Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara : Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemenyang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakanunsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsdebagaimana diuraikan dalam kententuan pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUNo. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme; Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah meliputi1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau menerima janji ;733. Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orangbahwa yang member hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya ;4. Sebagai Perbuatan berlanjut ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsur unsur tersebut diatasAd.1.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara : Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggaran Negara telah dipertimbangkan dalam dakwaan primairmaka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsurePegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam dakwaan primairkedalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsure Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Ad.2.

diterimanya janji tersebut ; Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebutharus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara ;wan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang,bahwa bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatanyang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnyakekuasaan

Wiyono mengemukakan pada setiap jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekatkewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun tidak berbuatdalam jabatannya.

negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatanpegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan."

pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukantindak pidana.Bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara melaksanakantugasnya dikatakan bertentangan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagaiberikut:1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu,padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan.2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu,padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yangterdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraNegara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatusesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutanMenimbang, bahwa dari Putusan Hoge Raad, tanggal 26

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :"Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerimapemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya: ataub.

Memberi sesuatu) kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukanatau tidak dilakukan dalam jabatannya.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5ayat (2) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.dan"Memberi atau mnejanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeriatau penyelenggara negara tersebut

Yanikm 5,5 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau tempattempatlain, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukumPengadilan Militer 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimapemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :(a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam

Alternatif ke dua yang terkandung dalam huruf b "Bagi PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian atau janjikarena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangandengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya.Sebelum Majelis Hakim menguraikan unsurunsur tindak pidananyamaka akan memilih terlebin dahulu perbuatan pidana mana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan.: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur

Anggota Kepolisian Republik Indonesia(Vide pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 43 Tahun 1999).Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (vide pasal 1 UndangUndang No.28 tahun 1999).Sedangkan Penyelenggara Negara yang dimaksudkan terdiri dari :a.

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan mengingat kekuasaanatau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberihadiah dianggap

SUPRAYOGI, MM bersalah melakukan tindakpidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorang pegawainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diaturdalam pasal 5 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001Tentang.....Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun

Orang yang menerima gaji atau upah dari Suatu koorporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa yang termasuk pelaku delik dalam pasal ini adalahPegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana yang dilakukan olehpegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran kepentinganhukum pegawail negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhandan ketertiban pelaksanaan tugastugas mereka yang bersifat umum;Menimbang, bahwa

Negara telah terbukti teroenuhi menurut hukumAd. 2.

negara;Menimbang bahwa memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekankehendak kepada orang lain baik secara fisik (nyata /tubuh) maupun secara fsikis(jiwa) bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan;Menimbang bahwa dihubungkan dengan menyalahgunaan kekuasaan, makamemaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupenyelenggara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itumenuruti Kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang bahwa

Orang yang menerima gaji atau upah dari Ssuatu koorporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa yang termasuk pelaku delik dalam pasal ini adalahPegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana yang dilakukan olehpegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pelanggaran kepentinganhukum pegawail negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kepatuhandan ketertiban pelaksanaan tugastugas mereka yang bersifat umum;Menimbang, bahwa

Unsur**Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwaunsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti cukupdibuktikan salah satunya yakni pengawai negeri atau penyelenggara negara.

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang No. 31Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, disebutkan bahwa yang dimaksudHal) 9dari/ 6, Put No. 92 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbydengan Penyelengara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme

Negara yang seharusnya melaksanakan tugaspenyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,terdakwa SUHARTO termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sebagai pelaku tindakpidana, dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi ;Ad. 2.

Kedua 2005,halaman 173) ;Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan menerima janjiataupun hadiah dapat dianggap telah selesai sempurna manakala telah ada keadaan sebagaipertanda atau indikator bahwa mengenai apa isi yang dijanjikan atau hadiah tersebut telahditerima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan yangdihubungkan dengan unsur, maka diperoleh halhal sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2012 di Desa Mojomulyo

;Menimbang,bahwa berdasarkan Undangundang R.I No. 28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, pasal 5 antara lainberbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yangbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

TRISISWANTO, S.Sos atasBahwa Keputusan Tergugatdasar pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipiladalah cacat hukum, oleh karenanya Batal Demi Hukumdalam perkara a quo bertentangandengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitupasal 53 ayat (2) hurup' b, Undang Undang No. 9 Tahun2004 sbb.Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan dalam penyelenggara

negara Olehkarena itu perbuatan Tergugat yang terurai dalampoint angka 11,12,13 dan point angka 14,mencerminkan tidak adanya kepastian hukum,bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara negara .

