Ditemukan 2438 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : zainurarifin syah, sh
Pembanding/Terdakwa : MOLKANDIAR Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOLKANDIAR Diwakili Oleh : WAHYU AWALUDI RAHMAN, SH
7821
  • MT (Alm) (ketiganya menjaditerdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah /displit) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18ayat huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah DanDitambah Dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dalam dakwaan pertama primeir);2.Menuntut
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
16079
  • Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 11 Agustus 2014 — - MUHAMMAD NUH LUBIS, SE
5618
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primeir selainmencantumkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUU No.20 Tahun 2001 yang juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtersebut ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.
Putus : 23-01-2013 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 412/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 23 Januari 2013 — SINTONG GULTOM
10220
  • Dakwaan Batal Demi HukumBahwa Sdr Jaksa Penuntut Umum menerapkan juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP baikdalam dakwaan primeir maupun dalam dakwaan subsidairnya dalam surat dakwaannyaterhadap terdakwa Sintong Gultom selaku yang menyuruh melakukan/donepleger sementaraKao Harefa selaku yang disuruh/medepleger dalam perkara yang sama yang perkaranyadisplit yakni Perkara Pidana No. 387/Pid B/2006/PNSbg atas nama terdakwa SintongGultom dan Perkara Pidana No. 2094/Pid.B/2006/PNSbg atas nama terdakwa Kao
Register : 06-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
NUGROHO BUDI SATRIO Bin SUKARDI Alm
17411
  • M E N G A D I L I :
    1. Menyatakan terdakwa NUGROHO BUDI SATRIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
Register : 06-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ARIF RONALDI, SH
Terdakwa:
MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH
17123
  • NURDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primeir.
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
30226
  • diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa(4mengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
    dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukkan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatan207melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi denganmerugikan keuangan
Register : 25-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 16 Nopember 2017 — Juharto, S. Pd.
10943
  • 12 huruf g UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu,dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadapbentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Register : 18-07-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PA NUNUKAN Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.Nnk
Tanggal 25 Juli 2017 — Penggugat dan Tergugat
12657
  • menghukum Tergugat yang menguasai objek pembagian hartabersama tersebut atau siapa saja yang menguasainya, sebagaimanadimaksud pada point (9) diatas, untuk menyerahkan bagian Penggugatkepada Penggugat, sesuai bagian yang sama antara Penggugat denganTergugat, atau menurut Hukum Islam;Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugattersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim PengadilanAgama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenanmemutuskan dengan menyatakan :Primeir
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
899
  • yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yangmemiliki sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwamengatakan unsur setiap orang tidak terpenuhi dengan pertimbangan unsur setiap orangmerupakan suatu elemen delict yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkansebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut umumdalam dakwaan Primeir
    dan untuk menentukan setiap orang dalam dakwaan primeir yangditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana(tindak pidana korupsi) tidak secara otomatis terbukti, hanya dengan mengajukan terdakwadalam persidangan ini melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaanprimeir tersebut yang merupakan delict inti atau Besttanddeel Delict, yaitu : perbuatanmelawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan merugikan keuangan
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN, S.Pd bin MUH. NUR Diwakili Oleh : Hj. ANDI HIJRAH THALIB, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
8136
  • NUR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Korupsi sebagaimana dakwaan Primeir ;Kami penasihat hukum pembanding tidak sependapat dan menolakpertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana yang diuraikan dalam putusanNomor 89/Pid.Sus.TPK/2019/PM/Mks yang pada pokoknya MenyatakanTerdawa MUSLIMIN, S.Pd. Bin MUH.
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. ZAINUL BAHRI, MM
88180
  • dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalamdakwaan primeir
Register : 05-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ASEP ALY SYAHPUTRA
5330
  • MENGADILI:

    Menyatakan Terdakwa ASEP ALY SYAHPUTRA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
    Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;

Register : 05-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
NOVI YANTHY ADELINA SIMATUPANG, SH.
Terdakwa:
ENDRY IRWANTO, ST
4329
  • tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
Register : 03-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
KHOIRUR RIJAL A. RAHMAN
17552
  • RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama primeir.
    1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primeir tersebut.

    1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUR RIJAL A.
Putus : 03-10-2012 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 544/PDT.G/2011/PN.Tng
Tanggal 3 Oktober 2012 — PT. MEGA MUSTIKA GEMILANG Lawan SUKARBI CS.
7524
  • Memerintahkan untuk diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIRBESLAG) masingmasing terhadap:e TANAH DAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL MILIK TERGUGATIIyang terletak di Jln.Pribadi IV No.78, RT.04 RW.01 Kelurahan PasarBaru Kota Tangerang;e Tanah sengketa seluas 45.960 M2, yang berada dibawahpenguasaan TERGUGATII;DALAM POKOK PERKARA: PRIMEIR:1,. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 15-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 85/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : AMBOLOLO Diwakili Oleh : MARGESTATI, SH., DKK.
Terbanding/Tergugat II : JOHNNY TANDIARY
Terbanding/Tergugat III : AHMAD YANI
Terbanding/Tergugat V : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat VI : ANTHAR SYADAD AL DAMARY
Terbanding/Tergugat VII : MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
162254
  • MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendari yang mulia yang memeriksa, mengadili,memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut;PRIMEIR :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa tanah seluas + 42.066 m2 yang terletakdahulu di Desa WuaWua, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanBende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H.Denggang/DgBaso/Dg Musa/ Kamaruddin dan H.
Register : 15-11-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 106/PID.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Februari 2014 — - SAHRUL NAIBAHO ALIAS CAUL
5416
  • Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaansubsideritas maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir, jika terbuktimaka dakwaan subsider tidak perlu diperlumbangkan lagi, dan sebaliknya jikadakwaan primer tidak teroukti maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkandakwaan subsider;83Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar
Register : 20-01-2014 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.
Tanggal 24 April 2014 — ABDURANI Bin BIRHANSYAH
4417
  • Menyatakan terdakwa Abdurani Bin Birhansyah tidak terbukti secra sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaaimana yangdidakwakan dalam dakwaan primeir, subsideir, lebih subsideir lagi JaksaPenuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari dakwaan maupuntuntutan hukum;3. Memerintahkan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkanterdakwa Abdurani Bin Birhansyah dari tahanaan dengan segera;4.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
6017
  • termaktubdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidak terpenuhi makaTerdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Primeir
    sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Primeir tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu Subsidiair sebagaimanadiatur dalam pasal 3 UU RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 215 dari 251 Putusan No. 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pik216yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo.