Terminal Petikemas Surabaya, sedangkan barang bukti lainnya berupa :

1) 1 (satu) lembar invoive PT.AKARA tahun 2014 ;

2) 1 (satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2015 ;

3) 1 (satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2016 ;

4) 1 (satu) bendel laporan keungan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA setelah diaudit per 31 Desember 2014 ;

5) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA setelah diaudit per 31 Desember 2015 ;

6) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA setelah diaudit per 31 Desember 2016 ;

7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir akte pendirian PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA No.1 tanggal 1 April 1999 ;

8) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir anggaran dasar PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA ;

9) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir struktur organisasi PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA ;

10) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Rekening Koran

Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :1) 1 (Satu) lembar invoive PT.AKARA tahun 20142) 1 (Satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 20153) 1 (Satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 20164) 1 (satu) bendel laporan keungan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 20145) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 20156) 1 (Satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 20167) 1 (Satu) bendel

Terminal Petikemas Surabaya ; Menimbang, bahwa tentang barang bukti lainnya berupa:1) 1 (Satu) lembar invoive PT.AKARA tahun 2014 ;2) 1 (Satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2015 ;3) 1 (Satu) lembar invoice PT.AKARA tahun 2016 ;4) 1 (satu) bendel laporan keungan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2014 ;5) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2015 ;Halaman 88 Putusan No.3361/Pid.Sus/2018/PN.

Sby.6) 1 (Satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2016 ;7) 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir akte pendirian PT.TERMINAL PETIKEMASSURABAYA No.1 tanggal 1 April 1999 ;8) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir anggaran dasar PT.TERMINAL PETIKEMASSURABAYA ;9) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir struktur organisasi PT.

TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2014 ;5) 1 (satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2015 ;6) 1 (Satu) bendel laporan keuangan PT.TERMINAL PETIKEMAS SURABAYAsetelah diaudit per 31 Desember 2016 ;7) 1 (Satu) bendel fotocopy legalisir akte pendirian PT.

Bahwatanggal 23 Juli 2009 laporan keuangan telah selesai diaudit oleh KAP Ernst & Ysehingga Pemohon Banding mengharapkan dilakukan uji materi atas laporan keua1yang telah diaudit tersebut;bahwa dalam persidangan Terbanding mempermasalahkan penggunaan nilai lapkeuangan yang dibuat oleh KAP Emst & Young untuk tahun 2005 yang digunakanPemohon Banding pada saat proses sidang banding sebagai dasar pengajuan banmenggantikan laporan keuangan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh BadaKPP BUMN.

oleh KAP Ernst & Young Tahun 2005;bahwa Majelis berkesimpulan atas pengajuan banding Pemohon Banding bePeredaran Usaha adalah didasarkan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP E& Young, dan berdasarkan hal tersebut Peredaran Usaha menurut Pemohon Bantahun 2005 sebesar Rp.336.340.354.421.939,00 sudah sesuai dengan hasil LapKeuangan yang telah diaudit, namun demikian jumlah peredaran usaha tersebut bedikurangkan dengan koreksi fiskal negatif menurut Pemohon Banding setRp.14.852.257.837.789,00

Bahwa tanggal 23 Juli 2009 laporan keuangan telah selesai diaudit oleh KAP Ernst & Ysehingga Pemohon Banding mengharapkan dilakukan uji materi atas laporan keua1yang telah diaudit tersebut;bahwa dalam persidangan Terbanding mempermasalahkan penggunaan nilai lapkeuangan yang dibuat oleh KAP Ernst & Young untuk tahun 2005 yang digunakanPemohon Banding pada saat proses sidang banding sebagai dasar pengajuan banmenggantikan laporan keuangan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh BadaKPP BUMN.

Bahwa tanggal 23 Juli 2009 laporan keuangan telah selesai diaudit oleh KAP Ernst & Ysehingga Pemohon Banding mengharapkan dilakukan uji materi atas laporan keuaiyang telah diaudit tersebut;bahwa dalam persidangan Terbanding mempermasalahkan penggunaan nilai lapkeuangan yang dibuat oleh KAP Ernst & Young untuk tahun 2005 yang digunakanPemohon Banding pada saat proses sidang banding sebagai dasar pengajuan banmenggantikan laporan keuangan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh BadaKPP BUMN.

