TB Lulu Luttilyang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh DinasPertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi oleh UPT lahan kering,sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang ljduin dengan kepemilikanSPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjakitulan terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampaimelakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan

TBEnjang ljudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun1996 sampai dengan tahun 2013 ;Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakahbelum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda KabupatenBogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernahada musyawarah dan memohon kembali tanah tersebut yang sekarangdipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwa merusak 3 (tiga)

TB Lulu Lutfilyang isinya untuk pengurusan tanah yang sedang ditempati oleh DinasPertanian Kabupaten Bogor yang sekarang diisi olen UPT lahan kering,sedangkan kepemilikan tanah KH TB Enjang ljduin dengan kepemilikanSPPT dari tahun 1996 sampai 2013 dan ketika akan membayar pada tahun2014 sudah penghentian dari Dispenda Kabupaten Bogor, maka semenjakitulanh terdakwa sering mendatangi Kantor UPT hingga akhirnya sampaimelakukan pengrusakan 3 (tiga) plang papan UPT ;Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan

TBEnjang ljudin dan istrinya bernama Siti Hasanah adalah SPPT dari tahun1996 sampai 2013 dan STTS (Surat Terhutang Pembayaran Pajak) tahun1996 sampai dengan tahun 2013 ;Bahwa pembayaran Pajak dari tahun 2014 sampai dengan sekarang apakahbelum dibayar dikarenakan ada penghentian dari Dispenda KabupatenBogor, dimana pada waktu itu terdakwa bersama rekan yang lainnya pernahada musyawarah dan memohon kembali tanahtersebut yang sekarang dipergunakan untuk Kantor UPT, sehingga terdakwamerusak 3 (tiga)

Toha:2 (dua) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda PemkotBatu;1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dari Dispenda Kota Batu;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Batu;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;4.

(satu ) lembar luran Bulanan Pedagang biru a/n Warung Asri;1 (satu) lembar luran Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Sewa Lahan warna merah a/nToha;1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar surat klarifikasi status tanah dari Sekda Kota Batu;Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 838 K/Pid/202013. 1 (satu) lembar surat keterangan NJOP dari Dispenda

Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;9. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;10.1 (satu) lembar bukti Pembayaran Iuran Sewa Lahan warna merah a/nToha;11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;12.1 (satu13.1 (satu14.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Kota Batu;15.1 (satu) lembar Surat Penetapan PKL dari Sekertariat Daerah Kota Batu)) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda Kota Batu;) lembar Surat Keterangan NJOP dari Dispenda

Dispenda Manggarai. Dua petak kios tersebut isinyadiperkirakan jumlah harta Rp. 150.000.000, X 2 kios = Rp. 300.000.000,pada tahun 2011 sampai sekarang.Hartaharta bergerak terdiri dari:Sebuah sepeda motor Metic merk Vario Nomor Register EB 6171 E;Sebuah sepeda motor Honda Tiger Nomor Register EB 9862 E;Sebuah sepeda motor Vision Nomor Register EB ........

Dispenda Manggarai.

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta (satu) lembarDaftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/II.24516

Thomas Alfa Edison, MM terhitung mulaitanggal Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pendaftaran danpenetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan jugabertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Dispenda ProvinsiKalimantan Timur Nunukan di Nunukan;30 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2

Nunukan diKabupaten Nunukan pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan yang diterbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/I.13191/TUUA/BKD/2004 tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs.H. M. Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 28 Mei 2004dalam Jabatan sebagai Pj.

Thomas Alfa Edison, MM terhitungmulai tanggal 1 Mei 2009 disamping jabatannya sebagai Kepala SeksiPendaftaran dan Penetapan UPT Dispenda Provinsi Kalimantan TimurNunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Nunukan di Nunukan;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010 tanggal 17 Mei 2010, beserta 1 (satu)lembar daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III

Thomas Alfa Edison, MM telah dilantik pada tanggal 24 Mei2010 dalam Jabatan sebagai Kasi Pendaftaran dan dan Penetapan UPTDKabupaten Tana Tidung pada Dispenda Provinsi Kalimantan Timur olehGubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;Hal. 67 dari 115 hal. Put.