1999 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian ;5 Bahwa dengan tidak diperhatikannya ketentuanperundang undangan yang disebut dalam point 2tersebut diatas, maka Surat Keputusan BupatiKapuas Nomor 24/BKPPD TAHUN 2011, Tanggal 25Januari 2011 tersebut tidak sempurna, tidak adildan tidak objektif, belum lengkap, belum final danbatal demi hukum :Bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan denganazas Akuntabilitas, yaitu) perbuatan hasil akhir darikegiatan penyelenggara

negara harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturanperundang undangan.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersindan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan kefenuan Pasal 16 UndargUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi PemberantasanKorupsi.Dari peroualan Terdakwa bersama dergan kedua pulhn empat anggoia DPRD Kota Pargkabirangtersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 107 s/d 109 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidakmelaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara RepublikIndonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untukmelindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiapwarga negara Republik Indonesia, termasuk PENGGUGAT ; Hal imi adalah sesuai dengan : Pasal 28 Huruf I ayat (4) Perubahan kedua UndangUndang Dasar 1945 : Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalahtanggung jawab negara, terutama pemerintah ; Hal ini

yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT danTERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut olehJean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajibanHalaman 5 dari 43 halaman PutusanNomor : 64/G/2016/PTUNPLGTERGUGAT sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadapPENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia ; .

Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut yakni memberi atau menjanjikansesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sebesar SGD600,000.00 (enamratus ribu dolar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan, dengan maksud supayaPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Eko Darmayantodan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikan penyidikan perkaraPajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuai denganHal 2 dari 92 hal Put.

No.39/PID/TPK/2013/PT.DKIUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaituselaku Penyelenggara Negara (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan)dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotismesebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme

Negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yangHal. dari 30 hal.

negara sebagai pihak yang menerima suap, dengandisertai kesepakatan (deal) antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilaipenyuapan yang akan ditransaksikan dan caracara penyerahannya.

Dari hal initerlihat bahwa dalam tindak pidana korupsi "suap" yang lebih aktif adalah "orangyang menyuap" atau dalam KUHP dikenal dengan istilah active omkoping,sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap hanyalahbersifat pasif atau passive imkoping ;Beranjak dari penjelasan di atas, bahwa dalam suatu tindak pidana yang perludibuktikan bersalah terlebih dahulu adalah orang yang aktif melakukan suatu tindakpidana/peristiwa pidana atau menurut hukum pidana di Indonesia dikenal

Apabila OditurMiliter Tinggi I Jakarta/Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini telah mampumenetapkan dan diputuskan melalui sidang pengadilan, orang yang telah melakukanpenyuapan terhadap Pemohon Kasasi, barulah kita semua mengetahui siapa orang(pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang telah menerima suap ;Argumentasi di atas, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor

20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur yang menentukan"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui

Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dari perbuatan terdakwa bersama dengan kedua puluh empat Anggota DPRDKota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintahan KotaPangkalpinan mengalami dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.2Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 101 s/d 104 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Negara tidak26melaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Sistem...10.11.12.13:14.15.16.. a.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ataumenyebarkan Informasi Elektronik.Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatanSistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, BadanUsaha, dan/atau masyarakat.Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya duaSistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutupataupun

pihak penggunaSistem Elektronik.Pasal 22...(1)(2)13Pasal 22Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakanfitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yangmemungkinkan penggunanya melakukan perubahaninformasi yang masih dalam proses transaksi.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara AgenElektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.BAB VINAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,(1)(2)(3)(1)(2)(3)(4)DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADIPasal 23Setiap penyelenggara

negara, Orang, Badan Usaha,dan/atau. masyarakat berhak memiliki Nama Domainberdasarkan prinsip pendaftar pertama.Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikadbaik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secarasehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, ataumasyarakat yang dirugikan karena penggunaan NamaDomain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhakmengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.Pasal

negara, Orang, BadanUsaha, dan/atau masyarakat.Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapatdiperoleh manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 18 ...Pasal 18Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrakinternasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenaldengan choice of law.

negara,Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannyadidasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam NamaDomain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidakdiperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalampendaftaran merek dan paten.Ayat (2)Yang dimaksud dengan melanggar hak Orang lain, misalnyamelanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, namaOrang terkenal, dan nama sejenisnya

Bahwa kata atau dalam unsur tersebut di atas mengandungmakna alternatif artinya subjek hukumnya bisa sebagai Pegawai Negeri atausebagai Penyelenggara Negara sehingga apabila salah satu terpenuhi makaberarti telah memenuhi unsur ini;Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PegawaiNegeri adalah meliputi :1.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasal berikutnya dalam undangundang ini.Menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang bersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yangberfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesualdengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut UURINo.5 tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.Menimbang

, bahwa kata setiap orang di dalam pasal ini diganti dengan katapegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menunjukkankekhususan Subjek hukum dalam UndangUndang ini.