Bahwatanggal 23 Juli 2009 laporan keuangan telah selesai diaudit oleh KAP Ernst & Ysehingga Pemohon Banding mengharapkan dilakukan uji materi atas laporan keua1yang telah diaudit tersebut;bahwa dalam persidangan Terbanding mempermasalahkan penggunaan nilai lapkeuangan yang dibuat oleh KAP Ernst & Young untuk tahun 2005 yang digunakanPemohon Banding pada saat proses sidang banding sebagai dasar pengajuan banmenggantikan laporan keuangan yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh BadaKPP BUMN.

Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkan3.2.

Laporan Keuangan yang harus menjadi dasar penghitungan angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank dan perusahaan masukbursa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tersebut di atas tidakmengatur bahwa laporan keuangan triwulanan yang menjadi dasarperhitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 adalah laporankeuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;b.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi kami harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25pada laporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Pendapat kami tersebut telah sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan karena ketentuanmengenai penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2008 TIDAK MENGHARUSKAN penggunaanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.2.1.7.

Menyatakan barang bukti berupa :- 384 lembar promise data nasabah fiktif- data nasabah fiktif dan perincian uang yang sudah diaudit.6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,-

Menyatakan barang bukti berupa: 384 lembar promise data nasabah fiktif data nasabah fiktif dan perincian uang yang sudah diaudit.6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,

VIII/10/2009tanggal 13 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yangberbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan danlaporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan, pada koreksiobyek Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan hasil equalisasi dengan biayagaji yang tercantum dalam laporan keuangan hasil audit KAP Yuwono H danRekan karena menyajikan laba bersih(komersil) yang lebih besar daripadalaporan

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yangberbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &Rekan yang dipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tenderPertamina. Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekan dipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003.6.3.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda yaitulaporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yangmenyatakan laba bersih sebesar Rp. 1.703.040.914,00. Dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan yangmenyatakan rugi bersih sebesar Rp. 3.151.196.513,00.6.5.

Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekandiakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak didukung dengan buktibukti voucher, buku besarmaupun kertas kerja dan laporan lainnya. Dan menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporan keuanganyang diaudit KAP Yuwono H &Rekan tersebut telah dibatalkan dengan surat pembatalan laporanAudit atas Laporan Keuangan PT. Tekindo Kerjatama melalui S027/SKSBLS/YwAII/05 tanggal 4 Maret 2005.6.6.

menyelenggarakan pembukuandengan benar sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tidak dapatmemberikan bukti pendukung atas penerbitan laporan keuangan yangdiaudit oleh KAP Yuwono H & Rekan yang dipergunakan sebagai syaratuntuk memenangkan tender Pertamina dan terbukti bahwa pembatalanlaporan keuangan yang diaudit

Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mempunyai 2 (dua) laporan keuangan auditedyang berbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAPYuwono H & Rekan yang menyatakan laba bersih sebesarRp.1.703.040.914,00.

Dan laporanHalaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/201 1keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekandipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;5.6.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mempunyai 2 (dua) laporankeuangan audited yangberbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H& Rekan yang menyatakan laba bersih sebesarRp.1.703.040.914,00.

Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak didukung dengan buktibuktivoucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporanlainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding laporan keuangan yang diaudit KAPYuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan suratpembatalan laporan Audit atas Laporan KeuanganPT. TekindoKerjatama melalui S027/SKSBLS/Yw/III/05tanggal 4 Maret 2005;5.6.5.

Dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud& Rekandipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) mempunyai 2 (dua) laporankeuangan audited yangberbeda yaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H& Rekan yang menyatakan laba bersih sebesarRp.1.703.040.914,00.

Dan laporan keuangan yang diauditoleh KAP Purbalaud& Rekan yang menyatakan rugi bersihsebesar Rp.3.151.196.513,00;Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H &Rekan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak didukung dengan buktibuktivoucher, buku besar maupun kertas kerja dan laporanlainnya.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporankeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;sedangkan;3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak ada keharusanuntuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 padalaporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 Penggugat dengan mendasarkan perhitungan pada LaporanKeuangan yang telah diaudit.

