Bahwa Penggugat adalah pemilik sah pabrik tepung tapioka dan gula cairPT.Saritani Nusantara yang berlokasi di Desa Katangsuko, KecamatanPagelaran Kabupaten Malang yang tertera pada sertifikat: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1/Desa KatangsukoGambar Situasi Nomor 2037/1982 tanggal 8 Desember 1982, luas16.380 m?

atas nama PT.Saritani Nusantara (copy terlampir1) (vide7.1); Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2/Desa KarangsukoGambar Situasi Nomor 2922/1992 tanggal 3 Juni 1992, luas 10.520 m?atas nama PT.Saritani (copy (vide7.2); Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 18/Desa Karangsuko, Gambar SituasiNomor 4079/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 6.080 m?

Malang dengan tujuan untuk diterbitkan SHGB pengganti;.

Bahwa sementara pihak BPN memproses penerbitan SHGB dan SHM barusebagai pengganti SHGB dan SHM yang terbakar, tibatiba datang TergugatHal. 3 dari 11 hal.

Putusan Nomor 595 PK/Pdt/201210.1112.13.Il menghadap ke kantor BPN Kabupaten Malang dan menunjukkan 4 buahsertifikat SHGB dan SHM semuanya asli dan menerangkan bahwa SHGBSHM tersebut semuanya tidak terbakar dan tidak hilang, vide (P.7);Bahwa menurut pengakuan Tergugat II Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 1 dan 2, serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 dan 20Desa Katangsuko tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat ,namun Tergugat II tidak bisa menunjukkan buktibukti jual beli

Bahwa ada 3 (tiga) alasan utama yang menjadi dasar Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet)a.Pelawan pemilik SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/MeruyaUdik, sekarang dikenal sebagai Meruya Selatan, SHGB No.611/MeruyaSelatan, SHGB No.439/Meruya Udik tercatat a.n. PT. Interkon KebonJeruk (Dalam Pailit), dahulu PT. Intercon Enterprisesa.1.

;e SHGB No.439/Meruya Udik, seluas 38.330 M2, yang letak tanahnyasesuai dengan peta Gambar Situasi No.56/AS/19987.b. SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/Meruya Udik tercatat a.n.Pelawan masih menjadi jaminan hutangb.1.Bahwa asli SHGB No.436/Meruya Udik dan SHGB No.442/MeruyaUdik tercatat a.n. Pelawan sampai saat ini ada pada KementrianKeuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal KekayaanNegara Cq.

SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik,SHGB No.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik a.n.Pelawan berada dalam sita umum. Bahwa sejak PT.

:No Blok Nama Bukti Kepemilikan SHGB SHGB LuasPemilik Induk Pecahan (m2)No.

Portanigra atas tanah sengketa yang dimohonkaneksekusinya,b) SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGBNo.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik tercatat atasnama Pelawan merupakan harta pailit yang berada dibawah pemberesankurator guna membayar tagihan sekitar 200 kreditor,c) SHGB No.436/Meruya Udik, SHGB No.442/Meruya Udik, SHGBNo.611/Meruya Selatan, dan SHGB No.439/Meruya Udik tercatat a.n.Pelawan tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum berdasarkan

Bahwa SHGB Nomor 1524/Gembor milik Penggugat telah sesuai dengandata fisik dan data yuridis yang ada pada buku Tanah yang dibuat olehTergugat.

Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten tanggal 24 November 2005 Nomor 107550:.28.2005, maka SHGB Nomor 1524/Gembor resmi diperpanjang dan baruakan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 (lihat Bukti P9);. Bahwa dalam melakukan perpanjangan terhadap SHGB Nomor 1524/Gembor, Tergugat telah mengeluarkan Surat Ukur Nomor 697 tanggal 15Desember 2005 dan berlaku hingga sekarang (Bukti P19);.

Bahwa selama penguasaan tanah a quo oleh Penggugat, Penggugatselalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas SHGB Nomor 1524/Gembor tersebut, dimana Pajak Bumi dan Bangunan tersebut telah atasnama Penggugat sendiri (Bukti P22);. Bahwa Penggugat juga sama sekali tidak pernah mendapat klaim ataukeberatan atau gugatan dari pihak manapun terkait dengan kepemilikantanah SHGB Nomor 1524/Gembor;.

Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan pemeliharaan datapendaftaran tanah ketika terjadi perubahan data fisik atau datayuridis pada objek tanah yang didaftarkan;Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan SHGB Nomor 12/Gemboratas tanah seluas 450.231 m? (yang merupakan SHGB induk dariSHGB Nomor 1524/Gembor sebelum terjadi pemecahan)seharusnya Tergugat mencabut seluruh hak milik yang ada atastanah tersebut sebelum SHGB Nomor12/Gembor diterbitkan olehTergugat.