HAFID singga di samping Dispenda untuk bertukar motor dengan motorterdakwa I SUBHAN NUR UMAR Bin (alm) UMAR SAID sehingga terdakwaMUHAMMAD FAJAR AHSAN Bin ATJO SAID (dalam berkas terpisah) memakaimotor zuzuki Spin 125 warna hitam dengan No. Pol : DC 4037 AB berboncengandengan terdakwa MUH.

FAJRI Bin SAMIUN ABU BA langsung menuju kelokasibekas pameran, sedangkan terdakwa IIIIKHWAN Alias IWAN Alias JONO Bin ABD.HAFID dan terdakwa II SUBHAN NUR UMAR (alm) UMAR SAID menunggu dipinggirjalan disamping kantor Dispenda setelah terdakwa MUHAMMAD FAJAR AHSAN BinATJO SAID (dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa MUH.

FAJRI Bin SAMIUN ABU BA menuju ke kantorsamping Dispenda dimana terdakwa III IHKWAN Alias IWAN Alas JONO Bin ABD.HAFID telah menunggu sebelumnya , setelah bertemu terdakwa MUHAMMADFAJAR AHSAN Bin ATJO SAID (dalam berkas terpisah) mengembalikan motorZuzuki Spin 125 warna hitam dengan No. Pol : 4037 AB kepada terdakwa IlSUBHAN nur umar (ALM) UMAR SAID lalu menyerahkan CPU, keyboard dan mousekepada terdakwa II SUBHAN NUR UMAR (alm) UMAR SAID dan IKHWAN AliasIWAN Alias JONO Bin ABD.

HAFID singga disamping Dispenda untuk bertukar motor dengan motor terdakwa SUBHAN NURUMAR Bin (alm) UMAR SAID sehingga terdakwa MUHAMMAD FAJAR AHSAN BinATJO SAID (dalam berkas terpisah) memakai motor zuzuki Spin 125 warna hitamdengan No. Pol : DC 4037 AB berboncengan dengan terdakwa MUH. FAJRI BinSAMIUN ABU BA langsung menuju kelokasi bekas pameran, sedangkan terdakwaIIIKHWAN Alias IWAN Alias JONO Bin ABD.

HAFID dan terdakwa II SUBHAN NURUMAR (alm) UMAR SAID menunggu dipinggir jalan disamping kantor Dispenda setelahterdakwa MUHAMMAD FAJAR AHSAN Bin ATJO SAID (dalam berkas terpisah)bersama dengan terdakwa MUH. FAJRI Bin SAMIUN ABU BA tiba dibekas lokasipameran lalu terdakwa MUHAMMAD FAJAR AHSAN Bin ATJO SAID (dalam berkasterpisah) bersama dengan terdakwa MUH.

No. 1185 K/PID.SUS/2014aBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib JasaRaharja ;Bahwa instansi yang berkantor pada Samsat sebanyak 3 (tiga) instansi yakni:1 Kepolisian (Lalu Lintas) ;2 Dispenda Provinsi Sulawesi Tengah (Pajak) ;3 PT.

Bank Sulawesi Tengah Nomor001.01.03.256121 ;e Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWJasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :e Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk Wajib Pajak ;e Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Prov.Sulteng ;e Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;e Lembaran keempat warna merah untuk Arsip SamsatMorowali ;e Lembaran kelima warna kuning untuk arsip di Pos Pelayanan;Pembantu Samsat Kolonodale (pihak

TV Morowali ;Bahwa pada tahun 2012, saksi ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengahdan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV MorowaliPos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBN KB berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah :Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada KantorPos Pelayanan Pembantu

UPTD Wilayah IV Kabupaten Morowali diKolonedale ;Membuat dan melaporkan jumlah penerimaan kendaraan dan penyetoran PKBKA UPTD Wilayah IV Morowali di Bungku per bulan dan bertugasmengeluarkan Notice perpanjangan pajak kendaraan ;Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 saksi PARHAM RAHMAN, S.E. diangkatsebagai Kasi Penetapan PKB/BBNKB berdasarkan Nota Dinas SekretarisDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 820/0256/Dispenda tanggal 17Januari 2013 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah membidangikhusus

No. 1185 K/PID.SUS/2014e Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWJasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :e Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk Wajib Pajak ;e Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Prov.Sulteng ;e Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;e Lembaran keempat warna merah untuk Arsip SamsatMorowali ; Lembaran kelima warna kuning untuk arsip di Pos Pelayanan;Pembantu Samsat Kolonodale (pihak Kepolisian) ;e Bahwa

Saksi saksiSAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dispenda, tempat kediaman diDesa Kedungasem Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;Memberi keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak berperkara karena saksi adalah ayah kandungPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang ikut menghadiri acara resepsiperkawinannya; Bahwa selama berumah tanggal mereka tinggal bersama di selama 3 tahun

Tergugat kalau marah suka menganiaya Penggugat (KDRT)Bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama Penggugat dan Tergugattelah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 7 bulan;Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka, tetapitidak berhasil;SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dispenda, tempat kediaman diDesa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;Memberi keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya

Terdakwa memberitahukan kepada saksikorban melalui telepon, kKemudian pihak showroom mentransfer uang kepadaterdakwa lalu pajak kendaraan bermotor dicetak oleh Dispenda SamsatSamosir, kemudian terdakwa dan saksi korban saling bertukar nomor telepon.Beberapa kemudian dibulan Mei 2011 dimana terdakwa lupa hari dan tanggalkejadiannya saksi koroban mengirimkan faktur kendaraan melalui bus DanauToba Wisata, dan mengambilnya di loket bus tersebut yang terletak didepanSMA HKBP Pangururan , setelah terdakwa

ASLIMOTOR SIANTAR untuk mengurus suratsurat kendaraan baru tersebuttidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir;Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CV. ASLI MOTOR SIANTARmengalami kerugian yaitu kerugian materi karena dana tidak kembali danakibat dari terkendalanya pengurusan BPKB, STNK dan PLAT kendaraankonsumen tidak percaya lagi kepada CV. ASLI MOTOR SIANTAR;Bahwa kerugian materi yang di alami CV.

(lima puluh tiga juta rupiah) namun hingga waktu ygdijanjikan suratsurat tersebut tidak kunjung selesai dan uang tersebut olehTerdakwa tidak dibayarkan terdakwa ke Samsat yaitu Dispenda KabupatenSamosir adalah kualifikasi dari Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhidan terbukti;Ad. 3 Tentang Dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa tentang dengan melawan hukum artinya betentangandengan peraturan perundangundangan, yang

ASLI MOTORSIANTAR untuk mengurus suratsurat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkanterdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir; yang adalah kualifikasidari perbuatan Dengan menggunakan rangkaian katakata bohong.

ASLI MOTORSIANTAR untuk mengurus suratsurat kendaraan baru tersebut tidak dibayarkanterdakwa ke Samsat yaitu Dispenda Kabupaten Samosir adalah kualifikasi dariperbuatan Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang ataumengadakan perjanjian hutang atau peniadaan piutang.