Dalil Tergugat bahwa Penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal25 yang harus Penggugat lakukan harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;2.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkanpada laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuranbulanan PPh Pasal 25 pada laporan keuangantriwulan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik.

KEP36 tidak mewajibkan laporankeuangan tengah tahunan untuk diaudit oleh AkuntanPublik;Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 347/B/PK/PJK/20162.2.6.

Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan padalaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik; sedangkan3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPhPasal 25 pada laporan keuangan triwulan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik. Pendapat kami tersebut telahHalaman 3 dari 27 halaman.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitunganPPh 25 pada laporan keuangan yang telah diaudit olehAkuntan Publik, maka tidak ada dasar bagi KPP Wajib PajakBesar Satu untuk menghitung kembali dan menerbitkan SuratTagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal 25 Penggugat denganmendasarkan perhitungan pada Laporan Keuangan yang telahdiaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkan padalaporan keuangan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuran bulananPPh Pasal 25 pada laporan keuangan triwulan yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

yang lazim dan disampaikan kepadaBapepam selambatlambatnya pada akhir bulan ketigasetelah tanggal laporan keuangan tahunan,dan dari ketentuan tersebut telah diatur bahwa sesuaiketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketuan BadanPengawas Pasar Modal Nomor KEP36/PM/2003, hanyaLaporan Keuangan tahunan yang harus telah diaudit olehAkuntan Publik.

Laporan keuangantengah tahunan tidak harus diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkanyang wajib diaudit oleh akuntan publik adalah laporan keuangantahunan;c.

terdapatbiaya perbaikan seperti yang dikemukakan oleh Terbanding danTerbanding tidak memberikan dasar koreksi sebesar Rp.546.784.990,00 dengan demikian Majelis berketetapan koreksi obyek PPhPasal 23 atas sewa perbaikan sebesar Rp.546.784.990,00 tidak dapat dipertahankan" ;Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18905/PP/MV111/12/2009 tanggal 13 Juli 2009 Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui mempunyai 2 (dua) laporankeuangan audited yang berbeda yaitulaporan keuangan yang diaudit

KAP Yuwono H & Rekan dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan, pada koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 23 menggunakan data dari laporan keuanganhasil audit KAP Yuwono H & Rekan dan laporan keuangan hasil audit.KAP Purbalaud & Rekan dimana tidak diketahui mana laporan keuanganyang benar dan mencerminkankeadaan yang sebenarnya ;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganini menyatakan bahwa

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengakui mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbedayaitu laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yangdipergunakan sebagai syarat untuk memenangkan tender Pertamina.Dan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekandipergunakan sebagai lampiran SPT Tahunan 2003;4.7.3.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mempunyai 2 (dua) laporan keuangan audited yang berbeda yaitulaporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan yangmenyatakan laba bersih sebesar Rp. 1.703.040.914,00. Dan laporankeuangan yang diaudit oleh KAP Purbalaud & Rekan yang menyatakan rugibersih sebesar Rp. 3.151.196.513,00;4.7.5.

Bahwa laporan keuangan yang diaudit KAP Yuwono H & Rekan diakuioleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakdidukung dengan buktibukti voucher, buku besar maupun kertas kerjadan laporan lainnya. Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) laporan keuangan yang diaudit KAPHal. 11 dari 15 hal. Put. No.13/B/PK/PJK/20114.8.4.9.4.10.Yuwono H & Rekan tersebut telah dibatalkan dengan surat pembatalanlaporan Audit atas Laporan Keuangan PT.

bahwa biaya administrasi kantor pusat :Menurut SPT Rp 10.620.760.849,00Menurut Pemeriksa Rp 0,00Jumlah Koreksi Rp 10.620.760.849,00Bahwa koreksi atas biaya administrasi kantor pusat (Overhead Expense)sebesar Rp 10.620.760.849,00 dilakukan karena Terbanding (Pemeriksa)berpendapat biaya tersebut merupakan alokasi Biaya Kantor Pusat yang tidakmemenuhi ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan KeuanganKonsolidasi yang sudah diaudit

dikurangkan dariPenghasilan Bruto:Bahwa selengkapnya pasal 7 ayat (3) tersebut berbunyi :"Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, dapatdikurangkan biayabiaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha daribentuk usaha tetap itu, termasuk biayabiaya pimpinan dan biayabiayaadministrasi umum, baik yang dikeluarkan di negara dimana bentuk usahatetap itu berada maupun tempat lain ";Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku Pemohon Banding telahmenyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit

Pasal 3 ayat (2) :"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik danmengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaanserta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yangbersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."Halaman 15 dari 22 halaman.

./1995 tanggal 24Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasitersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing BUT, yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuandengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya" Bahwa disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanyamendasarkan putusannya pada pembuktian atas dokumen berupaSertifikat perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh auditorTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) Ernst &Young dan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang diaudit oleh Ernst & Young, namun tidakmelakukan pembuktian

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016jawabannya mendalilkan bahwa jumlah pungutan dan sumbanganyang bisa diaudit oleh akuntan publik adalah apabilanilainyaRp 5,000,000,000/ (lima milyard rupiah) atau lebih, yang patutdiduga mengutip dari Pasal 15 ayat (1) PERATURAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 44 Tahun 2012 tentangPungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada SatuanPendidikan Dasar;Bahwa dalam persidangan di PN Rangkasbitung, ketika Pemohonmeminta agar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KomiteSekolah

SMAN 1 Rangkasbitung diaudit oleh akuntan publiksebagaimana dimaksud dalam PP 48 Tahun 2008 Pasal 52 huruf k,akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menanganiperkara Pemohon dinyatakan bahwa Penggugat (Pemohon) tidakmenyebutkan dan tidak dapat membuktikan pengumpulan,penyimpanan dan penggunaan dana berupa Dana SumbanganPendidikan (DSP) dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan(SPP) di SMAN 1 Rangkasbitung Tahun Ajaran 2014/2015 jumlahnyalebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Bahwa biaya akuntan publik yang pemohon ketahui berkisarRp 25,000,000 s/d Rp 50,000,000/ sehingga nilainya hanya sebesar10% dari nilai minimal yang harus diaudit, sehingga menurutpendapat Pemohon tidak akan memberatkan;Bahwa pendanaan pendidikan saat ini sepengetahuan Pemohonuntuk tingkat Pendidikan Menengah dari tahun 2013 ada 3komponen, yaitu:1. BOS Nasional yang nilainya setiap tahun anggaran naik;2. BOS Daerah;3.

dari orang tuasiswapeserta didik yang dipergunakan oleh pihak sekolah melaluiKomite Sekolah, karena tidak dapat diaudit oleh pihak yangindependen, dalam hal ini salah satunya adalah akuntanpublik;Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 15 ayat (1)menghalangi transparansi adalah keliru dan merupakanpenafsiran yang sesat.

Penguatantersebut adalah bahwa jika Sumbangan yang diterimasatuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihiRp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka WAJIBuntuk diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnyadiumumkan secara transparan di media cetak berskalanasional.

Pospos yang dikoreksi: Jumlah1 Penghasilan Kena Pajak 6.413.400.0002 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang 641.340.0003 Kredit Pajak 641.340.0004 Pajak Yang Tidak/Kurang bayar 5 Sanksi Administrasi 6 Jumlah Yang Harus dibayar Menurut PemeriksaBahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif atas DPP PPh 4 (2)sebesar Rp1.506.142.335,00 dengan alasan sebagai berikut:Berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh KAPHDIS, terdapat posisi kewajiban terhadap lbah sebesar

PT WIM baru berdiri bulan Mei 2007 setelahn Cabang PT SMARTditutup;Bahwa keselurunan penerimaan dana dari pembayaran tersebut tidakterlinat dalam laporan arus kas (perubahan posisi Keuangan) Pemohon Bandingpada Laporan Keuangan yang diaudit oleh KAP HDIS;Bahwa sehingga perhitungan PPh pasal 4 (2) menurut Pemeriksa adalahsebagai berikut: No.

