Ditemukan 1644 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengadili mengadilli mengad1li mengaduli mengadlll
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 19-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 319 / PDT.G / 2013 / PN Mks
Tanggal 19 Juni 2014 —
101 — 31
  • Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menarik Kepala KantorPertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat II dalam perkara ini karenaadanya sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat II haruslah masukdalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenaPengadilan Negeri Makassar ddak berwenang mengadlli permasalahanyang betkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Kepala KantorPertanahan Kota Makassar, karena Keputusan untuk menerbitkan suatuSertipikat Flak Alas Tanah adalah suety Undakan yang bets
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 762/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
175 — 36
  • Jkt.Brt.memperkarakan pihakpihak yang ada dilingkungan tempat tinggalPenggugat. ini dapat dilihat dalam dalil gugatannya.Berdasarkan pada alasanalasan yang tersebut diatas , maka bersama ini Tergugat IIImohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa danmemutus perkara, agar berkenan menerima eksepsi inl. beserta seluruhalasanalasannya. dan selanjutnya berkenan mengadlli dan memberikan putusanhukum atas eksepsi ini sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 264/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Juli 2017 — I NYOMAN SUPARTA CS >< PEMERINTAH RI CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CS
116 — 49
  • Adapun amar putusanMahkamah Agung No. 2291K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2003(Vide Bukti TT.16.4) yang dikutib sebagai berikut :MENGADLLI :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. WAYANTAMA; 2. MADE CUTA; 3. NYOMAN DARMA,; 4. WAYANLUPENG; 5. NYOMAN TENGKENG; 6. KETUT RADIO; 7. PLING; 8. WAYAN DUG; 9. WAYAN NAMBREG; 10. WAYANSINTER; 11. MADE RUNCIG; 12. NYOMAN RUKEG; 13.
Pengadilan PN RUTENG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-10-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 18 Desember 2020 — GASPAR TALAS Alias GAS
128 — 72
  • dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, dan Perjanjian Kerjasama antara MahkamahAgung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP17/E/Ejp/04/2020, PAS08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan MelaluiTeleconference, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 14 Maret 2016 — -HAERUDIN Bin SUHAMIM -MAHYUDIN Bin EMBAS -UJANG Bin SAMAN -JUWITO Als KIMYAN -ASEP SAEPUDIN Bin KURNIA
92 — 39
  • Bdg Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, pasal 200 KUHAP, ketentuandalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan : nanan cnn nee eee MENGADLLI:
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/PDT.G/2015/PN RHL
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
129 — 67
  • :MENGADLLI :1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CHEVRONPACIFIC INDONESIA ( PT. CPI ) tersebut ;2.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 18 Juli 2018 — -Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. anak dari MATHEUS KAFIAR -Arsito Djohar, S.H
242 — 112
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danterdakwaDr. JOHAN KAFIAR, SE., MM.,;Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.tanggal 18 Juli 2017 atas nama terdakwa Dr.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Oktober 2017 — PT.BANK DAGANG BALI ( DALAM LIQUIDASI) >< Ny.NI KETUT SRI ADNYANI CS
100 — 61
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru) dalammempertimbangkan pemeriksaan Eksepsi mengenai Legal standing dariPembanding/Penggugat yang diajukan oleh para Tergugat/ParaTerbanding yaitu Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IVdimana Majelis hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi paraTergugat (Terbanding).Berdasarkan Pertimbangan dan alasan serta faktafakta yang telahdiuraikan di atas, kiranya Majelis hakim Tingkat banding berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut :MENGADLLI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2017 — PT. BOSOWA PROPERTINDO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
215 — 565
  • ., dan 3.MUHAMMAD/ ACHMAD FAUDuglI, Dkk, dengan amarnya sebagai berikut :MENGADLLI: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT. INT! INSAN SENTOSA tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt/2005tanggal 29 Januari 2007;MENGADILI KEMBALI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Para Terbantah;DALAM POKOK PERKARA:1) Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;2) Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;Halaman 43 dari 157 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-07-2014 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 388/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 5 April 2016 — 1.I NYOMAN SUPARTA,SS 2.I MADE SURATA 3.I KETUT SUDIA 4.I WAYAN NAMBREG 5.I MADE MENDRA Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN
130 — 67
  • Adapun amar putusanMahkamah Agung No. 2291K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2003(Vide Bukti TT.16.4) yang dikutib sebagai berikut :MENGADLLI :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. WAYANTAMA; 2. MADE CUTA; 3. NYOMAN DARMA; 4. WAYANLUPENG; 5. NYOMAN TENGKENG; 6. KETUT RADIO; 7. PLING; 8. WAYAN DUG; 9. WAYAN NAMBREG; 10. WAYANSINTER; 11. MADE RUNCIG; 12. NYOMAN RUKEG; 13.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 28 April 2020 — Hasanudin alias Unding
512 — 221
  • Pasal 12 huruf c Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI:1.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI
Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
107 — 94
  • Agustur 2010, Surat Kuasa Jual yang dibuat dihadapan Tergugat III Konpensino. 16 tanggal 6 April 2009 dan Surat perjanjian utang piutang antara Tergugat I dan IIRekonpensi dengan Penggugat I Rekonpensi serta addendum perjanjian utang piutangtertanggal 15 Januari 2010 dibuat telah memenuhi syarat yang diisaratkan dalam pasal 1320KUHPerdata oleh karenanya menjadi undangundang bagi kedua belah pihak sebagaimanatertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadlli
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 10 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM Cs lawan GUSTI SJAIFUDDIN, S.H Cs
97 — 26
  • Putusan No. 20/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.Berdasarkan dalildalil di atas yang disertai oleh faktafakta hukum yang takterbantahkan, TERGUGAT Ill mohon dengan hormat kehadapan Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya, berkenan memutuskandengan amar putusan, sebagai berikut :MENGADLLI :DALAM POKOK PERKARA Menyatakan Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003 yang dilegalisir diKantor Ny.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Pencurian
Register : 09-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN PATI Nomor 120/Pid.B/2016/PN Pti
Tanggal 29 Agustus 2016 — Ir. ARMEDTA BUDI ASMARA Bin SUGENG PRIBADI BRODJOWARDOJO.
118 — 24
  • ABL;Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangan di persidangan;Keadaan yang meringankan:Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:. Menyatakan Terdakwa Ir.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
116 — 24
  • memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1)KUHP, pasal 200 KUHAP serta ketentuan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan : none eee MENGADLLI
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 Mei 2020 — Abdulloh
516 — 61
  • Pasal 12 hurufk Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADLLI:1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh, telah terobukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Membeli hasil hutan yang diketahuiberasal dari pembalakan liar;2.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :29 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Drs.H.SARWANI Bin SABERAN.
44 — 10
  • jalannyapersidangan; Terdakwa sudah lama mengabdi selaku PNS dan mempunyai tanggungankeluarga;Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 TentangKUHAP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkaitPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 140 dari 165dengan perkara ini terutama sekali Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;MENGADLLI
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — JIBRAN HAMADI, SE
99 — 17
  • dijatuhi pidana, maka haruslahdi bebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 3 Jo 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP danHalaman 217 dari 230 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN PalUndangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
178 — 115
  • Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan PT Bumi Jambi Colaps danmerugikan Tenaga kerja pada PT Bumi JambiKeadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
Pengadilan PN BINJAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 24 Juni 2014 — PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI LAWAN PEMERINTAH R.I, cq. MENTERI NEGARA BUMN-RI, cq. P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA II (DAHULU P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IX), Dkk
349 — 446
  • sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa meskipun permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalahpihak yang pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepadanya; Put No.04/Pdt G/2013/PNB) Hal 168 dari 286 halamanBahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2403K/PDT/2004 tertanggal 22 Agustus 2005 tersebut, adalah berbunyiyang dikutip sebagai berikut :MENGADLLI