Penumpang, Nomor Rangka MHRGD37205J004971, NomorMesin L15A42008863, Warna Hitam, atas nama Nirwan Ashari, dipakai untukoperasional keseharian dan diketahui olen TERGUGAT.Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban dengan melakukanpembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp. 5.155.500, selama 24bulan dan telah mengangsur selama 3 kali angsuran.bahwa PENGGUGAT di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajibandikarenakan keadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnya SuratGubernur Nomor 900/170/Dispenda

/2013, tentang pembangunan jalan khususangkutan batubara, sehingga PENGGUGAT tersendat dalam mencari nafkahuntuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran.Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013,tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut, yangmengakibatkan PENGGUGAT tersendat dalam mencari nafkah untukkebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar anggsuran, PENGGUGATbersama pengemudi lain melakukan demo di Kantor Gubernur SumateraSelatan.bahwa

AlexNurdin, mengeluarkan Surat Nomor: 900/170/Dispenda/2013 tanggal 25Januari 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Leasing di PropinsiSumatera Selatan, dengan perihal: penundaan pembayaran angsuran kreditkendaraan angkutan batubara.Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, PENGGUGAT tetap berusahamencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayarangsuran, namun dikarenakan jalan yang dilewati berubah yangmengakibatkan menurunnya pendapatan yang didapatkan.Bahwa hasil pendapatan

bekerjamenurun, yang mempengaruhi terhadap pendapatan yang didapatkan danjuga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.Bahwa wajar dan layak apabila PENGGUGAT melalui Pengadilan NegeriLahat, memohon kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pengambilansecara paksa dan di luar prosedur hukum yang berlaku.Bahwa bukan niat PENGGUGAT untuk tidak memenuhi kewajiban untukmembayar angsuran kepada TERGUGAT tepat waktu, namun dikarenakankeadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor900/170/Dispenda

3 (tiga) kali yaitu angsuran untuk bulan Junis/d bulan Agustus 2013 dan selanjutnya Penggugat tidak lagi (lalai) melaksanakankewajibannya untuk membayar angsuran tersebut sebagaimana dibuktikan olehbukti T3, T4, T5 dantT6;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang padapokoknya juga membenarkan Penggugat tidak dapat membayar angsuran kreditmobil kepada tergugat dikarenakan keadaan ekonomi penggugat yang sedangmerosot;Menimbang, bahwa Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor900/170/Dispenda

Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKIDPS/X1/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal PermohonanBebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE, MMselaku Kepala BP3TKI Denpasar;41) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHIB yangditandatangani oleh Drs.

KotaDenpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SEselaku Teller.36) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak TerhutangPBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala DISPENDA Kota Denpasar.37) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE.38) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Surat PajakTerhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9Halaman 37 dari 76

ENI selaku Wajib Pajak;14) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;Halaman 43 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKIDPS/X1V2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal PermohonanBebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE, MMselaku Kepala BP3TKI Denpasar;41) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9Halaman 54 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPSDesember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHIB yangditandatangani oleh Drs.

ENI selaku Wajib Pajak;14) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

ILHAMUDDIN, S.Sos.bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa No.528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f) 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kab. Maros PermohonanPenerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.Iatas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros seluas + 140.000 M? tertangga; 11 Mel2016;g) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak BaruAn. H.

ILAMUDDIN, S.Sos. bahwalokasi tidak dalam sengketa;e.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa No.528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kab. Maros Permohonan PenerbitanSPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I atas lokasi diLingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai KabupatenMaros seluas + 140.000 M? tertanggal 11 Mei 2016;g. 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru An.H.

Bahwa atas pembatalan SPPT/PBB tersebut yang tidak prosedural itu,maka sebagai warga negara yang terhalang haknya untuk berbuatsesuatu kepada negara dalam bentuk wajib pajak SPPT/PBB, makapihak ahli waris setelah perkara ini rampung akan mengajukan Gugatanterhadap Pemerintah dalam hal ini Dispenda Kabupataen Maros diPTUN Makassar terkait dengan adanya pelanggaran AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik.Oleh karena dalam penerbitan surat pembatalan SPPT/PBB tersebut diatas telah terbukti adanya suatu)