Putusan Nomor 30 K/TUN/2017Perbuatan Tergugat yang menyatakan SHGB Nomor 1524/Gembor tumpang tindih/overlap dapat diindikasikan termasukdalam penyalahgunaan kewenangan;7.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1018 /Pasar Mingguseluas 1.950 m? a/n. Tergugat IV;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1013 /Pasar Mingguseluas 1.733 m? dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1020/Pasar Minggu seluas 1.952 m? a/n. Tergugat V;3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 993/Pasar Mingguseluas 1.666 m? a/n. Tergugat VI;4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1005/Pasar Mingguseluas 1.594 m? a/n. Tergugat VII;5.

Menyatakan bahwa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1018/Pasar Mingguseluas 1.950 m? a.n. Tergugat IV;2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1013/Pasar Mingguseluas 1.733 m? dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1020 /Pasar Minggu seluas 1.952 m? a.n. Tergugat V;3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 993/Pasar Mingguseluas 1.666 m? a.n. Tergugat VI;4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1005/Pasar Mingguseluas 1.594 m? a.n.

Menyatakan bahwa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1018/Pasar Mingguseluas 1.950 m? a.n. Tergugat IV;2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1013/Pasar Mingguseluas 1.733 m? dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1020 /Pasar Minggu seluas 1.952 m? a.n. Tergugat V;3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 993/Pasar Mingguseluas 1.666 m? a.n. Tergugat VI;4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1005 /Pasar Mingguseluas 1.594 m? a.n.

dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)Nomor.1020 /Pasar Minggu seluas 1.952 m? a.n. Tergugat V, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 993/Pasar Mingguseluas 1.666 m? a.n. Tergugat VI, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1005/Pasar Mingguseluas 1.594 m? a.n. Tergugat VII, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1010/Pasar Mingguseluas 1.352 m? a.n.

dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1020 /Pasar Minggu seluas 1.952 m? a.n. Tergugat V,3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor.993/Pasar Mingguseluas 1.666 m? a.n. Tergugat VI,4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor.1005/Pasar Mingguseluas 1.594 m? a.n. Tergugat VII,5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1010/Pasar Mingguseluas 1.352 m? a.n.

Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SHGB Nomor:181/Wanaherang dan SHGB Nomor: 182/Wanaherang.

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pengikatan dual Beli (PPJB)Nomor 18 tanggal 29 April 2015 atas SHGB No. 182/Wanaherang yangdibuat dihadapan TURUT TERGUGAT;3. Menyatakan tidak sah Penguasaan SHGB No. 181/Wanaherang atas namaPT. Permitra Andalan Semesta luas 9.933m2 oleh TERGUGAT III.4. Menyatakan SHGB No. 181/Wanaherang atas nama PT.

Tanah Dengan SHGB Nomor 181/Wanaherang Sah Secara Hukum MerupakanBarang Jaminan Piutang Negara Atas Nama PT Permitra Andalan Semesta 33.Bahwa tanah dengan SHGB Nomor 182/Wanaherang yang didalilkanPenggugat telah diperjanjikan untuk diperjualbelikan antara Penggugatdengan Tergugat adalah sama dengan tanah SHGB Nomor181/Wanaherang.

AtasTanahDengan SHGB Nomor 181/Wanaherang Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum 3536.37..

isi perjanjian tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya memperjanjikan" jual beli tanah dengan SHGB Nomor182/Wanaherang, sedangkan tanah SHGB Nomor 182/Wanaherang tersebutadalah sama dengan tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang yang merupakanbarang jaminan utang PT.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No. 714/MALAKA yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 1980, yang merupakanpemisahan dari HGB No. 3776/PENJARINGAN, serta berdasarkan GAMBARSITUASI tanggal 2081980 Nomor : 221/2156/1980 yang terdapat di dalamSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714/MALAKA yang dikeluarkantanggal 26 Agustus 1980, telah sangat jelas terbukti bahwa Bangunan yangberdiri di atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714/MALAKAyang dikeluarkan tanggal

, maka Penggugat bukan pemilik tanah danbangunan serta tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengantanah dan bangunan bekas SHGB No. 714/Malaka.

No. 727/ Pdt/2019/PT.DKIuntuk mengklaim tanah objek sengketa adalah tidak sah dijadikan dasarperalinan hak atas tanah bekas SHGB No. 714/Malaka karena dibuat olehbukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

No. 727/ Pdt/2019/PT.DKIBerdasarkan hal tersebut, maka Josapat Naswar Winata CS sebagai bekaspemegang hak guna bangunan (bekas SHGB) Tidak Lagi MempunyaiHubungan Hukum dengan tanah tersebut sehingga tidak mempunyai hakuntuk memperjualbelikan tanah bekas SHGB dimaksud.

