Ditemukan 1933 data
ABASIA PATIRAN
Tergugat:
1.Menteri BUMN R.I di Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta Cq. Kepala Devisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari Cq. Manager PT. PLN Persero Area Sorong di Sorong Cq. Manager PT. PLN Persero Rayon Fakfak
2.HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
139 — 46
Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapatmenimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dankehilangan kesenangan hidupAdanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.Bahwa pengadaan tanah seluas 14.939 m2 yang dilakukan oleh PT.PLN(Persero) UIP Papua adalah untuk pembangunan PLTMG 10 MW dikampung Porum Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak.
133 — 36
Adanya hubungan causal kerugian bagi korban akibat dari perbuatantersebut ;Menimbang, bahwa dalam gugatan ini, perbuatan Tergugatl, II dan Ill yangdidalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum ada 2(dua) yaituperbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat telah melakukan pengerusakanbarang ex Pasal 406 KUH Pidana dan Tergugat!
63 — 6
Dikatakan padaumumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ketangan orang suruhan petindak/pelaku di sini harus ada causal verband antaramemaksa dengan penyerahan benda, begitu juga dengan orang memberihutang dan menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa tentang memberi hutang, yang dimaksudkan bukansematamata memperoleh pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang,melainkan mempunyai pengertian yang lebih luas, yakni berupa mengadakansegala perjanjian yang menyebabkan ia (korban
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SUMARNIATI
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
134 — 26
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasa/l 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsuruntuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebutdengan
83 — 64
;Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut dapat dirumuskan secara formal unsurunsur perbuatan melawan hukum adalah :e Adanya perbuatan yang melanggar hukum.e Adanya kerugian pada orang lain.e Adanya kesalahan.e Adanya hubungan causal antara perbuatan sebagai kesalahan itu dengantimbulnya kerugian.Menimbang, bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi Hukum PerdataIndonesia perbuatan melawan hukum juga meliputi ;e Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuMelanggar hak subyektif orang lain.e
HJ. SITI HANIFAH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Intervensi:
ABDUL KARIM MAJID
67 — 41
kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
50 — 11
Adanya hubungan causal/kausaliteit;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatasdikaitkan dengan unsurunsur dala Pasal 1365 KUHPerdata diatas, makaMajelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang melaluiTurut Tergugat melakukan peralinan hak atas tanah sebagaimana yang telahdilakukan seperti yang diuraikan diatas adalah telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sehingga petitum butir 3, 4 dan 5cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
98 — 57
Pointdinterest, point daction (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehinggaseseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (/egalstanding) untuk secara sah menurut undangundang dapat mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugiankepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan TataUsaha Negera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
156 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya keberatan Para Pemohon ujimateriil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunyaHalaman 34 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2017ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.
melawan
MULYADI BUDHI KURNIAWAN Dkk
38 — 9
perbuatan melawan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
146 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado juga tidakmempertimbangkan motif causal yaitu tidak mungkin ada asap kalautidak ada apinya, juga tidak mempertimbangkan pengakuan sungguhPemohon Kasasi dari hati yang paling dalam untuk mendapatkankeadilan ;7.
24 — 3
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebutyang merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini, akan dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4tersebut, bahwa dari bunyi pasal 1865 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwasuatu perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut :1.Perbuatan yang melawan Hukum (Onrechtmatige daad ) ;2.Harus ada kesalahan ;3.Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;4.Ada hubungan causal
269 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohonmempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objekpermohonan a quo, maka setiap Pemohon harus memenuhi sebagai berikut:(i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukumtersebut di atas;(ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undangundang yang dipersoalkan;(iv) terdapat hubungan sebab akibat (causal
117 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29 P/HUM/2018dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalampenyelenggaraan pemerintahan,Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidakmemiliki Kerugian secara nyata dikarenakan tidak ada hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh Pemohondengan berlakunya kedua Keputusan Direktur Jenderal a quo.
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
387 — 769
Oleh karena itu, Penggugat harus dipandang sebagai pihakyang memiliki nilai yang harus dilindungi oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pertimbangan hukumterhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan /kedudukan hukum Penggugat yang disandarkan pada kumpulanpertimbangan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, makaMajelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hNubungan sebab akibat(causal verband) langsung antara kepentingan Penggugat yang dirugikan itusendiri
154 — 91
Dengan demikian ada4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumyaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2.
89 — 24
Dengan demikian menurut pendapat MajelisHakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebihdahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, yaitu sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 = T5 = T.I11.Intv1, berupa SuratKeputusan Bupati
426 — 763
kecermatan didalam menilai kKepantasan, kelayakan, ketepatan dansesuai dengan asas kepastian hukum, ketika system peradilan pidanaterpadu itu berjalan integrated criminal justice system dilakukan olehPenyidik kemudian masuk pada pasal 138 bahwa ada koordinasi ketikapelimpahan berkas kepada Jaksa maka disitulah Jaksa sebagai onspitbaar mempunyai kKewenangan untuk menilai buktibukti apa sudah cukupatau layak untuk dimajukan ke persidangan, sehingga Pasal 138 memilikiketerkaitan, memiliki hubungan causal
LIYANTONO
Tergugat:
H. BERLIAN
Turut Tergugat:
AMAT
61 — 24
Adanya causal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quotentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan.
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
157 — 110
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukandasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentinganyang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengandemikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata UsahaNegara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bilaada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'daction).