Richard Chiu) melalui perusahaan miliknya (TexonInvestment Inc, East Asia Limited dan Warwick International ManagementLimited):Bahwa Transaksi yang termuat dalam Genera/ Ledger (Detail) periode1/1/2006 sampai dengan 31/12/2006, bertentangan dengan Laporan KeuanganTahun 2006 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HDIS, Akta Pendirian PTWarwick International Management (Akta Nomor 08 tanggal 29 Maret 2007notaris Fitri Kartikasari, S.H.), dan Lease Agreement (antara Mr.

Tjokorda RakaKerthyasa, PT Damar Wayang, dan PT Semarang Arsana Rekreasi Trusta);Bahwa Laporan Keuangan 2006 Pemohon Banding yang diaudit olehHalaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 561/B/PK/PJK/2015Hartanto, Djoko, Ikah, Sutrisno (HDIS) menyatakan bahwa terdapat hutangkepada lbah (PT Damar Wayang) senilai Rp1.506.142.335,00.

:Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh KAP HDIS,terdapat posisi kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) terhadap Hotel bah sebesarRp1.506.124.335,00 dengan rincian sebagai berikut:Tranter dan Mr. Richard Chia Rp S180.)Depoaita To Smart 10000 Rp. 91 0.000.000Deposito To Smart L000 Rip. S10.00.0000)Lam lain Rp. 24 6905.995PPS Pasal 4 (2dinasi dengan NPE Rp. 64 1340.000KP? Pratama Semarang CandisanPemb.

Semua Tahu Kitabelum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;2. Bahwa Para Pemohon adalah para pemegang saham PT. SemuaTahu Kita dengan total kepemilikan saham sebesar 14,28 % (empatbelas koma dua puluh delapan prosen), dengan total suara sebesaritu maka dengan sendirinya Para Pemohon memiliki hak untukmengusulkan dan meminta pengurus melaksanakan PemeriksaanLaporan Keuangan PT.

Kejadian ini telah berlangsung dari Tahun 2005hingga Tahun 2011 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan PublikDaniel Hassa & Rekan dan Kantor Akuntan PublikBenny, Tony,Frans & Daniel, yang keduanya direkomaendasikan oleh parapengurus PT. Semua Tahu Kita itu tidak pernah diberikan penjelasanalasan, maksud dan tujuan pemegang saham itu meminjam uang;10.Bahwa Para Pemohon juga tidak pernah mendapat laporanpajak PT.

Semua Tahu Kita tidak adadilaporkan;Bahwa tidak semua laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa saksi pernah menerima laporan keuangan PT. Semua Tahu Kita,akan tetapi tidak jelas;Bahwa tidak pernah ada pembagian laba atau deviden di dalam PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan yang belum diaudit oleh Akuntan Publik adaselama lebih 2 (dua) tahun;Bahwa saksi adalah sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT.Semua Tahu Kita;Bahwa laporan keuangan PT.

Semua Tahu Kita yang sudah diaudit olehAkuntan Publik untukTahun Buku 2010, 2011 pada bulan Juni;Bahwa saham awal yang disetor sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah);e Bahwa di dalam Anggaran Dasar disebutkan semua kegiatan harusdilaporkan dalam RUPS;e Bahwa saksi sampai sekarang belum diberi laporan kKeuangan samasekali;e Bahwa saksi tidak dapat melihat laporan keuangan PT. Semua TahuKita;e Bahwa setahu saksi PT.

Semua Tahu Kita;Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon padapokoknya telah mendalilkan, bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun secaraberturutturut, dari Juli 2011 hingga Juni 2015, Laporan Keuangan PT.Semua Tahu Kita belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Menimbang, bahwa*menurut dalil permohonan Para Pemohon,'bahwaPara Pemohon adalah para pemegang saham PT.