Sehingga berdasarkan Pasal 5Kepres Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 3 Tahun 1979 yang berlaku pada saat berakhir dan hapusnya SHGB No.714/Malaka, yang berhak untuk diberikan hak atas tanah bekas SHGB No.Hal 13 Put. No. 727/ Pdt/2019/PT.DKI714/Malaka adalah Tergugat .

No. 559 dijadikan jaminan hutangPenggugat di Bank, akhirnya karena macet SHGB No. 559 dilelangdan dibeli oleh Tergugat (Azmi H.

Bahwa kemudian Tergugat meningkatkan SHGB No. 559 itumenjadi SHM No. 213 dengan luas yang sama, akan tetapiposisi/letak tanahnya tidak sama dengan SHGB No.559 (tanah asal)karena dalam SHM No. 213 terlihat dari Surat ukurnya, BPN telahmengeluarkan sebagian tanah yang dimaksud dalam SHGB No. 559dengan alasan tanah Negara, sehingga posisi SHM No. 213 telahbergeser ke Selatan (masuk tanah Penggugat SKT.No.30/SK/DSB/VV/1995).

Dan Pengadilanmelaksanakan eksekusi berdasarkan SHM No. 213 bukanberdasarkan SHGB No. 559 yang menjadi objek lelang, akibatnyadalam pelaksanaan eksekusi itu telah termakan tanah Penggugatseluas 10 X 60 M.Bahwa selama ini sejak tahun SHGB No. 559 tanggal 16 Mei 1979sampai tanah itu di lelang, Penggugat sebagai Pemiliknya tidak adamendapat ganti rugi dari pemerintah atas pelebaran jalan itu,sehingga menurut hukumnya APABILA ADA PELEBARAN JALAN,YANG TERKENA ADALAH TANAH YANG BERSANGKUTANDITEP!

No. 559, akan tetapi yang diajukan dalampermohonan eksekusi tersebut bukan SHGB No. 559 (objek lelang)melainkan SHM No. 213 (tingkatan SHGB No. 559) dimana letakposisi tanah telah dengan sengaja digeser secara sepihak oleh olehBPN ke Selatan sepanjang 10 M. sehingga dalam pelaksanaaneksekusi itu. sudah termakan tanah Penggugat SKT.

Bahwa yang dibebankan hak tanggungan adalah Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) No. 559 tanggal 16 Mei 1979, setelah dilelangterbitlah SHM No. 213, atas nama Tergugat , yang posisi letak tanahtidak pada posisi semula sebagaimana surat ukur SHGB No. 559,dikarenakan terbitnya SHM No. 213 tidak melalui prosedur yang telahditentukan untuk itu, yakni: tidak dilakukan pendataan atau pengukuran ulang oleh Tergugat ll,karena sejak terbitnya SHGB No.559 tanggal 16 Mei 1979 dimanahak tersebut telah berakhir

Nomor :84/Kelurahan Sukagalih), danbagaimana mungkin TERGUGAT dapat menerima SHGB aquo sebagaijaminan hutang, sementara SHGB a quo masih dalam jaminan haktanggungan PT.

Pandawa Duta Utama yang diberikanPENGGUGAT sebagai pembayaran pembelian kembali tanah danbangunan SHGB.

., bahkan lebih baik mungkin memilih ikut sebagai peserta lelang,yang selain sangat mungkin TERGUGAT bisa membeli SHGB a quojauh lebih murah, bahkan jauh dibawah harga Rp. 1.000.000.000,mengingat limit harga lelang yang ditetapkan PT. Bank Pan Indonesia,Tbk hanya sebesar Rp.950.000.000, , juga kedudukan pembeli lelangsecara hukum lebih aman karena dilindungi hukum.Dan selain itu, dengan melihat dari limit harga lelang jaminan SHGB aquo yang telah ditetapkan PT.

17 November 2014 TERGUGAT telah melakukan jual beli atastanah dan bangunan SHGB. aquo Akta Jual Beli Nomor 46/2014,tanggal 17 November 2014, sehingga dengan demikian terhitungsejak tanggal dilakukannya jual beli tanah dan bangunan SHGB a quotelah sah menjadi hak (milik) TERGUGAT I, oleh karenanya terhitungsejak tanggal mana pula PENGGUGAT sudah tidak mempunyai alashak untuk menempati tanah dan bangunan SHGB a quo, sehinggahalaman 17 dari 40 halaman perkara No46/Pdt/2017/PT.BDG.20.21.22smenurut hukum

SHGB a quo dalam waktu 4 (empat) bulan, yakni sampaibatas waktu tanggal 26 Juni 2014 dari PENGGUGAT d.rk. dengan hargayang ditawarkan oleh TERGUGAT d.rk sebesar Rp.!.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka ataspembelian SHGB No.1268/Kel. Gayungan tersebut sebesar Rp.6.850.000.000,(enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjiantertanggal 6 Maret 2008yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat disepakati bahwa SHGB No.1268/Kel.