Negara mengetahui atau patut menduga orang yangmemberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yangdiharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yang mengharuskanagar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran

Sebab dalam konteks pelaporan dugaan korupsidalam proyek penanganan pasca bencana alam tahun 2006, terdakwa sebagaiKetua Umum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) Kabupaten TojoUna Una telah mengajukan laporan resmike KPK (foto copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan TindakPidana Korupsi Nomor : 201001000094 tertanggal 8 endash 1 endash2010 terlampir).

Dan untukkepentingan pemenuhan agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh KPK,maka Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) Kabupaten Tojo UnaUna, kembali memasukkan data yang kemudianditerima oleh KPK (foto copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan/InformasiDugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 201001000450 tertanggal 2712010terlampir) dan berdasarkan keterangan saksi Oneng Iskandar S.Pd bahwaatas laporan tersebut sementara dalam proses di KPK.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pst.masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;; Pengertian mengenai Penyelenggara Negara dirumuskan dalam penjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlakupula untuk PasalPasal berikutnya dalam undangundang ini ; Dan pengertian Penyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagianKetentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu,yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

; Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa adalah selaku anggota DPRDSumut sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut masa jabatan 2009 2014, dan setelahdihubungkan dengan pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana telah dipertimbangkan, maka kedudukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertiansebagai Penyelenggara Negara ; + 2n nnn man nnn nnn on nn nnn nn nnn nenMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan makaMajelis berkeyakinan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi

Pst.b.merupakan kevajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegavainegeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lainJustru pegavai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuatsesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat padaJabatan pegavai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (Vide:R.

negara lainnya.Angka 5.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan.c.Bahwa berkaitan dengan Subyek hukum yang ditujukan kepadaTergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatanpekerjaan Pembuatan Sistim Drainase Bandar Udara APT.

Dengan demikian obyek gugatantidak bertentangan dengan jaminan penghormatan danperlindungan hak hak konstitusional warga yang dijamin olehperaturan perundang undangan sebagaimana yang didalilkandalam uraian gugatan Penggugat.4)Asas Proporsionalitas.Bahwa Asas Proporsionalitas ( principle of proportionality )dalam penjelasan pasal 3 angka 5 Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asasyang mengutamakan keseimbangan

antara hak dankewayjiban Penyelenggara Negara .Bahwa Unsurunsur yang terdapat dalam asasproporsionalitas menurut UU PTUN 2004, Undang UndangNomor 28 Tahun 1999 yaitu :1.Keseimbangan antara hak dan kewajiban;2.Penyelenggara Negara.Makna dari azas keseimbangan (proportionality) sesungguhnyamenghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabilamemuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yangmelakukan kesalahan/pelanggaran.

Negara .

Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau=~ oOo & &Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jab atannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabtannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau janji ;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;1.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalamketentuan Pasal ini mengacu pada definisi kata Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang dimaksud dalam Bab Ketentuan UmumPasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Hal. 17 dari 44 hal. Put.

negara, karena jabatannya menerima hadiah ataujanji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 18Hal. 30 dari 44 hal.

Negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepadakas umum, seolaholah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapatDAK sebesar Rp. 15.907.777.000, (lima belas milyar

negara yang pada waktu menjalankan tugasmeminta,menerima,atau memotong pembayaran kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuibahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagai yangHalaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.melakukan,menyuruh melakukan dan turut serta melakukanSebagaimana pasar 12 huruf f jo pasal

Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengahrumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g,h dan i, Hakim pada

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.2. Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotongpembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yanglain atau Kepada Kas umum.3. Seolaholah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negera yang lain atauKas tersebut mempunyai utang Kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang.Ad. 1.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara :Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum judexfactie pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga untuksingkatnya, diambil alin sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkatbanding dalam mempertimbangkan unsur pegawai negeri atau penyelenggaraNegara dalam perkara ini.Ad. 2.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Berdasarkan ketentuantersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainya yang menjadiTERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALANSURABAYA (PerS@!0) ; 2n nnn nr nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn cen nce neces.