Perusahaan kami juga sudah diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Semarangmaupun Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai Jakarta dan juga tidak dipersoalkanatau dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard).Baru setelah Direktorat Jenderal Bea Cukai diaudit BPKP sehingga persoalan Importkami berlarutlarut sampai 11 x (sebelas kali) baru dikenakan Bea Masuk TindakanPengamanan (Safeguard) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.996.267.420.

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarang tersebutdikeluarkan dari daerah Pabean, dan pada waktu perusahaan kami diaudit oleh DirjenBea & Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai di Jakarta juga tidakdikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampir fotocopy disposisi Kakanwilpada Surat Edaran No.

PUTUSAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KOREKSI TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI ATAS DIVIDEN MENGABAIKAN LAPORANKEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT OLEH AUDITOR INDEPENDENBahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telahmelakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 6 Tahun1983 tentang Ketentutan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi:"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas dan Wajib Pajak

Danpembukuan yang diselenggarakan oleh Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding tersebut telah dilakukan dengan cara atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK),dan telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP)Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Ernst & Young;Bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan yangdiselenggarakan telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Ernst& Young dengan pernyataan wajar tanpa syarat sebagaimana

) 41,672,070Cash dividends 0 0 (3,711,091) (3,711,091)Net income for 2004 0 0 9,303,008 9,303,008Balance December 31, 2004 6,949,563 3,571 40,310,853) 47,263,987Net income for 2005 0 QO 13,143,118) 13,143,118Balance December 31, 2005 6,949,563 3,571 53,453,971 60,407,105 Bahwa berdasarkan data dividen tunai (cash dividends) pada baris Cashdividends (Dividend tunai) dari laporan perubahan ekuitas (statement ofchanges in equity) yang telah diaudit di atas, tidak terdapat kas untuk dividensebesar Rp

.3.017.830.998,00 dan Rp 5.257.247.172,00 selama tahun 2005;Bahwa bagian Aliran Kas dari Kegiatankegiatan Pembiayaan (Cash Flousfrom Financing Activities) dari Laporan Aliran Kas (Statement of Cash Flows)dari laporan keuangan yang telah diaudit olen KAP Prasetio, Sarwoko &Sandjaja bahwa jumlah pembayara dividen yang dibayar tunai adalahsebesar Rp 3.711.090.877,00 sebagaimana yang tertera di bawah ini: (dalam ribuan Rupiah) 2005 2004Cash flows from financing activities:Proceeds from shortterm bank

adalahdisebabkan oleh adalah selisih kurs.Bahwa, sebagai perusahaan yang telah diaudit kantor akuntan publik (KAP),dalam hal ini oleh KAP Prasetio, Sarwoko, & Sandjaja Ernst & Young, pospos hutang (payables), termasuk juga hutang dividen (dividends payable),dan kas dan bank (cash and bank) adalah pospos terpenting dalam:* neraca (balance sheet),* laporan perubahan ekuitas (statement of changes in equity), dan* laporan aliran kas (statement of cash flows),yang hams diuji sebelum menentukan pemberian

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Keterangan Menurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)I Harga Pokok Penjualan 3.155.141.369 0 3.155.141.369 Bahwa menurut Terbanding, perhitungan alokasi biaya kantor pusat tidak sesuaidengan KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan LaporanKeuangan Konsolidasi dari Kantor Pusat hams diaudit oleh Akuntan Publik.Dengan demikian Terbanding melakukan Koreksi Positif atas alokasi biaya kantorpusat sebesar Rp 3.155.141.369,00;Bahwa dalam proses keberatan kemudian, permohonan

keberatan PemohonBanding ditolak dengan alasan tidak terdapat cukup alasan untukmempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon Banding;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding tersebut;Bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dari Kantor Pusat yang merupakangabungan laporan keuangan dari cabangcabang yang dimiliki oleh PemohonBanding telah diaudit oleh Independen Akuntan Publik (KPMG) dan bersama suratini jugs Pemohon Banding lampirkan Surat Pernyataan dari KPMG

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi terhadap alokasi biaya kantor pusat sebesarRp3.155.141.369,00 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) di dalam SPT Tahunan Pajak, karenaperhitungan Biaya Alokasi Kantor Pusat yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ./1995 tanggal24 Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yangsudah diaudit