Gayungan yang nota benetelah diblokirolen Tergugat IV, padahal seharusnya tidak dapat dilakukan segalabentuk pengalihan hak atas SHGB No.1268/Kel. Gayungan tersebut, apalagiPenggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat IV agar tidak melakukantindakan apapun terhadap SHGB No.1268/Kel.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepadaPenggugat, berupa :Ganti rugi materiil, karena Penggugat telah kehilangan hakhaknya sebagaipembeli atas SHGB No.1268/Kel. Gayungan yang telah dibeli olen Penggugattersebut, diantaranya hak untuk memiliki, menikmati, memperoleh balik namaatas SHGB No. 1268/Kel.

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berewenang untuk mengadili gugatanPenggugat, dikarenakan obyek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, yaitu terkaitdengan SHGB No. 1268/Kel. Gayungan, dimana SHGB 1268/kel. Gayungan adalahmerupakan boedel Pailit berdasarkan putusan No.59/Pailit/2009/PN.

Gayungan, merupakan Bah milik PT.Pertekstilan Ratatex (dalam pailit) dan dalam sertipakat SHGB 1268/kel.Gayungan pada, seat itu masih atas nama PT.

SHGB No.212/Kelurahan Blimbing atas namaHaryono, 2. SHM No. 1967/Kelurahan Blimbing atas nama Haryono, 3. SHMNo. 1056/Kelurahan Sukum An. Handojo dan Haryono, 4. SHGB No.468/Desa Kalisongo An. Sinario Sudiro, 5. SHGB No. 469/Desa KalisongoAn. Sinario Sudiro, 6. SHGB 470/Desa Kalisongo An. Sinario Sudiro, 7.SHM No. 214/Kelurahan Blimbing An. Haryanto, 8. SHM No. 956/KelurahanLawang An. Liong Paulus Djunaidi, 9. SHM 10/Desa Balearjosari An.Handojo, 10. SHGB No. 314 An. Haryono dan 11.

SHGB No. 468/Desa Kalisongo An. Sinario Sudiro, 5.SHGB No. 469/Desa Kalisongo An. Sinario Sudiro, 6. SHGB 470/DesaKalisongo An. Sinario Sudiro, 7. SHM No. 214/Kelurahan Blimbing An.Haryanto, 8. SHM No. 956/Kelurahan Lawang An. Liong Paulus Djunaidi, 9.SHM 10/Desa Balearjosari An. Handojo, 10. SHGB No. 314 An. Haryono dan11. SHM 2199 An. Haryono, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain yaitu milik Saksi Sundari Als.

dipecah/splitsing dan balik nama yakni:1.SHGB No. 314/Kelurahan Blimbing An.

Menetapkan barang bukti berupa :a) SHGB No.314/Kelurahan Blimbing An. Haryono;SHGB No.315/Kelurahan Blimbing An. Haryono;SHM No.2199/Kelurahan Blimbing An. Haryono;SHM No.2200/Kelurahan Blimbing An. Haryono;SHGB No.211/Kelurahan Blimbing luas 1754 M2 An. Idawati;SHGB No.214/Kelurahan Blimbing luas 1446 M2 An. Haryanto;g) SHM No.1094/Desa Kalisongo luas 250 M2 An. 1. Ny. Chan Li Song,2. Hartono Sudiro, 3. Hartanto Sudiro ( peningkatan status dari hak keSHGB No.468/Desa Kalisongo luas 250 M2 An.

itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II MUHAMMAD SYAFRULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembat fc site plan komp.Pandan Arum Blok C; 1 (satu) buah Fc SHM NO. 03995; 1 (Satu) buah Fc Akta beli No. 888/2011 tanggal 25 Nopember 2011; 1 (satu) buah Fc IMB No. 503.710/IMB-IX/BP2TPM/2010 tanggal 04 Nopember 2010; 1 (satu) lembar kwitansi No. 30 C tanggal 06 Juni 2011; 1 (satu) buah Fc surat penawaran No. 02/PT-AMS-BJM/2010 tanggal 04 Nopember 2010; 1 (satu) buah Fc IMB No. 503.710/IMB-IX/BP2TPM/2010 tanggal 04 Nopember 2010; 1 (satu) buah Fc SHGB

yang terbagi atas 3 (tiga) lokasisebagai fasilitas umum (Fasum) ke Pemko Banjarmasin yaitu:e SHGB No. 108 tanggal 11 Nopember 2010 dengan luasan 562 M2:e SHGB No. 120 tanggal 11 Nopember 2010 dengan luasan 249 M2:e SHGB No. 121 tanggal 11 Nopember 2010 dengan luasan 151 M2:Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2016/PN.Bjm.e SHGB No. 122 tanggal 11 Nopember 2010 dengan luasan 133 M2:e SHGB No. 123 tanggal 11 Nopember 2010 dengan luasan 431 M2:Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni 2011 terdakwa

mengalihkan 1 (Satu)buah SHGB 121 yang berada di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan ArumJalur 2 Blok c No. 76 Kota Banjamasin dengan menjualnya kepada saksiNoor Abidinsyah dengan harga Rp. 185.000.000, (seratus delapan lima jutarupiah) dengan kredit di Bank Syariah Mandiri selama 8 (delapan) tahunpadahal diketahui SHGB 121 merupakan salah satu fasilitas umum yangtelah diserahkan oleh terdakwa kepada Pemko Banjarmasin;Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2100 terdakwa kembali mengalihkan 1(satu) buah SHGB