Nurwati, HANYA mengemukakantentang halhal yang berkaitan dengan: rangkaian peristiwa ketika Suratyang diduga palsu tersebut ditemukan, mekanisme dalam penerbitanSPPT/PBB, adanya perbedaan stempel dan tanda tangan padadokumen persyaratan untuk permohonan SPPT/PBB, mekanismeterbitnya SPPT/PBB pada Dispenda Maros dan halhal teknis lainnyatentang SPPT/PBB mulai dari tingkat kelurahan, camat sampai keDispenda Kabupaten Maros.Demikian pula dengan alat bukti Surat dalam perkara aquo, yang antaralain terdiri

Bahwa tentang SPPT/PBB atas nama ALI MUHAMMAD NUR danNURHAWA yang dibatalkan oleh Dispenda Maros berdasar Surat LurahBontoa dengan alasan tidak perosedural, adalah asumsi belaka dariJPU.

Banyuasin yang diangkat olehGubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK No.142 / KPTS / BKD.1 / 2009tanggal 03 Nopember 2009, dan dari tahun 2009Desember 2010 menjabatsebagai staf Dispenda Prov Sumsel UPTD Kab. Banyuasin, kemudian dariDesember 2010 sampai 23 September 2013 bertugas sebagai penanggung jawabCPU Dispenda Prov. Sumatera Selatan UPTD Kab.

telah bekerjasama membatalkan berkas pembayaran pajakHalaman 153 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Plgkendaraan roda 4 (empat) yang baru untuk 54 (lima puluh empat) unit kendaraan,dengan cara antara lain Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II selaku penaggungjawab CPU Dispenda Banyuasin dan kepada Terdakwa III selaku petugas Bankuntuk melakukan proses Validasi pencetakkan Notis Pajak, namun dana tidakdisetorkan ke Bank sehingga Dispenda dan petugas bank melakukan Delete/Remove data komputer

SAUNG NAGA SAKTI antaroadaFormulir permohonan STNK;Faktur kendaraan untuk BPKB dan STNK;Sertipikat Nomor indenfikasi kendaraan (NIK) untuk BPKB dan STNK;Cek fisik Ranmor;Kutipan Surat Ketetapan PKB/ BBN KB.Dikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab.

Mesin : 4D56CH70159Bahan Bakar : SOLARPlat Dasar : HITAMDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab. BanyuasCopy legalisir Surat Keputusan Pegawai Tetap PT.

Mesin : 4D56UCDH6716Bahan Bakar : SOLARPlat Dasar : HITAMDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten BanyuasDikembalikan kepada UPTD DISPENDA Provinsi Sumatera Selatan Kab.

Medan Tuntungan Kota Medan, yang dalampertemuan tersebut, terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIH adamengatakan dan menyampaikan kepada saksi korban ERIKA Br.PERANGIN ANGIN SAYA KERJA DI DISPENDA KABUPATENSIMALUNGUN, SAYA SUDAH BIASA MEMASUKAN PNS DIHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 792/Pid.B/2019/PN KisKABUPATEN SIMALUNGUN lalu terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIHmenawarkan CPNS di Kab.

Medan Tuntungan Kota Medan, yang dalampertemuan tersebut, terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIH adamengatakan dan menyampaikan kepada saksi korban ERIKA Br.PERANGIN ANGIN SAYA KERJA DI DISPENDA KABUPATENSIMALUNGUN, SAYA SUDAH BIASA MEMASUKAN PNS DIKABUPATEN SIMALUNGUN lalu terdakwa DOSNI RIANA Br.SARAGIHmenawarkan CPNS di Kab.

Sipayungpercaya kepada Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakanbekerja di Dispenda Kabupaten Simalungun. Selain itu setelah Isteri saksiRossani Br. Sipayung selesai mengikuti seleksi ujian CPNS KabupatenSimalungun pernah diajak oleh Terdakwa ke Kantor BKD Pematang RayaKabupaten Simalungun dimana saat itu Isteri saksi Rossani Br. Sipayungmelihat Terdakwa mengenakan pakaian seragam PNS namun saat ituIsteri saksi Rossani Br.

