Ditemukan 1279 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-07-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 841 K/PDT/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — AGUS SETIAWAN vs PT. BANK BRI (PERSERO) TBK, JAKARTA CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG BREBES, CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, CABANG PEMBANTU JATIBARANG
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dihentikan;16.Bahwa secara factual Yuridis tindakan Tergugat mengajukan Permohonanlelang kepada KPKNL Tegal serta terus menambah bunga dan dendakepada Penggugat adalah tidak sah oleh karenanya harus batal demihukum;17.Bahwa selain itu oleh karena gugatan ini didukung dengan alat bukti yangkuat maka pula kiranya beralasan apabila putusan perkara ini dapatdilaksanakan serta merta, meskipun ada verset, banding, kasasi maupunupaya hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;Berdasarkan uraian dan ulasan
Register : 26-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4955/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50
  • Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 pasal 19 jokompilasi Hukum Islam pasal 116;Bahwa atas dasar ulasan tersebut Penggugat memohon kepada ketuaPengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil sekaligus memeriksaPenggugat dan Tergugat dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkanputusan sebagai berikut:PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugatuntuk seluruhnya;2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepadaPenggugat ;3.
Putus : 14-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 K/PDT/2010
Tanggal 14 Desember 2011 — ALTJE NETTY AKAY,DK ; STERY VONNY AKAY, S.H.,
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado halaman 4 alinea ke 4hanyalah berupa pertimbangan klasik tanpa ulasan dan bahasan hukumdengan berdalih bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar ...dst, membuktikan bahwajudex facti tingkat banding tidak dengan cermat dan tepat mempertimbangkanpremisse mayor perkara ini dan tidak konstan dalam pertimbangan hukumnya,sebagai contoh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama padahalaman 13
Putus : 18-06-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt/2006
Tanggal 18 Juni 2007 — LK RASAK VS USMAN; M. ALI
2622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, kendatipun dalam uraian kasasiPenggugat Kasasi telah mengemukakan alasanalasan kasasi, hal itu tidakmenutup kemungkinan bagi Hakim Agung yang arif bijaksana untukberpendapat lain, dalam hal menentukan alasan untuk membatalkanputusan Hakim banding ;Kendatipun pada dasarnya mengajukan ulasan kasasi harus berdasarpada Pasal 30 UU No. 14/1985, tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagiHakim Agung yang arif bijaksana untuk meneliti materi perkara.
Register : 20-12-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PA GORONTALO Nomor 0882/Pdt.G/2017/PA.Gtlo
Tanggal 3 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
106
  • sebelum menerima permohonan dari Pemohontepatnya pada tanggal 26 Desember 2017, Termohon masihsempat bertemu di Marisa dan Pemohon masih minta untukdilayani sebagai suami dan Termohon melaksanakan kewajibansebagai isteri, demikian juga sejak ditinggalkan oleh Pemohon,Termohon masih tetap konsisten dan tetap menanti kehadiranPemohon sebagaimana orang tua dari anak yang telah dilahirkanPutusan 882/Pat.G/2017/PA Gtlo hal 5 dari 12oleh Termohon dalam perkawinan yang sah menurut hukumIslam;Demikian ulasan
Register : 28-01-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 24 Maret 2014 — Penggugat vs Tergugat
60
  • yang beralamatdi Kabupaten Kediri;7 Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembaliantara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudahtidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masingmasingpihak makadengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan AgamaKabupaten Kediri untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat danTergugat dengan perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;Bahwa uraian pokokpokok sebagaimana dihaturkan dalam ulasan
Register : 12-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA JEPARA Nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Jepr
Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
91
  • Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masingmasingahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Berdasarkan ulasan/dalildalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agarKetua Pengadilan Agama Jepara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara inidan berkenan menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.2. Menyatakan Almarhumahah XXXXXXXXX telah meninggal dunia padatanggal 3 Desember 2017.3.
Putus : 14-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2897 K/Pdt/2011
Tanggal 14 Maret 2012 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN GOWA, dk vs Karyawan dan Direksi PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), dkk
6041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.Sungg. tersebut untuk dibatalkan ;Alasan dan ulasan hukumnya :Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2897 K/Pdt/2011Bahwa gugatan Penggugat nyatanyata tidak melibatkan pemilik yangmenguasai secara Riil Obyek Perkara dan selaku pemilik atas bidang tanah obyekperkara berdasarkan peralihan hak melalui akad kredit pada Bank TabunganNegara (BIN). Adapun namanama pemilik tersebut yang menguasai obyeksengketa yang sama sekali tidak digugat, sebagaimana diurai di bawahini :No.
    Jadiketerangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yangdikemukakan dalam gugatan terbukti ;Azas unus testis nullus testis tersebut dapat disimpangi dengan mengajukanalat bukti lainnya misalnya surat untuk melengkapinya ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa menyimak ketentuan azas Hukum Acara perdata tersebutdikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas faktapersidangan, terlihat didalam putusan Pengadilan Negeri pada halaman 44 yaitupenggugat Asal/Termohon Kasasi hanya
    Nyatanyata dikonstatir dengan tidak sesuai dengan Sistem Pembuktian ;Alasan dan ulasan hukumnya :Bahwa putusan Judex Facti telah mengkonstatir bukti P.1 sampai denganP.36, dikarenakan bukti ini bukan bukti kepemilikan, tetapi bukti yangmenggambarkan hubungan hukum tentang kerjasama perumahan antara PT.Putri Tunggal dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), sedang bukti suratHal. 26 dari 32 hal. Put.