Jahri Saleh Komplek Pandan Arum, jalur 2 BlokC No. 76 SHGB No. 121 dan Blok C. 77 SHGB No. 122 Kelurahan SugiMufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;Bahwa tanah yang terletak di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arumjalur 2 Blok C No. 76 SHGB No. 121 seluas 151 M2 terdakwa jualkepada NOOR ABIDINSYAH seharga Rp. 185.000.000, ( SeratusDelapan puluh lima juta rupiah ) dan Blok C. 77 SHGB No. 122 seluas133 M2 terdakwa jual kepada RUMDANI seharga Rp. 195.000.000, (seratus sembilan puluh lima

No. 123, SHGBNo.120, SHGB No.108, SHGB No. 121, SHGB No. 122, tetapi terdakwa selakuDirektur PT Alam Mulia Sejahtera telah mengalihfungsikan 2 (dua) sertifikatyang telah disepakati sebagai fasum/fasos menjadi bangunan rumah dan telahdiperjual belikan kepada saksi Noor Abidinsyah dan saksi Rumadani yaitu padatanggal 06 Juni 2011 terdakwa mengalihkan 1 (Satu) buah SHGB No. 121 yangberada di Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Jalur 2 Blok c No. 76 KotaBanjamasin dengan menjualnya kepada saksi Noor

/PN.Bjm.diketahui SHGB 121 dan SHGB 122 merupakan salah satu fasilitas umum yangseharusnya diserahkan oleh terdakwa kepada Pemko Banjarmasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,maka unsur telah mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum diluarfungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 telah terpenuhi /terbukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAT RIZALI binKASYFUL ANWAR dari Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasinyang menerangkan

TIRTAMAS NUSA SURYA ;e 44 (empat puluh empat) sertifikat berikut akta yang terdiri dari :SHGB No. 6548/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 04Juli 2002 Kuasa No. 50 tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No. 51tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6549/Kelapa Gading Kuasa No. 53 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 56 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 59 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.

62 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 65 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 68 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 71 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 74 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 77 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 tanggal04 Juli 2002 ;SHGB No. 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual

62 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 65 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 68 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 71 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 74 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6557/Kelapa Gading Barat Kuasa No. 77 tanggal 04 Juli 2002 ;SHGB No. 6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan No. 81 tanggal04 Juli 2002 ;SHGB No. 6559/Kelapa Gading Barat Pengikatan

,yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, yakni :SHGB No.SHGB No.23. SHGB No.4. SHGB No.5. SHGB No.6. SHGB No.7. SHGB No.8. SHGB No.9. SHGB No.10.SHGB No.: 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;: 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;: 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;: 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;: 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;: 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M?

, yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak GunaBangunan, yakni :1) SHGB No. : 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;) SHGB No. : 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;) SHGB No. : 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;4) SHGB No. : 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;) SHGB No. : 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;) SHGB No. : 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M? ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 2249 K/Pdt/20077) SHGB No. : 20070/Karampuang, SU. No. : 00007, luas 1.372 M? ;8) SHGB No. : 20097/Karampuang, SU. No. : 00072, luas 978 M? ;9) SHGB No. : 20096/Karampuang, SU. No. : 00065, luas 483 M? ;10)SHGB No. : 20095/Karampuang, SU. No. : 00070, luas 419 M? ;11)SHGB No. : 20094/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 474 M? ;12)SHGB No. : 20208/Karampuang, SU. No. : 00611, luas 1.418 M? ;3)SHGB No. : 20205/Karampuang, SU. No. : 00612, luas 600 M? ;13)14)SHGB No. : 20204/Karampuang, SU.

, yang terdiri dari 15 buah Sertifikat Hak GunaBangunan yakni :e SHGB No. : 20085/Karampuang, SU. No. : 00028, luas 1.374 M? ;e SHGB No. : 20098/Karampuang, SU. No. : 00071, luas 1.039 M? ;e SHGB No. : 20074/Karampuang, SU. No. : 00012, luas 1.798 M? ;e SHGB No. : 20073/Karampuang, SU. No. : 00011, luas 1.356 M? ;e SHGB No. : 20072/Karampuang, SU. No. : 00010, luas 1.350 M? ;e SHGB No. : 20071/Karampuang, SU. No. : 00008, luas 1.238 M? ;e SHGB No. : 20070/Karampuang, SU.

