., gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa TERGUGAT bertempat diam...dst. (2) Jika TERGUGAT lebih dari seorang, sedang mereka tidaktinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua

berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN KbMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI

artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilainilai kKeadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatunkanterhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun2009, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADLLI

No. 583 K/Pdt/2010No. 58/PDT/2007/PT.KT.SMDA pada tanggal 05 Juli 2007 dengan amarputusan sebagai berikut :MENGADLLI Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugattersebut di atas. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 24/Pdt.G/2006/PN.Big pada tanggal 04 April 2007 yang dimohonkan Banding.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa SURIPAN Bin WAGIRAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersamasamamengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;2.

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentangHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2018/PN.PIi.Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADLLI

ketetapan Kerapatan AdatNagari (KAN) Kinali Nomar 01/K/KANKNL/III2014 tanggal 27 Februari 2014tersebut,maka dengan demikian sudah tepat dan beralasan hukum Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negerl Pasaman Barat;Berdasarkan uraianuraian yang telah para Penggugat kemukakan di atas, kirannyatelah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Baratagar berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada waktu yangditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadlli

Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.

Penerbitan surat tanah yang hilang/perubahan karena salahpenulisan.e Berdasarkan Leter C No. 660/ Petok D No. 369, Persil No. 13 d, 111dkelas Ill, seluas 48.700 M2 atas nama NJOO SWIE YONG ;guna mengajukan Konversi/Permohonan Hak ke BPN Surabaya Il ;KEWENANGAN MENGADLLI :Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan (4) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan suatu permohonan yang diajukan kepada Badan/PejabatPemerintahan apabila tidak ada batas waktunya

bahayapenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa menyesali perbuatannya Para Terdakwa bersikap sopan di persidanganMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI

Keteranganyang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/negeri Passo setempat, berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/ 1983dimana qugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang di tarik sebagaitergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat error in persona.oleh karena itu Terggugat Ill memohon kepada Majeis Hakim yang mengadiliperkara ini menerima eksepsi Tergugat Ill untuk selurunnya dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.Bahwa Gugatan Penggugat kewenangan Mengadlli