Paranginangin percaya kepada Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa mengatakanbekerja di Dispenda Kabupaten Simalungun dan mengakui bahwa sudahbanyak yang dimasukkan terdakwa menjadi PNS Pemkab Simalungun.Selain itu. setelah selesai mengikuti seleksi ujian CPNS KabupatenSimalungun saksi Rossani Br.

Sipayung pernah diajak oleh Terdakwa keKantor BKD Pematang Raya Kabupaten Simalungun dan saat itu Terdakwamengenakan pakaian seragam PNS dan sekira bulan Januari 2019Terdakwa menyerahkan pakaian seragam PNS lengkap dengan atributPemkab Simalungun untuk saksi Friendly Tamsar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diPersidangan profesi Terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri Sipil, namunsaat itu Terdakwa bekerja sebagai Honor di Kantor Dispenda KabupatenSimalungun dan Terdakwa berhenti sebagai

tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) unit lampu sorot ultra violet masing-masing dikembalikan kepada panpel persib 3 (tiga) lembar ticket pertandingan sepak bola antara Persib Vs Persiwa untuk pintu tribun timur masing-masing dengan nomor 0011159, 0011160, 0011163 1 (satu) buah cap dispenda

Menetapkan barang bukti berupa :Uang tunai sebesar Rp. 2.195.000, (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)1 (satu) unit lampu sorot ultra violet masingmasing dikembalikan kepada panpelpersib3 (tiga) lembar ticket pertandingan sepak bola antara Persib Vs Persiwa untuk pintutribun timur masingmasing dengan nomor 0011159, 0011160, 00111631 (satu) buah cap dispenda kota Bandung1 (satu) buah bak tinta1 (satu) botol kecil cinta merk ink1 (satu) set obeng kecil155 (seratus lima puluh lima) lembar

UMur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor padaKantor Dispenda Kota Palopo, bertempat tinggal di ... .. A No. 19,Kelurahan .., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebutpemohon konvensi/tergugat rekonvensi.Melawan. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor padaUPTD Pasar Sentral Palopo, bertempat tinggal di Jalan ...RT.010RW. 003, No. .. Kelurahan ...

mendengar katakatatersebut apabila pemohon dengan termohon bertengkar.Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisahtempat tinggal sejak bulan Mei 2014.Bahwa saksi mengetahui pemohon pergi tinggalkan termohonkarena pemohon diusir oleh termohon dan sekarang pemohontinggal bersama saksi.Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dantermohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanalayaknya suami istri.Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai tenaga honorerpada kantor Dispenda

bersama pemohon dengantermohon di rumah orang tua saksi.Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggalsejak bulan Mei 2014.Bahwa pemohon pergi tinggalkan rumah, saat masih tinggal dirumah orang tua termohon dan pemohon telah kembali ke rumahorang tua pemohon.Hal 9 dari 23 Hal.Put.288/Pdt.G/2014/PA Plp10e Bahwa pemohon dengan termohon selama berpisah sudah tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.e Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai tenaga honorer padainstansi Dispenda

yanglayak dan akan memberikan, namun karena mengingat penggugat dengantergugat telah berpisah tempat tinggal, yang tidak mungkin setiap saat atausetiap hari dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak tersebut, makaharus ditetapbkan kewajiban tergugat untuk memberikan setiap bulankepada penggugat, namun menurut majelis tuntutan penggugat sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan itu agak memberatkan, jikadikaitkan dengan pengakuan tergugat yang sekarang ini bekerja sebagaitenag honorer pada Dispenda

No.91/Pat.G/2018/PA.PtkAwal pernikahan bahkan sebelum menikah termohon mengetahuikeadaan ekonomi pemohon, dan termohon mengetahui bahwa gajipemohon sudah dipotong oleh pihak Bank dari pemohon , tapi pemohonTIDAK pernah memberitahu tentang gaji pbemohon berapa uang gaji yangditerima oleh pemohon setiap bulan, begitu juga dengan tunjanganlainnya seperti KESPEG, uang transport, uang lauk pauk dan Tunjanganinsentif lain yang didapat dari Dispenda yang keluar tiap 3 bulan sesuaicapaian target.