;e SHGB No. : 20097/Karampuang, SU. No. : 00072, luas 978 M? ;e SHGB No. : 20096/Karampuang, SU. No. : 00065, luas 483 M? ;e SHGB No. : 20095/Karampuang, SU. No. : 00070, luas 419 M? ;e SHGB No. : 20094/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 474 M? ;e SHGB No. : 20208/Karampuang, SU. No. : 00611, luas 1.418 M2;e SHGB No. : 20205/Karampuang, SU. No. : 00612, luas 600 M? ;e SHGB No. : 20204/Karampuang, SU. No. : 00068, luas 600 M? ;e SHGB No. : 20075/Karampuang, SU. No. : 00016, luas 1.110 M?

FORMALITAS GUGATAN;Surat No.217, SHGB No.697 dan SHGB No.1252 Merupakan ObjekSengketa Tata Usaha Negara;Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar dan alasan hukumdiajukannya gugatan ini, terlebin dahulu Penggugat menguraikan bahwaSurat No.217, SHGB No.697 dan SHGB No.1252 yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara

oleh Tergugat jelasjelas nyata ditujukan kepada Penggugat;Sedangkan SHGB No.697 dan SHGB No.1252dikeluarkan untuk PT Gunung Subur Sentosa, namunkeputusan tersebut merugikan Penggugat; Final : Surat No.217, SHGB No.697 dan SHGB No.1252 yangdikeluarkan oleh Tergugat bersifat defenitif danmenimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukanpersetujuan lagi dari instansi atasan atau isntansilainnya;Sehingga oleh karena itu, unsur konkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 UU PTUN

yang merupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697.oleh karena itu Tergugat dalam Surat No.217 tidak dapatmenyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindih dengan tanah pada SHGB No.697;9.2.

penunjuk pada SHGB No.697, tanah milikPenggugat bukan merupakan bagian dari tanah hak milik adatyang merupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697 akantetapi Tergugat dalam Surat No.217 menyatakan secara tegasbahwa tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan SHGBNo.697 dan SHGB No.1252, dengan demikian tidak terdapatkepastian hukum mengenai tanah Penggugat berdasarkan SuratNo.217 dengan SHGB No.697; Asas Tertib Penyelengaraan Negara;Dengan terbitnya Surat No.217, SHGB No.697 dan SHGBNo.1252 menyebabkan

Tata Usaha Negara (beschiking), yaitu : Surat No.217,SHGB No.697 dan SHGB No.1252 nyatanyata telah merugikanPenggugat.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TETI SUKMAYATI sebagai Wali atas anak bernama Muhammad Anugrah, umur 15 tahun untuk melakukan tindakan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan berkaitan dengan proses balik nama harta waris berupa sebidang tanah sebagaimana SHM No.131/Waru, SHGB No 242/Waru, SHGB No 243/Waru, SHBG No 244/Waru dan SHM No 821/Waru atas nama Dudi Kurnia Setiadi;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk

No. 666 SHGB No. 36/2008/14 TurutUtama 12 3250 Januari Tergugat(Penggugat 2008 VIIIIX) A2 No. 2 400 SHGB No. Akta Hibah Turut3952 74/2016/26 TergugatOktober Xll2016A2 No. 400 SHGB No. Akta Hibah Turut3 3953 73/2016/26 TergugatOktober Xll201610.

Zurmeyni AQ No. 400 SHGB No. 18/2015/13 TurutSyahrul 11 4061 Januari Tergugat(Penggugat 2015 IXX) AQ No. 153 SHGB No. 17/2015/13 Turut12B 4062 Januari Tergugat2015 IXAQ No. 286 SHGB No. 16/2015/13 Turut12A 3115 Januari Tergugat2015 IXAQ No. 400 SHGB No. 19/2015/13 Turut13 3036 Januari Tergugat2015 IX11. Donny A10 No. 405 SHM No. 258 214/2014/ TurutIskandar 9 14 Agustus Tergugat(Penggugat 2014 XlllXl)12. Hj. Reni A7 No.6 759 SHGB No. 245/2011/ = TurutAnggraini, 4016 27 TergugatS.E.

Mujiburrahman SHGB, Nomor 3116 Blok Kav. A4 Nomor 16, luas400 m2;Apriliawati Utama Dewi, SHGB Nomor 3125 Blok Kav. A4, Nomor25, luas 395 m?:. Melly Melati, SHGB Nomor 4034 Blok Kav. A7, Nomor 68, luas 4032.ImM. Asmurni Yanti, SHM Nomor 3307 Blok Kav. A8, Nomor 21, luas 447m?,Lukman Susanto, SHGB Nomor 4056 Blok Kav. A9, Nomor 6, luas400 m?;Agung Yubi Utama, SHGB Nomor 3250 Blok Kav. A13, Nomor 12,luas 666 m?:Agung Yubi Utama, SHGB Nomor 3952 Blok Kav. A2, Nomor 2, luas400 m?