Register : 05-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pms
Tanggal 16 September 2019 — Pemohon:
Poibe Suryani Sinaga
Termohon:
Polres Kota Pematangsiantar Cq Satuan Lalu Lintas
4822
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan iniHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Pms.dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut;Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapbkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Kota Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka Nomor : S.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — 1. Hj. ANDI NURHAYATI, dan kawan-kawan melawan 1. STEPHEN SULAYMAN, dan kawan dan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, dan kawan-kawan
4027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya ialah:Terhadap Keberatan Pertama:21Bahwa tindakan Judex Facti tersebut telah melanggar hukum danberalasan Hukum putusannya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia sesuai Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 butir (b), halini dapat terlinat didalam menerapkan hukum;Alasan dan ulasan
    Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor52/Pdt.G/PN Mks, tertanggal 3 Desember 2012 tersebut;Alasan dan ulasan hukumnya:Bahwa objek sengketa atas bidang tanah sebagaimana gugatanPenggugatPenggugat/Termohon Kasasi, adalah bagian dari tanah hak milikPemohon Kasasi dahulu Para Tergugat III yang terletak di Jalan Mirah Seruni,Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
    Factitelah menyimpan dari nilai keadilan dan nilai kepatutan hukum yangsesungguhnya, yang sudah barang tentu Majelis Hakim Agung yang terhormatyang mengadili dan memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Judex Facti aquo, karena tidak benar dan tidak bersesuai hukum;Terhadap Keberatan Ketiga:Hakim Judex Facti tidak dengan sungguhsungguh memperhatikanpersesuaian antara alat bukti surat keterangan saksi satu dengan saksi lainnya,sehingga keputusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;Alasan dan ulasan
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Gns
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon:
MISBAH ZAENAL Bin ZAENAL
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kanit Reskrimum Padang Ratu
3927
  • Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan gsubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurutketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.6) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon
    berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkanPutusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN.Gns Halaman 10Berdasarkan ulasan
Register : 24-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.PareMenimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dalildalil pemohontersebut bahwa baik statusnya sebagai pengangguran maupun karenakejahatan yang dilakukan, semua merupakan bentuk perbutan yang tidakbertanggung jawab dan cendrung merugikan termohon, yang justru kenapaperceraian ini diinisiasi oleh pemohon dan bukan oleh termohon, dimanakahletak kepentingan hukum yang cukup bagi pemohon;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ulasan pertimbanganterdahulu bahwa untuk mengetahui
Putus : 07-02-2011 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 410/PDT.PLW/2010/PN.SBY
Tanggal 7 Februari 2011 — H.M. SUBHAN vs 1. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Cabang Surabaya dkk
286
  • Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penetapan dan PengumumnanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan Idengan bantuan Turut Terlawan II atas Permintaan Terlawan tersebut, yang diumumkan dikoranSurya tanggal 6 Mei 2010 yang akan melaksanakan lelang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010terhadap a quo tanah dan bangunan milik Pelawan tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum sekaligus aktaakta yang timbul (lihat ulasan
    hukum sekaligusaktaakta yang timbul (lihat ulasan hukum grosse akta, dalam majalah Varia PERADILANtahun XV No. 179, Agustus 2000) ;3.
Putus : 11-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2732K/PDT/2008
Tanggal 11 Juni 2009 — FITRIANA DWI HARTANT ; TITIK SUHARTIWI PRIONO ; PT. BPR. BHAKTI DAYA EKONOMI
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (judex facti) dalam memutusperkara hanya menganggap dan berpendapat bahwa semuapertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat danbenar, sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggiuntuk menjatuhkan putusannya dan cukup saja hanya MenguatkanPutusan Pengadilan Negeri Sleman No.14/Pdt.G/2007/PN.Simntertanggal 4 Desember 2007 tanpa memberikan Ulasan pertimbangan,sehingga seharusnya dibatalkan (vernietgbaar);2.
Register : 12-06-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Mtw
Tanggal 11 September 2017 — - AGUS SALIM Bin ANANG JINI
45914
  • Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnyatertanggal Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan uraian dan ulasan hukum tersebut di atas mohon kiranyaKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1).
Register : 04-01-2021 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Ptk
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
Thang Get Fui Alias Susianto
Termohon:
POLRESTA
697
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :OH Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah Keputusan yang tidak memenuhi' persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPutusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/Pn Ptk hal. 6 dari 10Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan NegeriPontianak yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadapPemohon dapat dinyatakan
Register : 27-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 384/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 8 Agustus 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
73
  • Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukumyang berlaku kepada pihak yang berperkara ;Berdasarkan atas ulasan tersebut, kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Denpasar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnyamenjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2016/PN.DPS.2.
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 249/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 28 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6729
  • Dengandemikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatanTERGUGAT yang selalu menyakiti hati PENGGUGAT, dan olehkarenanyajalan satusatunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkankehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan GugatanPerceraian ini; Bahwa berdasarkan semua ulasan hukum diatas, maka PENGGUGAT dengan iniMohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq.
Register : 18-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Pbr
Tanggal 3 Februari 2021 — PEMBANDING VS TERBANDING
7721
  • ., yang diputus tanggal 30 November 2020 danSuratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim TingkatBanding akan memberikan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo eksepsi Termohonseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan TingkatPertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3393 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — ISRO, DK. VS. KOMARA GAUTAMA
799733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam ulasan hukumnya mengenai"Pemberantasan Rentenir sebagai perwujudan pemerataan keadilan" dan dimuatdalam Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Pebruari 1987, beliau ada mengajukan 3(tiga) pertanyaan sebagai berikut:a Apakah kita sudah yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidaksesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia?;b Apakah hukum sebagai suatu /iving institution" mampu untuk memberantaspraktek rentenir ?