Bahkan penghasilandiluar Gaji seperti Kespeg, Lauk Pauk, Transport dan InsentifCapaian target dari Dispenda juga tidak pernah termohonmengetahui. Awal pernikahan ada kesepakatan bahwa penghasilantermohon ditabung untuk biaya sekolah anakanak sedangkanpenghasilan pemohon untuk makan minum serta kebutuhan sehari Hal. 10 dari 31 Hal. Pen.

Jadi ada kesepakatan antarapemohon dan termohon menggunakan uang termohon sebesar15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) untuk uang asap dan akandiganti oleh pemohon jika uang Insentif capaian Dispenda mencapaltarget yang akan keluar pada bulan Oktober.

Jadi uang 10.000.000(sepuluh juta rupiah ) bukan uang Nafkah lahir tapi terhutang uangasap pernikahan.Dan pada tanggal 2 November 2015 uang tersebut dipinjam olehpemohon sebesar 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) untuk membayarjatuh tempo lelang dan pada tanggal 8 November 2015 uangtersebut dipinjam pemohon sebesar 1.000.000 ( satu juta rupiah )untuk bayar penggadaian.Dan seberapa besar uang insentif dari dispenda yang didapat olehpemohon juga TIDAK pernah disampaikan kepada termohon.Uang Insentif Dispenda

Dan yang disampaikan dan yang diperlihatkanpemohon kepada hakim hanya slip gaji, slip pembayaran hutang, dantunjangan kesejahteran pegawai sedangkan tunjangantransfortasi,tunjangan lauk pauk dan tunjangan dari dispenda hasil capaian tiap tigabulan tidak diperlihatkan dalam persidangan.

.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), serta untukhuruf b point 3 yang ditaksir oleh Penggugat sehargaRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang masingmasing berupa sebidang toko/kios ukuran 3 x 3 + m2, yangterletak di Desa Kcdungrcjo adalah kcliru dan tidak bcnardikarcnakan pihak pcnggugat tidak mcncantumkan Sertipikat HakPakai Nomor berapa, dikarenakan bukan merupakan hak milikdari para Tergugat, namun hanya merupakan Hak Pakai.yangmana oleh Penggugat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA

Bahwa untuk sebidang toko dengan ukuran 3x3 m2, pada angka yang ditaksir seharga Rp.200.000, (dua ratus juta rupiah), dansebidang toko ukuran 3x3 m2 pada angka 2, yang ditaksir sehargaRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), serata sebidangtoko ukuran 3 x 3 m2, pada angka 3 yang ditaksir sehargaRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dalam obyek sengketahuruf B bukan merupakan hak milik, melainkan hak pakai yangmempunyai hak milik adalah Dispenda (Pemda Banyuwangi).olehkarenya gugatan

Seharga Rp.150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah), serta untuk huruf b point 3 yang ditaksir olen Penggugat sehargaRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang masing masingberupa sebidang toko kios ukuran3 x3 m2, yang terletak di banyuwangiadalah keliru dan tidak benar dikarenakan pihak penggugat tidakmencantumkan Sertipikat Hak Pakai Nomor berapa, dikarenakan, bukanmerupakan hak milik dari para Tergugat, namun hanya merupakan HakPakai, yang mana oleh Penggugat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA

Bahwa untuk sebidang toko dengan ukuran 3x3 m2, pada angka yangditaksir seharga Rp.200.000, (dua ratus juta rupiah), dan sebidang tokoukuran 3x3 m2 pada angka 2, yang ditaksir seharga Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), serata sebidang toko ukuran 3x3 m2, padaangka 3 yang ditaksir seharga Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta17rupiah) dalam obyek sengketa huruf B bukan merupakan hak miilik,melainkan hak pakai yang mempunyai hak milik adalah Dispenda(Pemda Banyuwangi). oleh karenya

Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah),serta untuk huruf b point 3 yang ditaksir oleh Penggugat6.seharga Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangmasingmasing berupa sebidang toko/kios ukuran 3 x 3 m2,yang terletak di Banyuwangi adalah kcliru dan tidak bcnardikarcnakan pihak pcnggugat tidak mcncantumkan Sertipikat HakPakai Nomor berapa, dikarenakan bukan merupakan hak milikdari para Tergugat, namun hanya merupakan Hak Pakai.yangmana oleh Penggugat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an.

oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)rr)Ss)tt)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller;1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66Desa Sidakarya;1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni2014 yang ditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sitselaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan

ENI selaku Wajib Pajak;n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB;0) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an.

KotaDenpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SEselaku Teller;1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat PajakTerhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKItanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan SuratSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar;mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran

Nomor 50 PK/Pid.Sus/201512perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepada bendahara pengeluaranDispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran Dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) Dispenda Kabupaten Buleleng untuk pembuatanSurat Perintah

Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan dari sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan kepadaaparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang melakukan tugas dalamrangkaian pengawasan sampai dengan penyetoran Pajak bumi dan Bangunan

Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PEMBANGUNANDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng ;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan

Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015443233343536373839404142Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012;Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012;1 (satu) lembar kuitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulanOktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp15.565.200,00 (limabelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22Desember 2006 penerima Drs.

Nomor 50 PK/Pid.Sus/201556414243444546474849505132535455565758(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah),tertanggal 8 Januari 2007 penerima Nyoman Pastika, S.E.;1 (satu) buah agenda surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2004 sampai dengan2005;1 (satu) buah buku agenda Keputusan (SK) Bupati Tahun 2008;Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBDpertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kuitansipengeluaran;Keputusan Bupati

Bahwa penggugat di Bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban,dikarenakan keadaan memaksa (Force Mayor) dengan keluarnya suratGubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013 tentang pembangunan jalankhusus angkutan batubara, sehingga Penggugat tersendat dalammencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajibanmembayar angsuran ;.

Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut,mengakibatkan Penggugat tersendat dalam mencari nafkah untukkebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran,Penggugat bersama pengemudi lain melakukan demo di KantorGubernur Sumatera Selatan :. Bahwa setelah demo tersebut , Gubernur Sumatera Selatan atas namaH.

Alex Nurdin mengeluarkan surat No. 900/170/Dispenda/2013 tanggal25 Januari 2013 yang ditujukan pada pimpinan perusahaan leasing diProvinsi Sumatera selatan dengan prihal: penundaan pembayaranangsuran kredit kKendaraan angkutan batubara ;. Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, penggugat tetap berusahamencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajibanmembayar angsuran, namun karena jalan yang dilewati berubah yangmengakibatkan penurunan pendapatan yang didapatkan ;.

Penggugatdalam bekerja menurun,yang mempengaruhi terhadap pendapatan yang didapat dan jugamempengaruhi kehidupan keluarga ;11.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat Melalui Pengadilan NegeriLahat, memohon kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengambilansecara paksa dan diluar prosedur hukum yang berlaku;12.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajibanmembayar angsuran kepada Penggugat tepat waktu, namun karenakeadaan memaksa (force Majeur) dengan keluarnya Surat GubernurNomor 900/170/Dispenda

Pada bulan berikutnya Penggugat tidak dapatmemenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat, dikarenakanadanya surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013 tentang pembangunanjalan khusus angkutan batubara yang menjadikan Penggugat kesulitanmengoprasikan kendaraanya.