;Agung Yubi Utama, SHGB Nomor 3953 Blok Kav. A2, Nomor 3, luas400 m?:m.Zumeyni Syahrul, SHGB Nomor 4061 Blok Kav. A9, Nomor 11, luas400 m,Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2220 K/Pdt/2019n. Zumeyni Syahrul, SHGB Nomor 4062 Blok Kav. A9, Nomor 12 B,luas 153 m?:o. Zumeyni Syahrul, SHGB Nomor 3115 Blok Kav. A9, Nomor 12 A,luas 285 m?:p. Zumeyni Syahrul, SHGB Nomor 3036 Blok Kav. A9, Nomor 13, luas400 m?:q. Donny Iskandar, SHM Nomor 258 Blok Kav. A10, Nomor 9, luas 405m?;r. Hj.

Reni Anggraini, SHGB Nomor 4016 Blok Kav. A7, Nomor 6, luas759 m?

Nomor 2557 K/Pdt/2016perpanjangan hak SHGB Nomor 283/Karangayu atas tanah dan bangunandi Jalan Jenderal Sudirman Nomor 251 Semarang kepada Tergugat Ill,ternyata sudah terbit sertifikat baru dengan Nomor sertifikat SHGB Nomor426/Karangayu atas Hama Tergugat ;10. Bahwa terbitnya sertifikat SHGB Nomor 426/Karangayu atas namaTergugat diatas tanah ex.

Bahwa karena Sertifikat SHGB Nomor 426/Karangayu tersebut cacathukum, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatmaka permohonan perpanjangan SHGB Nomor 283/Karangayu atas namaPenggugat yang diajukan oleh Penggugat wajib untuk diterima dan selanjutnyadiproses dan diterbitkan SHGB atas permohonan dari Penggugat;22. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut PenggugatHalaman 6 dari 42 hal. Put.

Dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 1/Pdt/2005/PT Smg tanggal 15 Maret 2005, hanyaSantoso Sutanto /Tergugat asal, yang berhak atas Hak GunaBangunan atas tanah yang terletak di Jalan JenderalSoedirman Nomor 251 Kelurahan Karangayu, KecamatanSemarang atas namanya (dahulu SHGB Nomor 283/Karangayusekarang menjadi SHGB Nomor 426/Karangayu) menjadi atasnamanya dan Penggugat asalTermohon dinyatakan tidakmempunyai hak atas tanah SHGB tersebut;b.

., juncto Nomor103/K/Pdt/2010, Penggugat asal hanya diberikan hak prioritasuntuk mengajukan perpanjangan, bukan diberikan hakkepemilikan atas dahulu SHGB Nomor 283/Karangayu yangsekarang menjadi SHGB Nomor 426/Karangayu;1.5.

Dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 1/Pdt/2005/PT Smg tanggal 15 Maret 2005, hanya PemohonKasasi, yang berhak atas Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletakdi Jalan Jenderal Soedirman Nomor 251 Kelurahan Karangayu,Kecamatan Semarang atas namanya (dahulu SHGB Nomor283/Karangayu sekarang menjadi SHGB Nomor 426/Karangayu)menjadi atas Pemohon Kasasi, dan Penggugat asalTermohon kasasidinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah SHGB tersebut;Halaman 31 dari 42 hal. Put.

(seribuduaratus tujuh puluh dua meter persegi);7) SHGB Nomor 3119/Srengseng, L= 1.907 m? (seribusembilan ratus tujuh meter persegi);8) SHGB Nomor 3124/Srengseng, L= 401 m? (empatratus satu meter persegji);9) SHGB Nomor 3131/Srengseng, L= 55 m? (lima puluhlima meter persegi);10)SHGB Nomor 3132/Srengseng, L= 464 m? (empatratus enam puluh empat meter persegi);11)SHGB Nomor 3133/Srengseng, L= 534 m? (limaratus tiga puluh empat meter persegi);12)SHGB Nomor 3134/Srengseng, L= 855 m?

Nomor 1004 K/Padt/20159) SHGB Nomor 3383/Joglo, L= 432 m2 (empat ratustiga puluh dua) meter persegi;10)SHGB Nomor 3384/Joglo, L= 473 m? (empat ratustujuh puluh tiga) meter persegi;11)SHGB Nomor 3385Noglo, L= 288 m? (dua ratusdelapan puluh delapan) meter persegi;12)SHGB Nomor 3386/Joglo, L = 223 m2 (dua ratus duapuluh tiga) meter persegi;13)SHGB Nomor 3388/Joglo, L = 294 m? (dua ratussembilan puluh empat) meter persegi;14)SHGB Nomor 3365Noglo, L= 66 m?