Laporan Keuangan Konsolidasi yang diserahkantersebut merupakan data yang sama yang telah disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamproses keberatan.Bahwa berdasarkan data dalam persidangan berupa Laporan KeuanganKonsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG untuk tahun 2000dapat dijelaskan sebagai berikut :1 bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited oleh KPMGSingapore, Beban Kantor Pusat untuk tahun 2002 adalah SGD11.712.373,00 dan berdasarkan Laporan Rugi Laba

koreksiTerbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit

proses posting ke Buku Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit

Ltx tidakterdapat keuntungan atau kerugian namun Pemohon Banding tidak dapatmenyampaikan bukti lebih lanjut.bahwa menurut Pemohon Banding, sengketa ini terkait kesalahan pencatatan padapembukuan Pemohon Banding yang telah dikoreksi auditor pada Laporan Keuanganyang diaudit dan Pemohon Banding tidak pernah melaporkan adanya penghasilan diSPT karena menurut Pemohon Banding perusahaan dalam proses likuidasi dan tidakmendapatkan penghasilan.bahwa Majelis dalam persidangan telah memberikan kesempatan

Biayatransportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biayaangkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai Kelompok HPPsecara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkandalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran dan juga sebagaimanaLaporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karenatelah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu

Perubahan akun dilakukan dengan alasanmenyesuaikan dengan Laporan Keuangan yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntanpublik Anwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPhBadan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporankeuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik.

Perubahan akun dilakukan dengan alasanmenyesuaikan dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publikAnwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan,SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yangbelum diaudit oleh akuntan publik.

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan.Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPhBadan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh7akuntan publik......

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa berdasarkan penelitian fisik SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2010 yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, dalamSPT Induk diketahui bahwa Pemohon Banding mencentang kolompembukuan/laporan keuangan diaudit lengkap dengan keterangannama kantor akuntan publik dan nama auditornya, sehinggaberdasarkan hal tersebut pendapat Majelis yang menyatakan bahwaSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 diisi berdasarkanlaporan keuangan yang belum diaudit adalah pendapat

Putra Ananda justru sangat diragukan Laporan Keuangan/ NeracaTahun Terakhir telan diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik),berdasarkan fakta pada Tanggal 08 September 2020 ditemukan HasilEvaluasi di LPSE Aceh hittps://lpse.acehprov.go.id/eproc4/evaluasi/32874106/hasil pada Tender Pembangunan Jetty Kuala Daya Kab. AcehJaya (Kode Tender : 32874106 ) bahwa Laporan Keuangan PT. PutraAnanda tidak memenuhi karena BUKAN DIAUDIT Oleh Kantor AkutanPublik.

Laporan KeuanganTahun 2019 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lainpada SPSE dengan ketentuan:a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantorAkuntan Publik; atauHalaman 22 dari 108. Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA. 62.63.b. untuk Usaha Besar, laporan kKeuangan yang telah diaudit oleh KantorAkuntanPublik yang di registrasi Sesuai ketentuan peraturan perundangan.Juncto BAB VIII.

olehKantor Akuntan Publik; ataud. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh KantorAkuntanPublik yang di registrasi Sesuai ketentuan peraturan perundangan.Juncto BAB VIII.

Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; ataub. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 55 dari 108.

Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT BNA.laporan keuangan tanhun 2019 yang telah diaudit akuntan Publikadalah tidak beralasan menurut ketentuan hukum.... Dst...

mensyaratkanLaporan Keuangan Konsolidasi dari Kantor Pusat harus diaudit oleh AkuntanPublik.

yang bersangkutan melakukan usaha,sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) hanya menyampaikan Laporan KeuanganKonsolidasi yang telah diaudit oleh Auditor KPMG Singapura tanpamenyerahkan bukti pendukung/dokumen pembentuk laporankeuangan tersebut.

Bahwa selain daripada itu, Laporan Keuangan Konsolidasi KantorPusat yang telah diaudit oleh KPMG Singapore tersebut, juga tidakmengungkapkan rincian serta jenis dan besarnya biaya administrasiyang dibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap diNegara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usahaHalaman 22 dari 31 halaman.