Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlibdungan perlndungan persidangan perhitungan parlidungan parlindungan perlindugan
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-10-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN LIMBOTO Nomor 133/PID.B/2013/PN.LBT
Tanggal 16 Oktober 2013 — MEMO TALIB Alias MEMO
82 — 21
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-08-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PN LIMBOTO Nomor 59/Pid.B/2013/PN.LBT
Tanggal 14 Agustus 2013 — Terdakwa An. KARIM A. TAYEBU
33 — 21
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 23-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 28/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 15 April 2015 — PEMOHON
8 — 3
  • oleh karena itu harus dicegahadanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan,perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, dan ternyatalah bahwabatas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan lajukelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 09-12-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 04-01-2016
Putusan PA MUNGKID Nomor 216/Pdt.P/2014/PA.Mkd
Tanggal 31 Desember 2014 — Pemohon
15 — 2
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 16-03-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 24/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 8 April 2015 — PEMOHON
11 — 4
  • oleh karena itu harus dicegahadanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan,perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, dan ternyatalah bahwabatas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan lajukelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpattisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 15-12-2012 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PA MUNGKID Nomor 217/Pdt.P/2014/PA.Mkd
Tanggal 7 Januari 2015 — Pemohon
27 — 7
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 07-08-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 140/Pdt.P/2014/PA.Mkd
Tanggal 1 September 2014 — Pemohon
17 — 4
  • olehkarena itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masihdibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anakadalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agarHal 4 dari 6 hal.pen.no.0140/Pdt.P/2014/PA.Mkd.dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dandiskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 06-01-2015 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 28 Januari 2015 — PEMOHON
11 — 5
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 27-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 18 Februari 2015 — PEMOHON
16 — 9
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 09-12-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PA MUNGKID Nomor 221/Pdt.P/2014/PA.Mkd
Tanggal 14 Januari 2015 — Pemohon
13 — 4
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpattisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 12-05-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 3 Juni 2015 — PEMOHOH
12 — 5
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 13 Mei 2015 — PEMOHON
14 — 5
  • oleh karena itu harusdicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 19-01-2015 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Mkd
Tanggal 11 Februari 2015 — PEMOHON
9 — 3
  • antara calon suami isteri yang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinmengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Hal 6 dari 9 hal.put.no.0008/Pdt.P/2015/PA.Mkd.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan
    anak menyatakan perlidungan anak adalahsegala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hiduptumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapunyang bertanggung
    jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlidungan dariperlakuan :a.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 28-08-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 159/Pdt.P/2014/PA.Mkd
Tanggal 22 September 2014 — Pemohon
14 — 5
  • yang masihdibawah umur ;Menimbang, bahwa disamping menjaga kesehatan suami isteri danketurunan, perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan, danternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawinHal 4 dari 7 hal.pen.no.0159/Pdt.P/2014/PA.Mkd.mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umuryang lebih tinggi ;Menimbang, bahwa Pasal angka 2 UndangUndang Republik IndobnesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan
    perlidungan anakadalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agardapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlidungan dari kekerasan dandiskriminasi.Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 13 dari UndangUndang RepublikIndobnesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlidungan anak menyatakan :(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lainmanapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 540/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
ARIA WADURA
11 — 2

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa : ARIA WIDURA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
    • Membebankan biaya kepada Terdakwa
    bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
    Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa : ARIA WIDURA tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraanketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dankesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 555/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
ANGGA TRI PRASETYO
11 — 2

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa : ANGGA TRI PRASETYO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
    • Membebankan biaya kepada
    bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
    Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa : ANGGA TRI PRASETYO tersebut diatas telah terbukti Secarasah dan = meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggarpenyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memilikidampak sosial dan kesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 545/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
SITI MASITAH
11 — 2

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa : SITI MASITAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
    • Membebankan biaya kepada Terdakwa
    bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
    Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa : SITI MASITAH tersebut diatas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraanketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dankesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 537/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
SULUNG ADI SANTOSO
18 — 8

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa : SULUNG ADI SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
    • Membebankan biaya kepada
    bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
    Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa : SULUNG ADI SANTOSO tersebut diatas telah terbukti secarasah dan = meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggarpenyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memilikidampak sosial dan kesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 562/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
MOH. KHAIRUN NIZAM
16 — 2
  • KHAIRUN NIZAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
  • Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima rupiah);
bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
KHAIRUN NIZAM tersebut diatas telah terbukti secarasah dan = meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggarpenyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memilikidampak sosial dan kesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 25-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 554/Pid.C/2020/PN Gpr
Tanggal 25 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
AGUS ASPRIYA B
16 — 2

  • MENGADILI :

    • Menyatakan Terdakwa : AGUS ASPRIYA B tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraan ketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dan kesehatan
    • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
    • Membebankan biaya kepada
    bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harusdipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;Mengingat Perda Gubernur Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atasPerda Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, KetertibanUmum dan Perlidungan
    Masyarakat serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI : Menyatakan Terdakwa : AGUS ASPRIYA B tersebut diatas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar penyelenggaraanketertiban umum dan perlidungan masyarakat yang memiliki dampak sosial dankesehatan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa denganpidana denda sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ; Membebankan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000.