SHGB Nomor 3370/Joglo, L = 880 m? (delapan ratus delapanpuluh meter persegi);8). SHGB Nomor 3372/oglo, L = 507 m@ (lima ratus tujuh meterpersegi);9). SHGB Nomor 3376/Joglo, L = 700 m? (tujuh ratus meterpersegi);10). SHGB Nomor 3377/Joglo, Lmeter persegji);11). SHGB Nomor 3378/Joglo, L = 170 m? (seratus tujuh puluhmeter persegi);12). SHGB Nomor 3379/Joglo, L = 6.110 m? (enam ribu seratussepuluh meter persegi);113 m? (seratus tiga belasa.3. Tanah seluas 30.188 m?

(tiga puluhdelapan meter persegi);SHGB Nomor 3373Joglo, L= 504 m? (limaratus empat meter persegi);SHGB Nomor 3374/Joglo, L= 1.680 m2 (seribuenamratus delapan puluh meter persegi);SHGB Nomor 3375/Joglo, L= 793 m? (tujuhratus sembilan puluh tiga meter persegi);Sebagian dari SHGB Nomor 3376/Joglo, L=1.066 m? (seribu enam puluh enam meterpersegl);SHGB Nomor 3382/Joglo, L= 95 m? (sembilanpuluh lima meter persegji);SHGB Nomor 3383/Joglo, L= 432 m?

(tujuh ratusdelapan puluh meter persegi);4) SHGB Nomor 3353/Joglo, L = 571 m? (lima ratus tujuhpuluh satu meter persegi);5) SHGB Nomor 3361/Joglo, L = 225 m? (dua ratus duapuluh lima meter persegi);6) SHGB Nomor 3362/Joglo, L = 225 m? (dua ratus duapuluh lima meter persegi);7) SHGB Nomor 3370/Joglo, L = 880 m? (delapan ratusdelapan puluh meter persegi);8) SHGB Nomor 3372/Joglo, L = 507 m? (lima ratus tujuhmeter persegji);9) SHGB Nomor 3376/Joglo, L = 700 m?

Eksepsi Plurium Litis CosortiumBahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini karena orang atau Pihak yangditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap: Alasan dan Fakta hukumnya adalah: Bahwa SHGB Nomor 301 dan 302 yang Tergugat Kuasasi/Miliki adalahberasal dan SHGB Nomor 13 dan Nomor 14 atas nama PT Muda RayaSejahtera, (dalil gugatan Penggugat Point 21); Bahwa menurut Penggugat peralihan Hak tersebut adalah berdasarkanJual Beli; BahwaPenggugat dalam Petitumnya meminta/menyatakan cacat hukumterhadap SHGB tersebut

terdiri atas dua bidang, dikenal dan ditunjuk oleh dan/ataumelalui Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB):3.1.3.2.3.3.3.4.Bidang : SHGB Nomor 301 seluas 81.200 m2 (delapan puluh satu ribudua ratus meter persegi ) atas nama PT Sejahtera Lilyana Jaya/Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding /Tergugat ), yang berasaldari SHGB Nomor 13 Surat Ukur Nomor 662/1988 tanggal 4 Juni 1988atas nama PT Muda Raya Sejahtera;Bidang II: SHGB Nomor 302 seluas 71.000 m?

atas namaPT Muda Raya Sejahtera yaitu SHGB Nomor 13 tanggal 29 Desember1989 GS Nomor 662/1988 tanggal 4 Juni 1988 dan SHGB Nomor 14tanggal 29 Desember 1989 GS Nomor 654/1988 tanggal 2 Juni 1988,letak tanah tersebut berada di Desa Simpang Baru, KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru, apalagi setelah tanah tersebutmenjadi atas nama PT Sejahtera Lilyana Jaya/ Pemohon Kasasi II(dahulu Pembanding /Tergugat 1) sesuai SHGB Nomor 301/TuahKarya dan Nomor 302/Tuah Karya semakin jelas terletak di KelurahanTuah

Bahwa penerbitan kedua SHGB, masingmasing: SHGB Nomor 301 berasal dari SHGB nomor 13 Surat Ukur No.662/1988 tanggal 4 Juni 1988; dan SHGB No. 302 semula berasal dari SHGB Nomor 14 Surat UkurNomor 654/1988 tanggal 2 Juni 1988;Telah dilakukan sesuai perintah peraturan perundangundangan yangberlaku, dan telah diuji dan disahkan oleh Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN) melalui putusan yang inkracht van gewijsde, yaituputusan MARI dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: 141PK/TUN/2011 tanggal 13 Pebruari

Bahwa dengan telah terpenuhinya sejumlah proses dan prosedur dalampenerbitan sebuah KTUN in casu SHGB Nomor 301 dan SHGB 302 yangdijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka secara otomatisdan serta merta menunjukkan bahwa bahwa penerbitan kedua SHGBtersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;3.6.